Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Monitor Polemik SNBP 2025, Pimpinan DPR Minta Komisi X Panggil Mendikdasmen dan Mendikti Saintek Pekan Depan

    Monitor Polemik SNBP 2025, Pimpinan DPR Minta Komisi X Panggil Mendikdasmen dan Mendikti Saintek Pekan Depan

    JAKARTA – Pimpinan DPR RI merespons soal polemik ratusan sekolah yang gagal mendaftarkan siswanya mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 karena tak melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga batas waktu yang ditentukan.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihak memonitor kebijakan SNBP tersebut. Dia mengaku, pihaknya telah mendengar keluhan masyarakat terkait permasalahan tersebut.

    “Kami sudah mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Desember.

    Sehingga, kata Dasco, pimpinan DPR meminta Komisi X DPR untuk memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menangan (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pekan depan. Pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai pendaftaran SNBP.

    “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” kata Dasco.

    Seperti diketahui, banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPM) lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Situasi ini dipicu karena data para siswa berprestasi tersebut tak terdaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) karena kelalaian sekolah.

    Beberapa sekolah yang lalai memfinalisasi PDSS di antaranya adalah SMAN 1 Mempawah Kalimantan Barat, SMKN 2 Solo Jawa Tengah, dan SMAN 17 Makassar Sulawesi Selatan. Bahkan para siswa di sekolah tersebut sampai menggelar aksi protes terhadap guru-guru yang lalai menginput data mereka ke PDSS.

    Video-video saat demonstrasi murid di sekolahnya viral di media sosial. Terlihat ada anak-anak yang menangis karena terancam tidak bisa berkuliah lewat jalur SNBP sebagai salah satu cara menggapai mimpi mereka.

    Sebagian siswa membentangkan spanduk bertuliskan kekecewaan kepada guru mereka seperti ‘Guru lalai, kami terbengkalai’, ‘Oknum Perenggut Mimpi’, dan sebagainya.

  • Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mengenai menteri tidak seirama dengan kepala negara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui bahwa dirinya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    Dia mengatakan, belum berbicara lagi dengan Prabowo, apakah akan ada reshuffle kabinet (perombakan) atau cukup hanya ditegur saja menterinya.

    Namun, yang jelas, keputusan soal reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara.

    “Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dilansir Kompas.com.

    “Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama), tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tak mau mendahului Prabowo karena Presiden lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri.

    “Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo. 

    Hal ini dikatakan Dasco sehari setelah Prabowo memberikan sinyal reshuffle menteri dengan menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. 

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. 

    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.

    Respons Istana

    Mengenai peringatkan Prabowo yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa bukan kali ini saja sang Presiden memperingatkan jajaran kabinetnya untuk bisa bergerak bersama di dalam pemerintahan.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar.”

    “Yang mau ikut, sama kan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat.

    “Jadi ini bukan yang pertama menurut saya, Presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Menurut saya, Presiden selalu seperti itu,” imbuh dia.

    Hasan pun menilai bahwa peringatan yang disampaikan Prabowo berlaku umum untuk seluruh menteri, dan bukan ditujukan kepada salah satu anggota kabinetnya.

    “Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum,” ujarnya. 

    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh dia. 

    Mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet, Hasan menegaskan bahwa hal itu hanya diketahui presiden. 

    Sebab, wewenang reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden.

    “Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya.”

    “Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” tegas Hasan.

    (Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)

  • Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat. 

    Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.  

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.

    “Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli

    Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut

    “Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.

    Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden. 

    Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.

    “Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco.

  • Komisi X-Kemendiktisaintek rapat pekan depan bahas polemik daftar SNBP

    Komisi X-Kemendiktisaintek rapat pekan depan bahas polemik daftar SNBP

    Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi X DPR RI akan menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pekan depan guna membahas polemik siswa yang terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) akibat kegagalan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).

    “Kami minta pekan depan, Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dasco menyebut rapat tersebut digelar DPR untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat atas polemik kegagalan siswa mendaftar SNBP.

    Fungsi pengawasan itu, kata dia, akan dilakukan melalui Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, dan riset.

    “Kami juga mendengar kabar dari media, masyarakat, dan kami juga sudah monitor tentang isu ini, dan akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini lantas menegaskan, “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini.”

    Sebelumnya, Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 memberikan kesempatan kepada sekolah untuk melakukan finalisasi PDSS sebagai syarat bagi siswa mengikuti SNBP 2025 sampai dengan Jumat (7/2).

    “Panitia SNPMB memberikan kesempatan untuk finalisasi siswa yang telah lengkap pengisian seluruh nilai. Namun, sekolah gagal melakukan finalisasi. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan siswa dengan nilai lengkap untuk mengikuti SNBP,” kata Ketua Tim Penanggungjawab Seleksi SNPMB 2025 Eduart Wolok melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Hal ini disebabkan oleh adanya sekolah yang sudah mengisi data sebagian besar siswa, tetapi terdapat sejumlah siswa yang nilainya belum diisi hingga batas waktu akhir yang ditentukan (31/1), yang menyebabkan finalisasi data untuk sebagian siswa yang berhak mengikuti (eligible) SNBP menjadi gagal terfinalisasi.

