Tag: Sudirman

  • Suasana Bundaran HI Lengang saat CFD di Ramadan, Warga: Lebih Leluasa

    Suasana Bundaran HI Lengang saat CFD di Ramadan, Warga: Lebih Leluasa

    Jakarta

    Kegiatan car free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, tetap dipenuhi oleh warga yang berolahraga. Warga mengungkapkan alasan tetap berolahraga meski sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan.

    Salah satu warga yang berolahraga adalah Asiyah (61). Dia datang dari Kalibata, Jaksel, Asiyah berolahraga jalan pagi bersama adik dan keponakannya di sekitar Jalan Sudirman hingga Bundaran HI. Asiyah mengatakan tidak memiliki persiapan khusus untuk olahraga pada pagi hari.

    “Nggak juga, ya minum air putih banyak aja. Jadi biasa aja, sahurnya nasi biasa, air putih sama teh manis,” kata Asiyah di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya olahraga saat bulan puasa justru membuat badan terasa segar. Dia mengatakan pikiran justru terasa suntuk jika tidak berolahraga.

    “Ya biasa aja, soalnya saya kalau diam malah nggak enak, perasaannya malah lemes, kalau dibawa jalan gini lebih fresh lah, pikiran nggak terlalu suntuk,” ucapnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Warga lain yang berolahraga saat menjalani puasa adalah Muslim (32), dia bersepeda dari Halim, Jaktim dan menyusuri CFD hingga Bundaran HI. Dia memilih berolahraga pada pagi hari ketimbang sore hari karena waktu luang.

    “Nyari luangnya aja, takutnya sore banyak kegiatan, jadi niat dan semangatnya,” katanya.

    Dia mengaku lebih nyaman olahraga di bulan Ramadan karena suasana CFD lebih lengang. Namun dia mengaku suasana yang lengang mengurangi semarak saat berolahraga.

    “Iya lebih sepi. Biasanya banyak sekali orang, lebih sepi, lebih leluasa, lebih nyaman. Cuman kalau ramai kan suasananya beda, kalau ramai lebih asyik,” katanya.

  • Alasan Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat Rp13 M, Baru Bayar Rp2 M, Tito: Harus Wajar Penggunaannya

    Alasan Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat Rp13 M, Baru Bayar Rp2 M, Tito: Harus Wajar Penggunaannya

    TRIBUNJATIM.COM – Terungkap bahwa pemerintah baru membayar Rp 2 miliar dari Rp 13 miliar untuk retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang digelar beberapa waktu lalu.

    Diketaui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjadi salah satu pihak yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pelaporan ini terkait dugaan praktik korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Tito dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Kini, Tito Karnavian angkat bicara.

    Ia membenarkan bahwa keseluruhan biaya dari pelaksanaan retreat kepala daerah ini belum dibayar sepenuhnya.

    “Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp 13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliar-an,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Dia mengaku harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah tersebut. 

    Hal ini untuk memastikan kewajarannya.

    Sebab, kata dia, penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar.

    “Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain,” sambungnya, melansir dari Kompas.com.

    Tito menyatakan bahwa setelah dilakukan review, barulah rekomendasi berapa nominal yang dibayarkan ke penyelenggara ketahuan.

    Dia juga menegaskan tidak peduli terhadap siapa pemilik dari PT Lembah Tidar yang dibayar pemerintah untuk retreat ini.

    “Karena penyelenggara hanya satu, PT Lembah Tidar, itu kita enggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik,” jelas Tito.

    Sementara itu, Tito Karnavian juga mengapresiasi masyarakat yang sudah melaporkan kegiatan retreat kepala daerah di Magelang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut dia, upaya Koalisi Masyarakat Sipil itu sebagai bentuk pengawasan publik.

    Tito menjelaskan, soal penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retreat kepala daerah sudah memperhitungkan kemampuan penyedia.

    “Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan kalau kita baca di Pasal 38 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil, dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung,” jelas Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Tito menjelaskan, penunjukan langsung Lembah Tidar tidak ada kaitan dengan siapa pemiliknya.

    Penunjukan dilakukan lantaran kemampuan Lembah Tidar dalam mengakomodir kegiatan retreat kepala daerah tersebut. 

    “Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa menampung 400, 500, sampai seribu orang bisa. Jarang tempat seperti itu,” kata dia.

    Selain itu, kata dia, penunjukan Lembah Tidar dilakukan sudah berkoordinasi dengan LKPP dan sudah sesuai aturan, yakni Pasal 5 peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

    “Kedua dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu karena untuk menjamin keamanan presiden dan wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP,” katanya.

    Tito melanjutkan, pihaknya masih terus mengecek secara detail penggunaan biaya tersebut, termasuk juga melibatkan BPKP.

