Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

    DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang menjadi masa sidang pertama tahun 2025 setelah menempuh masa reses sejak Desember 2024.

    Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 286 orang anggota DPR yang hadir secara langsung dan tujuh orang izin tidak hadir secara langsung sehingga ada 293 orang anggota DPR dari seluruh fraksi partai politik yang dianggap hadir dari total 579 orang anggota DPR RI.

    “Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Saat membuka rapat paripurna, Puan pun menyampaikan bahwa pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut prihatin atas terjadinya bencana alam di beberapa wilayah.

    Saat ini, Puan mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrem.

    “Masyarakat diimbau agar tetap waspada karena sampai saat ini wilayah Indonesia diprediksi masih akan mengalami cuaca ekstrem hingga beberapa waktu ke depan,” katanya.

    Pada rapat paripurna itu, Puan menjelaskan terdapat agenda pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 berdasarkan petikan Keputusan Presiden Nomor 156/P Tahun 2024.

    Menurut dia, anggota DPR yang diiangkat dengan PAW, yaitu Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi, dan Muhammad Khozin, yang semuanya berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

    Selain itu, rapat paripurna tersebut juga beragendakan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selain Puan, tiga pimpinan (wakil ketua) DPR RI yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Sedangkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampak tak hadir dalam rapat paripurna itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, Dasco Minta Evaluasi

    Kasus Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, Dasco Minta Evaluasi

    loading…

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara menanggapi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang didemo ratusan pegawai Kemendikti Saintek pada Senin (20/1/2025). Foto/Achmad AL Fiqri

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara menanggapi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang didemo ratusan pegawai Kemendikti Saintek pada Senin (20/1/2025). Dasco mengatakan, pihaknya akan mengkaji.

    “Tentunya kita akan mencari, kita akan kaji nanti,” kata Dasco dikutip Selasa (21/1/2025).

    Dasco meminta kepada Komisi X DPR sebagai mitra kerja dari Mendikti Saintek untuk menindaklanjuti adanya persitiwa tersebut. Ia ingin ada evaluasi yang dilakukan untuk menyikapinya.

    “Kita akan minta komisi teknis terkait kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berunjuk rasa di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2025). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk solidaritas pegawai atas dipecatnya sejumlah petugas oleh Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Ratusan pegawai itu kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Mereka tampak menyanyikan lagu Indonesia Raya. “Aksi damai Senin Hitam ini diikuti oleh 250 yang bergabung dalam paguyuban itu,” ujar pegawai Kemendikti Saintek, Neni Herlina di Gedung Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Sejumlah karangan bunga dan spanduk turut menghiasi aksi unjuk rasa tersebut. Mereka merasa diperlakukan tak adil oleh Satryo. “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!” demikian pesan dalam spanduk tersebut.

    (rca)

  • DPR buka peluang panggil Menteri KKP dalami soal pagar laut

    DPR buka peluang panggil Menteri KKP dalami soal pagar laut

    “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka peluang pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mendalami ihwal pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten.

    Dia mengatakan pemanggilan tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah DPR RI memasuki masa sidang baru usai masa reses berakhir.

    “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun mengaku sudah menanyakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut yang sempat menuai polemik tersebut.

    Dari penjelasan yang diperolehnya, dia menyebut pembongkaran akan dilakukan oleh KKP selama kurun waktu 20 hari, dan kayu yang dibongkar akan dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelidikan.

    “Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti,” ujarnya.

    Dia pun berharap baik KKP maupun TNI Angkatan Laut (AL) dapat saling berkoordinasi dalam aktivitas pembongkaran pagar laut tersebut guna menghindari polemik yang menyeruak ke publik

    “Sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing, dan pesan dari kami kepada Kementerian KKP untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait,” tuturnya.

    Sebelumnya, Sabtu (18/1), TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto. Dia mengatakan ada 600 orang yang merupakan gabungan anggota TNI AL dan masyarakat sekitar dalam pembongkaran pagar-pagar laut tersebut

    Sementara itu pada Minggu (19/1), KKP memberi sinyal untuk menunda pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten karena masih proses penyidikan.

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali.

    Menurut dia, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa (dicabut),” ucapnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sufmi Dasco tutup peluang Prabowo bertemu Megawati saat HUT

    Sufmi Dasco tutup peluang Prabowo bertemu Megawati saat HUT

    Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 sudah berangkat ke India

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menutup peluang pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terealisasi di hari ulang tahun (HUT) Megawati pada 23 Januari 2025.

