Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • DPR minta pemerintah tarik minyak goreng tak sesuai takaran dari pasar

    DPR minta pemerintah tarik minyak goreng tak sesuai takaran dari pasar

    “Merugikan kesehatan, bahaya, dan kemudian dari segi ekonomis itu sangat mahal dibandingkan yang 1.000 mililiter,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk segera menarik produk minyak goreng yang volumenya tidak sesuai takaran dari pasaran, baik produk Minyakita maupun produk lainnya.

    Selain itu, menurut dia, ada produk minyak goreng yang juga tidak memiliki keterangan kedaluwarsa. Dia mengatakan produk yang tak sesuai takaran dan bahkan tak memiliki tanggal kedaluwarsa itu membahayakan bagi masyarakat.

    “Merugikan kesehatan, bahaya, dan kemudian dari segi ekonomis itu sangat mahal dibandingkan yang 1.000 mililiter,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat.

    Adapun Dasco bersama jajaran Komisi VI DPR RI mengunjungi Pasar Kramat Jati untuk inspeksi mendadak (sidak) produk-produk Minyakita yang beredar. Dari pengecekan tersebut, dia memastikan Minyakita yang beredar sudah sesuai dengan takaran.

    Namun, dia menemukan ada produk minyak goreng dengan merek Rizki yang diproduksi dari produsen bernama BKP, yang tidak sesuai dengan takaran. Dari kemasan 1 liter, produk minyak goreng itu hanya berisi kurang dari 800 mililiter.

    Selain itu, menurut dia, produk tersebut tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Kemudian barcode dari produk minyak tersebut tidak bisa dipindai oleh para petugas yang ikut mengecek.

    “Harganya Rp16 ribu dan kadaluwarsanya tidak ada, barcodenya juga menurut teman-teman nggak bisa dicek,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Mentan menemukan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar yang terletak di Jalan Raya Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (6/3).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco tepis isu Menkeu Sri Mulyani akan mundur setelah temui Prabowo

    Dasco tepis isu Menkeu Sri Mulyani akan mundur setelah temui Prabowo

    Seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur setelah adanya pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta (12/3).

    Sejauh yang ia dengar, menurutnya pertemuan itu adalah pertemuan untuk berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia. Dia pun sudah mengonfirmasi ke pemerintah bahwa belum ada rencana “reshuffle”.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada bu Sri Mulyani juga belum sempat,” kata Dasco setelah kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat.

    Dia menilai bahwa pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani dalam momen buka puasa tersebut penuh keakraban. Dengan begitu, dia menilai bahwa isu yang beredar tidak benar.

    “Seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” kata dia.

    Adapun momen pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto itu diunggah oleh Sri Mulyani di akun Instagram resminya. Mereka berdua tampak sedang menyantap makanan sambil berbincang.

    Diwartakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta (12/3) untuk melaporkan kinerja APBN. Saat itu, Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden tersebut. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Tegaskan Langkah Polri Tangani Kasus Eks Kapolres Ngada Sudah Tepat

    Dasco Tegaskan Langkah Polri Tangani Kasus Eks Kapolres Ngada Sudah Tepat

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah tepat dalam menangani kasus pencabulan anak dan narkoba oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. AKBP Fajar saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Nggak. Saya pikir langkah yang dilkukan Polri sudah tepat bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya,” ujar Dasco usai inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).Dasco menjawab pertanyaan apakah Komisi III DPR perlu memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus eks Kapolres Ngada.

    Dasco mendorong hukuman berat kepada eks Kapolres Ngada jika terbukti dalam kasus tersebut. Dia menyebut eks Kapolres Ngada AKBP Fajar juga harus dipecat.

    “Dan tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan disertai dengan, saya pikir harus, selain pidana juga harus dipecat dari Polri,” ujar Dasco.

    Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Fajar saat ini ditahan di Bareskrim Polri. AKBP Fajar juga ditampilkan sebagai tersangka dalam rilis kasus kemarin.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas AKBP Fajar. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar baik secara etik maupun pidana.

    AKBP Fajar Widyadharma akan disidang etik Senin, 17 Maret 2025. “Selanjutnya, Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin, 17 Maret 2025,” kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dasco: Pekan depan pemerintah akan putuskan soal pengangkatan CPNS

    Dasco: Pekan depan pemerintah akan putuskan soal pengangkatan CPNS

    Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa paling lambat pekan depan pemerintah akan menyampaikan keputusan tentang percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata Dasco setelah kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat.

    Beberapa hari lalu, dia mengatakan DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR. Pihaknya meminta pemerintah menggelar simulasi-simulasi percepatan pendataan dan merapikan pendataan.

    Menurut dia, DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat dan semuanya diangkat pada tahun 2025.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa perkembangan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sedang diurus oleh pemerintahannya.

    “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis.

    Presiden lebih lanjut menunjukkan gestur jempol sebagai isyarat yang memperkuat bahwa ketentuan terkait pengangkatan CASN 2024 memang sedang digodok.

    Adapun pemerintah sebelumnya menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, dari sebelumnya yang direncanakan sekitar pertengahan 2025 menjadi Oktober 2025.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

    Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kabar rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Dia membeberkan hingga sejauh ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet lagi di Pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga belum sempat [bertanya],” katanya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu turut menyebut yang dirinya tahu dari pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo kemarin adalah sebatas pertemuan berbuka puasa yang diiringi dengan bahasan tentang keadaan ekonomi terkini.

