DPR Terima Kunjungan Dubes Singapura, Bahas Peluang Kerja Sama Energi Baru Terbarukan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad
menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia,
Kwok Fook Seng
, di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dasco dan Kwok membahas berbagai hal terkait kerja sama kedua negara, termasuk di bidang energi baru dan terbarukan (EBT).
“Ya, tadi kita bicarakan energi baru terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco usai pertemuan.
Dasco menyampaikan pihak Singapura juga sudah pernah bertemu sejumlah menteri di bidang ekonomi di Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama.
“Singapura itu sudah ketemu juga dengan Kemenko Perekonomian, kemudian dengan ekonomi nasional, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi, yang membicarakan banyak hal, ya, termasuk itu hilirisasi. Detailnya kan saya nggak ikut,” ungkap Dasco.
Dalam kesempatan ini, Kwok menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang dilakukan Dasco di DPR RI.
Kwok juga mengungkap pembahasan yang dilakukan terkait kerja sama di bidang energi baru terbarukan hingga hilirisasi.
“Karena bidang EBT juga ada hilirisasi, ya. Kita berbicara tentang konten lokal tentang bagaimana jika Anda membangun pasokan energi terbarukan, membangun panel surya di Indonesia. Jadi ini dibahas oleh menteri kami ketika berkunjung dengan Pak Bahlil, Pak Airlangga, Pak Rosan,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sufmi Dasco Ahmad
-
/data/photo/2025/01/17/6789e44cce0ab.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPR Terima Kunjungan Dubes Singapura, Bahas Peluang Kerja Sama Energi Baru Terbarukan Nasional 17 Januari 2025
-

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto
Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar sinyal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kontroversi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati secara langsung telah menyampaikan bahwa hubungannya baik dengan Prabowo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh petinggi Partai Gerindra, yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani.
Said meminta agar hubungan baik keduanya tidak disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status Hasto yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hingga perintangan penyidikan.
“Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025).
Adapun, pernyataan Megawati soal hubungannya dengan Prabowo, terang Said, adalah bentuk harapan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa menjadi pemimpin nasional dan pelopor pembangunan hukum.
Tujuannya, kata dia, agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.
Said juga mengatakan bahwa hubugan Megawati dan Prabowo yang terjaga baik selama ini memang fakta. Dia menilai tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dua periode itu lalu meminta doa agar kedua tokoh bisa segera bertemu supaya setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung.
“Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres. Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.
Hubungan Megawati-Prabowo
Sebelumnya, pada perayaan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati Soekarnoputri membeberkan hubungannya yang terjaga baik dengan Prabowo meski kini berseberangan. Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja.
Megawati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu.
“Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025).
Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.
“Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.
Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025.
“Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
-

Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto
GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.
“Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).
“Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.
Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.
Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.
Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.
“Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.
Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.
Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.
Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.
“Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.
-

Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto
GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.
“Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).
“Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.
Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.
Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.
Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.
“Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.
Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.
Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.
Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.
“Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.
-

Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Indonesia, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan aturan pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak-anak seperti yang diterapkan Australia. Kebijakan itu untuk mengatasi dampak buruk medsos bagi pertumbuhan anak. Lalu apa tantangannya?
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sedang mengkaji dan merumuskan aturan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak.
“Ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Jakarta, Rabu (16/1/2025).
Kemenkomdigi sedang mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk usulan pembatasan umur penggunaan medsos, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komnas Perempuan dan Anak.
Menurut Nezar, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan positif terhadap inisiatif Kemenkomdigi menyusun aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak.
“Beliau sangat concern terhadap penggunaan ruang digital oleh anak-anak, dan beliau sangat concern juga bagaimana ruang digital kita itu sehat buat pendidikan anak-anak,” ujar Nezar dikutip dari Antara.
Menkomdigi Meutya Hafid sudah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2025), menyampaikan soal rencana pembuatan aturan pembatasan medsos bagi anak-anak.
Meutya menjelaskan, Kemenkomdigi akan mengelurkan aturan di tingkat pemerintah dan melibatkan DPR jika wacana batasan usia untuk akses media sosial itu dijadikan undang-undang.
“Pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak. Lebih kuatnya lagi yang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kami akan siapkan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji lebih mendalam soal rencana pembatasan akses medsos bagi anak-anak.
“Baik buruknya, dari sisi manfaatnya dan lain-lain, kita akan kaji lebih dalam dan tentunya dari pihak pemerintah itu (buat aturan), kemudian dari legislatif itu kita kaji dan kita bicarakan bersama,” ujar Dasco.
Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan pengaruh media sosial saat ini sangat mengkhawatirkan bagi anak, karena banyak konten tidak mendidik dan mengajarkan kekerasan. Apalagi kondisi Indonesia sedang darurat kejahatan siber karena marak penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi.
“Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda. Karena itu kita mendukung langkah pemerintah menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak,” ujar Amelia.
Menurutnya Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan medsos bagi anak-anak, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi sosial budaya di Tanah Air.
Amelia mengusulkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu diperkuat secara kelembagaan sehingga berwenang mengawasi konten digital dan media sosial. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi digital bagi anak-anak hingga orang tua.
Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengatakan, dampak negatif medsos sangat mengkhawatirkan bagi pertumbuhan anak, sehingga penting adanya pembatasan akses anak dan remaja.
“Kita sudah lama menunggu aturan lebih tegas,” kata Vera.
Menurutnya selama ini beberapa aplikasi membatasi usia penggunanya. Namun, banyak orang tua malah membuat akun media sosial untuk anaknya dengan memalsukan usia si anak.
Vera mengatakan pemerintah harus jelas dalam menentukan katagori media sosial yang dilarang, karena selama ini game online juga berfungsi sebagai medsos.
“Karena game online sekarang memungkin si anak berkomunikasi dengan orang lain dan ini mencakup media sosial juga,” ujarnya.
Menurutnya selain medsos, pemerintah juga perlu memperhatikan pembatasan usia terhadap akses konten-konten negatif, seperti pornografi dan kekerasan.
Data Penggunaan Internet Anak
Berdasarkan data Stastistik Telekomunikasi Indonesia 2021 yang dirilis BPS, 89% anak usia lima tahun ke atas sudah mengakses internet untuk bermain game online dan media sosial. Hanya 33% yang mengakses internet untuk keperluan belajar.UNICEF beberapa waktu lalu juga merilis hasil studinya yang menyebut 89% anak-anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari rata-rata 5,4 jam. Dalam waktu tersebut, 86,5% aktivitas mereka dihabiskan untuk mengobrol atau berteman di media sosial, kemudian mengakses konten video atau film.
Data itu juga mengungkapkan 13,4% anak memiliki akun yang dirahasiakan dari orang tua mereka. Anak menggunakan akun rahasia atau profil palsu untuk mengikuti orang lain dan memposting sesuatu yang mereka sukai.
Studi UNICEF juga menyebut 42% anak merasa tidak nyaman atau takut dengan pengalaman daring mereka. 37% anak tidak akan melapor ke polisi jika mereka menghadapi pengalaman daring yang tidak menyenangkan karena takut dan kurangnya pengetahuan tentang cara melapor.
Sebanyak 48% anak pernah mengalami perundungan oleh anak lain. 50,3% anak telah melihat konten bermuatan seksual melalui media sosial. 2% anak telah diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan seksual, yang sepertiga di antaranya adalah anak disabilitas.
Hampir 70% anak di Indonesia memiliki aturan tentang penggunaan internet yang diberlakukan oleh orang tua mereka. Namun, hanya 21,2% yang mematuhi aturan tersebut.
Belajar dari Negara Lain
Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan penggunaan medsos bagi anak-anak, seperti Australia, Norwegia, Italia, Jerman, dan lainnya.Australia sudah memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak sejak akhir 2024. Parlemen negara itu sudah mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan Facebook, Instagram, X, TikTok, Reddit, hingga Snapchat.
-

Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Digelar Hari Ini, Rosan Optimis Kadin Bakal Rujuk Lagi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar hari ini, Kamis (16/1/2025) dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P Roeslani.
Rosan mengatakan, digelarnya Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini diharapkan bisa mempersatukan Kadin yang selama ini terjadi dualisme.
“Kita mau melaksanakan ini musyawarah nasional konsolidasi persatuan, dengan ini sebentar lagi insya Allah semua kadin akan rujuk lagi jadi satu,” kata Rosan saat di Lobby Hotel The Ritz Carlton Jakarta, Kamis.
Rosan juga berharap, hasil dari Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini bisa mendukung program asta cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bisa bersinergi dan berkoordinasi secara penuh dan optimal dengan pemerintah, sehingga program Asta cita pak presiden bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat,” jelasnya.
Bahkan, Rosan juga mengaku optimis bahwa Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini bakal mengakhiri dualisme yang terjadi.
“Sangat optimis, sangat optimis,” ujarnya.
Adapun berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani bersama Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub 2024, Anindya Bakrie, dan Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026, Arsjad Rasjid, tampak tebar senyum menjelang Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Mereka bertiga kompak menggunakan baju berwarna putih.
Anindya dan Rosan menggunakan baju putih dengan logo Kadin Indonesia di bagian dada sebelah kiri, sedangkan Arsjad baju putih polos.
Mereka tampak melayani foto dari berbagai peserta undangan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia.
Di acara ini, peserta undangan meliputi Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia.
Posisi duduk Arsjad dan Anindya di dalam ruangan tampak terpisahkan oleh Rosan yang berada di tengah-tengah mereka.
Sebagaimana diketahui, dualisme di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera berakhir.
Setelah dimediasi Sufmi Dasco Ahmad dan Rosan Roeslani, kedua kubu yang selama ini berseberangan yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie akhirnya sepakat untuk bersama sama menyelenggarakan Musyawarah Nasional.
Dasco adalah politisi Partai Gerindra, tangan kanan Presiden Prabowo Subianto untuk urusan politik.
Sementara Rosan merupakan Ketua Dewan Kehormatan Kadin yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Foto menjadi viral karena diposting Raffi Ahmad, selebritas yang kini aktif di dunia politik dan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
Menindaklanjuti pertemuan islah itu, Rosan mengirimkan surat undangan Munas Konsolidasi ke seluruh pengurus Kadin.
Berdasarkan surat undangan yang beredar, Munas akan diselenggarakan pada Kamis 16 Januari 2025 di Jakarta.
Dengan tercetusnya agenda Munas Konsolidasi ini, Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.
Berdasarkan undangan yang beredar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan hadir.
-

Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis
Bisnis.com, JAKARTA — Muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.
Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas.
“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, program MBG mengandung misi kemanusiaan yang universal dan bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program ini menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Kendati demikian, senator asal Bengkulu ini menyadari bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Oleh sebab itu, dia mengusulkan dana zakat bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.
Dia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif supaya program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan berprinsip gotong royong.
“Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (16/1/2025).
Perbesar
Bisakah Dana Zakat Digunakan untuk MBG?
Merepons usulan Sultan, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad bukan tidak mungkin usulan itu bisa dilakukan, asalkan menyasar pada fakir miskin.
“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Nantinya, lanjut Noor, Baznas akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan sejatinya program MBG telah mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara.
Namun, jika memang Baznas berencana dan tak keberatan menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG, Muzani menekankan haruslah menyasar pada asnaf atau merekalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.
Dia menambahkan penting untuk memastikan bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat memang memperuntukkan hartanya guna mendukung program MBG. Dengan begitu, menurutnya, penggunaan dana zakat dianggap tak menjadi masalah.
“Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu [MBG]. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf,” pungkas Muzani.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpendapat penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat, bilamana memang ingin membiayai program MBG melalui pemanfaatan dana ZIS.
Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.
Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf.
Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.
“[pemanfaatan] Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (16/1/2025).
Perbesar
Senada, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.
“Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dia memandang salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu dan bahkan berasal dari beragam agama.
“Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya belum bisa merespons usulan Sultan tersebut. Dia mengatakan penggunaan dana zakat sudah aturannya tersendiri.
“Sebelum jawab, saya mesti konsultasi ke Majelis Ulama dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya ya,” tuturnya.
Istana Tolak Gunakan Dana Zakat untuk MBG
Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto berpandangan zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.
“Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).
Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
“Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto.
Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.
“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.
Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.
“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

/data/photo/2025/01/16/6788b61046ec2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5095637/original/009938000_1736936527-WhatsApp_Image_2025-01-15_at_13.15.53_1b9a777b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)