Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Pakar Unej sebut pemerintahan Prabowo-Gibran hadapi beban berat

    Pakar Unej sebut pemerintahan Prabowo-Gibran hadapi beban berat

    Belum lagi dengan beban proyek infrastruktur warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi itu menambah beban pemerintahan saat ini

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pakar politik dan budaya Universitas Jember (Unej) Andang Subaharianto menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi beban berat.

    “Di satu sisi dituntut mewujudkan janji politik yang populis seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga kucuran bantuan sosial, sementara anggaran yang tersedia terbatas,” katanya saat kegiatan siniar (podcast) bertema “100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dan peluncuran buku Jalan Terjal Etika Politik, Catatan Pilu Pemilu2024” di lobi Gedung Rektorat Unej, Jumat.

    Menurutnya Indonesia juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang yang cukup besar di tahun ini dan tahun depan, sehingga mau tidak mau pemerintah memilih kebijakan efisiensi di semua sektor.

    “Belum lagi dengan beban proyek infrastruktur warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi itu menambah beban pemerintahan saat ini,” ucap Ketua Senat Unej itu.

    Ia menjelaskan pemerintahan Prabowo-Gibran harus membuat prioritas dan memilih program apa yang harus didahulukan karena efisiensi di semua sektor juga dikhawatirkan menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sudah dicanangkan.

    “Siapa pun presidennya dengan kondisi seperti itu maka akan menghadapi beban berat. Di sisi lain, naiknya pasangan Prabowo–Gibran melalui sejumlah kontroversi dan polemik juga menjadi potensi permasalahan,” tuturnya.

    Hal yang sama disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej yang hadir dalam siniar tersebut Ikhwan Setiawan yang menyebut bahwa kondisi politik saat ini sebagai politik deg-degan.

    “Walaupun modal dukungan parlemen hampir semuanya tertuju pada pemerintahan Prabowo–Gibran, namun mulai muncul drama, semisal kasus pagar laut hingga kisruh elpiji bersubsidi,” ujarnya.

    Ikhwan mengatakan petinggi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada menteri-menteri yang kurang seirama, sehingga hal itu menjadi peringatan keras dan kejadian itu yang harus diorkestrasi oleh Prabowo dengan hati-hati agar tidak meledak.

    Ia mengutip bagian epilog di buku karya Andang Subaharianto itu bahwa Prabowo hari ini adalah sentral pemerintahan. Sosok Prabowo dengan masa lalunya, gagasan-gagasannya, orang yang mengelilinginya dan tantangan yang akan dihadapi akan menjadi variabel yang akan mewarnai dinamika Indonesia di masa depan.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Revisi Tatib DPR Fokus Kuatkan Pengawasan Internal, Bukan Evaluasi Lembaga Lain

    Revisi Tatib DPR Fokus Kuatkan Pengawasan Internal, Bukan Evaluasi Lembaga Lain

    PIKIRAN RAKYAT – Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR) yang tengah dibahas baru-baru ini sempat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengevaluasi lembaga lain.

    Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan padahal sebenarnya revisi Tatib DPR tersebut hanya berlaku untuk penguatan fungsi pengawasan internal DPR.

    Dasco menjelaskan revisi Tatib DPR ini bertujuan untuk mendorong kinerja pengawasan DPR agar lebih efektif, khususnya dalam hal evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menjadi objek pengawasan DPR. Ditegaskannya kembali, bahwa perubahan Tatib DPR bukan bertujuan untuk mengatur atau mengevaluasi lembaga-lembaga lain di luar DPR.

    “Sebenarnya kami tidak ada arah untuk itu (mengevaluasi lembaga lain), jadi agak bingung kenapa kemudian isu ini diarahkan ke sana. Revisi tatib ini hanya berlaku internal untuk meningkatkan fungsi pengawasan, bukan untuk mengatur lembaga lain,” ujar Dasco saat wawancara dengan Parlementaria dan awak media di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Lebih lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut menjelaskan bahwa revisi tata tertib ini terkait dengan pasal-pasal yang sudah ada dalam tatib sebelumnya, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap calon yang telah melalui proses fit and proper. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan tindak lanjut terhadap hasil fit and proper yang dilakukan DPR.

    “Revisi tatib ini bukan untuk langsung mengevaluasi atau memberikan rekomendasi penggantian, tetapi lebih kepada meningkatkan monitoring administratif dan pelaksanaan tugas. Kami hanya memberikan saran kepada Pemerintah atau lembaga terkait jika memang diperlukan,” jelas Legislator Partai Gerindra itu.

    Sebagai contoh, terang Dasco, jika ada pejabat yang sudah melalui proses fit and proper lebih dari 20 tahun lalu dan kondisi kesehatannya saat ini tidak mendukung untuk menjalankan tugas, maka DPR dapat memberikan saran agar lembaga tersebut mencari pengganti yang lebih sesuai. Dengan adanya revisi ini, diharapkan fungsi pengawasan DPR akan lebih optimal, tanpa perlu menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.

    Follow Social Media DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri
    Facebook: DPR RI
    Tiktok: DPR RI

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Golkar dan Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengalami gesekan.

    Polemik kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menjadi pemantik perbedaan pandangan antara dua partai besar yang berada dalam satu koalisi.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo.

    Ia menekankan bahwa kebijakan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sejumlah pihak menilai, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin menjaga citranya dengan melepaskan tanggung jawab dari kebijakan yang menuai kritik publik tersebut.

    Dasco juga menegaskan bahwa saat ini Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan dan pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa.

