Xcloud.id

Tag: Sufmi Dasco Ahmad

  • Dasco Hubungi Prabowo, Menkeu Tegaskan TKD Aceh 2026

    Dasco Hubungi Prabowo, Menkeu Tegaskan TKD Aceh 2026

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu 11 Januari sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

    Momen itu terjadi saat Purbaya memaparkan kondisi keuangan untuk daerah bencana, dan meminta daerah untuk tak ragu menggunakan anggaran yang ada.

    Dia pun nantinya melaporkan hal itu ke Prabowo, tetapi juga meminta kepada Dasco untuk juga membantu mengomunikasikannya.

    Lalu rapat itu sempat berhenti sejenak saat Dasco tiba-tiba menelepon Prabowo. Dasco pun langsung menghubungkan ponselnya ke Purbaya agar bisa mendengar hal yang disampaikan Prabowo.

    “Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar telepon itu dikutip Antara.

    Dia mengaku belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena masih memiliki agenda yang padat. Namun, kata dia, Prabowo kini telah menyatakan setuju agar anggaran itu tak dipotong.

    “Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” kata Menkeu.

    Dia mengaku pada 2 Januari 2026 telah mengirim anggaran untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh dengan total sebesar Rp1,2 triliun. Artinya, kata dia, anggaran sudah bukan lagi permasalahan bagi daerah-daerah yang terkena bencana di Aceh.

    Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per tanggal 10 Januari 2026, pemulihan pasca bencana Sumatera akan dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dibentuk pemerintah, dan akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak bencana sudah bisa berjalan normal sebelum memasuki Bulan Ramadhan.

    “Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya.

  • Purbaya Sebut Kepastian Anggaran untuk Aceh Butuh Restu Prabowo, Dasco Langsung Telepon

    Purbaya Sebut Kepastian Anggaran untuk Aceh Butuh Restu Prabowo, Dasco Langsung Telepon

    Bisnis.com, BANDA ACEH — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh tidak akan dipotong. Kepastian itu diperoleh setelah Dasco menghubungi Presiden Prabowo Subianto dan menyambungkannya langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1) sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

    Momen tersebut terjadi ketika Purbaya memaparkan kondisi keuangan bagi daerah terdampak bencana. Dalam pemaparannya, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia. Purbaya juga menyampaikan rencana untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo, seraya meminta bantuan Dasco untuk mengomunikasikannya.

    Dikutip dari Antara, rapat kemudian sempat dihentikan sejenak saat Dasco secara langsung menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkan panggilan tersebut kepada Purbaya. “Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda [dari APBN] akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar pernyataan Presiden melalui sambungan telepon.

    Purbaya mengungkapkan, dirinya belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena agenda yang padat. Namun, melalui komunikasi tersebut, Presiden menyatakan persetujuannya agar anggaran TKD bagi daerah terdampak bencana di Aceh tidak dikurangi. “Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Ia juga menyampaikan bahwa pada 2 Januari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh dengan total mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, menurut Purbaya, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.

    Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per 10 Januari 2026, upaya pemulihan pascabencana di Sumatera akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

    Selain itu, Dasco menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatera dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan. “Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya

  • Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    Pascabencana Sumatera
    di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
    Untuk diketahui, saat ini, Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Di awal penugasannya, Tito langsung bergerak cepat menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
    Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    Hasil pemetaan tersebut membagi daerah dalam tiga kategori, antara lain daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Pemetaan ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. 
    “Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu. 
    Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan di lapangan, Tito mengungkapkan tiga langkah prioritas.
    Pertama
    , percepatan
    pembersihan lumpur
    di kawasan permukiman dan aliran sungai.
    Menurutnya, pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
    Selain TNI dan Polri, dukungan tambahan personel juga bisa didapatkan dari sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya, seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ).
    Nantinya, penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak. 
    “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan. (Mereka) bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan. Saya yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” ungkap Tito.
    Kedua
    , Tito menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah (
    pemda
    ), salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Ia mengatakan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda melakukan perubahan APBD secara cepat.
    Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
    “Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak. Jadi, (daerah terdampak) punya modal,” jelasnya.
    Ketiga
    , penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
    Tito menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). 
    “Kalau mereka diberikan bantuan (seperti) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” katanya.
    Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (
    huntara
    ), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan.
    Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga dibutuhkan untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
    Selain itu, Tito juga menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.
    Ke depan, ia akan meninjau daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah lain di Sumut dan Sumbar.
    “Makin detail (datanya), kita akan makin tepat (penanganannya). Kita mau bergerak,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
    Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan Huntap di Sumatera Harus Aman, Legal-Dekat Ekosistem

