Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Islah Bahrawi Peringati Prabowo: Sejarah Mencatat, Pemerintah Sekuat Apapun Selalu Kewalahan Hadapi Perlawanan Rakyat

    Islah Bahrawi Peringati Prabowo: Sejarah Mencatat, Pemerintah Sekuat Apapun Selalu Kewalahan Hadapi Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi memperingatkan Presiden Prabowo Subianto. Agar tak percaya dengan semua kebijakan menterinya.

    “Hati-hati pak @prabowo, jangan percaya begitu saja dengan kebijakan menteri, terutama menyangkut kebutuhan rakyat yang paling mendasar,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengungkit, sejumlah pemerintahan kewalahan menghadapi rakyat. Terutama ketika menyangkut urusan perut.

    “Sejarah mencatat, pemerintahan sekuat apapun selalu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat ketika urusan perut dihambat oleh berbelitnya birokrasi,” terang Islah.

    Hal tersebut, menanggapi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Terkait elpiji 3 kilogaram (Kg).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg.

    Kebijakan Bahlil telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga seorang lansia meninggal dunia saat antre LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan.

    Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali para pengecer menjual LPG 3 Kg diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menuliskan keputusan itu di akun pribadi media sosial X @bang_dasco.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.” tulisnya.
    (Arya/Fajar)

  • Masalah dan Tanggung Jawab Pemerintah

    Masalah dan Tanggung Jawab Pemerintah

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pada Selasa (4/2), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar para pengecer boleh berjualan kembali LPG 3 kg. Sambil berdagang, kata Dasco, pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI resmi melarang penjualan LPG 3 kg lewat pengecer mulai 1 Februari 2025 lalu. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi gas melon tersebut lebih terkendali, baik dari segi harga maupun sasaran penerimanya.

    Timbulkan antrean panjang hingga korban jiwa

    Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memandang kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg menimbulkan gejolak besar di masyarakat.

    “Bagaimana tidak? Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan harus menghadapi tambahan kesulitan hanya untuk mendapatkan LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok mereka,” imbuh Achmad.

    Tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, lanjut dia, kebijakan tersebut hanya memperpanjang rantai distribusi serta menambah kesulitan bagi masyarakat kelas bawah. Alhasil, Prabowo turun tangan untuk mengatasi masalah ini.

    “Namun, mengapa kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat ini bisa muncul di tengah pemerintahan yang seharusnya berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat? Jawabannya sederhana, ada menteri-menteri di kabinet yang tampaknya tidak memahami visi dan misi presiden,” kata Achmad.

    Menurut Achmad, larangan pengecer menjual LPG 3 kg adalah contoh nyata dari kebijakan yang tak melihat kenyataan di lapangan. Mayoritas masyarakat kecil membeli gas melon itu dari pengecer karena lebih mudah dijangkau.

    “Dengan adanya larangan ini, mereka dipaksa untuk membeli langsung dari pangkalan yang jaraknya tidak selalu dekat. Situasi ini menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan di beberapa daerah, bahkan seorang ibu meninggal dunia karena antrian panjang tersebut,” terang Achmad.

    Tak hanya itu, tambah dia, banyak pengecer yang kehilangan mata pencahariannya akibat kebijakan tersebut.

