Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Prabowo Bakal Tindak Pejabat Bandel dan Ndablek, Dasco: Warning ke Pembantu-pembantunya

    Prabowo Bakal Tindak Pejabat Bandel dan Ndablek, Dasco: Warning ke Pembantu-pembantunya

    loading…

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meninjau sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) dan sub pangkalan di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025). Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mewanti-wanti akan mencopot menteri yang tak bekerja benar untuk rakyat alias bandel atau ndablek. Dasco menilai, pernyataan itu merupakan sebuah peringatan Prabowo kepada para menteri di Kabinet Merah Putih .

    Ia menilai, pernyataan itu juga merupakan wanti-wanti Prabowo untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. “Saya pikir kan Pak Prabowo itu orangnya terbuka, kalau dia sudah bicara terbuka artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, Dasco menilai, Prabowo mempunyai hak prerogatif untuk melakukan reshuffle terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Ia pun menilai, Prabowo paling paham terhadap kinerja para menteri.

    “Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini,” kata Dasco.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dasco juga meyakini, Prabowo tahu betul kinerja para pembantunya apakah telah maksimal selama 100 hari kerja Pemerintahan. Untuk itu, ia menuturkan, Prabowo punya hak prerogatif untuk melakukan rombak ulang susunan kabinet.

    “Oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” pungkasnya.

    (rca)

  • 5 Dasco: Ada Menteri yang Kurang Seirama dengan Prabowo Nasional

    5 Dasco: Ada Menteri yang Kurang Seirama dengan Prabowo Nasional

    Dasco: Ada Menteri yang Kurang Seirama dengan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Harian Partai Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad
    menyebut ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Hal tersebut disampaikan Dasco menanggapi ancaman Prabowo kepada jajarannya yang menghalangi kebijakan pemerintah.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” sambungnya.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.
    “Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” imbuh Dasco.
    Setelah pernyataan Prabowo, Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco.
    Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras untuk rakyat. Jika tidak, Prabowo tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya. Peringatan keras ini diucapkan Prabowo berkali-kali.
    Prabowo pun mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.
    Prabowo menegaskan, ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
    “Siapa yang bandel, siapa yang
    ndablek
    , siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini tuntutan, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
    “Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan,” tegasnya.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Tindak Menteri Ndableg, Dasco Buka Suara Soal Isu Reshuffle

    Prabowo Bakal Tindak Menteri Ndableg, Dasco Buka Suara Soal Isu Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Dasco, dalam evaluasi 100 hari pertama, Presiden akan menilai apakah para menterinya telah bekerja secara maksimal dalam membantu menjalankan tugas pemerintahan.

    “Nah oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak preogratif kita serahkan kepada presiden, untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 

    Dasco juga menilai bahwa Prabowo adalah orang yang terbuka. Jika Presiden sudah menyampaikan tentang evaluasi kabinet, hal itu menjadi peringatan bagi para menteri untuk melakukan penilaian internal di masing-masing kementerian.

    Dia juga mengingatkan bahwa sebelum diangkat, setiap menteri dan wakil menteri telah menandatangani pakta integritas. Menurutnya, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi.

    “Apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik. 

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. 

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025). 

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

  • Dasco Sidak Proses Distribusi LPG 3 Kg di Palmerah

    Dasco Sidak Proses Distribusi LPG 3 Kg di Palmerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyidak pangkalan dan sub-pangkalan gas LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (6/2/2025). 

    Dasco mengatakan sidak dilakukan untuk mengecek proses distribusi gas LPG yang sempat langka dan memicu banyak antrean di sejumlah daerah.

    “Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun sub-pangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua,” ujar Dasco.

    Politikus Gerindra itu menjelaskan selain ketersediaan barang, hasil sidak juga menemukan adanya tren penurunan harga di LPG 3 kg di tingkat pangkalan dan sub-pangkalan.

    “Harganya tadi kalau kita cek, itu pangkalan menjual ke sub-pangkalan Rp16.000. Kemudian sub-pangkalan menjual ke masyarakat Rp19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus,” ujarnya. 