    Pada hari Kamis (6/2), Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan terkait dengan PDSS untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 agar tidak merugikan siswa.

    “Keluhan bapak dan ibu (wali murid) akan kami (Komisi X DPR RI) sampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk dicari solusi yang lebih baik dalam pengelolaan PDSS,” kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo

    Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada beberapa menteri dalam kabinet yang mulai tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan keputusan evaluasi atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Saya memang mendengar ada menteri yang tidak seirama. Namun, mengenai reshuffle, kapan waktunya, dan siapa yang terkena, itu adalah prerogatif Presiden. Kita tunggu keputusan presiden apakah akan melakukan evaluasi atau tidak,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco tidak mengungkap secara detail siapa saja menteri yang dimaksud. Ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, termasuk apakah cukup dengan teguran atau perombakan kabinet.

    “Saya mendapat informasi soal ketidakseiraman ini, tetapi apakah evaluasinya berujung pada reshuffle atau hanya teguran, itu kebijakan presiden,” tegasnya.

    Sebelumnya, Dasco menyebut ada keluhan terkait tidak seiramanya beberapa menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi belum mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud.

    Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan pejabat yang tidak bekerja dengan baik akan disingkirkan.

    “Memang ada sedikit keluhan tentang beberapa pihak yang kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud Pak Prabowo, kita akan lihat nanti,” ujar Dasco pada Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, evaluasi 100 hari pemerintahan akan menjadi momen penting bagi presiden untuk menilai kinerja para menteri.

    “Presiden Prabowo yang paling merasakan apakah para pembantunya sudah bekerja secara maksimal atau belum dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Dasco terkait wacana reshuffle kabinet.

  • Dasco terima Dubes Rusia bahas soal bilateral hingga beasiswa

    Dasco terima Dubes Rusia bahas soal bilateral hingga beasiswa

    Kami bicara banyak hal tadi tentang hubungan bilateral kedua negara yang akan kita lebih tingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk RI Sergei Gennadievich Tolchenov dan membicarakan berbagai hal, mulai dari hubungan bilateral kedua negara hingga beasiswa bagi pelajar Indonesia.

    “Kami bicara banyak hal tadi tentang hubungan bilateral kedua negara yang akan kita lebih tingkatkan. Kemudian tadi bicara banyak hal, antara lain tadi soal beasiswa mahasiswa kita di Rusia,” kata Dasco usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan dalam pertemuan juga dibahas kerja sama dalam bidang perdagangan, energi, ketahanan pangan, dan peningkatan kerja sama antarparlemen, termasuk kerja sama kedua negara.

    “Juga banyak ide-ide yang tadi kami sudah bicarakan dan akan ditindaklanjuti, baik antarparlemen maupun nanti penyampaian kepada Presiden kita untuk peningkatan hubungan bilateral kedua negara,” ucapnya.

    Dasco pun tak menampik dalam pertemuan dengan Tolchenov turut dibahas keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Ya, tadi sudah kami bicarakan dan kami juga apresiasi kepada pemerintah Rusia yang sudah mendukung kita (Indonesia) menjadi keanggotaan penuh dalam waktu singkat,” tuturnya.

    Sementara itu pada kesempatan tersebut, Tolchenov juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarparlemen RI dengan Rusia.

    Adapun terkait pembahasan kerja sama bilateral kedua negara, Tolchenov menyebut dirinya membicarakan tentang hubungan diplomatis RI dengan Rusia yang sudah terjalin sejak 75 tahun lalu.

    “Pada awal minggu ini, kami merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatis antara RI dan Rusia, dan saya sangat senang kami memiliki hubungan yang bermanfaat dan beragam,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa hubungan diplomatis RI-Rusia tidak hanya mencakup bidang politik, melainkan juga menyangkut bidang pendidikan dan budaya.

    “Bukan hanya politik, tapi juga ekonomi, perdagangan, pendidikan, juga kerjasama militer, kerja sama budaya, dan kami menyentuh semua masalah ini, termasuk pertukaran pendidikan pelajar Indonesia di Rusia,” ujarnya.

    Dia mengatakan Rusia juga berkomitmen untuk meningkatkan kuota penerima beasiswa pendidikan bagi pelajar Indonesia di negara Beruang Merah.

    “Kami juga menyiapkan 250 beasiswa untuk pelajar Indonesia untuk belajar di Rusia, dan tahun ini semoga mungkin kami menyiapkan sekitar 500 pendaftar untuk beasiswa ini,” ucap Tolchenov.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    JABAR EKSPRES – Sinyal Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan reshuffle kabinet terlihat ketika Ketua Umum Partai Gerindra itu berbicara pada kegitan Harlah Nadlatul Ulama.

    Dengan tegas Presiden Prabowo menyatakan akan memberhentikan menteri yanga da kabinet jika tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.