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
    Golkar
    , Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
    Gerindra
    baik-baik saja dan tidak ada masalah.
    Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
    reshuffle
    yang dilemparkan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    “Enggak (dengar
    reshuffle
    ). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
    Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
    Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
    Bahlil
    Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
    Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
    Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
    Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
    Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
    Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
    “Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
    bahlil
    tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
    reshuffle
    . Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
    reshuffle
    itu adalah peringatan bagi para menteri.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg Megapolitan 7 Februari 2025

    Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg Megapolitan 7 Februari 2025

    Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beberapa pengecer gas 3 kilogram (kg) di Jakarta mengaku belum didatangi oleh pihak Pertamina untuk mengubah status usaha mereka menjadi subpangkalan.
    Sya’bani (31), pemilik toko kelontong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengaku hanya sempat didatangi oleh pihak kelurahan.
    Akan tetapi, tidak ada pembahasan mengenai perubahan status pengecer menjadi subpangkalan yang dibicarakan.
    “Kemarin dari kelurahan, tapi nanya-nanya aja, enggak nanya nomor usaha,” kata Sya’bani saat ditemui di lapaknya, Jumat (7/2/2025).
    Sementara itu, Hus (60), pedagang kelontong lainnya di Kebayoran Baru, mengaku tidak pernah didatangi oleh Pertamina setelah terjadi kelangkaan
    gas 3 kg
    .
    Sebelumnya, dia kerap kali didatangi oleh pihak Pertamina untuk memastikan harga jual gas 3 kg di lapaknya.
    “Waktu dulu saya masih ngecer Rp 20.000, sering (Pertamina) ke sini, ngontrol. Dia bilang, ‘Pak ini dijual jangan lebih dari Rp 22.000 ya’ dari Pertamina gitu,” kata Hus.
    Akan tetapi, semenjak gas 3 kg menjadi langka, Hus tidak pernah lagi didatangi oleh Pertamina.
    Padahal, dia berharap untuk dapat menjelaskan permasalahan yang dialaminya ke Pertamina.
    “Enggak sempet (didatangi Pertamina), kalau didatangi kan enak,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.
    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPR RI bertemu Dubes Rusia bahas pendidikan hingga pangan

    Pimpinan DPR RI bertemu Dubes Rusia bahas pendidikan hingga pangan

    ANTARA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2). Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerjasama bilateral kedua negara, mulai dari bidang pendidikan, ketahanan pangan, hingga kerja sama antar parlemen. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

  • Ratusan Siswa Gagal Ikut SNBP, Dasco Minta Komisi X Segera Panggil Kemendikti Saintek

    Ratusan Siswa Gagal Ikut SNBP, Dasco Minta Komisi X Segera Panggil Kemendikti Saintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal ratusan siswa yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat sekolah tak menginput data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Dasco mengaku pihaknya telah mendengar kabar tersebut dari media dan masyarakat, bahkan kini juga DPR disebutkan sudah memonitor polemik itu. Katanya, polemik ini akan segera ditindaklanjuti oleh komisi teknis terkait di DPR yaitu Komisi X DPR.

    “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan, Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan kejadian ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi terkait permasalahan yang menyebabkan sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan pengisian PDSS.

    Dia juga menyoroti perlunya solusi bagi siswa berprestasi yang sebenarnya berhak mendaftar melalui jalur SNBP, tetapi terhambat akibat kesalahan administrasi sekolah.

    Adapun, pada Jumat (7/2) pihaknya mengaku akan bertemu dengan Menteri Dikti Saintek dan Mendikdasmen untuk berdiskusi mengenai hal tersebut

    “Intinya jangan putus asa bagi anak-anak masih ada jalur untuk tes untuk bisa meneruskan kuliah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui bentuk evaluasi dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sosok menteri yang kurang seirama di Kabinet Merah Putih (KMP), apakah hanya berupa teguran atau pencopotan (reshuffle).

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, ‘kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dasco mengemukakan hal itu menyusul informasi terkait dengan sejumlah menteri yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau saya bilang kemarin ‘kan saya dengarnya begitu,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi kami tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya.

    Meski demikian, dia enggan menanggapi apakah evaluasi berupa reshuffle akan dikenakan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung.

    “Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini. Akan tetapi, tentu sebenarnya hal-hal seperti ini kami serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (6/2), Dasco mengaku mendengar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran lantaran perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (tatib) dianggap bisa memecat pejabat negara.

    Pasalnya, Dasco menerangkan revisi tatib ini dimaksudkan untuk melengkapi hal yang sudah tertuang dalam tatib sebelumnya dalam rangka mendorong fungsi pengawasan DPR supaya lebih berjalan.

    “Revisi tatib itu hanya berlaku di internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR dan yang saya bingung ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mecat si A, si B pimpinan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Ketua Harian Gerindra ini merincikan dalam revisi tatib itu tak tertulis diksi pejabat negara dan bahkan sebenarnya revisi ini masih menyambung dari pasal sebelumnya tetang calon yang sudah melewati fit and proper test.

    “Kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya itu yang membuat kemudian masyarakat konotasinya kan menjadi berbeda,” ucapnya.

    Lebih tegas, Dasco menuturkan revisi tatib ini adalah usul dari internal bahwa selama ini setelah dilakukan fit and proper test, tidak ada tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR terhadap calon pejabat negara itu.

    “Nah, tatib ini kemudian mendorong supaya fungsi pengawasan lebih ditingkatkan. Ditingkatkan, bukan kemudian langsung mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian, nggak begitu,” tegasnya.

    Maka demikian, dia menekankan bahwa output dari pengawasan DPR itu nantinya hanya berupa saran kepada pemerintah dan pada akhirnya merekalah yang akan mengambil tindak lanjutnya.

    “Jadi kita mungkin sekadar nanti hasilnya menyarankan kepada pemerintah, menyarankan kepada institusi yang orangnya dilakukan evaluasi, untuk kemudian diambil langkah yang dianggap perlu menurut mereka,” pungkasnya.