Tag: Sufmi Dasco Ahmad

Terpopuler, gaji ke-13 dan 14 tetap cair hingga isu reshuffle kabinet

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair hingga Mensesneg dan Sufmi Dasco menjawab isu reshuffle kabinet Prabowo. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠PT Timah pecat pegawai yang viral hina honorer pakai BPJS

PT Timah Tbk memecat Dwi Citra Weni, pegawai PT Timah yang viral akibat mengunggah video mengejek pekerja honorer karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk berobat.

Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan berharap, kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai PT Timah untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas

Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas. Baca selengkapnya di sini

4. Mensesneg sebut belum ada rencana “reshuffle” kabinet Prabowo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Dasco dengar ada menteri Prabowo yang kurang seirama

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

Namun dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 08:58
Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 05 Februari 2025 – 22:10 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membahas kesiapan stok garam di Indonesia menjelang momentum Ramadhan 1446 Hijriah.

Menurutnya Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk menyuplai kebutuhan garam sehingga Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan belum bisa memenuhinya dengan stok yang ada di dalam negeri.

“Ya kita, masih ada untuk kepentingan aneka pangan kan masih butuh. Jadi belum bisa swasembada,” kata Sakti di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Sakti menyebutkan bahwa berbagai aspek sektor kelautan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Namun persiapan kebutuhan pangan menjelang momentum Ramadhan dan Lebaran 2025 menjadi fokus utama karena Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pangan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya stok garam, rapat itu juga membahas komoditas gula yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Dalam rapat itu, turut hadir juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Terkait dengan kesiapan pangan menjelang momentum Ramadhan, sebelumnya pada Selasa (4/2) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga telah memastikan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

Mentan Amran, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan Pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.

“Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, Insya Allah aman. Stok kita banyak, ada dua juta ton di Bulog, ini kita siapkan,” ujarnya.

Ia optimistis bahwa stok yang tersedia dapat menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadhan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadhan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ujarnya.

Sumber : Antara

07/02/2025 08:52
Sinyal Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Sederet Menteri Prabowo yang Berulah di 100 Hari Pertama

TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto telah memberi sinyal akan mengatur ulang komposisi kabinetnya atau reshuffle.

Saat pidato di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), Prabowo tegas menyatakan akan menindak pembantunya yang bandel dan tidak melayani masyarakat dengan baik akan ditindak.

100 hari kerja menjadi tenggat bagi Prabowo menilai para menterinya.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Sinyal reshuffle menguat setelah Wakil Ketua DPR RI yag juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara.

Dasco mengaku dirinya memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dasco juga mengingatkan, para menteri telah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik, dan isinya termasuk soal evaluasi.

“Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” kata Dasco.

Lantas siapa menteri yang disebut dablek ataupun kurang seirama?

TribunJakarta merangkum sederet menteri yang berulah pada 100 hari pertama:

Kop Surat Menteri Yandri

Pada hari pertama kerja, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sudah membuat gaduh dengan kop surat resmi kementeriannya.

Yandri membuat surat dengan nomor 19/UMM.02.03/X/2024,bersifat penting dan berperihal undangan haul, hari santri dan tasyakuran.

Surat tersebut ditujukan kepada para Kepala Desa, para sekretariat desa, para staf desa, para Ketua RW, Para Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Keramat Watu.

Keramat Watu sendiri merupakan kecamatan di Kabupaten Serang.

Isi surat adalah undangan untuk menghadiri haul kedua ibunda Yandri Susanto di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang.

Surat tersebut tertera tanda tangan Yandri sebagai menteri.

Acara haul itupun terlaksana sekira pukul 09.00-12.00 WIB.

Yandri dan istrinya yang calon Bupati Serang, Ratu Zakiyah hadir pada acara tersebut

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah juga hadir.

Berdasarkan pemantauan TribunBanten.com, alat peraga kampanye (APK) calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas terpampang di dalam area ponpes.

Terlihat juga stiker Paslon nomor urut 2, Zakiyah-Najib di aula ponpes yang menjadi tempat utama acara tersebut.

Surat Yandri diduga sebagai penggalangan terkait pencalonan istrinya. Aksi Yandri juga dikritik lantaran menggunakan kop kementerian untuk urusan pribadi.

Yandri akhirnya minta maaf setelah ditegur Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya.

Menteri Pigai Minta Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.

Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

“Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa ia memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurut Pigai, Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Anggaran besar yang diminta Pigai pun memancing amarah publik hingga ramai dikritik di media sosial.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Bikin Gaduh

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berulah terkait penggunaan patroli dan pengawalan atau patwal.

