Tag: Sufmi Dasco Ahmad

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dikeluhkan Warga, Pengamat Minta Bahlil Tanggung Jawab: Tak Becus Kerja

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM – Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) menuai polemik.

Warga pun ramai-ramai mengutuk kebijakan yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia itu.

Pasalnya, kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan tabung gas melon itu hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Bahkan, seorang nenek asal Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia usai antre gas 3 kg.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga pun meminta Bahlil bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini.

“Kasus hebohnya gas 3 kg menunjukkan kerja Bahlil sebagai Menteri ESDM sangat tidak becus. Bahlil abai dalam melayani rakyat, terutama rakyat kelas bawah,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Kebijakan Bahlil ini justru dinilai bertentangan dengan prinsip pemasaran dimana seharusnya produk yang akan dipasarkan didekatkan kepada calon konsumen.

Hal itu dimaksudkan agar konsumen mudah mendapatkan produk yang dipasarkan.

“Berbeda halnya dengan pemasaran gas 9 jg ini, produk ini justru dijauhkan dari calon konsumen. Akhirnya, konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh gas 3 kg,” ujarnya.

Pola distribusi seperti ini dinilai Jamiluddin justru mempersulit masyarakat kelas bawah.

“Ini sama saja tidak ada keinginan untuk melayani masyarakat kelas bawah,” tuturnya.

Aturan yang dibuat Bahlil ini pun disebutnya bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun harus sampai turun tangan langsung dalam meredakan kegaduhan di masyarakat ini.

Bahlil pun akhirnya diminta untuk mencabut aturan tersebut, sehingga pengecer kembali diizinkan menjual gas elpiji 3 kg.

“Bahlil sudah mencoreng Presiden Prabowo. Bahlil bukan membantu Prabowo melayani rakyat, tapi justru menjadi beban,” ucapnya.

Prabowo Beri Sinyal Pecat Menteri Tak Becus Kerja

Presiden Prabowo Subianto telah memasang kuda-kuda untuk mencopot menterinya yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Dimana, Prabowo akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga telah angkat bicara mengenai sinyal reshuffle menteri Kabinet Merah Putih yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto.

Sinyal resuffle kabinet ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

Prabowo dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

“Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat.

Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Namun, Presiden Prabowo tidak menjawab lugas mengenai reshuflle kabinet saat sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

“Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo.

Prabowo akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

“Mau lebih jelas lagi? hahaha,” tukasnya.

Pernyataan Dasco

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan urusan penempatan menteri di kabinet termasuk keputusan reshuffle menteri merupakan kewenangan mutlak Presiden RI.

Akan tetapi kata Dasco, belakangan ini dirinya memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, Prabowo juga menyatakan bakal menindak pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah untuk rakyat dan tidak segan menyingkirkan menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

Meski demikian, Dasco belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo terhadap pernyataannya.

“Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, Pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dia juga tidak ingin merespons apakah Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Dirinya hanya mengingatkan, ada pakta integritas yang disepakati oleh para menteri dan wakil menteri sebelum diangkat menjadi pembantu Presiden.

“Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangi pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” kata Dasco.

Setelah pernyataan Prabowo, Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/02/2025 18:12
Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden Nasional 6 Februari 2025

Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden
Prabowo Subianto
.
Doli pun yakin tidak ada perbedaan sikap antara Prabowo dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia
terkait kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kg.
“Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” ujar dia.
Doli mengatakan, kebijakan Bahlil yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebenarnya memiliki niat baik demi mengatur tata niaga soal gas elpiji subsidi.
Namun, ia menilai wajar apabila kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kalau saya menilainya ya, pengaturan tata niaga itu kan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang. Ya diibaratkan orang kalau orang sakit, kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu,” kata Doli.
“Suntik itu kan sakit, kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjangnya akan jadi sehat. Nah, saya lihatnya gitu saja,” ujar dia.
Oleh karena itu, Doli kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun menteri, di zaman siapapun, yang mengambil kebijakan tanpa arahan presiden.
“Saya tegaskan, tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, Presiden-nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari Presiden,” kata Doli.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.
Kebijakan yang dibuat Bahlil itu menuai protes keras karena menyulitkan warga untuk mendapatkan gas berubsidi.
Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
Setelah menjadi sorotan, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil tersebut.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun menyebutkan bahwa tidak mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg.
Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk memerintahkan agar pengecer boleh kembali berjualan elpiji subsidi.
“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/02/2025 16:36
Anggota DPR: Ketegasan Prabowo me-“reshuffle” berorientasi demi rakyat

Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat.

“Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pernyataan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran.

“Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo,” ucapnya.

Ali mengatakan bahwa rakyat menginginkan Pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan.

Wakil rakyat ini menilai Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

“Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Presiden Prabowo menjalankan program-program kerjanya.

“Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur,” tuturnya.

Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan perombakan kabinet menjadi hak penuh prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik.

“Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada sejumlah menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/02/2025 16:18
Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” katanya selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Ketika berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo Subianto kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

“Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Prabowo Subianto kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

“Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.

Ada Menteri yang Kurang Seirama

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.

Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.

“Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.

Hak Prerogatif Prabowo Evaluasi Menteri

Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

Dalam 100 hari kerja, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

“Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.

Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025, merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Sebab, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

“Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” ujarnya saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Prasetyo Hadi mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, dia pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

“Belum, lagi kerja, lagi kerja,” ucapnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 16:08
Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-“reshuffle”

Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga Ketua MPR RI mengaku belum mengetahui kapan dan siapa sosok menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang akan dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan berpeluang untuk dicopot (reshuffle).

“Kapan reshuffle? Kami terus terang belum tahu. Apalagi siapa yang di-reshuffle, saya lebih enggak tahu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Muzani menekankan bahwa perombakan susunan kabinet menjadi hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

“Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat? Kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri dalam Kabinet Merah Putih?” ujarnya.

Meski demikian, Muzani mengatakan bahwa partainya akan mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo sekiranya hendak melakukan reshuffle.

Wakil rakyat ini meyakini Presiden Prabowo memiliki parameter penilaian tersendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengefektifkan kabinet menterinya.

“Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini,” tuturnya.

Ia berharap kader Gerindra yang duduk dalam Kabinet Merah Putih mampu berkinerja baik dalam mendukung program-program Astacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai Astacita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/02/2025 15:36
Golkar Bela Bahlil, Klaim Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg agar Distribusi Tepat Sasaran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat suara membela kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait larangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg.

Menurutnya, kebijakan itu bertujuan untuk menata ulang distribusi gas melon agar tepat sasaran.

Menurut Idrus, kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga gas melon di pasaran.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa, urusan distribusi gas melon, dengan segala kompleksitas dan eksesnya, banyak dikeluhkan masyarakat luas,” kata Idrus kepada wartawan pada Kamis (6/2/2025).

Gas melon, kata dia, sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021.

Namun, Idrus mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, masih banyak pihak yang tidak berhak ikut memanfaatkan subsidi ini.

Dia menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah perlu menata ulang distribusi elpiji 3 kg.

Pertama, penjualan gas melon masih belum tepat sasaran. Idrus menegaskan bahwa subsidi energi harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karena itu, pemerintah mulai mewajibkan pembelian gas melon melalui pangkalan resmi Pertamina sejak 1 Februari 2025.

“Jika sekarang pangkalan pertamina masih berjarak dengan masyarakat, itu disadari oleh pemerintah. Dan tentu untuk selanjutnya, jumlah pangkalan resmi pertamina akan ditambah jumlahnya. Akan ada sub-sub pangkalan yang akan memudahkan pembelian. Pedagang-pedagang eceran itu, bisa menjadi sub pangkalan pertamina,” jelas Idrus.

Kedua, adanya permainan harga di tingkat pengecer. Idrus mengungkapkan bahwa harga gas melon yang seharusnya terjangkau justru mengalami kenaikan di pasaran akibat spekulan yang mengambil keuntungan di tengah kelangkaan stok.

“Selama ini harga jual gas melon jelas-jelas bersubsidi, tetapi ketika sampai ke pemanfaat, harganya banyak yang jadi melambung. Itu artinya ada rantai permainan yang berlangsung dalam distribusi gas elpiji ini. Apalagi, kenaikan harga ini biasanya berbarengan dengan langkanya gas di pasaran,” tegasnya.

Ketiga, maraknya praktik kecurangan dalam distribusi. Idrus menyebut, adanya laporan tabung gas melon yang berisi kurang dari 3 kg serta kasus pengoplosan gas yang telah beberapa kali diungkap aparat kepolisian.