    Setelah proses hitung-hitungan itu, akan ada rekomendasi angka pembayaran kepada Lembah Tidar.

    “Apa yang saya lakukan saya betul-betul meminta Irjen cek betul detail semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung (lokasi penyelenggaraan retret) boleh tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan setelah saya selesai, Irjen mengecek panitia dari Kaban SDM,” ujar Tito.

    Mendagri bahkan menjamin selain sudah sesuai aturan, melibatkan instansi terkait dan berkoordinasi dengan LKPP, Kemendagri juga akan mengundang BPKP untuk mereview penggunaan anggaran untuk retreat kepala daerah tersebut.

    “Kita undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review, untuk melihat kewajaran, dan lain-lain. Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara,” demikian Tito. 

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • CFD Sudirman-Thamrin Jakarta Tetap Diadakan Selama Ramadhan, tapi Hanya untuk Olahraga – Page 3

    CFD Sudirman-Thamrin Jakarta Tetap Diadakan Selama Ramadhan, tapi Hanya untuk Olahraga – Page 3

    Menjaga kebugaran selama bulan Ramadan bukanlah hal yang mustahil. Banyak individu beranggapan bahwa puasa dapat menghambat aktivitas fisik, namun sebenarnya, berolahraga tetap bisa dilakukan.

    Olahraga saat puasa sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan fisik. Dengan memperhatikan waktu, jenis olahraga, dan intensitas yang tepat, Anda dapat tetap aktif tanpa mengganggu ibadah puasa.

    Berolahraga di bulan Ramadan tidak hanya sekadar menjaga kebugaran, tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Waktu terbaik untuk berolahraga adalah:

    Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk olahraga ringan, membantu Anda merasa lebih energik sepanjang hari.

    Saat tubuh sudah mulai merasa lapar, berolahraga ringan dapat membantu meningkatkan metabolisme sebelum Anda berbuka puasa.

    Ini adalah waktu yang ideal karena tubuh sudah mendapatkan asupan nutrisi, sehingga Anda bisa berolahraga dengan lebih nyaman.

    Waktu ini bisa digunakan untuk aktivitas santai yang membantu relaksasi setelah beribadah.

  • Detik-Detik Tragis Ibu Hamil dan 2 Anaknya Tewas Terjebak Kebakaran Toko Kelontong

    Detik-Detik Tragis Ibu Hamil dan 2 Anaknya Tewas Terjebak Kebakaran Toko Kelontong

    Liputan6.com, Alor – Seorang ibu rumah tangga bersama dua orang anaknya hangus terbakar di dalam toko sembako mereka di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/3/2025).

    Kebakaran terjadi diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Percikan api kemudian menyambar dan membakar hangus toko sembako milik Istiar Harun dan merambah ke rumah warga lain.

    bacajuga:Baca Juga](5947124 5947954 5947111)

    Akibat kebakaran hebat itu, istri Istiar Harun bernama Syamsiah Muhamad (33) beserta dua orang anaknya yang masih balita Muhammad Fahaat (4) dan Muhammad Fahmi (2), serta janin dalam kandungannya ikut menjadi korban.

    Informasi yang dihimpun, pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 Wita, Istiar Harun yang sedang menjaga toko sembako miliknya keluar ke depan untuk melayani pembeli. Selang beberapa saat, ia mendengar bunyi percikan api di meteran listrik rumahnya.

    Melihat api yang semakin membesar, Istiar Harun berteriak untuk meminta tolong kepada warga sekitar, namun pada saat kejadian situasi masyarakat sepi.

     

    Eks Anggota MIT Minta Ali Kalora CS Turun Gunung dan Serahkan Diri

  • UU Nomor 23 Tahun 2014 reduksi otonomi daerah, perlu evaluasi

    UU Nomor 23 Tahun 2014 reduksi otonomi daerah, perlu evaluasi

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Senator Aceh: UU Nomor 23 Tahun 2014 reduksi otonomi daerah, perlu evaluasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H Sudirman Haji Uma S.Sos, menyoroti dampak negatif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dinilainya telah menyebabkan tereduksinya otonomi daerah. 

    Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komite I DPD RI bersama pimpinan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (5/3/2025).

    Dalam rapat tersebut, Haji Uma menegaskan bahwa banyak kewenangan daerah yang dialihkan ke pemerintah pusat, sehingga daerah semakin terbatas dalam mengambil kebijakan strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.

    “Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, setelah adanya UU 23/2014, banyak kewenangan yang ditarik ke pusat, sehingga daerah tidak lagi memiliki kebebasan yang cukup untuk mengatur wilayahnya sendiri,” ujar Haji Uma.

    Lebih lanjut, Haji Uma menekankan bahwa pengurangan kewenangan ini dapat berdampak pada perlambatan pembangunan daerah karena kebijakan yang ditentukan di tingkat pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah. 

