Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Februari 2025

    Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung “Reshuffle” Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle yang disinggung Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi menteri yang disinyalir tidak bekerja maksimal.
    Masyarakat dinilai tengah menunggu keputusan Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih. 
    “Persisnya semacam ancaman bagi menteri. Kalau kinerja tak bagus ya diganti. Tak ada pilihan. Dan itu yang ditunggu publik, Prabowo segera lakukan reshuffle pada menteri yang tak kerja maksimal,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Adi menilai, jika ada menteri yang tak bekerja maksimal, tak ada alasan bagi mereka tetap berada dalam pemerintahan.
    “Bagi Prabowo, bulan madu politik dengan pembantunya sudah berlalu setelah 100 hari kinerja, setelah itu pembuktian kinerja. Jika tak bisa kerja,
    reshuffle
    jawabannya,” imbuh Adi.
    Sikap Prabowo akhir-akhir ini juga dinilai sangat jelas. Adi menduga, menteri yang membuat kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyat akan disingkirkan jika teledor berkepanjangan.
    “Terang benderang presiden intimidasi menteri yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Secara eksplisit presiden sampaikan secara gamblang, kalau bandel tak perbaiki kinerja bakal disingkirkan,” lanjut dia.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras buat rakyat.
    Prabowo mengatakan tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan arahannya.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya.
    Terkait pernyataan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” katanya lagi.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia enggan berasumsi soal
    reshuffle
    kabinet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Hari Prabowo, Alarm Reshuffle Kabinet Berdering

    100 Hari Prabowo, Alarm Reshuffle Kabinet Berdering

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menguat setelah 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bergulir. Sejumlah menteri yang tidak seirama dengan visi-misi presiden bakal didepak. 

    Sinyal wacana reshuffle itu awalnya keluar dari lisan Prabowo langsung. Pada acara Harlah ke-102 NU, Rabu (5/2/2025), Kepala Negara mengaku tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di kabinet tidak mampu bekerja dengan baik.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Pernyataan Prabowo itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR, sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengaku sempat mendengar isu adanya menteri yang kurang seirama dengan Presiden ke-8 itu. 

    Sebagaimana diketahui, Dasco dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Banyak kebijakan pemerintah yang lebih dulu disampaikan Dasco ketimbang menteri.

    Misalnya, belum lama ini politisi itu mengungkap instruksi Prabowo agar LPG 3 kilogram (kg) dijual kembali di eceran setelah sebelumnya dilarang. 

    Menurut Dasco, wajar apabila ada wacana Prabowo ingin merombak kabinetnya. Dia berpandangan bahwa presiden sudah bisa melihat kinerja para menterinya selama 100 hari pertama sejak dilantik 21 Oktober 2024 lalu. 

    Saat ditemui wartawan, Jumat (8/2/2025), pimpinan DPR dua periode itu menjelaskan bahwa adanya menteri yang kurang seirama dengan presiden adalah hal yang didengarnya. 

    Sufmi DascoPerbesar

    “Ya kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu. Tetapi mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” paparnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Dasco irit berbicara soal wacana reshuffle pertama Kabinet Merah Putih. Dia menyerahkan semua kebijakan dan keputusan kepada Prabowo. 

    “Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” tuturnya. 

  • Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Februari 2025

    Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK Nasional 8 Februari 2025

    Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan pengaturan penjualan gas 3 kilogram.
    Sentilan ini disampaikan Bahlil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Adapun Bambang merupakan kader Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
    “Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini,” kata Bahlil.
    Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataan yang dia lontarkan.
    Namun, ia mengatakan bahwa polemik kebijakan penjualan gas 3 kg seolah menjadi kesempatan bagi nakhoda untuk menguji ABK atau anak buah kapal.
    “Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam, justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya, saya ingin mau tahu saja,” kata Bahlil.
    “Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insya Allah,
    no problem
    . Enggak ada masalah saya pikir,” ucapnya
    Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menjelaskan bahwa tak ada lagi larangan penjualan gas 3 kg oleh pengecer. 
    Katanya, pengaturan penjualan gas bersubsidi itu dilakukan untuk memastikan pembeli “gas melon” tersebut tepat sasaran.
    “Sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil.
    Sebelumnya, pemerintah sempat melarang penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Kondisi ini mengakibatkan elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
    Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Februari 2025

    Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman Nasional 8 Februari 2025

    Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim, stok elpiji 3 kilogram sudah distribusikan ke berbagai wilayah dan tidak lagi terbatas dijual di pangkalan. 
    Bahlil mengatakan, pangkalan sudah mengirimkan gas 3 kg ke subpangkalan atau pengecer. 
    “Saya dapat memastikan bahwa elpiji itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengecer atau subpangkalan. Semuanya sudah masuk,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu bilang, pemerintah tidak bisa memastikan stok elpiji 12 kilogram.
    “Kalau elpiji 12 kilogram itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga elpiji 3 kilogram,” kata Bahlil.
    “Dan hari ini sudah selesai, dari kemarin kok. Sudah aman,” klaim dia.
    Sebelumnya pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
    Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

    Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja untuk rakyat.

    Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

    Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, Sabtu.

    Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

    Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

    “Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti,” jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Kata Istana

    Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar.”

    “Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya. 

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

    “Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Cak Imin Belum Dengar Soal Reshuffle Kabinet : ‘Pak Prabowo Pro Rakyat Kecil’

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Deni, Chaerul Umam, WartakotaLive.com)

  • Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , menegaskan,
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.
    “Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara.
    Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara.
    “Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.
     
    “Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
    Isu
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025).
    Isu
    reshuffle
    sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat.
    Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya
    reshuffle kabinet
    .
    Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri.
    Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3

    Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih berembus dan menjadi perhatian publik belakangan ini. Sinyal reshuffle kian menguat terutama setelah Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan.

    Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik di Jakarta pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, 100 hari kerja bertepatan pada 28 Januari 2025.

    Prabowo Subianto memberikan ultimatum atau peringatan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Ultimatum disampaikan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berpidato di peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran pemerintahan yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan.”

    Presiden mengingatkan masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo menginginkan semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih serius bekerja untuk kepentingan rakyat.

    “100 hari pertama, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih. Siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” Prabowo menekankan.

    Ultimatum ini dinilai kalangan pengamat maupun politikus sebagai sinyal reshuffle kabinet. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, mengatakan Prabowo sosok yang terbuka.

    “Kalau dia (Prabowo) sudah bicara terbuka. Artinya itu adalah warning (peringatan) kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Kendati demikian, Dasco menegaskan perombakan kabinet sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo. Pihak Istana Negara pun menegaskan hal serupa.

    “Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden (Presiden Prabowo). Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Apa saja ultimatum Prabowo terhadap jajaran pemerintahan? Siapa saja yang masuk deretan menteri terpopuler Kabinet Merah Putih versi 3 lembaga survei? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Golkar: Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    Golkar: Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba Partai Golkar dengan Partai Gerindra terkait munculnya polemik penyaluran LPG 3 kilogram kepada masyarakat.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini hubungan partai berlambang pohon beringin dengan partai berlambang kepala garuda itu tetap harmonis dan solid. Menurut dia, upaya adu domba itu akan berakhir sia-sia.

    “Apapun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Seperti diketahui Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas untuk mengatur subsidi LPG 3 kg agar lebih efisien.

    Namun kebijakan itu sempat menimbulkan polemik, hingga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan itu bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Idrus menekankan bahwa hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif.

    Selain itu, menurut dia, Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

    Karena, kata dia, Bahlil bersikap tak cuci tangan dalam polemik elpiji 3 kg. Bahkan, Bahlil langsung menemui rakyat dan pasang badan terhadap kebijakan yang diputuskan.

    “Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, begitu,” katanya.

    Saat ini, pemerintah tetap menginstruksikan agar LPG 3 kg tetap bisa dijual di tingkat pengecer walaupun sebelumnya sempat dilarang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Revisi Tatib DPR, Sufmi Dasco: Bukan untuk Copot Pejabat Negara

    Soal Revisi Tatib DPR, Sufmi Dasco: Bukan untuk Copot Pejabat Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tegas membantah bahwa revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR, khususnya Pasal 228A, memberikan kewenangan kepada DPR untuk mencopot pejabat yang disahkan dalam rapat paripurna. 

    Menurut Dasco, revisi Tatib DPR tersebut hanya bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan lembaganya melalui evaluasi pejabat.

    “Kami sudah menjelaskan bahwa revisi Tatib DPR ini tidak mengarah pada pencopotan pejabat. Perubahan ini bersifat internal dan hanya bertujuan memperkuat fungsi pengawasan DPR agar lebih efektif,” ujar Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco menegaskan bahwa poin utama dalam revisi Tatib DPR adalah memberikan saran atau rekomendasi kepada instansi atau lembaga terkait berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pejabat yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Keputusan akhir atas rekomendasi tersebut sepenuhnya berada di tangan instansi terkait, termasuk presiden, karena sifat rekomendasi tersebut tidak mengikat secara hukum.

    “Rekomendasi ini tidak mengikat. Kami hanya memberikan masukan kepada pemerintah atau institusi terkait untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan langkah yang mereka anggap perlu,” jelas Dasco.

    Ia juga mengaku heran mengapa revisi Tatib DPR dikaitkan dengan kewenangan DPR dalam mencopot pejabat negara. Padahal, menurutnya, Pasal 228A dalam revisi tersebut sudah jelas tidak mengatur tentang pencopotan pejabat.

    “Revisi Tatib DPR ini hanya berlaku secara internal untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Saya heran mengapa muncul isu bahwa DPR bisa memecat pejabat negara. Padahal, revisi ini hanya menambahkan aturan guna melengkapi ketentuan yang sudah ada dalam Tatib DPR dan bukan merupakan undang-undang,” pungkas Dasco.

  • Di Balik Polemik LPG 3 Kg, Wakil Ketua Umum Golkar: Jangan Adu Domba Partai Beringin dengan Gerindra – Halaman all

    Di Balik Polemik LPG 3 Kg, Wakil Ketua Umum Golkar: Jangan Adu Domba Partai Beringin dengan Gerindra – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons terkait polemik kebijakan pelarangan LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer.

    Dimana, polemik soal LPG 3 kg itu turut dikaitkan dengan hubungan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra di pemerintahan.

    Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Akhirnya, kebijakan itu dikoreksi oleh Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, melalui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

    Idrus menegaskan, bahwa hubungan Partai Golkar dengan Partai Gerindra berjalan sangat baik, sehingga tidak ada masalah berarti hubungan kedua partai besar ini.

    “Ini persoalannya saya katakan makannya Pak Prabowo dari awal melihat pemerintahan ini mari kita punya asas kekeluargaan,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Idrus lantas menyebut, seiring baiknya hubungan Golkar dan Gerindra membuat pihak-pihak tertentu iri dan membesar-besarkan persoalan tersebut.

    “Sekarang ini yang kebetulan Menteri ESDM itu adalah ketua umum Partai Golkar dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada maka tentu, ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah (diadu domba),” terang Idrus. 

    Mantan Menteri Sosial ini meyakini upaya politik adu domba tersebut tidak akan berhasil. 

    Pasalnya, Presiden Prabowo memegang prinsip kekeluargaan dan merangkul dalam menjalankan pemerintahan.

    “Sekali lagi saya katakan apapun usaha mereka untuk mengadudomba apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” jelasnya.