    Dasco kemudian menuturkan bahwa harga gas LPG 3 kg disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan suplai masing-masing. Dia juga menegaskan bahwa warga yang ingin membeli di sub-pangkalan tetap menggunakan dengan KTP. 

    Di lain sisi, Dasco juga mengungkapkan bahwa bagi beberapa yang masih belum tahu bagaimana caranya untuk menjadi sub-pangkalan, nantinya akan ada tim yang turun untuk melakukan sosialisasi. 

    “Dan tadi saya juga tanya, caranya juga enggak sulit tinggal di data bahwa selama ini berjualan. Kemudian mengisi satu form kalau saya nggak salah termasuk perjanjian untuk menjual tidak boleh mahal kalau nggak salah begitu,” pungkasnya. 

  • DPR Sidak Ketersediaan Gas LPG 3 Kg di Kemanggisan, Warga Curhat Harga Terkini

    DPR Sidak Ketersediaan Gas LPG 3 Kg di Kemanggisan, Warga Curhat Harga Terkini

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Kemanggisan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari pantauan Pikiran-rakyat.com di lapangan, mobil yang ditumpangi Dasco tiba di lokasi sekira pukul 9.35 WIB. Terlihat pula Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian turut sidak bersama Dasco.

    Seturunnya dari mobil, Dasco dan rombongan langsung menuju pangkalan gas elpiji Rizky Yulianto. Di sana, ia tampak berbincang dengan pemilik pangkalan gas elpiji.

    Kemudian Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu lantas berjalan lagi menuju pangkalan gas elpiji atas nama Kevin. Setelah itu, Dasco berjalan menuju ke sebuah warung sembako yang merupakan subpangkalan atas nama Jefri. Ia melihat ketersediaan gas elpiji 3 kg.

    Usai sidak, Dasco menjelaskan tujuan sidak lantaran ingin mengetahui ketersediaan gas elpiji 3 kg. Pasalnya, kata dia, masyarakat sempat keluhkan ketersediaan gas beberapa waktu lalu.

    “Ini kan kebetulan sekali lewat dari DPR, kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum, karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrean dari masyarakat,” kata Dasco.

    Dasco menerima informasi mengenai harga gas yang dijualkan baik di pangkalan menjual ke subpangkalan Rp16 ribu, sementara dari subpangkalan menjual ke masyarakat Rp19 ribu.

    “Mudah-mudahan bisa begini terus,” ujarnya.

    DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Kemanggisan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Salah satu warga sekitar, Khusnul Khotimah menyebut, toko tersebut sempat tutup beberapa hari dan baru buka saat Bahlil meninjau lokasi.

    Khotimah merupakan salah satu dari warga yang membeli tabung gas LPG 3 kg di pangkalan Toko Kevin. Rumahnya tak jauh dari lokasi. Ia mendapat info pemerintah kembali memasok gas LPG di daerahnya tersebut.

    Bahkan harga yang dijual di Toko Kevin mendadak turun. Biasanya, warga membeli dengan harga Rp18 ribu. Namun saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia datang hari Selasa 4 Februari 2025 harganya turun menjadi cuma Rp16 ribu.

    “Ini (tiga hari kemarin tutup, gak ada ini (aktivitas jualan),” ucapnya.

    “Kalau di sini biasanya Rp18 ribu,” ujarnya kemudian.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons Reshuffle Menteri yang Tak Bekerja untuk Rakyat, Dasco: Presiden Punya Hak Prerogatif

    Respons Reshuffle Menteri yang Tak Bekerja untuk Rakyat, Dasco: Presiden Punya Hak Prerogatif

    loading…

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Presiden Prabowo Subianto punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle menteri Kabinet Merah Putih. Foto/Isra Triansyah

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai hak prerogatif untuk melakukan reshuffle terhadap para menteri Kabinet Merah Putih.

    Pernyataan itu dilontarkan Dasco sekaligus merespons pernyataan Prabowo yang mewanti-wanti akan mencopot menteri jika tak bekerja untuk rakyat.