    Ia juga menyoroti bahwa daerah membutuhkan fleksibilitas dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan pelayanan publik, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam.

    Menurutnya, Komite I DPD RI memiliki peran strategis dalam mengevaluasi UU 23/2014 agar kebijakan yang diterapkan lebih berpihak kepada pemerintah daerah.

    “Kami akan terus mengawal evaluasi undang-undang ini agar ada perbaikan yang dapat mengembalikan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip otonomi daerah harus tetap dijaga agar pembangunan bisa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tegas Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Jumat (7/3). 

    Dengan adanya masukan dari APEKSI dan APKASI, Komite I DPD RI diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil bagi pemerintah daerah. 

    Haji Uma juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 10
                    
                        Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar
                        Nasional

    10 Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar Nasional

    Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn)
    Tito Karnavian
    mengungkapkan bahwa pemerintah baru membayar Rp 2 miliar dari Rp 13 miliar untuk
    retreat kepala daerah
    di
    Akademi Militer
    (Akmil), Magelang.
    Tito mengakui bahwa keseluruhan biaya dari pelaksanaan retreat kepala daerah ini belum dibayar sepenuhnya.
    “Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp 13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliar-an,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
    Dia mengaku harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan kewajarannya.
    Sebab, kata dia, penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar.
    “Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua
    bill
    harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain,” sambungnya.
    Tito menyatakan bahwa setelah dilakukan
    review,
    barulah rekomendasi berapa nominal yang dibayarkan ke penyelenggara ketahuan.
    Dia juga menegaskan tidak peduli terhadap siapa pemilik dari
    PT Lembah Tidar
    yang dibayar pemerintah untuk retreat ini.
    “Karena penyelenggara hanya satu, PT Lembah Tidar, itu kita enggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik,” jelas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lintarti Menempati Rumah Dinas Wabup Banyumas, Aktivitas Memasak Tetap Dilakukan

    Lintarti Menempati Rumah Dinas Wabup Banyumas, Aktivitas Memasak Tetap Dilakukan

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti sejak Kamis (6/3/2025) mulai menempati rumah dinas Wabup, di jalan Jenderal Sudirman, Nomor 320 Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. 

    Lintarti melangsungkan prosesi pindahan pada Kamis malam yang dilangsungkan secara sederhana dengan diisi tausyiah dan buka bersama. 

    Turut diundang jajaran Setda Banyumas, dan sejumlah tokoh agama, serta keluarga yang turut mengantar. 

    “Kalau orang Jawa itu ora ilok ngomong pindahan, jadi saya malam ini nyebutnya ndondon turu (numpang tidur),” ucapnya. 

    Karena adanya fasilitas berupa rumah dinas, maka untuk mendekatkan dengan masyarakat, dia menempati fasilitas negara itu. 

    Harapannya bisa lebih memperlancar kinerja dalam mengayomi masyarakat. 

    Maka dari itu, karena memang fasilitas negara, dia sangat terbuka bagi masyarakat datang dan menggunakan fasilitas mendukung produktivitas. 

    “Semoga rumah dinas ini bisa menentramkan, kemanfaatan, dan menunjang kami menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya kepada Tribunbanyumas.com.

    Lintarti menyampaikan tidak akan jauh berbeda kebiasaan di rumah pribadi dan rumah dinas. 

    Di rumahnya pun biasa untuk kumpul dan berkegiatan.

    “Rasanya ya tidak jauh berbeda, di rumah saya, saya biasa masak banyak setiap harinya, karena sering buat kumpul, sering buat berkegiatan. 

    Disini, ada pendopo, halaman luas, monggoh bila mau berkegiatan,” terangnya (jti). 

  • Indahnya Toleransi, Umat Kristen Berbagi Takjil Buka Puasa di Gresik

    Indahnya Toleransi, Umat Kristen Berbagi Takjil Buka Puasa di Gresik

    Gresik, Beritasatu.com – Puluhan jemaat Kristen membagikan ratusan paket takjil buka puasa kepada para pengendara yang melintas di depan gerbang masuk Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rock Gresik di Jalan Panglima Sudirman Gresik. Pembagian takjil ini merupakan wujud toleransi antarumat beragama.

    Total ada 300 paket takjil buka puasa yang dibagikan. Kegiatan bertema Gebrakan (Gerakan Berbagi Berkat Kasih Tuhan) ini sebagai bentuk toleransi kepada umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan.

    “Ini bagian dari kepedulian dan solidaritas kami dalam berbagi kebahagiaan saat Ramadan,” ujar Pendeta GBI Rock Gresik Pdt Yeremia Mulia Halim, Kamis (6/3/2025).

    Tak hanya orang dewasa, pembagian takjil ini juga diikuti anak-anak umat Kristiani. Mereka tampak antusias membagikan aneka minuman dan makanan kepada warga Muslim yang melintas.

