Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.

    Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.

    Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.

    Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.

    Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.

    Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran “gas melon” bukanlah hal yang baru.

    Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.

    Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.

    Halaman berikut: Apa yang menyebabkan larangan dadakan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg?

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak "Panic Buying"
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Februari 2025

    Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak "Panic Buying" Megapolitan 4 Februari 2025

    Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak “Panic Buying”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) mengimbau masyarakat tidak
    panic buying
     menyikapi
     
    kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg).
    Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho mengatakan, stok gas 3 kg di Jakarta masih tersedia walau ada kendala dalam proses distribusi.
    “Tidak usah
    panic buying
    , normal aja pembeliannya, dan stok masih ada. Cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” ucap Hari, Selasa (4/2/2025).
    Hari juga meminta masyarakat tidak menimbun gas 3 kg dalam jumlah berlebihan. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan harian.
    Jika diperlukan, Disnakertransgi akan menggelar operasi pasar untuk memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat.
    Menurutnya, fenomena
    panic buying
    menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan gas 3 kg di pasaran.
    Hal ini dipicu oleh peraturan baru yang melarang warung dan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.
    “Kemarin terjadi
    panic buying
    atau terjadi kepanikan pembelian dari para pengecer warung-warung ini,” kata Hari.
    Untuk mengatasi permasalahan ini, Disnakertransgi akan segera menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) serta Pertamina. 
    “Rapat segera mungkin supaya nanti masalah kelangkaan dan HET (harga eceran tertinggi) bisa teratasi. Sehingga, menjelang bulan Ramadhan itu nanti aman,” ungkap Hari.
    Sebelumnya pemerintah melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
    Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Februari 2025

    Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET Megapolitan 4 Februari 2025

    Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar menegaskan, harga
    gas elpiji 3 kg
    diminta untuk tidak naik lebih dari Rp 3.000 dari harga eceran tertinggi (HET) saat ini, yakni Rp 15.000.
    Ketentuan ini diucapkan setelah penetapan mengubah istilah para pengecer gas menjadi subpangkalan.
    “Nanti mungkin ke subpangkalan akan ada kenaikan, tetapi kenaikan yang wajar. Nanti kita lihat, tapi tidak boleh lebih dari Rp 3.000 lah,” ucap Achmad ketika ditemui di Pangkalan LPG 3 Kg Jul Chaidir, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (4/2/2025).
    Achmad berujar, pemerintah akan segera mempertegas penetapan harga
    gas 3 kg
    di subpangkalan sembari melalui masa transisi dengan pembaruan sistem ini.
    “Enggak boleh (harga sesuka penjual), nanti kita atur lagi. Tapi sementara ini, sambil transisi, sepanjang itu tidak terlalu berbeda (harganya), seperti sebelumnya (masih boleh),” tutur Achmad.
    Di samping itu, masyarakat masih akan terus diwajibkan untuk menyerahkan KTP saat membeli gas 3 kg di subpangkalan.
    Menurut Achmad, langkah ini justru menjadi faktor krusial dalam melacak jangkauan distribusi gas bersubsidi, apakah sesuai target dan tepat sasaran atau tidak.
    “Untuk kontrol, iya nanti (KTP) didaftarkan (ke sistem). Jangan sampai nanti gini, kalau tidak menggunakan KTP, artinya kan disitulah letak-letak yang bisa tidak tepat sasarannya,” ujar Achmad.
    Penyerahan KTP juga membantu membatasi jumlah pembelian maksimal setiap jiwa, yang saat ini maksimal sebanyak 15 tabung dalam sebulan.
    Meski demikian, lanjut Achmad, penerapan di lapangan dengan istilah subpangkalan masih seperti pengecer.
    “Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi subpangkalan,” ujar Achmad.
    “Artinya, semua secara digitalisasi bisa terkontrol yang hanya tadi sampai pangkalan, bisa sampai ke subpangkalan,” tambahnya.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengar Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” jelas Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Lega Prabowo Bolehkan Pengecer Berjualan Gas 3 Kg
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Februari 2025