Seperti diketahui, video mobil dinas RI 36 sempat viral di media sosial karena menerobos jalan Ibu Kota sambil dikawal petugas patwal.

Aksi tersebut mendapat sorotan karena petugas patwal tidak hanya memaksa mobil lain untuk berhenti, tapi juga menunjuk-nunjuk sopir taksi.

Hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai penggunaan patwal secara sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain.

Video tersebut juga ramai membuat masyarakat menghujat penggunaan patwal karena pejabat jadi diistimewakan dibandingkan masyarakat umum.

Setelah peristiwa pada Rabu (8/1/2025), masyarakat kesulitan mencari pengguna mobil dinas itu.

Sebab, sejumlah pejabat kompak membantah menggunakannya.

Saat kritik masyarakat atas RI 36 dan penggunaan patwal semakin ramai, utamanya di media sosial, Raffi Ahmad muncul.

Raffi menyatakan, RI 36 adalah mobil dinas yang ia gunakan.

Namun, Raffi mengaku tidak ada di dalam mobil saat peristiwa viral itu terjadi.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” ujar Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Raffi mengaku baru mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

Dijelaskan Raffi, kronologi kejadian bermula saat tim patwal melihat adanya taksi Alphard berwarna hitam.

Menurutnya, di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

“Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Raffi menambahkan petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi.

“(Petugas patwal) mengatakan ‘sudah, maju pak’ dengan gestur yang terlihat di video,” pungkasnya.

Atas peristiwa tersebut, Raffi mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksipun disanksi oleh Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Menteri Trenggono dan Pagar Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono sempat ramai jadi sorotan karena pernyataannya soal pagar laut.

Setelah pasukan TNI AL telah melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Trenggono justru bersikap beda.

Dia menyayangkan pembongkaran tersebut, karena menurutnya pagar laut tersebut sedang dalam penyelidikan.

Setelah ramai jadi perbincangan publik, Trenggono kembali angkat bicara, menyamakan sikapnya dengan TNI AL.

“Jadi sudah akhirnya tadi sepakat, jadi bukan silang pendapat,” kata Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Jadi saya sampaikan kepada KSAL, saya harus ada bukti dulu, Pak, sabar ya. Kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu. (Dia bilang), Oke setuju, maka nanti secara bersama-sama hari Rabu dengan berbagai macam (kita melakukan pembongkaran),” ucap Trenggono.

Menteri Bahlil Bikin Gaduh Gas 3 Kg

Terkini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat gaduh Indonesia dengan kebijakannya soal pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di pengecer atau warung kelontong.

Sudah sejak Sabtu (1/2/2025), gas mulai langka di pengecer, dan masyarakat mulai kebingungan memenuhi kebutuhan energi untuk memasak itu.

Pasalnya, pengguna gas subsidi itu bukan hanya untuk dapur memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, tapi juga untuk para pelaku UMKM berjualan sehari-hari.

Kebijakan Bahlil yang tanpa sosialisasi itu membuat antrean panjang di pangkalan gas elpiji.

Bahkan, syarat harus membawa KTP setiap pembelian juga tak kalah merepotkan.

Seorang nenek di Pamulang, Tangerang Selatan, sampai harus meninggal dunia setelah membeli dua tabung gas 3 kg, diduga karena kelelahan.

Sudah harus mengantre, di beberapa pangkalan stok gas melon pun habis dan menjadi langka.

Presiden Prabowo pun bersikap cepat dan meminta Bahlil membatalkan kebijakannya.

“Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia Kembali aktif dengan nama sub-pangkalan.”

“Nanti PERTAMINA dengan ESDM akan membekali mereka system aplikasi dan proses mereka menjadi sub-[angkalan tidak dikenakan biaya apapun.”

“Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagan yang formal, agar mereka juga bisa menjadi UMKM,” kata Bahlil saat wawancara dengan awak media di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/02/2025 22:12
Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek

Jakarta –

Perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tak segan-segan menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk rakyat dan ndablek.

Pernyataan tegas disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2) malam. Prabowo mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih mengoreksi diri.

“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.

Prabowo menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

“Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” ujarnya.

Prabowo telah mewanti-wanti jajarannya di Kabinet Merah Putih. Ketum Partai Geridra itu menegaskan siapa yang masih bandel dan ndablek serta tidak patuh, dirinya tak akan segan untuk menindak.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” katanya.

Selepas acara Harlah NU, Prabowo kembali menjelaskan maksud pernyataan menyingkirkan anak buah yang ndablek. Ditemui wartawan, Prabowo sempat ditanya mengenai potensi reshuffle usai 100 hari pertamanya bekerja.