“Coba bayangkan betapa ruginya masyarakat? Pemerintah mensubsidi untuk meringankan masyarakat, mafia mencuri untuk menyengsarakan rakyat. Lalu apakah peristiwa-peristiwa seperti harus dibiarkan atau ditata? Boleh dijawab secara rasional, boleh secara nuaraniah,” tutur Idrus.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Idrus menambahkan bahwa Bahlil melarang pengecer menjual elpiji 3 kg sebagai bentuk penataan.

Meskipun kebijakan ini telah dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Idrus menilai bahwa keputusan tersebut tetap mendorong pengecer untuk bertransformasi menjadi agen distribusi resmi.

“Walau kebijakan ini telah dibatalkan Prabowo akan tetapi memacu pengecer untuk menjadi agen pendistribusian. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM pro rakyat,” tegasnya.

Jadi Polemik

Diketahui, pemerintah sempat melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025.

Hal ini imbas dari kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan gas tersebut dapat dijual oleh penjual yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kebijakan itu berlaku mulai 1 Februari 2025. Artinya, penjualan gas elpiji 3 kilogram tak bisa diecer.

Akibatnya, antrean terlihat mengular di banyak wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, ibu kota negara ini.

Merespons hal tersebut, pada (4/5/2025), Presiden Prabowo Subianto pun membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kg.

“Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan Selasa lalu.

06/02/2025 14:15
Dasco tinjau pangkalan dan sub-pangkalan LPG 3 kg di Palmerah

ANTARA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecek sejumlah pangkalan dan sub-pangkalan LPG 3 kilogram (kg) di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2). Dasco mengatakan tak menemukan antrean masyarakat yang hendak membeli elpji bersubsidi, sementara stok cukup dan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). (Anggah/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

06/02/2025 14:03
Prabowo Pasang Kuda-kuda Copot Menteri Dableg, Sufmi Dasco Pertegas Ada Evaluasi 100 Hari

TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto telah memasang kuda-kuda untuk mencopot menterinya yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Dimana, Prabowo akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga telah angkat bicara mengenai sinyal reshuffle menteri Kabinet Merah Putih yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto.

Sinyal resuffle kabinet ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

Prabowo dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

“Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat.

Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Namun, Presiden Prabowo tidak menjawab lugas mengenai reshuflle kabinet saat sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

06/02/2025 13:55
Dasco Dengar Ada Menteri Kabinet Merah Putih Kurang Seirama dengan Prabowo

loading…

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar ada menteri Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Achmad Al Fiqri

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendengar ada menteri Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto . Hal itu sekaligus merespons pernyataan Prabowo yang tidak segan bakal menindak pihak yang tak turut serta menyukseskan pemerintahan.

Dasco mengaku tak tahu maksud peringatan Prabowo itu. Namun, ia mengatakan, program kerja Asta Cita yang telah dirancang ditujukan intuk memenuhi janji kampanye dan kesejahteraan rakyat.

“Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita, dalam pemenuhan janji kampanye tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lantas, Dasco pun mengaku telah mendengar keluhan perihal adanya pihak yang tak seirama dengan kebijakan pemerintah. Namun, ia tak menyebut sosok dan menjelaskan detail pernyataan itu.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” terang Dasco.

Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan bahwa dirinya tidak segan-segan akan menindak pihak-pihak yang masih bandel khususnya para jajaran kabinetnya. Prabowo menyebut bahwa dirinya telah meminta agar jajaran kabinetnya untuk bersih-bersih dengan kurun waktu 100 hari.

“100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo dalam sambutannya pada sambutannya di Resepsi Harlah NU ke 102, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menekankan dirinya tidak segan-segan menindak institusi yang tidak melakukan bersih-bersih. “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi membersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” kata Prabowo.

(rca)

06/02/2025 13:33
Maruarar Sirait Siap jika Kena Reshuffle Kabinet Nasional 6 Februari 2025

Maruarar Sirait Siap jika Kena Reshuffle Kabinet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Maruarar Sirait
mengaku siap menghadapi kemungkinan perombakan (
reshuffle
) kabinet setelah 100 hari pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto
dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Maruarar mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden harus siap menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Ara melanjutkan, sebagai pembantu presiden, jajaran Kabinet Merah Putih juga harus siap menjalankan tugas.
Para menteri juga mesti siap untuk bekerja sama dan tidak korupsi.
“Kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian,” ucap Maruarar.
Kemungkinan
reshuffle
kabinet disampaikan Prabowo dalam Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
“Mau lebih jelas lagi? Hahaha,” sambungnya seraya tertawa.
Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.
Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
reshuffle
itu adalah peringatan bagi para menteri.
Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/02/2025 13:31