    Warga Lega Prabowo Bolehkan Pengecer Berjualan Gas 3 Kg Megapolitan 4 Februari 2025

    Warga Lega Prabowo Bolehkan Pengecer Berjualan Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nur Alisa (27), pemilik toko kelontong di Sawah Besar, Jakarta Pusat lega Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pengecer kembali berjualan gas elpiji 3 kg.
    “Saya percaya dengan pernyataan Prabowo, menjadi lebih lega,” kata Nur kepada
    Kompas.com,
    Selasa (4/2/2025).
    Nur bilang, pendapatan warungnya menurun sejak stok gas 3 kg langka dan pengecer tak diperbolehkan menjual gas bersubsidi tersebut. 
    “Sebelumnya pendapatan berkurang karena stok yang biasanya 20 jadi 9-10 (per hari) doang sehingga pembeli juga berkurang,” jelas dia.
    Hal yang sama juga disampaikan pemilik toko kelontong bernama Kasmawati (38). Ia lega karena dapat kembali berjualan gas 3 kg di warung. 
    “Lega dengarnya, kita jadi enggak susah menjualnya,” ujar dia.
    Kasmawati merasa kasihan dengan warga yang belakangan kesulitan mendapat gas 3 kg karena penjualannya dibatasi. 
    Oleh karenanya, kebijakan baru ini dinilai baik untuk semua kalangan. 
    “Warga yang setelah pembatasan ini tidak lagi menjual gas 3 kg, sekarang jadi bisa. Ini kesenangan bagi penjual dan pembeli,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aktor, Mamang Osa ikut menanggapi kekisruhan terkait langkanya gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir. 

    Selebriti TikTok yang juga bisa bergaya ala-ala kewanitaan ini geregetan dengan situasi tersebut. 

    Ia melayangkan kritik kepada pemerintah. 

    “Ah lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi, udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, Husnul Khotimah,” ujarnya seperti dilansir dari akun Instagramnya pada Selasa (4/2/2025). 

    Ia pun menyindir lagu kampanye paslon nomor dua Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 silam.

    “Oke gas, oke gas, ternyata enggak oke tuh gasnya,” sindir Mamang Osa. 

    Mamang Osa pun meluapkan keresahannya dengan membela tukang nasi goreng di depan rumahnya. 

    Pasalnya, gara-gara gas melon itu langka, tukang nasi goreng langganannya tak berjualan. 

    “Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang nasgor gue di depan. Beli yang gas melon cuma di agen resmi, yaudah terserah lo aja deh bang.”

    “Tapi let me run through you the basic, gas melon hijau gemoy yang seiprit segede telor gacha itu kan buat kalangan menengah ke bawah bener dor? Buktinya waktu dipilih sama Prili aja semua pada ngereog,” ujarnya. 

    Semestinya, kata mantan freelancer desain grafis itu, peredaran gas melon harus mudah diakses. 

    Pasalnya, kebanyakan rakyat Indonesia bukan dari kalangan berada. 

    “Berarti harus zero cost (tanpa biaya) juga ngedapetinnya,” katanya. 

    Ia pun menyenggol pejabat-pejabat lantaran kebijakannya tak masuk di akal.

    “Hey, pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, ye mawar (mau) sentralisasi ke resmi boleh-boleh aja, tapi pakai akal dikit aja,” omelnya. 

    Pemerintah semestinya memetakan terlebih dulu tata letak agen resmi gas agar nantinya mudah diakses oleh rakyat. 

    “Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

    Mamang Osa pun menggambarkan situasi antrean LPG 3 kg yang panjang seperti menaiki wahana kora-kora di tempat rekreasi. 

    “Kayak gini-gini kan esensial, krusial jadinya malah bawa sial, di-skip sih jadinya antreannya kayak naik kora-kora pas weekend kasian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan buat mekong (makan), ngantrinya ujan-ujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang pada bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern tapi pemandangan feodal, ah takut,” ujarnya. 

    Ia ingin menyampaikan bahwa kelangkaan gas 3 kg berimbas terhadap tukang nasi goreng langganannya. 