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 sudah berangkat ke India,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut lawatan pertama Prabowo ke India usai dilantik sebagai Presiden RI itu dilangsungkan dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

    “Dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai ini melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato pada Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pula pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dapat terlaksana pada bulan Januari ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini. Makin cepat, makin bagus,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Bantah Prabowo Bertemu Megawati pada 23 Januari 2025, Apa Alasannya?

    Dasco Bantah Prabowo Bertemu Megawati pada 23 Januari 2025, Apa Alasannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun. 

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan harapannya terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. 

    Muzani menuturkan pertemuan antara kedua tokoh bangsa ini mudah-mudahan bisa terlaksana pada Januari ini. Karena menurutnya, semakin cepat maka akan semakin bagus pula untuk ke depannya. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pasa Rabu (15/1/2025).

    Kata PDIP Soal Pertemuan Prabowo-Megawati

    Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.  

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto pada perhelatan Kongres VI PDIP, April 2025. Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Dalam keterangannya, Said memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo memang terjaga baik. Dia menyebut tidak ada ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

  • Polemik Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR Turun Tangan Soal KKP vs TNI AL

    Polemik Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR Turun Tangan Soal KKP vs TNI AL

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, terkait polemik pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Tangerang, Banten. Dasco menyebut pembongkaran akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jika dalam waktu 20 hari pemilik pagar tersebut tidak membongkarnya sendiri.

    “Saya sudah bertanya langsung kepada menteri KP. Beliau mengatakan pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan jika dalam 20 hari pemiliknya tidak mengambil tindakan,” ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dasco menegaskan koordinasi antara KKP dan TNI AL sangat penting untuk menyelesaikan polemik ini. Ia juga membuka kemungkinan DPR memanggil menteri KP untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Saya pikir polemik di lapangan bisa diselesaikan sesuai tupoksi masing-masing. KKP perlu terus berkoordinasi dengan institusi terkait,” imbuhnya.

    Polemik ini bermula dari pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang oleh TNI AL. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono meminta pembongkaran dihentikan sementara agar pagar tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam penyelidikan.

    “Kalau pencabutan dilakukan sekarang, kita tidak akan tahu siapa yang bertanggung jawab. Seharusnya pagar ini dijadikan barang bukti,” kata Sakti di Jimbaran, Minggu (19/1/2025).

    KKP juga telah memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut untuk mengidentifikasi pemiliknya.

    TNI AL sebelumnya mengerahkan 600 prajurit untuk membongkar pagar laut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto, menjelaskan pembongkaran dilakukan untuk membuka akses bagi nelayan.

    “Kami hadir di sini atas perintah presiden untuk membuka akses bagi nelayan yang akan melaut,” ujar Harry di Teluknaga, Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah bertemu pada Senin (20/1/2025), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan KSAL Laksamana Muhammad Ali memutuskan untuk memberikan batas waktu 2×24 jam kepada pemilik pagar untuk mengakui kepemilikannya. Jika tidak ada yang mengaku, pagar akan dibongkar pada Rabu (22/1/2025).

    “Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, dan siangnya kita lakukan pembongkaran jika tidak ada yang mengklaim pagar tersebut,” ujar Sakti melalui akun Instagram pribadinya.

  • Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam peresmian kantor Fraksi Partai Nasdem DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Keduanya membahas capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    Surya Paloh menyebut kunjungan Dasco sebagai simbol kehangatan antarpartai. Dalam diskusi mereka, Paloh mengapresiasi capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik,” ujar Surya Paloh.

    Sufmi Dasco Ahmad, yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra, menyampaikan terima kasih atas peran Partai Nasdem dalam mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan dari Nasdem turut berkontribusi pada keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

    “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu tinggi, dan saya ucapkan terima kasih karena dukungan Nasdem sebagai partai yang bersama-sama dengan pemerintah,” kata Dasco.

    Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,9%, dengan tingkat keyakinan publik sebesar 89,4%.

    Survei dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi Indonesia, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error ±3,10%.

    Hasil survei menunjukkan capaian di berbagai bidang menyatakan puas di atas 70% Bidang hukum, misalnya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72,1%, ekonomi  74,5%, keamanan dan politik 85,8%, kesejahteraan sosial 83,7%.

    Sementara itu, untuk kelompok bawah menunjukkan apresiasi tertinggi untuk 100 hari kerja Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan 84,7%, diikuti oleh, menengah ke bawah 81,4%, menengah ke atas 75,3%, dan kelompok atas 67,9%.

  • Dasco Ingatkan Menteri KKP Segera Bongkar Pagar Laut di Tangerang

    Dasco Ingatkan Menteri KKP Segera Bongkar Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya telah meminta penjelasan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten. 

    Dasco menekankan bahwa Menteri KKP akan melakukan pembongkaran pagar laut puluhan kilometer yang tak “bertuan” tersebut.

    “Jadi saya sudah tanya Menteri KKP. Menteri KKP bilang bahwa pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan oleh KKP atau kemudian jangka waktu akan disampaikan oleh mereka” tuturnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Ketua Harian Gerindra tersebut menuturkan bahwa  dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari, KKP bakal penyerahan barang bukti berkenaan pembongkaran pagar laut itu.

    “Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti, sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing,” jelasnya.

    Lebih jauh, Dasco menuturkan pesan dari DPR kepada Kementerian KKP agar bisa melakukan koordinasi dengan institusi terkait.

    Di sisi lain, dia juga belum bisa memberikan kepastian terkait apakah Menteri KKP akan segera dipanggil menghadap DPR atau tidak, karena saat ini pun belum masuk masa sidang.

    “Mungkin ya karena agenda dari komisi teknis belum ada mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,” pungkasnya.

  • Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu implementasi janji-janji kampanye Prabowo-Gibran jelang 100 hari kinerja pemerintahan. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya kala menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 80,9% terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya seusai menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR ini pun menyampaikan pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

    Namun di samping itu, Dasco mengemukakan dengan perolehan tersebut maka ada catatan bahwa harus tetap bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan masyarakat itu.

    “Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil tersebut, sebanyak 80,9% menyatakan puas dan 19,1% sisanya tidak puas.

    Diketahui angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2015, yakni 65,1%.

    Adapun, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi pada 4-10 Januari 2025. Sementara itu, margin of error sekitar 3,10%.

  • Menteri Satryo Diduga Pecat ASN Mendadak, DPR Bakal Kaji

    Menteri Satryo Diduga Pecat ASN Mendadak, DPR Bakal Kaji

    Jakarta: Terkait dugaan pemecatan mendadak ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang memicu protes pegawai, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut. Evaluasi ini akan dilakukan oleh Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

    “Tentunya kita akan pelajari, kita akan kaji dan tentunya nanti kita akan minta komisi teknis (Komisi X) yang terkait dengan kementerian, juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu,” ujar Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    Aksi demonstrasi oleh ASN Kemdiktisaintek ini dilatarbelakangi oleh pemecatan seorang pegawai, Neni Herlina, yang dinilai mendadak dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Meski demikian, Sekjen Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa tidak ada pemecatan secara mendadak dan pihak kementerian tetap membuka ruang untuk dialog.

    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo Pecat Pegawai, Ratusan Pegawai Demo

    “Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan,” ujar Togar merespons protes ASN.

    Selain itu, Togar menegaskan bahwa kementerian siap berdialog dengan para pegawai untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ini.

    “Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Satryo S. Brodjonegoro belum memberikan keterangan terkait aksi ini. Namun, DPR akan terus memantau perkembangan situasi di Kemdiktisaintek dan memberikan evaluasi jika diperlukan demi memastikan hak-hak pegawai terjaga.

    Jakarta: Terkait dugaan pemecatan mendadak ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang memicu protes pegawai, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut. Evaluasi ini akan dilakukan oleh Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
     
    “Tentunya kita akan pelajari, kita akan kaji dan tentunya nanti kita akan minta komisi teknis (Komisi X) yang terkait dengan kementerian, juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu,” ujar Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    Aksi demonstrasi oleh ASN Kemdiktisaintek ini dilatarbelakangi oleh pemecatan seorang pegawai, Neni Herlina, yang dinilai mendadak dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Meski demikian, Sekjen Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa tidak ada pemecatan secara mendadak dan pihak kementerian tetap membuka ruang untuk dialog.

    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo Pecat Pegawai, Ratusan Pegawai Demo
     
    “Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan,” ujar Togar merespons protes ASN.
     
    Selain itu, Togar menegaskan bahwa kementerian siap berdialog dengan para pegawai untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ini.
     
    “Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik,” tambahnya.
     
    Sementara itu, Menteri Satryo S. Brodjonegoro belum memberikan keterangan terkait aksi ini. Namun, DPR akan terus memantau perkembangan situasi di Kemdiktisaintek dan memberikan evaluasi jika diperlukan demi memastikan hak-hak pegawai terjaga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)