  • 5 Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh… Nasional

    5 Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh… Nasional

    Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat.
    Dia kini membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram. Sementara sebelumnya, Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
    Pembatalan itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin pagi.
    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco, Selasa (4/2/2025).
    Mengulas singkat kenaikan PPN, pembatalannya juga dilakukan usai masyarakat gaduh.
    Kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut semula diterapkan sesuai dengan Undang-Undang (HPP) secara bertahap.
    Pemerintah lantas mengumumkan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk obyek pajak berupa barang mewah.
    Namun, dalam perjalanannya, kategori barang mewah ini membuat masyarakat berang.
    Sebab, beras premium atau bahan makanan lain yang termasuk dalam kategori ini turut dikenakan pajak.
    Masyarakat gaduh, kemudian menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan.
    Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
    Tepat pada sore hari menjelang malam tahun baru, Prabowo bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Usai berbicara dengan Bendahara Negara dan jajaran direktur jenderal, Prabowo mengumumkan pembatalan kenaikan pajak 12 persen di malam tahun baru.
    Ia memastikan, kenaikan PPN 12 persen mulai tahun 2025 hanya benar-benar untuk barang mewah, yakni obyek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
    Barang-barang tersebut, antara lain, jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).
    Sama seperti PPN, Prabowo kembali membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
    Semula, pembelian elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.
    Pembatalan ini resmi disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
    “Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi.
    Pelik masalah ini membuat Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin siang.
    Ia bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga dua kali akibat kisruh ini.
    Setelah bertemu Prabowo, Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media.
    Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
     
    “Tapi kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku sudah menggelar inspeksi mendadak untuk mengecek ketersediaan gas elpiji.
    Hal itu ia lakukan merespons keluhan warga yang merasa sulit mendapatkan
    gas elpiji 3 kg
    .
    “Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir, alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengeklaim, selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran karena harganya dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
    Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kilogram harusnya berkisar Rp 18.000 – Rp 19.000, atau paling parah mencapai Rp 20.000 per tabung.
    Oleh karena itu, ia berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.
     
    “Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada
    mark up
    , itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000,” imbuh dia.
    Membatalkan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram bukan tanpa alasan.
    Antrean pembelian gas elpiji selama beberapa hari terakhir mengular panjang.
    Masyarakat juga harus rela berjalan jauh untuk membeli gas di pangkalan resmi.
    Menurut Dasco, kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan.
     
    “Ya kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak, ya tidak tersosialisasikan,” kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Hal ini membuat terjadinya antrean warga yang mau membeli gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah.
    “Sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji, kan begitu,” ujar Dasco.
    Dasco juga tidak tahu, apakah Bahlil sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Prabowo atau belum.
    Pasalnya, kata Dasco, kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri.
    Akan tetapi, jika kebijakannya sudah berdampak ke masyarakat, Prabowo bisa turun tangan.
    “Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke presiden, ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, presiden bisa turun tangan,” ucapnya.
    Masalah subsidi elpiji juga disinggung saat Prabowo bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka.
    JK menyinggung subsidi energi yang begitu-begitu saja sejak dahulu.
    Oleh karenanya, perlu ada penataan yang lebih baik.
    “Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji, bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan,” ujar Bahlil.
    “Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000,” ucapnya.
    Di sisi lain, pembelian elpiji kini tetap harus memakai KTP.
    KTP itu diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membeli “gas melon” adalah masyarakat yang berhak memperoleh gas harga subsidi tersebut.
    “Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilogram ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini bagaimana? Itu maksudnya,” beber dia.
    Kebijakan ini diterapkan sembari para pengecer menjadi subpangkalan.
    Pemerintah menargetkan, setiap RW akan memiliki subpangkalan sehingga memudahkan pembelian gas melon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hindari Gangguan Pasokan, Prabowo Minta Penertiban Pengecer Elpiji 3 Kg Dilakukan Bertahap – Halaman all

    Hindari Gangguan Pasokan, Prabowo Minta Penertiban Pengecer Elpiji 3 Kg Dilakukan Bertahap – Halaman all

    Presiden Prabowo memerintahkan agar penertiban dilakukan secara bertahap atau parsial, dengan pengecer tetap diizinkan untuk berjualan.

    Tayang: Rabu, 5 Februari 2025 05:07 WIB

    Tribun Jabar/Gani Kurniawan

    RELA ANTRE – Warga antre membeli gas 3 kg di Pangkalan Gas 3 Kg, Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Antrean terjadi karena ada aturan baru, pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 kg kepada pengecer, sehingga warga membeli gas melon tersebut langsung ke pangkalan terdekat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pembelian LPG 3 kg hanya dilayani di pangkalan dan agen resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Sementara itu, pengecer yang tetap ingin menjual gas melon harus terdaftar sebagai pangkalan atau penyalur resmi Pertamina. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaktifkan kembali pengecer yang sempat dilarang menjual LPG 3 Kg. 