    “Intinya apa? Intinya gara-gara semua ini abang nasgor gua semalam kagak jualan, gue enggak bisa nyelesain drakor gue kalau enggak nasgoran,” katanya lalu menangis. 

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Dasco: Larangan Jual LPG 3 Kg di Eceran Bukan Kebijakan Prabowo

    Dasco: Larangan Jual LPG 3 Kg di Eceran Bukan Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa larangan untuk menjual dan mendistribusikan gas elpiji (LPG) 3 kg di level pengecer bukanlah inisiatif Presiden Prabowo Subianto. 

    Dasco mengaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dari presiden. Presiden Prabowo, kata Dasco, justru menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut bahwa Kepala Negara telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kilogram (Kg) per hari ini.

    Hal itu disampaikan olehnya setelah berkomunikasi dengan presiden pada Senin malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi atau gas melon. 

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco

    Setelah itu, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan supaya harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya. 

  • Syarat Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg: Penjual Terdaftar di MAP

    Syarat Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg: Penjual Terdaftar di MAP

    Jakarta, FORTUNE – PT Pertamina Patra Niaga mengatakan dalam rangka menata distribusi LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI memastikan bahwa Pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg dengan syarat tertentu.

    Syaratnya pengecer harus terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina,”  ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2).

    375 ribu pengecer telah terdaftar dalam MAP

    PT Pertamina Patra Niaga melaporkan sebanyak 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP. Rinciannya yaitu rumah tangga 53,7 juta NIK, usaha mikro 8,6 juta NIK, petani atau nelayan sasaran 50 ribu NIK, dan pengecer 375 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” kata Heppy.

    Lanjut dia, pemerintah memastikan bahwa jumlah pasokan LPG 3 kg tak mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Penataan distribusi ini hanya bertujuan guna memastikan subsidi tepat sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat yang berhak.

    Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau menghadapi kendala dalam distribusi LPG 3 kg, bisa menghubungi Call Center 135.

    Sebagai informasi, pada Selasa (4/2), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar para pengecer diperbolehkan berjualan kembali LPG 3 kg. Sambil berdagang, mereka bakal diproses menjadi subpangkalan.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti bakal menertibkan harga LPG 3 kg subsdi agar terjangkau di masyarakat Indonesia.  Oleh karena itu, para pengecer akan diatur terkait harga jual gas melon tersebut supaya harganya tidak melonjak.

  • Dasco Sebut Polemik LPG 3 Kg Muncul karena Aturan Dadakan-Tak Tersosialisasi

    Dasco Sebut Polemik LPG 3 Kg Muncul karena Aturan Dadakan-Tak Tersosialisasi

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut munculnya penumpukan warga karena langkanya gas LPG 3 kg karena aturan pemangkasan yang mendadak. Menurutnya, aturan itu juga tidak tersosialisasikan dengan baik.

    Hal itu diungkap Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dasco awalnya menjelaskan pemangkasan distribusi gas 3 kg itu dilakukan oleh internal Kementerian ESDM untuk menertibkan oknum yang menyalahgunakan harga.

    “Jadi sebenernya setelah dicek dari internal, Kementerian ESDM itu untuk menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat,” kata Dasco, Selasa (4/2/2025).

    Dasco mengatakan penertiban itu justru memunculkan dampak di lapangan. Ia pun langsung berkoordinsi dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Prabowo, kata Dasco, langsung memberikan instruksi agar pengecer diizinkan kembali menjual LPG 3 kg.

    “Kemudian dalam waktu yang bersamaan, penertiban itu menimbulkan dampak yang sama-sama kita tahu, sehingga dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi. Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya tetapi pengecer-pengecer supaya tetap berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya,” ujarnya.

    Dasco mengatakan munculnya polemik itu dikarenakan aturan yang mendadak. Ditambah sosialisasi yang minim.

    “Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG kan begitu,” ujarnya.

    Dasco tidak memahami apakah Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Prabowo sebelumnya terkait pemangkasan distribusi itu. Namun menurutnya, kebijakan kementerian bisa saja berjalan secara mandiri dan presiden berhak turun tangan jika menimbulkan polemik.