    BACA JUGA: Jadi Pangkalan atau Agen Gas Elpiji 3 Kg Butuh Modal Besar, Ini Syaratnya!

    ‘’Saya hanya ingin mewujudkan keinginan rakyat yang menuntut pemerintah bekerja dengan bersih dan benar,’’ ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Untuk itu, agar keinginan terwujud, Presiden Prabowo akan mengambil langkah tegas bagi para menteri yang tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan rakyat.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan,” cetus Prabowo.

    BACA JUGA: PLTU di Jawa Barat yang Langgar Hak Asasi Manusia dan Merusak Lingkungan!

    Pihaknya tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main ketika bekerja pada seratus hari pertama pemerintahannya.

    Untuk menteri yang belum bisa menunjukan kinerjanya dengan baik, Prabowo Subianto mengaku sudah memberikan peringatan langsung.

    BACA JUGA: Investasi Batal Rp 300 Triliun, Gara-gara Harga Gas Bumi Naik?

    Namun, jika masih terus berlanjut Prabowo dengan tegas tidak akan lagi memberikan toleransi kepada menteri yang membandel dan tidak bisa menunjukan kinerjanya.

    “Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, ada tuntutan rakyat yang harus dipenuhi, kalau tidak saya akan tindak,” ancam Prabowo Subianto yang ditujukan untuk para pembantu Presiden itu.

    BACA JUGA: Misteri Black Hole atau Lubang Hitam yang Dijelaskan di Alquran

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, telah menerima informasi mengenai adanya menteri yang berjalan tak se irama dengan Presiden Prabowo.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,’’ kata Susmi Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Meski demikian, Dasco menilai Prabowo pasti sudah menilai kinerja anak buahnya di 100 hari kepemimpinan yang seharusnya menunjukan kinerja untuk mengimbangi keinginan presiden.

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar dan Partai Gerindra disebut saling sikut. Isu itu mencuat setelah ribut-ribut gas elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Kabinet ricuh, Golkar vs Gerindra saling sikut?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Jhon mengatakan, kabinet Prabowo baru jalan tiga bulan. Tapi persoalan internalnya sudah segunung.

    “Masalah internal Kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya,” ujar Jhon.

    Persoalan Golkar dan Gerindra, kata Jhon bermula saat Gerindra menyebut kebijakan Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut tidak berkoordinasi dengan Prabowo oleh Gerindra.

    Hal itu diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco. Namun hal tersebut dibantah sejumlah kader Golkar.

    “Golkar ga kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ucap Jhon.

    Seharusnya, ia mengatakan kasus LPG 3 Kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer.

    “Ternyata masalah tidak selesai disana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketum Bahlul…(eh maaf lagi-lagi salah ucap) Bahlil maksud saya,” imbuhnya.

    Sementara kader Golkar, tak mau pemimpinnya disalahkan. Sekalipun yang dilawan adalah orang nomor satu di Indonesia.

    “Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” ujarnya.

  • Polisi Bongkar Praktik Penyulingan Tabung Gas Ilegal di Kelapa Gading, Satu Pelaku Ditangkap

    Polisi Bongkar Praktik Penyulingan Tabung Gas Ilegal di Kelapa Gading, Satu Pelaku Ditangkap

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, KOJA – Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek tempat penyulingan tabung gas ilegal di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (5/2/2025).

    Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan pemilik usaha berinisial ASC yang telah melakukan penyulingan tabung gas secara ilegal sejak Agustus 2023.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan sebagai langkah cepat pihak kepolisian terkait polemik kelangkaan tabung gas yang terjadi belakangan ini.

    Hasil penyelidikan Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, pelaku ASC telah melakukan penyuntikkan isi tabung gas bersubsidi berukuran 3 kilogram ke dalam tabung gas ukuran 12 kilogram.

    “Modusnya pelaku mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi, ini ada penyalahgunaan elpiji, dari gas 3 kilogram disuntik ke gas 12 kilogram,” kata Fuady dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (7/2/2025).

    Menurut Fuady, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus ini.

    Beberapa barang bukti utama yang diamankan meliputi 19 tabung gas elpiji 12 kilogram, 201 tabung gas kosong ukuran 12 kilogram, 82 tabung gas ukuran 50 kilogram, dam 70 tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram.

    “Kami juga mengamankan mobil pikap yang dipakai pelaku untuk mendistribusikan gas, uang tunai hasil penjualan, nota pengambilan gas, serta barcode registrasi Pertamina,” ucap Fuady.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Telah Memasang kuda-kuda untuk Mencopot Menterinya yang dableg. Sufmi Dasco Pertegas ada Evaluasi 100 hari.

    Pelaku ASC kini sudah ditetapkan tersangka atas kasus penyalahgunaan minyak dan gas serta pelanggaran soal perlindungan konsumen.

    Yang bersangkutan dijerat Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 Huruf B dan C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Ancaman hukuman 6 tahun atau denda Rp 60 miliar,” pungkas Fuady.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)