    Pembangunan Huntap di Sumatera Harus Aman, Legal-Dekat Ekosistem

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang terdampak bencana akan dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria utama. Salah satunya, lokasi pembangunan huntap harus bebas dari risiko banjir dan longsor.

    Hal itu disampaikan Ara usai Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mendagri Tito Karnavian.

    “Kita tadi sudah sampaikan pada Pak Prof Dasco juga Pak Tito, dengan arahan Presiden dan Pak Dasco yang kita bergerak cepat. Kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap, dan prosesnya juga kita sudah siap dengan tim,” kata Ara.

    Maruarar mengatakan nantinya, lokasi hunian akan memenuhi tiga aspek penting. Di antaranya, lokasi yang aman hingga dekat dengan ekosistem.

    “Kita juga sudah cari tempat-tempat yang nomor satu secara teknikal aman, artinya tidak banjir, tidak longsor. Yang kedua yang secara hukum tidak bermasalah. Yang ketiga, juga itu harus dekat dengan ekosistem, seperti dengan ladangnya, dekat sekolah anak-anaknya, dan sebagainya,” ujarnya.

    “Kita siap intinya dari perumahan untuk bisa segera melakukan itu dan sesegera mungkin. Karena kita akan membangun hunian tetap, itu adalah tugas kami, membangun hunian tetap sesuai dengan jobdesk-nya,” tuturnya.

    (amw/dhn)

  • Usai Banjir Sumatra, Roda Pemerintahan di Daerah Terdampak Ditargetkan Normal Sebelum Puasa

    Usai Banjir Sumatra, Roda Pemerintahan di Daerah Terdampak Ditargetkan Normal Sebelum Puasa

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Pemerintah menghasilkan tiga kesimpulan terkait mitigasi pascabencana banjir sumatra. Salah satunya, roda pemerintahan di daerah terdampak bencana ditargetkan kembali berjalan normal sebelum bulan puasa.

    “Satgas pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak sudah dapat berjalan normal, dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menutup rapat, Sabtu (10/1/2026).

    Kemudian, pemulihan pascabencana akan dilakukan oleh Satgas rehabilitasi yang dibentuk pemerintah. Sebagai ketua, ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Bahwa per tanggal 10 Januari, pemulihan pascabencana Sumatra, pelaksanaannya oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk oleh pemerintah, dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian,” ujarnya.

  • Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo hingga Dasco soal Kebijakan Anggaran

    Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo hingga Dasco soal Kebijakan Anggaran

    Aceh –

    Wagub Aceh Fadhlullah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Ketua DPR RI terkait kebijakan anggaran 2026. Wagub menyebut Pemprov Aceh tak lagi dikenakan efisiensi demi percepatan pemulihan bencana.

    “Atas nama Pemerintah Aceh mewakili 23 kabupaten/kota mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco dan kepada rombongan, Ketua Satgas dan juga kepada Pak Purbaya, yang teristimewa kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Fadhlullah usai rapat koordinasi DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    “Tadi dalam rapat, begitu, Prof Dasco telepon Pak Presiden, mungkin berbicara dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya dan langsung beliau menjawab dengan tegas, saya dengar tadi bahwa untuk Aceh dikembalikan. Jadi artinya TKD kita yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal kami menunggu pengajuan berikutnya,” imbuh dia.

    Untuk diketahui, pada saat DPR bersama pemerintah mengadakan rapat bersama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo Subianto. Di momen ini, Dasco membantu menghubungkan komunikasi antara Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya, setelah berbicara dengan Prabowo, Purbaya memastikan anggaran Aceh tidak dipotong tahun ini.

    Fadhlullah juga mengaku puas dengan jalannya rapat antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah hari ini. Dia menyebut banyak langkah dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana di Aceh.

    Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembicaraannya dengan Prabowo di telepon merupakan tindak lanjut dari janjinya beberapa waktu lalu mengenai kebijakan anggaran Aceh. Dia menyebut Prabowo pun setuju dengan relaksasi anggaran pemerintah Aceh.

    “Dia bilang, saya setuju, katanya. Dia bilang saya setuju. Terus pertanyaan satu lagi nih yang mana untuk dua daerah yang lain. Ya saya bilang, kira-kira harusnya ikut ritme yang sama, tapi nanti ditanyakan, nanti mungkin minggu berikutnya nanti beliau yang datang pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara kayak gitu. Jadi mereka aman,” imbuh Purbaya.

    (gbr/zap)

  • Dasco Minta BPS Percepat Pendataan Rumah Rusak Dampak Bencana Sumatra, Beri Tenggat Waktu Sepekan

    Dasco Minta BPS Percepat Pendataan Rumah Rusak Dampak Bencana Sumatra, Beri Tenggat Waktu Sepekan

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan proses pendataan hunian rusak dampak bencana Sumatra. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, pihaknya sedang mengumpulkan geotagging hingga kondisi rumah dan infrastruktur di wilayah bencana Sumatera. Mendengar paparan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendataan.

    “Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” ujar Dasco dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, di Aceh, Sabtu (10/1/2025).

    BPS menargetkan proses pendataan rampung dua pekan atau sampai akhir bulan ini.

    “Iya, Pak. Kami berencana sekitar dua minggu pak, akhir bulan ini selesai kalau pendataan lapangan. Tapi kalau respons cepatnya dua hari kami selesai, Pak, untuk respons cepat,” jawab Amalia.

  • Rapat PascaBencana, Mendagri Sebut Kini Hampir Semua Wilayah Aceh Listrik Sudah Hidup

    Rapat PascaBencana, Mendagri Sebut Kini Hampir Semua Wilayah Aceh Listrik Sudah Hidup

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian hampir semua wilayah di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), hingga Aceh sudah kembali teraliri listrik, pascabanjir bandang akhir tahun lalu.

    Tito menyebut, hanya tersisa 5 desa di Aceh yang masih belum masuk listrik.

    “Hampir semua kepala daerah menyatakan sudah oke, secara umum jaringan utama ON,tapi jaringan menuju beberapa desa kecamatan itu tiang roboh, nah itu yang belum hidup,” ujar Mendagri Tito dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekejaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Gunadi Sadikin.

    Namun, Tito menyebut kebutuhan listrik di lima desa sementara dibantu oleh genset.

    “Caranya dibantu oleh genset,” kata dia.

    Kebutuhan lain menurut Tito yang dibutuhkan adalah gas LPG 3 kg.

    “Mereka minta gas 3kg, mereka meminta gas melon diperbanyak untuk masak,” ucap Tito.

    Sebelumnya, Tito meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) TNI/Polri sebanyak 5000 personel utmuk membantu percepatan pembersihan lumpur pasca bencana Sumatera.

    “Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI POLRI, saya bilang bisa gak ditambah 5000 lagi,” kata Tito dalam rapat.

    Tito menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. Apabila bulan puasa maka akan sulit kerja maksimal.

    “Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” jelas Tito.

     

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dampak dari bencana banjir dan longsor di Sumatera menyebabkan 22 desa dari tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara hilang. Terdiri dari 13 desa di Aceh, 8 desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Kemudian…

  • Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

    Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel untuk membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana di Sumatera.

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

    “Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI-POLRI, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata Tito dalam rapat.

    Tito menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. Apabila bulan puasa maka akan sulit kerja maksimal.

    “Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” kata dia.

     

  • Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

    Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR dan pemerintah digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabiltasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat.

    Dasco memastikan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional dan ke depan akan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

    “Selanjutnya satgas pascabencana DPR RI akan menyertai, membantu mengkoordinasikan, untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan,” kata dia.

    Sementara itu, Tito melaporkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 12 wilayah yang belum pulih pascabencana.

    “Ada 12 wilayah yang belum normal, 7 di Aceh, Sumut ada 5, di Sumbar ada 3,” kata dia.