    “Saya belum tahu itu apakah kemudian hal-hal seperti itu mesti dikoordinasikan ke presiden ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian itu biasanya ka bisa berjalan sendiri, tapi kemudian apabila menimbulkan seperti ini ya presiden wajib turun tangan,” ucapnya.

    (eva/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 Kg. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Setelah sempat terjadi kelangkaan LPG 3 Kg yang memicu antrean panjang di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah aturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kg diberlakukan pada 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi LPG lebih tertata dan tepat sasaran. Namun, efeknya justru memicu kepanikan di tengah masyarakat hingga membuat mereka mengantre panjang berjam-jam di pangkalan resmi demi mendapatkan LPG 3 Kg.

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat resmi mencabut larangan pengecer menjual LPG 3 Kg hari ini.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kebijakan larangan pengecer bukan berasal dari Presiden Prabowo, sehingga pencabutan aturan ini merupakan langkah untuk mengatasi kegelisahan masyarakat.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Hendry Cahyono, S.E., M.E., menilai keputusan Presiden Prabowo ini berdampak positif bagi masyarakat. Hendry menyebut LPG 3 Kg merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang belum memiliki substitusi yang terjangkau. Larangan pengecer sebelumnya dinilai justru mempersulit akses masyarakat terhadap LPG.

    “Tentu kebijakan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi berdampak pada masyarakat. Mereka tidak perlu lagi antre panjang di pangkalan, yang sebelumnya sangat menyulitkan. Gas LPG ini adalah kebutuhan utama rumah tangga yang belum memiliki substitusi murah,” ujar Hendry Cahyono kepada SindoNews, Selasa (4/2/2025).

    Meski demikian, Hendry menyoroti perbedaan harga yang terjadi di pasaran. Harga resmi LPG 3 Kg seharusnya berkisar Rp12.700 hingga Rp15.000, namun di lapangan sering dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Hendry menegaskan perbedaan harga ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar kebijakan distribusi LPG lebih efektif tanpa merugikan masyarakat.

    Selain memperbolehkan pengecer menjual LPG, Hendry juga menyarankan agar pemerintah mulai mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga sebagai alternatif distribusi yang lebih efisien. Menurutnya, jika jaringan gas tersedia hingga ke rumah tangga, masyarakat tidak perlu lagi antre untuk membeli LPG.

    “Pemerintah bisa mulai menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas LPG bersubsidi. Dengan begitu, jika ingin memangkas rantai distribusi, masyarakat tidak harus mengantre di pangkalan karena sudah memiliki akses langsung melalui jaringan pipa,” jelasnya.

    Dengan pencabutan larangan pengecer, kini masyarakat dapat kembali membeli LPG 3 Kg di warung atau toko pengecer terdekat tanpa harus mengantre di pangkalan resmi. Langkah cepat Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menormalkan kembali distribusi LPG dan mencegah kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas rumah tangga di berbagai daerah.

    (cip)

  • ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre untuk membeli gas melon atau gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    Di kesempatan yang sama, Bahlil tengah meninjau pangkalan gas tersebut.

    Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

    Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

    Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Effendi guna menyampaikan pendapatnya. 

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Sebut Kebijakan Dibuat Sejak 2023

    Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan agar setiap RW di Indonesia memiliki satu subpangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram (kg). 

    Menurut Bahlil, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjualan “gas melon” 3 kilogram agar tepat sasaran. 

    “Nah ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi subpangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil kemudian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar masyarakat dimudahkan dalam mengakses elpiji 3 kg. 

    Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar distribusi gas bersubsidi itu semakin tepat sasaran. 

    “Perintah bapak presiden kepada kami baik tadi malam maupun tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah,” katanya. 

    Oleh karenanya, pemerintah kini menaikkan pengecer “gas melon” menjadi subpangkalan resmi Pertamina agar memudahkan akses penjualan ke masyarakat. 

    “Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi subpangkalan,” kata Bahlil. 

    “Dengan harapan agar mereka juga dapat fasilitas IP supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja,” imbuhnya. 

    Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. 

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya. 

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. 

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak. 

    “Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya