Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Undang 1.200 Tamu, Perayaan Natal Parlemen 2024 Dihadiri Para Pejabat Tinggi Negara – Halaman all

    Undang 1.200 Tamu, Perayaan Natal Parlemen 2024 Dihadiri Para Pejabat Tinggi Negara – Halaman all

    Undang 1.200 Tamu, Perayaan Natal Parlemen 2024 Dihadiri Pejabat Tinggi Negara

    Chaerul Umam/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Natal Bersama MPR, DPR dan DPD Republik Indonesia tahun 2024, digelar di Gedung Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Perayaan Natal Parlemen tahun ini mengangkat tema Natal Nasional ‘Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem’, mengundang sekitar 1.200 tamu dari berbagai kalangan.

    Ketua Panitia Natal Parlemen 2024 Martin Daniel Tumbelaka menekankan, pentingnya kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

    Dia berharap, perayaan ini dapat memperkuat semangat persatuan di tengah perbedaan, sesuai dengan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang kesatuan dan kebersamaan. 

    “Mari kita sambut Natal dan Tahun Baru 2025 dengan hati yang damai, penuh suka cita, dan optimisme. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat akan memimpin kita sepanjang tahun 2025,” kata Martin kepada awak media, di sela acara perayaan Natal Parlemen Tahun 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis.

    Perayaan Natal Bersama Parlemen juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR, Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPR RI, serta beberapa menteri yang sudah mengonfirmasi kehadirannya.

    Antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Kehadiran mereka, kata Martin dapat menambah semarak acara yang bertujuan mempererat hubungan antara legislatif, eksekutif dan masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty menyampaikan pesan mendalam tentang makna Natal.

    “Betlehem bukan hanya tempat, tapi simbol dari cinta kasih Allah. Natal mengajak kita untuk meneguhkan cinta kasih, rekonsiliasi, dan solidaritas. Kita diajak untuk memberi diri bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Pendeta Jacky menambahkan, Natal juga mengajarkan tentang pentingnya karakter pemimpinan yang melayani, dengan memberi diri tanpa pamrih.

    Senada, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin mengungkapkan harapannya agar setiap lembaga negara menjadi seperti Betlehem yang memancarkan terang dan kedamaian. 

    “Kami berharap, setiap institusi dan individu di Indonesia menjadi sumber terang dan damai, dengan kesadaran yang semakin tinggi untuk berpartisipasi dalam memajukan bangsa,” ucap Romo Antonius.

  • Wakil Ketua DPR: Izin Tambang Bisa Hasilkan Dana Tambahan Bagi Perguruan Tinggi – Page 3

    Wakil Ketua DPR: Izin Tambang Bisa Hasilkan Dana Tambahan Bagi Perguruan Tinggi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pemberian izin usaha tambang kepada perguruan tinggi bertujuan memberi tambahan dana bagi universitas.

    “Semangatnya adalah bagaimana kemudian memberikan atau mencarikan dana untuk universitas-universitas,” kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Menurut Dasco, mekanisme pengerjaan dan pengaturan pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi akan diatur detail beberapa waktu depan. “Mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada,” kata dia.

    Dasco menegaskan izin tambang itu justru akan membawa manfaat yang positif kampus-kampus.

    “Pemberian izin tambang itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata dia.

    Ke depan, Dasco memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akan selalu melibatkan partisipasi publik.

    “Usul inisiatif yang nantinya dibahas, kemudian juga ada partisipasi publik, tentunya itu nanti silakan saja dikaji. Dari hasil itu, baru dimasukkan ke dalam rumusan,” pungkas dia.

     

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih menyelidiki dalang sesungguhnya dalam proyek pemagaran laut yang membentang di Tangerang.

  • Mensesneg Sebut Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Sedang Diatur Nasional 23 Januari 2025

    Mensesneg Sebut Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Sedang Diatur Nasional 23 Januari 2025

    Mensesneg Sebut Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Sedang Diatur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    sedang diatur waktunya.
    Hal ini menanggapi isu bahwa kedua tokoh bakal bertemu hari ini, tepat di hari
    ulang tahun
    Megawati.
    Namun, Prabowo diagendakan melakukan
    kunjungan kenegaraan
    ke India dan lepas landas ke negara itu pada sore tadi.
    “(Pertemuan Megawati-Prabowo) sedang diatur waktunya,” kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).
    Adapun pada hari ulang tahun, Prabowo disebut Prasetyo sudah mengirimkan karangan bunga kepada Megawati.
    Dia menyebut, Prabowo biasanya mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung.
    “Kirim,” jawab Prasetyo singkat.
    Namun, ia enggan menjelaskan apakah ucapan itu disampaikan via telepon atau cara lainnya.
    Sebab, Prabowo harus lepas landas ke India untuk kunjungan kenegaraan tadi sore.
    “Biasanya langsung. Mau tahu saja (beri ucapan lewat apa), biasanya beliau langsung,” ungkap Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga tidak menutup kemungkinan Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Rabu (23/1/2025), tepat pada hari ulang tahun ke-78 Megawati.
    Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kamis siang belum bisa memastikan apakah pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat terwujud.
    Bertepatan pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke India dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.
    Presiden diagendakan berangkat ke India pada Kamis siang.
    Dengan itu, Dasco mengaku belum mengetahui apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat terwujud sebelum penerbangan.
    “Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum tahu apakah mungkin bertemu, nanti kalau ini (Megawati dan Prabowo bertemu) pasti kami akan informasikan ke media,” ujarnya, dikutip dari Antara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pihaknya akan mendalami lebih jauh terkait usulan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan kontroversi.

    “Sebelum berkomentar lebih lanjut, kami akan lebih memilih untuk lebih mendalami dengan komisi teknis terkait karena hal pembatasan-pembatasan dalam ber-sosmed (sosial media) ini juga akan menimbulkan kontroversi, yang kalau kami tidak tepat dalam kemudian menerapkan (kebijakan)-nya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia menyebut bahwa bahwa pimpinan DPR RI sempat membahas soal usulan pembatasan media sosial bagi anak-anak dalam Rapat Pimpinan DPR RI.

    “Jadi memang dalam rapat pimpinan kemarin sempat dibahas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan menggelar rapat kabinet untuk membahas rencana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemerintah. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dijaga, tetapi juga ada sisi positif,” kata Menko Pratikno, Jakarta, Senin (20/1).

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi masih mengkaji usulan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Lagi kita kaji, dan Australia sendiri sudah melakukannya. Jadi ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” ujar Nezar, Jakarta, Rabu (15/1).

    Adapun pada Senin (13/1), Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

    “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri Komunikasi dan Digital.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waka DPR: Izin tambang bagi perguruan tinggi untuk tambahan dana

    Waka DPR: Izin tambang bagi perguruan tinggi untuk tambahan dana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dapat memberikan tambahan dana bagi universitas terkait.

    “Saya pikir kalau semangatnya adalah bagaimana kemudian memberikan atau mencarikan dana untuk universitas-universitas,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dasco menyebut mekanisme pengaturan pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi sehingga dapat menambah pemasukan itu nantinya akan diatur lebih lanjut.

    “Mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi tersebut membawa manfaat yang positif.

    “Pemberian izin tambang itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” katanya.

    Legislator ini mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) masih akan bergulir ke depannya dengan melibatkan partisipasi publik.

    “‘Kan ada usul inisiatif yang nantinya dibahas, kemudian juga ada partisipasi publik, tentunya itu nanti silakan saja dikaji. Dari hasil itu, baru dimasukkan ke dalam rumusan,” tuturnya.

    Ia mengatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini baru menyetujui RUU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    “Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif, artinya ini baru permulaan dan belum menjadi draf file,” ucap dia.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke agenda rapat paripurna pada hari Selasa (21/1). Namun, hal itu baru dibawa ke rapat paripurna pada hari Kamis ini.

    Baleg DPR RI berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    DPR Bentuk 3 Tim Pengawas, Dari Pelaksanaan Haji hingga Pekerja Migran Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengumumkan pembentukan tiga tim pengawas (timwas) DPR yang mencakup Timwas Pelaksanaan Haji 2025, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia, dan Timwas penanganan bencana.

    Ketiga timwas tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahamd dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (23/1/2025).

    “Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukan tim pengawas haji,” tuturnya dalam rapat itu.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan urgensi dibentuknya timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan timwas pengangan bencana. Kata Dasco, warga Indonesia saat ini memiliki minat yang tinggi untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia.

    “Dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran serta untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2024,” jelasnya.

    Sementara itu, timwas penanganan bencana dibentuk lantaran pihaknya merasa ada frekuensi yang tinggi dan beragamnya bencana yang mengakibatkan kerusakan, baik kepada korban maupun ekonomi.

    “Sehingga [dengan dibuatnya timwas] akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan upaya terhadap tanggap darurat dan lain sebagainya,” kata Politikus Gerindra tersebut.

    Adapun, Timwas Pelaksanaan Haji 2025 akan dipimpin oleh Dasco. Sementara itu, Timwas perlindungan pekerja migran Indonesia dan Timwas penanganan bencana akan dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat.

  • DPR Usulkan 4 Poin Baru Masuk Dalam Revisi UU Minerba

    DPR Usulkan 4 Poin Baru Masuk Dalam Revisi UU Minerba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa rancangan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa RUU Minerba memiliki semangat yang selaras dengan kebijakan strategis pemerintah saat ini.

    “Perjalanannya masih panjang, tetapi substansi RUU ini penting untuk mendukung percepatan hilirisasi sektor pertambangan,” ujar Bob Hasan pada Kamis (23/1/2025).

    Terdapat empat poin baru yang diusulkan masuk dalam revisi UU Minerba: Percepatan Hilirisasi Mineral dan Batubara, Aturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas Keagamaan, Pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi, Pemberian IUP untuk UMKM.

    RUU Minerba tersebut disepakati oleh seluruh fraksi di parlemen. Dari delapan fraksi yang ada, empat fraksi menyetujui dengan catatan, sementara empat lainnya menyatakan setuju tanpa catatan.

    Penetapan ini menandai langkah awal proses legislasi revisi UU Minerba yang akan dibahas lebih lanjut oleh DPR RI bersama pemerintah.

    Hari ini, Kamis (23/01/2025), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sebagai usul inisiatif DPR RI.

    “Sekarang kita tanyakan, apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” tanya Dasco dalam Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

  • DPR Jawab Kritik Revisi UU Minerba Soal Izin Tambang untuk Kampus

    DPR Jawab Kritik Revisi UU Minerba Soal Izin Tambang untuk Kampus

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba) yang meliputi usulan pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) mineral dan batu bara bagi perguruan tinggi merupakan upaya untuk mendukung pendanaan bagi instansi pendidikan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan tersebut akan dilanjutkan dengan pengaturan mekanisme pembagian dan manfaat yang didapatkan instansi pendidikan tersebut. 

    “Tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur, di dalam aturan yang ada sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (23/1/2025). 

    Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Minerba. Artinya, RUU yang baru dibahas Baleg awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR. 

    Baleg DPR berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

    Dasco menerangkan bahwa usulan inisiatif tersebut telah dibahas anggota dewan dan telah memasukkan partisipasi publik serta dikaji dan dimasukkan ke dalam rumusan. 

    “Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif, artinya ini baru permulaan dan belum menjadi draf file,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai revisi lebih lanjut UU Minerba itu harus dicegah. 

    Menurutnya, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, ormas keagamaan hingga perguruan tinggi kurang memiliki kompetensi untuk mengelola tambang. 

    “Khawatir nanti akan menjadi semacam broker saja, baik ormas keagamaan maupun kampus. Jadi nanti yang mengelola tambangnya bukan kampus, mereka hanya dapat IUP, tapi pengelolanya tetap diberikan kepada swasta. Jadi tidak ada bedanya dari sisi tata kelola tambang yang baik,” jelas Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Dia menjelaskan, pemberian izin tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan hingga kampus melanggar azas persaingan usaha. Sebab, WIUP yang diberikan secara prioritas tak dibenarkan karena semua harus berdasarkan lelang.

  • Dasco Belum Dapat Info Soal Kabar Prabowo – Megawati Bertemu Hari Ini

    Dasco Belum Dapat Info Soal Kabar Prabowo – Megawati Bertemu Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum mengetahui kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada hari ini.

    Dasco menuturkan bahwa Prabowo akan segera bertolak ke India untuk dinas pada hari ini, Kamis (23/1/2025) sekitar pukul 14:00 WIB.

    “Saya belum mendapatkan info, tapi sepertinya nanti Pak Prabowo itu sekitar pukul 14:00 WIB sudah berangkat [dinas ke India] ya,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Politikus Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini pun menuturkan dirinya dan Prabowo mengucapkan ulang tahun kepada Megawati.

    “Kami secara sebagai ketua harian, Partai Gerindra, dia ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Megawati, semoga selalu sehat dalam hubungannya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terselenggara dalam waktu dekat. 

    Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari. 

    “Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025). 

    Puan menuturkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.

  • DPR serahkan ke KKP selidiki pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang

    DPR serahkan ke KKP selidiki pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang

    Kami belum tahu pasti bagaimana proses sertifikat bisa keluar.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelidiki pelaku pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    “Soal itu saya belum dapat info. Akan tetapi, kami akan serahkan kepada pihak KKP tentunya, yang tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi)-nya adalah melakukan penyelidikan soal pagar laut itu,” kata Dasco sebelum memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Wakil rakyat ini mengemukakan hal itu ketika merespons dugaan perusahaan besar yang ditengarai menjadi dalang di balik pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu.

    Dasco menyebut DPR RI melalui Komisi IV DPR RI selaku komisi terkait juga akan menggali informasi lebih lanjut terkait dengan pelaku pemasangan pagar laut di perairan Tangerang itu.

    “Nanti kami akan dengarkan dan juga pastinya KKP sebagai mitra Komisi IV juga akan diminta rapat untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan kembali agar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (HM) di wilayah perairan Tangerang yang dipasangi pagar laut.

    Legislator ini tak menampik ikut heran mendapati laut milik negara diklaim oleh pihak tertentu hingga terbit sertifikat kepemilikan di atasnya, yang belakangan diketahui berstatus cacat prosedur dan materiel.

    “Jadi, kami belum tahu pasti bagaimana proses sertifikat bisa keluar. Akan tetapi, yang pasti DPR RI meminta kepada Menteri ATR untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat-sertifikat yang ada,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (22/1), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mendesak Pemerintah segera mengusut pelaku di balik pemasangan pagar laut yang menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan itu.

    Titiek Soeharto menengarai pemasangan pagar laut itu didalangi oleh perusahaan besar. Meski demikian, dia meminta publik untuk menunggu hasil investigasi yang dilakukan pemerintah.

    “Ya, kalau enggak perusahaan besar enggak mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya. Enggak tahu, saya enggak tahu siapa, saya tidak mau berandai-andai nanti kita lihat saja hasil investigasi pemerintah,” kata Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sekembalinya dari lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan materiel. Oleh karena itu, batal demi hukum.

    “Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat materiel,” jelas Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025