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (4/2/2025).

    “Semalam memang kami sengaja minta waktu semua untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu menyampaikan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang kemarin kesulitan mendapatkan LPG. Sehingga kemudian dari hasil komunikasi-komunikasi itu, tadi pagi Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak sempat jualan,” ujar Dasco.

    Dasco menjelaskan, sebelumnya sudah ada kebijakan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan pengecer yang menjual LPG dengan harga yang berbeda-beda dan lebih mahal dari harga yang seharusnya. 

    Namun, Dasco menyebut, kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

    “Ada kebijakan dari internal Kementerian ESDM itu untuk menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat. Kemudian ternyata dalam waktu yang bersamaan penertiban itu ternyata menimbulkan dampak yang seperti kita sama-sama tahu,” kata Dasco.

    Dasco menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan agar penertiban dilakukan secara bertahap atau parsial, dengan pengecer tetap diizinkan untuk berjualan sementara proses administrasi penertiban berlangsung.

    “Akhirnya dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi, Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya, tetapi pengecer-pengecer bisa sambil berjualan dahulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya,” tutur Dasco.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah pemerintah yang kembali mengaktifkan pengecer elpiji 3 kilogram untuk berjualan kembali dinilai sebagai keputusan tepat.

    Ketua Umum Relawan Jokowi Prabowo Gibran (ReJO Pro Gibran) HM Darmizal mengatakan keputusan Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal polemik gas elpiji 3 kilogram merupakan respons cepat dari keadaan yang ada.

    “Sejak kemarin polemik larangan pengecer elpiji 3 kilogram dilarang berjualan sudah sangat meresahkan masyarakat. Hari ini terjawab sudah,” kata Darmizal kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Darmizal, langkah yang diambil pemerintah mengaktifkan kembali pengecer elpiji 3 kilogram  untuk berjualan sangat tepat dan sangat membantu masyarakat kecil dalam berbagai aktivitasnya. 

    Gas melon, dikatakan Darmizal, masih menjadi bagian utama dari rantai pasok kehidupan masyarakat luas di Indonesia.

    “Jika langkah tersebut tak diambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita khawatir akan mengganggu perekonomian rakyat yang diyakini berdampak langsung pada jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ke depan,” kata dia.

    Darmizal menyarankan para pembantu Presiden Prabowo harus punya sikap keberpihakan dan sense of crisis untuk merasakan kehidupan keseharian rakyat semesta. 

    Dalam pengambilan keputusan, dia mengatakan tentu saja terlebih dahulu diharuskan berkoordinasi dengan Presiden jika akan mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat strategis seperti kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram ini.

    “Saya curiga, untuk kebijakan ini, tidak ada koordinasi, sehingga begini akibatnya. Presiden yang terkena imbasnya. Alhamdulillah Presiden Prabowo bergerak cepat, tangkas dan bijak dalam menjawab kehendak rakyatnya. Terimakasih Presiden,” ujar Darmizal.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

    “Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

    Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Diketahui, pemerintah sebelumnya melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram per 1 Februari 2025. 

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.

    Buntut kisrut tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan selama 2 jam.

    Setelah dipanggil Presiden Prabowo, Bahlil berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram.

    Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

    “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja,” ujar Bahlil.

    Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan elpiji 3 kilogram tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

    Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram harus baik. 

    Lalu, Bahlil mengaku dirinya juga diminta untuk segera memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram untuk masyarakat.

    Selain itu, akses terhadap penjualan gas tidak boleh jauh dari masyarakat.

    “Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak Presiden, makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan,” katanya.

  • Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.

    Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.

    Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.

    Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.

    Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.

    Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran “gas melon” bukanlah hal yang baru.

    Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.

    Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.

    Halaman berikut: Apa yang menyebabkan larangan dadakan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg?