Namun, untuk pertanyaan potensi reshuffle Prabowo tidak menjawab tegas. Mantan Danjen Kopassus itu hanya menegaskan ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai yang rakyat inginkan.

“Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya.

Prabowo menegaskan kepentingan pemerintah saat ini hanya untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, dia kembali menekankan pihak yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.

“Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha…,” tegasnya.

Dasco Dengar Keluhan Ada Anak Buah Prabowo Kurang Seirama

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara soal pernyataan Prabowo terkait pihak yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh akan disingkirkan. Dasco mendengar adanya keluhan anak buah Prabowo yang tidak seirama.

Dasco mulanya angkat bicara soal pidato Prabowo di Harlah ke-102 NU, yakni bakal menindak aparat yang menghalangi kebijakan untuk bantu rakyat. Dasco menyebut belum tahu persis siapa yang dimaksud oleh Presiden.

“Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Wakil Ketua DPR itu kemudian mengungkapkan bahwa dia mendengar masih ada pihak yang belum seirama. Dasco menyerahkan hal itu kepada Prabowo sebagai sosok yang memiliki hak prerogatif menentukan kabinet.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (Rusman-Biro Pers Sekretariat Presiden)

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa,” katanya.

Dasco juga menyikapi pernyataan Prabowo yang tak segan menyingkirkan anak buah jika tak sejalan. Dasco menilai hal itu sebagai hak Prabowo dalam menilai kinerja anak buahnya di 100 hari kepemimpinan.

“Ya yang saya tahu kan Pak Prabowo sebagai Presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” kata Dasco.

Dasco menyebut Presiden Prabowo yang merasakan apakah menteri-menterinya sudah bekerja secara maksimal atau belum. Dasco menyerahkan keputusan akhir pada Presiden.

“Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ujar Dasco.

“Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” tambahnya.

Kata Mensesneg soal Isu Reshuffle

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

“Reshuffle apa, nggak ada reshuffle,” kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

“Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

“Biasalah dievaluasi terus itu,” katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 21:17
Dasco ingatkan Presiden punya hak prerogatif evaluasi menteri-menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai meninjau pangkalan LPG 3 kg di Jakarta, Kamis (6/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Dasco ingatkan Presiden punya hak prerogatif evaluasi menteri-menteri
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Kamis, 06 Februari 2025 – 14:09 WIB

Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

Dalam 100 hari kerja, menurut dia, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud, kata dia, untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

“Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2), merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Karena, kata dia, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

“Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Sumber : Antara

06/02/2025 19:34
Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dikeluhkan Warga, Pengamat Minta Bahlil Tanggung Jawab: Tak Becus Kerja

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM – Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) menuai polemik.

Warga pun ramai-ramai mengutuk kebijakan yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia itu.

Pasalnya, kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan tabung gas melon itu hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Bahkan, seorang nenek asal Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia usai antre gas 3 kg.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga pun meminta Bahlil bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini.

“Kasus hebohnya gas 3 kg menunjukkan kerja Bahlil sebagai Menteri ESDM sangat tidak becus. Bahlil abai dalam melayani rakyat, terutama rakyat kelas bawah,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Kebijakan Bahlil ini justru dinilai bertentangan dengan prinsip pemasaran dimana seharusnya produk yang akan dipasarkan didekatkan kepada calon konsumen.

Hal itu dimaksudkan agar konsumen mudah mendapatkan produk yang dipasarkan.

“Berbeda halnya dengan pemasaran gas 9 jg ini, produk ini justru dijauhkan dari calon konsumen. Akhirnya, konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh gas 3 kg,” ujarnya.

Pola distribusi seperti ini dinilai Jamiluddin justru mempersulit masyarakat kelas bawah.

“Ini sama saja tidak ada keinginan untuk melayani masyarakat kelas bawah,” tuturnya.

Aturan yang dibuat Bahlil ini pun disebutnya bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun harus sampai turun tangan langsung dalam meredakan kegaduhan di masyarakat ini.

Bahlil pun akhirnya diminta untuk mencabut aturan tersebut, sehingga pengecer kembali diizinkan menjual gas elpiji 3 kg.

“Bahlil sudah mencoreng Presiden Prabowo. Bahlil bukan membantu Prabowo melayani rakyat, tapi justru menjadi beban,” ucapnya.

Prabowo Beri Sinyal Pecat Menteri Tak Becus Kerja

Presiden Prabowo Subianto telah memasang kuda-kuda untuk mencopot menterinya yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Dimana, Prabowo akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga telah angkat bicara mengenai sinyal reshuffle menteri Kabinet Merah Putih yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto.