    “Kalau melihat pertemuan buka puasa yang kemarin, seperti di media keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” urainya.

    Sri Mulyani Lempar Senyum saat Ditanya Kabar Mundur 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo. 

    Kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan. Tak ayal mengapa sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut ke sang bendahara negara. 

    Sri Mulyani hanya berkomentar bahwa pertemuannya dengan Prabowo sore hingga malam kemarin untuk melaporkan kinerja APBN. Sebelumnya, saat baru tiba di Istana, dia masih enggan mengungkap isi agenda pertemuannya dengan Kepala Negara.

  • 8
                    
                        Pengangkatan CPNS 2024 Bakal Diumumkan Pekan Depan
                        Nasional

    8 Pengangkatan CPNS 2024 Bakal Diumumkan Pekan Depan Nasional

    Pengangkatan CPNS 2024 Bakal Diumumkan Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR
    Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah akan mengumumkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 paling lambat pekan depan.
    Pasalnya, pemerintah sebelumnya menunda
    pengangkatan CPNS
    dan PPPK 2024 ke tahun 2026.
    “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    Dasco mengatakan, DPR sudah memberi masukan kepada KemenPAN-RB dan BKN dua hari lalu.
    Dia menyebut, DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan
    CASN 2024
    di tahun 2025 ini.
    “Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk melakukan penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Menpan RB juga akan memastikan semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik itu calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Menurut rencana, calon PNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK diangkat pada Maret 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025). Sidak ini dilakukan guna mengecek minyak goreng kemasan seusai ramainya MinyaKita yang tak sesuai takaran 1 liter.

    Adapun, sidak ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

    Setiba di pasar, Dasco dan rombongan langsung mendatangi para pedagang sembako yang menjual MinyaKita dan merek lain. Selanjutnya, dia mengukur takaran minyak goreng itu menggunakan tabung gelas ukur kaca. 

    Setidaknya ada empat minyak goreng yang dia ukur volumenya. Tiga di antaranya MinyaKita dan satunya bermerek Rizki. Saat menuang tiga MinyaKita, semuanya sudah sesuai standar yakni 1.000 mililiter atau 1 liter.

    “Sudah kita tes semua, satu liter [semua MinyaKita]. Ini cuma kita temukan yang di luar merek MinyaKita,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia merincikan minyak bermerek Rizki tersebut ternyata tidak ada kejelasan volumenya, tidak ada tanggal kadaluarsanya, hingga barcode-nya juga tidak bisa terdeteksi. Adapun, Rizki ini diproduksi oleh PT Bina Karya Prima (BKP).

    “Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 mililiter ini mereknya Rizki dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” ungkapnya.

    Lebih jauh, Dasco juga mengatakan bahwa harga eceran tertinggi [HET] untuk MinyaKita semuanya sudah sesuai yakni Rp15.700. Dia berharap ini bisa terus stabil.

    “Tadi sudah tanya kepada pengecer tadi sudah seminggu ini harga sudah sesuai het yaitu 15.700 dgn harapan bahwa mudah-mudahan mendekati lebaran harga HET-nya bisa stabil,” pungkasnya.

  • 10
                    
                        Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana "Reshuffle"
                        Nasional

    10 Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana "Reshuffle" Nasional

    Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana “Reshuffle”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    menegaskan Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    tidak mundur dari jabatannya di
    Kabinet Merah Putih
    .
    Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah dan mendapat kepastian tidak akan ada
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” sambungnya.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” imbuh Dasco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana "Reshuffle"
                        Nasional

    2 Ahok Diperiksa terkait Korupsi Pertamina, Dasco: Komisaris Pasti Terima Laporan dan Hasil Audit Nasional

    Ahok Diperiksa terkait Korupsi Pertamina, Dasco: Komisaris Pasti Terima Laporan dan Hasil Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    berkomentar tentang mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero)
    Basuki Tjahaja Purnama
    (Ahok) yang diperiksa Kejagung dalam kasus
    korupsi Pertamina
    .
    Dasco mengatakan, selama menjabat sebagai Komut, Ahok pasti menerima laporan dan hasil audit.
    Adapun Ahok mengaku hanya tahu laporan-laporan yang baik saja selama menjabat Komut Pertamina.
    “Saya pikir sebagai komisaris, itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    Dasco menjelaskan, jika memang benar terjadi korupsi di Pertamina, maka perlu dicek lagi bagaimana proses pemeriksaan audit di masa lalu.
    “Nah tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tentunya kita harus kemudian cek lagi, bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya, kalau memang terjadi unsur-unsur yang sekarang terjadi,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ahok mengaku kaget karena ditanya soal penyimpangan yang terjadi di Pertamina saat diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/3/2025).
    Ahok mengatakan, banyak hal yang ditanyakan oleh penyidik justru baru ia dengar saat menjalani pemeriksaan.
    “Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin,” kata Ahok seusai pemeriksaan, Kamis malam.
    Ahok menuturkan, sebagai Komisaris Utama Pertamina, tugasnya hanya mengawasi kinerja perusahaan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan alias untung rugi.
    “Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu lho. Nah itu kan untung rugi-untung rugi,” ujar Ahok.
    Ahok mengatakan bahwa kinerja Pertamina selama dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama selalu bagus.
    Oleh karena itu, dia tidak mengetahui jika ada hal-hal mencurigakan yang terjadi di level operasional anak perusahaan.
    “Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita enggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita enggak tahu,” kata mantan Gubernur Jakarta ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)