    “Kegiatan bagi-bagi takjil ini sudah tiga tahun kami lakukan. Mudah-mudahan tahun depan semakin lebih semarak,” kata dia.

    Halim menjelaskan, para jemaat GBI Rock Gresik memiliki total jemaat sekitar 380 orang yang rutin menggelar kegiatan-kegiatan sosial.

    “Harapannya dengan pembagian takjil ini, kita bisa saling bergandengan tangan untuk menjaga keharmonisan dan saling menghormati antar umat beragama,” pungkasnya.

  • Bawa Kabur Motor Teman dengan Dalih Wawancara Kerja, Pria Ini Ditangkap – Page 3

    Bawa Kabur Motor Teman dengan Dalih Wawancara Kerja, Pria Ini Ditangkap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang pria berinisial NMF (23) dibekuk polisi setelah menipu temannya sendiri dengan modus meminjam motor untuk wawancara kerja. Alih-alih dikembalikan, motor justru dibawa kabur.

    Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya SP Sembiring, menerangkan kejadian bermula saat pelaku meminjam motor korban untuk menghadiri wawancara kerja. Korban yang percaya, memberikan sepeda motornya kepada pelaku.

    Peristiwa itu terjadi di Basement Apartemen Sudirman Hills Residence, Jakarta Pusat pada Sabtu, 18 Januari 2025, pukul 02.17 WIB. Namun, setelah lebih dari 24 jam, sepeda motor itu tak kunjung dikembalikan.

    Aditya mengatakan, korban yang mulai curiga kemudian mendatangi rumah pelaku.

    “Tetapi pelaku tidak ditemukan. Keluarga pelaku bahkan mengungkapkan bahwa pelaku sudah lama tidak pulang dan banyak dicari orang karena kasus serupa,” ujar AKBP Aditya, Kamis (6/3/2025).

    Setelah buron beberapa hari karena bawa kabur motor teman, polisi akhirnya menemukan pelaku yang sedang berada di kontrakannya di kawasan Sawangan, Depok, pada Minggu, 21 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB.

    Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi B 3089 UMU di wilayah Bojong Gede, Bogor.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memastikan pihaknya akan menindak tegas kasus-kasus penipuan dan penggelapan seperti ini.

    “Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan barang kepada orang lain, terutama kendaraan bermotor. Jika mengalami kejadian serupa, segera laporkan ke pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” tegas Kombes Pol Susatyo.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

    Tergiur janji manis dan iming-iming keuntungan besar program MBG, sejumlah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat, tertipu jutaan rupiah. Untuk mengelabui warga, penipu bahkan mencatut nama Mayor Teddy.

  • Gelar retret OPD, Wali Kota Kendari: Tak keluarkan banyak biaya

    Gelar retret OPD, Wali Kota Kendari: Tak keluarkan banyak biaya

    Kendari (ANTARA) – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memastikan dana agenda retret bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak akan mempengaruhi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah.

    Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa agenda retret tersebut merupakan agenda penting dilaksanakan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.

    “Menurut saya kegiatan ini penting, dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, kita lakukan itu,” kata Siska.

    Dia menjelaskan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk membekali pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memaksimalkan penggunaan APBD di Kota Kendari.

    “Ini juga merujuk pada program Astacita Presiden Indonesia Prabowo Subianto tentang peningkatan SDM dari sisi pemerintahan hingga kesehatan,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa retret yang akan dilaksanakan itu sama sekali tidak mempengaruhi porsi anggaran APBD di Kota Kendari, sebab retret tersebut tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

    “Retret yang akan dilakukan di Kota Kendari tidak memerlukan biaya transportasi yang besar, lokasi kegiatan, konsumsi, dan juga tempat sudah tersedia,” ucap Sudirman.

    Sudirman menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa guna meningkatkan kedisiplinan para OPD dan camat lingkup Kota Kendari dalam menjalankan tugas dengan baik.

    Menurut dia, pihaknya akan memberikan materi yang bagus dan berkualitas.

    “Jadi, pada prinsipnya apa yang akan kami lakukan nanti ini untuk perpanjangan tangan agar OPD dan camat kita tau dalam menjalankan tugas dengan baik,” sebutnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyiapkan agenda retret bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2024 Masehi (M).

    Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan retret, yang diwajibkan untuk seluruh OPD, termasuk camat di Kota Kendari.

    “Nanti juga kita akan lakukan retret di lingkup Pemerintah Kota Kendari, jadi bukan hanya saya saja, seluruh OPD dan camat wajib mengikuti retret,” kata Siska Karina Imran.

    Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan retret untuk OPD tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

    “Kita mau lihat, mana lebih kuat ini OPD nya atau jangan sampai pimpinannya lebih kuat,” ujarnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025