Sinyal resuffle kabinet ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

Prabowo dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

“Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat.

Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Namun, Presiden Prabowo tidak menjawab lugas mengenai reshuflle kabinet saat sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

“Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo.

Prabowo akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

“Mau lebih jelas lagi? hahaha,” tukasnya.

Pernyataan Dasco

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan urusan penempatan menteri di kabinet termasuk keputusan reshuffle menteri merupakan kewenangan mutlak Presiden RI.

Akan tetapi kata Dasco, belakangan ini dirinya memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, Prabowo juga menyatakan bakal menindak pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah untuk rakyat dan tidak segan menyingkirkan menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

Meski demikian, Dasco belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo terhadap pernyataannya.

“Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, Pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dia juga tidak ingin merespons apakah Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Dirinya hanya mengingatkan, ada pakta integritas yang disepakati oleh para menteri dan wakil menteri sebelum diangkat menjadi pembantu Presiden.

“Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangi pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” kata Dasco.

Setelah pernyataan Prabowo, Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/02/2025 18:12
Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden Nasional 6 Februari 2025

Bela Bahlil soal Elpiji, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Tak Sepengetahuan Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden
Prabowo Subianto
.
Doli pun yakin tidak ada perbedaan sikap antara Prabowo dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia
terkait kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kg.
“Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” ujar dia.
Doli mengatakan, kebijakan Bahlil yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebenarnya memiliki niat baik demi mengatur tata niaga soal gas elpiji subsidi.
Namun, ia menilai wajar apabila kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kalau saya menilainya ya, pengaturan tata niaga itu kan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang. Ya diibaratkan orang kalau orang sakit, kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu,” kata Doli.
“Suntik itu kan sakit, kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjangnya akan jadi sehat. Nah, saya lihatnya gitu saja,” ujar dia.
Oleh karena itu, Doli kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun menteri, di zaman siapapun, yang mengambil kebijakan tanpa arahan presiden.
“Saya tegaskan, tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, Presiden-nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari Presiden,” kata Doli.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.
Kebijakan yang dibuat Bahlil itu menuai protes keras karena menyulitkan warga untuk mendapatkan gas berubsidi.
Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
Setelah menjadi sorotan, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil tersebut.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun menyebutkan bahwa tidak mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg.
Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk memerintahkan agar pengecer boleh kembali berjualan elpiji subsidi.
“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/02/2025 16:36
Anggota DPR: Ketegasan Prabowo me-“reshuffle” berorientasi demi rakyat

Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat.

“Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pernyataan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran.

“Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo,” ucapnya.

Ali mengatakan bahwa rakyat menginginkan Pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan.

Wakil rakyat ini menilai Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

“Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Presiden Prabowo menjalankan program-program kerjanya.

“Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur,” tuturnya.

Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan perombakan kabinet menjadi hak penuh prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik.

“Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada sejumlah menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/02/2025 16:18
Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” katanya selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Ketika berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo Subianto kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

“Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Prabowo Subianto kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

“Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.

Ada Menteri yang Kurang Seirama

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.

Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.

“Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.

Hak Prerogatif Prabowo Evaluasi Menteri

Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

Dalam 100 hari kerja, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

“Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.

Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025, merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Sebab, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

“Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” ujarnya saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Prasetyo Hadi mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, dia pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

“Belum, lagi kerja, lagi kerja,” ucapnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 16:08
Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-“reshuffle”

Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga Ketua MPR RI mengaku belum mengetahui kapan dan siapa sosok menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang akan dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan berpeluang untuk dicopot (reshuffle).

“Kapan reshuffle? Kami terus terang belum tahu. Apalagi siapa yang di-reshuffle, saya lebih enggak tahu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Muzani menekankan bahwa perombakan susunan kabinet menjadi hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

“Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat? Kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri dalam Kabinet Merah Putih?” ujarnya.

Meski demikian, Muzani mengatakan bahwa partainya akan mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo sekiranya hendak melakukan reshuffle.

Wakil rakyat ini meyakini Presiden Prabowo memiliki parameter penilaian tersendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengefektifkan kabinet menterinya.

“Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini,” tuturnya.

Ia berharap kader Gerindra yang duduk dalam Kabinet Merah Putih mampu berkinerja baik dalam mendukung program-program Astacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai Astacita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/02/2025 15:36

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

Dasco Dengar Keluhan Ada Anak Buah Prabowo Kurang Seirama

Kata Mensesneg soal Isu Reshuffle