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak "Panic Buying" Megapolitan 4 Februari 2025

    Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak "Panic Buying" Megapolitan 4 Februari 2025

    Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak “Panic Buying”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) mengimbau masyarakat tidak
    panic buying
     menyikapi
     
    kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg).
    Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho mengatakan, stok gas 3 kg di Jakarta masih tersedia walau ada kendala dalam proses distribusi.
    “Tidak usah
    panic buying
    , normal aja pembeliannya, dan stok masih ada. Cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” ucap Hari, Selasa (4/2/2025).
    Hari juga meminta masyarakat tidak menimbun gas 3 kg dalam jumlah berlebihan. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan harian.
    Jika diperlukan, Disnakertransgi akan menggelar operasi pasar untuk memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat.
    Menurutnya, fenomena
    panic buying
    menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan gas 3 kg di pasaran.
    Hal ini dipicu oleh peraturan baru yang melarang warung dan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.
    “Kemarin terjadi
    panic buying
    atau terjadi kepanikan pembelian dari para pengecer warung-warung ini,” kata Hari.
    Untuk mengatasi permasalahan ini, Disnakertransgi akan segera menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) serta Pertamina. 
    “Rapat segera mungkin supaya nanti masalah kelangkaan dan HET (harga eceran tertinggi) bisa teratasi. Sehingga, menjelang bulan Ramadhan itu nanti aman,” ungkap Hari.
    Sebelumnya pemerintah melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
    Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET Megapolitan 4 Februari 2025

    Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET Megapolitan 4 Februari 2025

    Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar menegaskan, harga
    gas elpiji 3 kg
    diminta untuk tidak naik lebih dari Rp 3.000 dari harga eceran tertinggi (HET) saat ini, yakni Rp 15.000.
    Ketentuan ini diucapkan setelah penetapan mengubah istilah para pengecer gas menjadi subpangkalan.
    “Nanti mungkin ke subpangkalan akan ada kenaikan, tetapi kenaikan yang wajar. Nanti kita lihat, tapi tidak boleh lebih dari Rp 3.000 lah,” ucap Achmad ketika ditemui di Pangkalan LPG 3 Kg Jul Chaidir, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (4/2/2025).
    Achmad berujar, pemerintah akan segera mempertegas penetapan harga
    gas 3 kg
    di subpangkalan sembari melalui masa transisi dengan pembaruan sistem ini.
    “Enggak boleh (harga sesuka penjual), nanti kita atur lagi. Tapi sementara ini, sambil transisi, sepanjang itu tidak terlalu berbeda (harganya), seperti sebelumnya (masih boleh),” tutur Achmad.
    Di samping itu, masyarakat masih akan terus diwajibkan untuk menyerahkan KTP saat membeli gas 3 kg di subpangkalan.
    Menurut Achmad, langkah ini justru menjadi faktor krusial dalam melacak jangkauan distribusi gas bersubsidi, apakah sesuai target dan tepat sasaran atau tidak.
    “Untuk kontrol, iya nanti (KTP) didaftarkan (ke sistem). Jangan sampai nanti gini, kalau tidak menggunakan KTP, artinya kan disitulah letak-letak yang bisa tidak tepat sasarannya,” ujar Achmad.
    Penyerahan KTP juga membantu membatasi jumlah pembelian maksimal setiap jiwa, yang saat ini maksimal sebanyak 15 tabung dalam sebulan.
    Meski demikian, lanjut Achmad, penerapan di lapangan dengan istilah subpangkalan masih seperti pengecer.
    “Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi subpangkalan,” ujar Achmad.
    “Artinya, semua secara digitalisasi bisa terkontrol yang hanya tadi sampai pangkalan, bisa sampai ke subpangkalan,” tambahnya.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengar Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” jelas Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Lega Prabowo Bolehkan Pengecer Berjualan Gas 3 Kg Megapolitan 4 Februari 2025

    Warga Lega Prabowo Bolehkan Pengecer Berjualan Gas 3 Kg Megapolitan 4 Februari 2025

