Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Jelang Kongres di Bandung Advokat KAI Diminta Tetap Solid – Halaman all

    Jelang Kongres di Bandung Advokat KAI Diminta Tetap Solid – Halaman all

    Siti Jamaliah Lubis meminta seluruh advokat rapatkan barisan dan solid menjelang pelaksanaan kongres KAI.

    Tayang: Senin, 20 Januari 2025 03:51 WIB

    DPP KAI

    Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis meminta seluruh advokat rapatkan barisan dan solid menjelang pelaksanaan kongres pada 10 Februari 2025 mendatang di Bandung, Jawa Barat.

    “Saya berharap para advokat membesarkan organisasi yang telah dirintis oleh pendirinya, Indra Sahnun Lubis tetap solid,” katanya, Minggu(19/1/2025).

    Menurut perempuan yang akrab disapa Mia Lubis ink advokat yang tergabung dalam KAI memiliki prestasi gemilang yang ditorehkan, yaitu hanya KAI pimpinan Presiden Siti Jamaliah Lubis dan Sekjen Apolos Djarabonga yang diakui Kementerian Hukum RI – Ditjen AHU..

    “Ini tentu kabar gembira buat KAI ISL yang telah berhasil mengembalikan KAI menjadi satu. KAI merupakan organisasi Advokat yang dibentuk melalui Kongres Advokat di Balai Sudirman 30 Mei 2008 yang dipimpin oleh Bang H Indra Sahnun Lubis,” kata Mia Lubis.

    “Kita tentu bangga kini KAI sudah memiliki sekitar 40 ribu advokat dan memiliki 34 DPD dan DPC Kabupaten – Kota di seluruh Indonesia,” tambah Mia Lubis.

    Seperti diketahui, KAI akan menyelenggarakan Kongres ke-IV di Trans Luxury Bandung pada 10 Februari mendatang.

    Kongres akan diikuti oleh DPP, DPD, DPC KAI se-Indonesia serta para peninjau.

    Rencananya Kongres juga akan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Prof Dr Sufmi Dasco Ahmad SH MH, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung dan lain-lain.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Jokowi Puji 100 Hari Kerja Prabowo, Gerindra: Menjadi Harapan Kita Semua

    Jokowi Puji 100 Hari Kerja Prabowo, Gerindra: Menjadi Harapan Kita Semua

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons soal pujian Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terhadap 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dasco menilai, pujian Jokowi menjadi harapan masyarakat Indonesia.

    “Saya pikir apa yang disampaikan terhadap Pak Prabowo tentunya menjadi harapan kita semua. Bukan hanya satu atau dua orang, tetapi seluruh rakyat,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Januari.

    Untuk itu, Wakil Ketua DPR itu meminta seluruh rakyat Indonesia mendukung program yang sedang dikerjakan oleh Prabowo. Sebab, menurutnya, Prabowo sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita perlu ikut merasakan apa yang sedang dirintis dan dikerjakan oleh Pak Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memajukan kehidupan bangsa kita,” katanya.

    “Masyarakat perlu mendukung Prabowo agar tetap konsisten dan tidak kendor setelah 100 hari kerja dalam melaksanakan tugasnya,” sambung Dasco.

    Menurut Dasco, apa yang dikerjakan oleh Prabowo saat ini sudah sesuai dengan janji kampanyenya. Ia memastikan, Prabowo tengah berupaya untuk mewujudkan visi dan misinya.

    “Kalau kami perhatikan, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk tetap on the track dan memenuhi janji-janji kampanye yang telah disampaikan saat pemilihan presiden,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menilai bagus kinerja Prabowo-Gibran jelang 100 hari kerja sebagai presiden dan wapres RI. Menurut Jokowi, masyarakat juga menilai Prabowo-Gibran sangat bagus.

    Karena itu dia merasa tingkat kepuasan masyarakat akan tinggi di 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    “Kalau yang saya baca di akar rumput di grassroot sangat bagus, nanti kelihatan di survei kinerjanya. Approval ratingnya berapa, kalau perasaan saya, feeling saya sangat bagus,” kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis, 16 Januari

  • Wakil Ketua DPR Dasco dan Dubes Singapura Bahas Energi Baru Terbarukan

    Wakil Ketua DPR Dasco dan Dubes Singapura Bahas Energi Baru Terbarukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima Duta Besar Singapura HE Mr Kwok Fook Seng di Gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dasco mengaku dirinya dan Dubes Singapura membahas sejumlah hal khususnya khususnya soal kerja sama energi baru terbarukan (EBT).

    “Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco seusai pertemuan tersebut.

    Menurut Dasco, pihak Singapura juga sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diwakili menko perekonomian, menteri ESDM, dan menteri investasi untuk membahas kerja sama EBT tersebut.

    “Singapura juga sudah ketemu juga dengan menko perekonomian, dengan menteri ESDM, menteri investasi dan membicarakan banyak hal termasuk investasi,” tutur Dasco.

    Hanya saja, Dasco memastikan belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura. Menurutnya, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan energi baru terbarukan.

    “Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan,” ungkap Dasco.

    Dasco juga memastikan pertemuan itu hanya membahas energi baru terbarukan dan tidak ada pembahasan soal program makan bergizi gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut. “Kita enggak ngomongin MBG,” tegas Dasco.

  • Gelar Pertemuan dengan Dubes Singapura, Dasco Bahas Energi Terbarukan – Halaman all

    Gelar Pertemuan dengan Dubes Singapura, Dasco Bahas Energi Terbarukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng Di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). 

    Sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan tersebut, khususnya soal kerja sama Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco usai menggelar pertemuan. 

    Menurut Dasco, pihak Singapura juga sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah, yang diwakili Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi untuk membahas kerja sama tersebut.

    “Singapura juga sudah ketemu juga dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi iya membicarakan banyak hal termasuk investasi,” tutur Dasco.

    Dasco menjelaskan belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura. Menurutnya, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan EBT.

    “Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan,” kata Dasco.

    Dasco memastikan tak ada pembahasan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut. “Kita enggak ngomongin MBG,” tegas Dasco.

    Selain Dasco, turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Kwok Fook Seng didampingi Wakil Dubes Singapura, Mr. Terrence Teo, dan Sekretaris Dubes Singapura, Mr. Jonathan Seng.

     

     

  • DPR Terima Kunjungan Dubes Singapura, Bahas Peluang Kerja Sama Energi Baru Terbarukan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    DPR Terima Kunjungan Dubes Singapura, Bahas Peluang Kerja Sama Energi Baru Terbarukan Nasional 17 Januari 2025

    DPR Terima Kunjungan Dubes Singapura, Bahas Peluang Kerja Sama Energi Baru Terbarukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Sufmi Dasco Ahmad
    menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia,
    Kwok Fook Seng
    , di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Dasco dan Kwok membahas berbagai hal terkait kerja sama kedua negara, termasuk di bidang energi baru dan terbarukan (EBT).
    “Ya, tadi kita bicarakan energi baru terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco usai pertemuan.
    Dasco menyampaikan pihak Singapura juga sudah pernah bertemu sejumlah menteri di bidang ekonomi di Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama.
    “Singapura itu sudah ketemu juga dengan Kemenko Perekonomian, kemudian dengan ekonomi nasional, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi, yang membicarakan banyak hal, ya, termasuk itu hilirisasi. Detailnya kan saya nggak ikut,” ungkap Dasco.
    Dalam kesempatan ini, Kwok menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang dilakukan Dasco di DPR RI.
    Kwok juga mengungkap pembahasan yang dilakukan terkait kerja sama di bidang energi baru terbarukan hingga hilirisasi.
    “Karena bidang EBT juga ada hilirisasi, ya. Kita berbicara tentang konten lokal tentang bagaimana jika Anda membangun pasokan energi terbarukan, membangun panel surya di Indonesia. Jadi ini dibahas oleh menteri kami ketika berkunjung dengan Pak Bahlil, Pak Airlangga, Pak Rosan,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar sinyal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kontroversi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati secara langsung telah menyampaikan bahwa hubungannya baik dengan Prabowo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh petinggi Partai Gerindra, yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani. 

    Said meminta agar hubungan baik keduanya tidak disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status Hasto yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hingga perintangan penyidikan. 

    “Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Adapun, pernyataan Megawati soal hubungannya dengan Prabowo, terang Said, adalah bentuk harapan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa menjadi pemimpin nasional dan pelopor pembangunan hukum.

    Tujuannya, kata dia, agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional. 

    Said juga mengatakan bahwa hubugan Megawati dan Prabowo yang terjaga baik selama ini memang fakta. Dia menilai tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dua periode itu lalu meminta doa agar kedua tokoh bisa segera bertemu supaya setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres. Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Hubungan Megawati-Prabowo 

    Sebelumnya, pada perayaan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati Soekarnoputri membeberkan hubungannya yang terjaga baik dengan Prabowo meski kini berseberangan. Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. 

    Megawati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

  • Prabowo Evaluasi Izin PSN Era Jokowi

    Prabowo Evaluasi Izin PSN Era Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional (proyek strategis nasional (PSN) warisan mantan presiden Jokowi.

    Dalam beberapa kesempatan berbeda, orang dekat Prabowo dan jajaran kabinetnya menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengurangi PSN yang tak lagi relevan atau kurang berguna bagi masyarakat. Hal ini lantaran pemerintah ingin fokus untuk merealisasikan swasembada pangan hingga energi.

    Evaluasi PSN kembali ditegaskan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    “PSN dikaji terus-menerus,” ujar Airlangga.

    Airlangga juga menyebut bahwa evaluasi dilakukan terhadap seluruh PSN, termasuk PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan yang belakangan menimbulkan polemik. Pantai Indah Kapuk Tropical Coast land di PIK 2 menjadi salah satu PSN baru yang ditetapkan beberapa bulan sebelum Jokowi lengser. 

    “Semuanya dikaji [termasuk PIK],” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, langkah Prabowo mengevaluasi PSN tentu akan membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, dia menegaskan bahwa Prabowo tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya.

    “Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,” ujar Dasco dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sempat mengatakan hal serupa. Bahwa pemerintah akan mengkaji ulang sejumlah PSN yang digagas pada era pemerintahan Jokowi Hal itu dilakukan menyusul instruksi Prabowo yang tidak menghendaki adanya proyek mercusuar selama masa kepemimpinannya.

    “Kalau tidak salah ada 200 sekian list PSN, sekitar 288 atau 238 [PSN] saya lupa. List PSN yang sama itu kita semua [antar kementerian lembaga] harus duduk bareng dulu untuk memastikan apakah masih relevan ataukah masih sangat diperlukan,” kata AHY dalam wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia, dikutip Rabu (20/11/2024).

    AHY juga menegaskan, nantinya keberlanjutan pembangunan PSN itu bakal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pasalnya, fokus utama pemerintah pada saat ini untuk merealisasikan swasembada pangan, swasembada energi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Di sisi lain, AHY mengaku dirinya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian untuk merumuskan sumber anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya PSN guna meringankan beban APBN.

    “Kita akan pelajari lagi. Sekali lagi, ini kan semangatnya adalah kalau dari Pak Presiden ada beberapa yang memang sudah kita cari sumber anggaran pendanaan dari swasta karena APBN, sekali lagi terbatas, APBN tak memungkinkan membangun [seluruhnya],” pungkasnya.

    Polemik PIK 2 

    Isu PSN PIK 2 dikaji ulang pertama kali dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Dia mengungkap bahwa PSN PIK2 itu masih memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan.

  • Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai Nasional 17 Januari 2025

    Sempat Dinasihati Jokowi dan Disorot Prabowo, Konflik Perebutan Kursi Ketum Kadin Akhirnya Usai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kamar Dagang dan Industri (
    Kadin
    ) Indonesia kembali bersatu usai sempat muncul kubu yang mendukung
    Arsjad Rasjid
    dan
    Anindya Bakrie
    menjadi ketua umum (ketum).
    Persatuan itu muncul seiring dengan damainya dua sosok tersebut. Diketahui, Anindya Bakrie dan Arsjad sempat memperebutkan kursi ketua umum organisasi para pengusaha tersebut beberapa waktu belakangan.
    Adapun persatuan itu tecermin dari digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang ditutup pada Kamis (16/1/2025).
    Dalam Munas, baik Arsjad maupun Anindya sudah berbincang, bahkan berfoto bersama.
    Awal mula perseteruan terjadi karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum, padahal Arsjad Rasjid masih menjabat kala itu.
    Keputusan yang mengangkat Anindya Bakrie disampaikan dalam Munaslub Kadin di Hotel St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2024.
    Usai terpilh menjadi ketua umum, Anindya Bakrie mengaku siap menjadi mitra pemerintah. Dia akan bekerja dengan Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ) sebelum lengser maupun pemerintahan
    Prabowo
    Subianto.
    “Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Jadi sebagai mitra strategis,” kata Anindya.
    Pimpinan Munaslub Kadin, Nurdin Halid mengeklaim bahwa Munaslub itu dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin. Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani juga hadir.
    Nurdin juga mengungkapkan, Anindya terpilih sebagai Ketum Kadin Indonesia secara aklamasi karena mendapat mayoritas suara dari Kadin Daerah.
    Sebelum Anindya ditunjuk memimpin Kadin, pihaknya telah membuka pendaftaran calon ketua umum. Namun, hingga akhir pendaftaran, hanya Anindya yang mendaftar sehingga dia otomatis terpilih.
    Sementara itu, Arsjad Rasjid merupakan Ketum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026. Dia terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan dalam Munas VIII Kadin Indonesia pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
    Keputusan mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum terjadi lantaran Arsjad dinilai menyalahi Anggaran Dasar Kadin Indonesia karena pernah menjadi Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Nurdin mengatakan, organisasi Kadin merupakan organisasi independen sehingga hal itu tidak dibenarkan.
    “Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik,” kata Nurdin saat itu.
    Di sisi lain, Arsjad membantah telah melanggar aturan. Berdasarkan pengakuannya, dia sudah mengambil cuti dan berkoordinasi dengan para wakil ketua umum serta ketua umum daerah Kadin Indonesia sebelum menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Tanpa mengambil cuti, keputusan untuk menjadi ketua tim pemenangan sebenarnya disebut tidak melanggar Aturan Dasar atau Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
    Namun, dia tetap memutuskan mengambil cuti demi memperlihatkan manajemen yang baik.
    “Saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu. Itu pun saya ajak bicara teman-teman,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa pada 15 September 2024.
    Terpilihnya Anindya menjadi ketua umum Kadin menggantikan Arsjad Rasyid mendapatkan banyak protes dari anggota Kadin. Setidaknya, ada 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu.
    Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak antara lain Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menuturkan, seluruh anggota Kadin berkewajiban melaksanakan amanah Undang-Undang dan menegakkan AD/ART dalam aktivitas organisasi.
    Menurut Eka, AD/ART Kadin Indonesia mengatur Munaslub hanya bisa diadakan jika ada pelanggaran prinsip yang terjadi. Namun, tidak ada peringatan tertulis yang disampaikan ke pihak terkait.
    “Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” jelasnya.
    Permintaan mengadakan Munaslub, menurut dia, harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.
    Karena ketentuan itu belum dipenuhi, Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, serta Anggota Luar Biasa tidak mendukung hasil Munaslub yang digelar Sabtu kemarin karena dianggap menyalahi AD/ART.
    Dalam kisruh ini, Arsjad Rasjid sebelumnya juga berencana menemui Presiden Jokowi.
    Namun Jokowi berpesan, masalah internal Kadin harus diselesaikan di internal organisasi pengusaha tersebut. Kepala Negara tidak ingin bola panas polemik itu diarahkan kepadanya.
    “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Hehehe,” kata Jokowi sembari terkekeh di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada 17 September 2024.
    Namun, dia mengaku terbuka dengan siapa pun yang ingin menemuinya, termasuk dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
    Kendati begitu, dia kembali meminta masalah ini harus tetap diselesaikan di internal Kadin.
    “Siapa pun bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, gitu saja,” tuturnya.
    Kisruh berkepanjangan ini kemudian dimediasi oleh sejumlah pihak. Belakangan beredar kabar, bahwa Sufmi Dasco Ahmad dan Rosan Roeslani termasuk pihak yang berperan melakukan mediasi.
    Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
    Sementara Rosan adalah Ketua Dewan Kehormatan Kadin yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Foto pertemuan Dasco, Rosan, Arsjad dan Anindya Bakrie kemudian ramai beredar di publik sejak awal pekan ini.
    Foto itu menjadi viral karena diunggah oleh Raffi Ahmad, selebritas yang kini aktif di dunia politik dan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
    Menindaklanjuti pertemuan islah itu, Rosan lalu mengirimkan surat undangan Munas Konsolidasi ke seluruh pengurus Kadin, yang akhirnya terselenggara pada Kamis (16/1/2025) kemarin.
    Agenda Munas adalah pengukuhan
    kepengurusan Kadin
    . Anindya Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin masa bakti 2024-2029. Sementara Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Periode 2024-2029.
    Dalam sambutannya di Munas konsolidasi, Prabowo turut menasehati keduanya usai konflik perebutan kursi selesai.
    Kepala Negara mengatakan, pemimpin harus kompak termasuk ketika berganti kursi kepemimpinan.
    “Pemimpin harus kompak, siapa nomor satu, dua, tiga, enggak masalah. Nanti gantian saja, iya kan? Gantian saja, jangan semuanya,” kata Prabowo dalam sambutannya.
    Dia lantas berseloroh bahwa menjadi pemimpin tidak selalu enak. Sebagai Presiden RI pun, dirinya tidak boleh sakit.
    Prabowo diketahui sempat diberitakan sakit usai Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim bercuit di X.
    Anwar menyebut bahwa pertemuan dengan
    Presiden Prabowo
    di Langkawi, Malaysia, pada akhir Desember 2024, mendadak batal karena Prabowo demam. Teranyar, pertemuan itu sudah kembali diadakan pada Januari 2024.
    “Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden itu enggak boleh flu, tahu enggak?” seloroh Prabowo.
    Menurut Prabowo, pergantian kursi kepemimpinan adalah hal yang biasa. Kelompok persaingan dan perbedaan pun adalah hal yang biasa.
    Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, dua sosok yang sempat berebut kursi ketua umum.
    Begitu pula dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani sebagai pihak yang sempat memediasi kedua belah pihak.
    “Terima kasih saudara Rosan, terima kasih saudara Arsjad, terima kasih Anindya. Dan dalam sebuah kelompok bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa. Tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, usai kepemimpinan baru dikukuhkan, Prabowo mengucapkan selamat bekerja kepada Kadin.
    Indonesia, menurut dia, membutuhkan Kadin yang dinamis, serta para pengusaha yang berani, inovatif, dan bersaing dengan bagus.
    “Persaingan bagus, tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju kemakmuran bersama. Kita harus makmur, rakyat butuh kemakmuran, kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha saudara-saudara sekalian,” katanya.
    Tak hanya itu, Munas konsolidasi kemarin rupanya menjadi ajang Arsjad dan Anindya menunjukkan kedekatan. Mereka terlihat mengobrol sembari duduk di kursi. Tak jarang, obrolan itu bahkan diselingi tawa keras.
    Di momen lain, keduanya terlihat bernyanyi bersama Presiden Prabowo. Mereka bersama-sama berjalan ke depan panggung saat lagu “O Ulate” perlahan menggema sesaat sebelum acara selesai.
    Rosan dan Menteri Luar Negeri Sugiono juga terlihat maju ke depan panggung.
    Penyanyi berbaju merah kemudian dengan tanggap memberikan mikrofon yang dipegangnya kepada Prabowo.

    Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung hati
    ,” nyanyi Prabowo.

    O Ulate Tanjung O Ulate
    ,” kata Prabowo melanjutkan syair lagunya.
    Para menteri yang hadir lantas memeriahkan acara dengan bertepuk tangan dari bangku penonton. Sebagian lainnya tampak tersenyum melihat Prabowo dan pimpinan Kadin bernyanyi bersama.
    Setelahnya, mikrofon diserahkan Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga ikut bergabung. Sementara itu, posisi berdiri Arsjad dan Anindya berada di antara Prabowo.
    Tak beberapa lama, Prabowo mulai meninggalkan panggung meski lagu belum selesai. Dia memilih keluar ruangan, dengan menyalami para menteri yang duduk berderet di barisan paling depan.
    Arsjad dan Anindya pun ikut mendampingi Prabowo keluar ruangan. Potret-potret kedekatan itu semakin menambah keyakinan bahwa perseteruan akhirnya usai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.