    Dasco yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua DPR menilai, Prabowo paling paham terhadap kinerja para menteri.

    “Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Dasco juga meyakini, Prabowo tahu betul kinerja para pembantunya apakah telah maksimal selama 100 hari kerja Pemerintahan. Untuk itu, ia berkata, Prabowo punya hak prerogatif untuk melakukan rombak ulang susunan kabinet.

    “Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” terang Dasco.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih.

    Apalagi, beberapa kali Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

  • 7 Prabowo Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, "Warning" untuk Para Menteri Nasional

    7 Prabowo Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, "Warning" untuk Para Menteri Nasional

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Kabinet, “Warning” untuk Para Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pidato Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang berbau sinyal
    reshuffle
    kabinet merupakan peringatan bagi para menteri.
    Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Dasco mengatakan, pada prinsipnya, Prabowo yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya.
    Dia menuturkan, para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
    “Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” sambung Dasco.
    Sementara itu, Dasco mengingatkan bahwa semua anggota kabinet membuat dan menandatangani
    pakta integritas
    sebelum ditunjuk sebagai menteri atau wamen.
    “Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo telah menjawab perihal dirinya melakukan
    reshuffle
    terhadap menteri di Kabinet Merah Putih setelah pemerintahannya melalui masa 100 hari kerja.
    Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha,” sambungnya seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.
    Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taufiq Modal Lihat YouTube Bikin Kompor Tanpa Gas Elpiji, Hemat Ratusan Ribu Pakai Jelantah: Hemat

    Taufiq Modal Lihat YouTube Bikin Kompor Tanpa Gas Elpiji, Hemat Ratusan Ribu Pakai Jelantah: Hemat

    TRIBUNJATIM.COM – Di tengah kesulitan memperoleh gas elpiji bersubsidi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berinovasi.

    Mereka menciptakan kompor alternatif yang tidak hanya efektif, tetapi juga lebih hemat.

    UMKM ini menunjukkan cara mengolah masakan tanpa bergantung pada gas elpiji.

    Hal itu dilakukan Roemah Puyuh Amih Ine, yang terletak di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kuningan.

    UMKM ini berada tepat di pinggir jalan.

    Mereka memiliki metode inovatif untuk memasak, tak sepenuhnya bergantung pada gas elpiji bersubsidi tiga kg seperti umumnya.

    Pemilik usaha kuliner ini, Muhamad Taufiq, berhasil mengubah beberapa bahan bekas rumah tangganya menjadi sebuah kompor alternatif.

    Ia juga memanfaatkan limbah minyak goreng, tungku, dan blower kecil untuk menghidupkan kompornya.

    “Saya cetak semen, pipa besi sisa hordeng, pipa kecil untuk minyak jelantah, teko, dan lainnya,” tutur Taufiq saat ditemui di dapur produksinya.

    “Cara kerjanya; si minyak ini kita alirkan ke dalam tungku, kita tiup pakai blower, sehingga menghasilkan api yang bertenaga seperti kompor gas,” imbuhnya.

    Ide pemanfaatan minyak bekas ini bermula dari kebutuhan untuk mengolah minyak sisa penggorengan puyuh, ikan, dan berbagai menu lainnya.

    Taufiq bisa menghasilkan tiga hingga lima liter minyak bekas dalam satu hari, yang biasanya akan jadi limbah pencemar lingkungan jika dibuang begitu saja.

    Dengan kreatifitasnya, Taufiq memanfaatkan platform seperti YouTube untuk belajar mengoperasikan alat-alat sederhana.

    Setelah melakukan beberapa percobaan, ia berhasil menciptakan kompor alternatif yang ternyata sangat efektif.

    Muhamad Taufiq menggoreng sambal menggunakan tungku kompor alternatif berbahan dasar minyak jelantah dan dorongan angin blower di dapur produksinya Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (5/2/2025) petang. Taufik tidak terdampak sulitnya gas subsidi yang sedang sulit didapatkan akhir akhir ini. (KOMPAS.com/MUHAMAD SYAHRI ROMDHON)

    Setelah beberapa bulan menggunakan kompor ini bersama istrinya, Amih Ine, Taufiq merasakan penghematan yang signifikan.

    Ia mengeklaim telah menghemat ratusan ribu rupiah yang biasanya dialokasikan untuk gas elpiji bersubsidi tiga kilogram.

    “Saya hanya menghabiskan 3-4 liter minyak jelantah untuk aktivitas ungkep puyuh dan ikan dalam satu hari.”

    “Sementara satu tabung gas dengan penggunaan yang sama akan habis dalam tiga hari,” terang Taufiq.

    Taufiq mengaku tidak terdampak oleh kondisi sulitnya memperoleh gas elpiji saat ini.

    “Sangat efektif, dengan kompor alternatif ini saya tidak bergantung pada gas elpiji. Ketika orang-orang sekarang susah mencari gas, alhamdulillah saya tidak.”

    “Saya tetap bisa berjualan untuk ungkep puyuh, masak ikan, sambel, dan lainnya. Lebih hemat,” tambahnya.

    Namun, meski banyak keuntungan, Taufiq juga menyadari kelemahan dari kompor alternatif yang ia buat.

    Menurutnya, tungku ini tidak se-praktis tabung gas yang bisa dibawa kemana-mana.

    Selain itu, selama proses memasak, ia harus menjaga agar api tetap dalam kondisi stabil.

    Warga kini memang tengah kesulitan mencari tabung gas elpiji 3 kilogram.

    Akibatnya, warga Kabupaten Lebak, Banten, beralih ke kayu bakar untuk memasak kebutuhan sehari-hari.

    Salah satu warga yang beralih ke kayu bakar adalah Barkah (41), warga Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Lebak.

    Barkah bercerita bahwa dia sudah menggunakan kayu bakar sejak Minggu (2/2/2025).

    Hal itu lantaran ia tidak mendapatkan gas elpiji walaupun sudah berkeliling ke sejumlah warung.

    “Dari kemarin jalan ke beberapa warung, tetapi habis semua,” ujar Barkah saat ditemui di rumahnya, Senin (3/2/2025).

    Untuk mencari gas elpiji 3 kg, Barkah mengaku sampai mendatangi satu per satu warung.

    Dia sudah mengunjungi sekitar lima warung, mungkin sudah satu kilometer dia berjalan kaki.

    Barkah tidak punya kendaraan sehingga tidak mencari gas ke pangkalan atau agen yang lebih besar karena lokasinya yang cukup jauh.

    Oleh karena itu, dia akhirnya beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

    “Kalau kayu tinggal cari di kebun sekitar rumah, saya memang punya tungku yang bisa digunakan untuk keadaan darurat sekarang,” ungkap Barkah.

    Menurut Barkah, bisa saja dia bertahan menggunakan kayu bakar untuk memasak, selama gas masih sulit didapat.

    Namun, hal ini akan merepotkan karena proses memasak yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan gas.

    “Repot kalau pagi buru-buru harus siapkan sarapan untuk anak sekolah, kalau gas kan tinggal cekrek-cekrek saja,” tutur dia.

    Barkah, warga Kabupaten Lebak, Banten, beralih ke kayu bakar untuk memasak karena sulit mencari gas, Senin (3/2/2025). (KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN)

    Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan.

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kg di pangkalan resmi.

    Presiden Prabowo Subianto pun kini memerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg.

    Intruksi ini diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

    Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer elpiji akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Drama Gas Elpiji 3 Kg Dibuat Pemerintah, Jhon Sitorus Heran Pelakunya Diskenariokan Jadi Pahlawan

    Drama Gas Elpiji 3 Kg Dibuat Pemerintah, Jhon Sitorus Heran Pelakunya Diskenariokan Jadi Pahlawan

    “Lagi-lagi, 58 persen dibohongi!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat suara terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kg.

    Presiden juga menekankan pentingnya penertiban pengecer yang beralih menjadi agen sub pangkalan secara parsial, serta pengelolaan administrasi yang tepat.

    “Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM untuk memfasilitasi pengecer dalam menjalankan kembali usaha mereka,” ujar Dasco di X @bang_dasco (4/2/2025).

    Kata Dasco, tujuannya adalah agar harga gas elpiji yang dijual ke masyarakat tidak menjadi terlalu mahal.

    Dasco menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kestabilan pasokan gas elpiji di pasar dan melindungi daya beli masyarakat.

    “Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses transisi pengecer menjadi agen sub pangkalan dapat berjalan lancar tanpa memberatkan pihak terkait,” imbuhnya.

    Ada pun, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendukung larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg).

    Dia mengatakan para pengecer nantinya dapat mendaftar menjadi agen resmi untuk menjual “gas melon” tersebut.

    “Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer ini mendaftar menjadi agen resmi,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Dia menilai aturan ini membuat para pengecer memiliki posisi formal dalam menjual gas LPG 3 kg. Dengan begitu, kata Hasan, pendistribusian LPG 3 kg dapat tepat sasaran.

  • Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

    Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025) kemarin.

    Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tampak hadir perwakilan pemerintah, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Dasco.

    “Setuju,” sahut anggota yang mengikuti rapat dan diikuti ketukan palu penanda sah oleh Dasco.

    Dalam UU yang baru disahkan ini termasuk soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Tingkatkan Daya Saing BUMN

    UU BUMN yang baru disahkan DPR RI mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan ekonom. 

    Salah satunya adalah Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang menilai regulasi ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN di tengah dinamika perekonomian nasional.

    Aditya menyatakan bahwa RUU BUMN memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola aset negara serta meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN.

    “Revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja jangka panjang. Pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam RUU ini adalah salah satu langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kepentingan di dalam BUMN,” ujar Aditya, Selasa (4/2/2025).

    Tata Kelola yang Lebih Akuntabel

    RUU ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk pembentukan Badan Pengelola Danantara (BP Danantara) yang bertugas mengelola aset BUMN secara lebih efektif.

    Menurut Aditya, keberadaan BP Danantara akan memastikan bahwa aset-aset negara digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.

    “Keberadaan BP Danantara dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset BUMN, sehingga tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

    Selain itu aturan mengenai pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam pengelolaan BUMN dinilai dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Hal ini penting untuk menghindari monopoli serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara,” tambah Aditya.

    Dorong  Inklusi dan Pemberdayaan

    RUU ini juga menegaskan komitmen terhadap inklusivitas dengan mengatur peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam sektor BUMN.

    Selain itu, ada ketentuan yang memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, termasuk direksi dan dewan komisaris.

    “Ini adalah langkah maju dalam mengakomodasi prinsip kesetaraan dan inklusi di dalam BUMN. Dengan adanya aturan ini, kita bisa melihat lebih banyak tenaga kerja yang beragam dan inovatif, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing perusahaan,” tutur Aditya.

    Dampak terhadap UMKM dan Koperasi

    Salah satu poin yang dianggap sebagai aspek positif dari RUU BUMN adalah kewajiban BUMN untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

    Menurut Aditya, ketentuan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Ketika BUMN secara aktif membina dan bekerja sama dengan UMKM serta koperasi, ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis yang lebih sehat. UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok BUMN, yang pada akhirnya mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.

    Meski demikian, Aditya menyoroti bahwa implementasi RUU ini akan sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari berbagai pihak.

     Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun benar-benar dijalankan dengan baik.

    “Kita perlu mengawasi bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses privatisasi BUMN, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan aset adalah faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan implementasi RUU ini,” tegasnya.

    Dengan berbagai pengaturan baru dalam RUU BUMN, diharapkan perusahaan-perusahaan milik negara dapat beroperasi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

    Langkah ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi serta memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional.

    Pendanaan Alternatif

    Sementara itu, Ekonom Josua Pardede mengatakan BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien.

    Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN. 

    Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional.

    Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 

    Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.