    Warga Lega Prabowo Bolehkan Pengecer Berjualan Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nur Alisa (27), pemilik toko kelontong di Sawah Besar, Jakarta Pusat lega Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pengecer kembali berjualan gas elpiji 3 kg.
    “Saya percaya dengan pernyataan Prabowo, menjadi lebih lega,” kata Nur kepada
    Kompas.com,
    Selasa (4/2/2025).
    Nur bilang, pendapatan warungnya menurun sejak stok gas 3 kg langka dan pengecer tak diperbolehkan menjual gas bersubsidi tersebut. 
    “Sebelumnya pendapatan berkurang karena stok yang biasanya 20 jadi 9-10 (per hari) doang sehingga pembeli juga berkurang,” jelas dia.
    Hal yang sama juga disampaikan pemilik toko kelontong bernama Kasmawati (38). Ia lega karena dapat kembali berjualan gas 3 kg di warung. 
    “Lega dengarnya, kita jadi enggak susah menjualnya,” ujar dia.
    Kasmawati merasa kasihan dengan warga yang belakangan kesulitan mendapat gas 3 kg karena penjualannya dibatasi. 
    Oleh karenanya, kebijakan baru ini dinilai baik untuk semua kalangan. 
    “Warga yang setelah pembatasan ini tidak lagi menjual gas 3 kg, sekarang jadi bisa. Ini kesenangan bagi penjual dan pembeli,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aktor, Mamang Osa ikut menanggapi kekisruhan terkait langkanya gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir. 

    Selebriti TikTok yang juga bisa bergaya ala-ala kewanitaan ini geregetan dengan situasi tersebut. 

    Ia melayangkan kritik kepada pemerintah. 

    “Ah lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi, udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, Husnul Khotimah,” ujarnya seperti dilansir dari akun Instagramnya pada Selasa (4/2/2025). 

    Ia pun menyindir lagu kampanye paslon nomor dua Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 silam.

    “Oke gas, oke gas, ternyata enggak oke tuh gasnya,” sindir Mamang Osa. 

    Mamang Osa pun meluapkan keresahannya dengan membela tukang nasi goreng di depan rumahnya. 

    Pasalnya, gara-gara gas melon itu langka, tukang nasi goreng langganannya tak berjualan. 

    “Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang nasgor gue di depan. Beli yang gas melon cuma di agen resmi, yaudah terserah lo aja deh bang.”

    “Tapi let me run through you the basic, gas melon hijau gemoy yang seiprit segede telor gacha itu kan buat kalangan menengah ke bawah bener dor? Buktinya waktu dipilih sama Prili aja semua pada ngereog,” ujarnya. 

    Semestinya, kata mantan freelancer desain grafis itu, peredaran gas melon harus mudah diakses. 

    Pasalnya, kebanyakan rakyat Indonesia bukan dari kalangan berada. 

    “Berarti harus zero cost (tanpa biaya) juga ngedapetinnya,” katanya. 

    Ia pun menyenggol pejabat-pejabat lantaran kebijakannya tak masuk di akal.

    “Hey, pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, ye mawar (mau) sentralisasi ke resmi boleh-boleh aja, tapi pakai akal dikit aja,” omelnya. 

    Pemerintah semestinya memetakan terlebih dulu tata letak agen resmi gas agar nantinya mudah diakses oleh rakyat. 

    “Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

    Mamang Osa pun menggambarkan situasi antrean LPG 3 kg yang panjang seperti menaiki wahana kora-kora di tempat rekreasi. 

    “Kayak gini-gini kan esensial, krusial jadinya malah bawa sial, di-skip sih jadinya antreannya kayak naik kora-kora pas weekend kasian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan buat mekong (makan), ngantrinya ujan-ujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang pada bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern tapi pemandangan feodal, ah takut,” ujarnya. 

    Ia ingin menyampaikan bahwa kelangkaan gas 3 kg berimbas terhadap tukang nasi goreng langganannya. 

    “Intinya apa? Intinya gara-gara semua ini abang nasgor gua semalam kagak jualan, gue enggak bisa nyelesain drakor gue kalau enggak nasgoran,” katanya lalu menangis. 

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya