Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • Banjir Terjang Muba Sebabkan Macet 30 Km, Warga Diminta Waspada Hujan Masih Tinggi Medan 9 April 2025

    Banjir Terjang Muba Sebabkan Macet 30 Km, Warga Diminta Waspada Hujan Masih Tinggi Medan 9 April 2025

    Banjir Terjang Muba Sebabkan Macet 30 Km, Warga Diminta Waspada Hujan Masih Tinggi
    Tim Redaksi
    MUBA, KOMPAS.com
    –
    Banjir
    setinggi 120 cm di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten
    Musi Banyuasin
    (Muba), Sumatera Selatan, saat ini masih merendam puluhan rumah warga.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mencatat, setidaknya 60 kepala keluarga dan 60 rumah ikut terendam.
    Karena itu, warga yang berada di Desa Peninggalan, Desa Pangkalan Tungkal, dan Suka Damai diminta waspada lantaran curah hujan masih berlangsung di wilayah tersebut.
    Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman menjelaskan, kondisi cuaca di Kabupaten Muba saat ini masih berawan dan hujan ringan dengan suhu mencapai 29 derajat.
    Banjir pertama kali berlangsung pada Selasa (8/4/2025) sekitar pukul 01 WIB di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, akibat luapan Sungai Tungkal dan Sungai Pangkalan Tungkal akibat intensitas curah hujan yang tinggi.
    Akibatnya, sungai pun meluap dan menyebabkan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera menjadi terendam.
    “Tinggi muka air (TMA) saat ini rata-rata 120 cm di atas jalan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan untuk saat ini jalan dibuat satu lajur dengan hanya kendaraan besar dapat melalui jalan tersebut,” kata Sudirman melalui keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).
    Sudirman menjelaskan, BPBD Kabupaten Muba telah menurunkan tim untuk mengevakuasi warga yang terdampak serta dua unit perahu karet di Desa Peninggalan.
    Selain itu, satu unit tenda darurat untuk pengungsi juga sudah disiapkan di Desa Peninggalan.
    “Warga Desa yang terdampak bencana
    banjir
    sebagian masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena warga desa sendiri memiliki rumah dengan model rumah panggung dan sebagian lagi mengungsi ketempat keluarga terdekat,” katanya.
    Sementara itu, berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatera Selatan mencatat, Kabupaten Muba masih terjadi curah hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang.
    Lokasi wilayah yang terkena hujan tersebut meliputi Sekayu, Lais, Sungai Keruh, Batang Hari Leko, Babat Toman, Bayung Lencir, Plakat Tinggi, Tungkal Jaya, Lawang Wetan dan Babat Supat.
    Diberitakan sebelumnya,kemacetan panjang terjadi di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, akibat banjir setinggi satu meter merendam kawasan tersebut.
    Banjir itu diakibatkan luapan arus sungai hingga merendam pemukiman warga sejak Selasa (8/4/2025).
    Saat ini, kondisi banjir masih melanda lokasi itu hingga menyebabkan kemacetan panjang di Jalintim yang menghubungkan
    Palembang

    Jambi
    .
    Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Pandri Simbolon mengatakan, kondisi kemacetan panjang sejauh 30 kilometer sempat terjadi karena kendaraan tak dapat melintas.
    Namun, setelah dilakukan rekayasa jalan, kemacetan pun kini telah berkurang.
    “Kemarin
    macet
    sempat mencapai 30 kilometer, setelah pagi tadi dilakukan pengalihan arus kini sudah berkurang 10 kilometer,” kata Pandri, Rabu (9/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Lebaran Selesai, Lalu Lintas Jakarta Balik ke ‘Setelan Pabrik’

    Libur Lebaran Selesai, Lalu Lintas Jakarta Balik ke ‘Setelan Pabrik’

    Jakarta –

    Hari ini, Rabu (9/4), hampir seluruh pekerja dan pelajar di Jakarta sudah berkegiatan normal. Imbasnya, lalu lintas di kawasan setempat kembali ramai dan kualitas udara balik ke ‘setelan pabrik’.

    Menurut pantuan detikOto, lalu lintas di Jakarta masih lengang pada dua hari pertama pekan ini. Namun, hari ini, tingkat kepadatannya mulai normal. Penumpukan kendaraan terlihat di titik-titik sentral seperti Tebet, Kuningan, Sudirman, Cawang, Kebayoran dan sekitarnya.

    Bukan hanya sepeda motor, mobil pribadi juga mulai memenuhi lalu lintas Jakarta. Selain itu, driver ojek online (ojol) juga sudah meramaikan sudut-sudut jalan di Kota Metropolitan.

    Lalu lintas Jakarta. Foto: Doc. Yulinda Indah Pramesta

    Efeknya, selain macet, kondisi ‘normal’ tersebut membuat kualitas udara kembali buruk. Bahkan, tadi pagi, angkanya mencapai 150 dengan kode warna merah di beberapa titik. Hal tersebut menandakan udara sekitar tidak sehat dan berbahaya untuk dihirup.

    Dengan kode warna merah, maka muncul peringatan untuk menghindari kegiatan outdoor, menutup jendela untuk mencegah udara masuk, mengenakan masker saat di luar ruangan dan menyalakan penyaring udara saat di rumah.

    Padahal, ketika libur Lebaran, kualitas udara di Jakarta menurut aplikasi AirVisual selalu menunjukkan warna hijau (sehat) atau kuning (moderate). Bahkan, di hari pertama dan kedua Lebaran, angkanya benar-benar rendah. Ketika itu, udara Jakarta masuk salah satu yang terbersih di dunia.

    Kualitas udara Jakarta. Foto: Doc. Air Visual

    Sebagai catatan, menurut hasil studi komprehensif source apportionment yang dikerjakan Kemenko Marves bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah pakar terkait, kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

    Emisi kendaraan bermotor menyumbang 32-41 persen terhadap polusi udara Jakarta saat musim hujan. Bahkan, angkanya meroket menjadi 42-57 persen ketika musim kemarau.

    Sementara pembakaran batu bara untuk industri dan pembangkit listrik hanya menyumbang 14 persen. Data tersebut merupakan hasil pengumpulan sampel di tiga titik kota Jakarta.

    (sfn/rgr)

  • Defisit APBN per Maret 2024 Tembus Rp 104 Triliun, Sri Mulyani Bisa Apa? – Page 3

    Defisit APBN per Maret 2024 Tembus Rp 104 Triliun, Sri Mulyani Bisa Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Presiden Prabowo mengalami defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

    Angka ini mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.

    Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.

    Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

    “2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

    Pendapatan Negara Belum Optimal

    Defisit APBN berasal dari sisi pendapatan negara, dimana realisasi hingga akhir Maret 2025 baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

    Penerimaan perpajakan itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak yang mencapai Rp 322,6 triliun, atau 14,7 persen dari target tahunan Rp 2.189,3 triliun.

    Kedua adalah penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, yang justru menunjukkan kinerja cukup baik dengan capaian 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

    Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi sebesar Rp 115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 513,6 triliun. Realisasi yang cukup tinggi ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di kuartal pertama tahun ini.

     

  • Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan stimulus untuk perekonomian dalam negeri.

    Yang menjadi sorotan, stimulus khusus untuk industri padat karya, dimana pajak penghasilan (PPh) pekerja ditanggung pemerintah.

    Hal ini menjadi dasar kuat agar para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di tengah situasi ekonomi global tidak stabil.

    “Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai Rp 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” tutur Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan pajak pekerja ditanggung pemerintah, ia mengajak para pengusaha untuk bersama-sama mencari peluang dan pasar baru untuk berkembang.

    “Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, untuk membantu para pengusaha, pemerintah juga telah menyiapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp 300 triliun, utamanya untuk sektor padat karya.

    “KUR juga kita siapkan Rp 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makanan dan minuman, produk tekstil, kulit dan furniture,” jelasnya.

     

  • Prabowo Minta Menterinya Buka Lebar Pintu Impor, Tak Perlu Ada Kuota – Halaman all

    Prabowo Minta Menterinya Buka Lebar Pintu Impor, Tak Perlu Ada Kuota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.

    Permintaan tersebut disampaikan saat dalam forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” tutur Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi.

    Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.

    Terlebih mengenai pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia tersebut tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.

    “Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.

    Dengan langkah menghilangkan kuota impor, Prabowo ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.

    “Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan, dia boleh cari untung tidak masalah, tetapi kita juga meminta para pengusaha bayar pajak yang benar. Jangan pelihara dua atau tiga buku,” tutur Presiden Prabowo.

     

  • Terima Usulan Buruh, Prabowo Akan Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Terima Usulan Buruh, Prabowo Akan Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pembentukan Satgas PHK yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta. Dia pun mengakui usulan tersebut bermanfaat untuk rakyat.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera. Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” tutur Prabowo dalam momen diskusi di acara tersebut, Selasa (18/4/2025).

    Menurut Prabowo, Satgas PHK nantinya dapat memetakan berbagai peluang kerja, khususnya bagi pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dia pun memerintahkan kementerian terkait untuk merealisasikan satuan tugas tersebut.

    “Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengusaha di sektor padat karya tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meski menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Insentif ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong keberlangsungan usaha padat karya.

    “Stimulus ekonomi diberikan, khususnya untuk sektor padat karya. Gaji buruh hingga Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan PHK,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Ia juga mendorong pelaku industri padat karya agar lebih proaktif mencari pasar ekspor baru, ketimbang mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.

    “Karena pajaknya sudah disubsidi, mari bertahan bersama pemerintah dan cari pasar baru di tengah ketidakpastian global,” kata Airlangga Hartarto.

    Selain insentif pajak, pemerintah juga menyediakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp300 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri makanan, minuman, tekstil, kulit, dan furnitur.

    Regulasi terkait insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025.

    PMK ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025, serta strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Mulai dari dolar AS dekati Rp17.000 hingga kabar pertemuan Megawati Prabowo di News Flash Liputan6.com.

  • Mau Ubah Aturan TKDN, Prabowo: Kalau Dipaksakan, Tidak Kompetitif

    Mau Ubah Aturan TKDN, Prabowo: Kalau Dipaksakan, Tidak Kompetitif

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengubah aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri. Aturan tersebut akan diubah usai mendapatkan usulan dari para pengusaha dalam acara Sarasehan Ekonomi hari ini.

    Menurutnya memang aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal. Hanya saja, bila aturan ini terus-menerus dipertahankan bisa-bisa industri Indonesia tidak kompetitif.

    “Saya sudah kasih instruksi TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif,” sebut Prabowo dalam acara yang dihelat di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    Dia meminta agar aturan TKDN diubah lebih fleksibel dan lebih realistis. “TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja,” beber Prabowo.

    Menurutnya, masalah pemenuhan komponen lokal harus dilihat secara luas, termasuk dari sudut pandang pendidikan. Jadi menurutnya sangat tidak tepat apabila memberikan kewajiban kepada pelaku usaha saja untuk melakukan pemenuhan komponen lokal.

    “Masalah kemampuan konten dalam negeri itu masalah luas, masalah pendidikan, IPTEK, science itu masalah luas. Nggak bisa kita bikin regulasi TKDN selalu naik,” pungkas Prabowo.

    (acd/acd)

  • Pengusaha Minta Proteksi Pasar Dalam Negeri Diperkuat di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Pengusaha Minta Proteksi Pasar Dalam Negeri Diperkuat di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memproteksi pasar dalam negeri di tengah kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

    AS menyampaikan alasan RI dikenakan tarif timbal balik 32% disebabkan peraturan yang rumit untuk impor barang. Pemerintah berencana melakukan relaksasi dan melonggarkan barang impor masuk ke Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan pemerintah harus tetap hati-hati, di samping menempuh jalur negosiasi guna mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia, juga harus memproteksi pasar dalam negeri. 

    Shinta menyebut Indonesia merupakan pasar yang besar dan memiliki daya tarik dari banyak negara. Untuk itu, menurutnya, antidumping merupakan kebijakan yang sangat penting untuk melindungi dan menjaga daya saing industri dalam negeri agar bisa berjalan kompetitif.

    “Makanya kita selalu mengatakan antidumping itu sangat penting, karena kita juga mesti melindungi industri dalam negeri kita. Makanya saya rasa ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama,” tutur Shinta dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Shinta menambahkan bahwa pemerintah AS sejatinya menginginkan agar defisit neraca perdagangan Negeri Paman Sam bisa menyusut. Adapun, dari pelaku usaha swasta telah menyarankan ada beberapa komponen komoditas seperti kapas, jagung, hingga gandum yang akan diimpor dari AS.

    “Ini beberapa hal yang kami langsung berinteraksi dengan pelaku usaha di sana untuk bagaimana kita bisa meningkatkan impor [ke AS],” ujarnya.

    Namun, Shinta meminta agar keran importasi ini bisa langsung dilakukan oleh industri alias tanpa melalui pihak ketiga.

    “Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak pihak ketiga, karena ini akan jelas langsung meng-cutbeberapa permasalahan yang dihadapi,” imbuhnya.

    Di samping itu, Shinta juga menyoroti adanya kesenjangan (gap) antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

    “Ini yang mungkin perlu perhatian Bapak [Presiden Prabowo Subianto], bagaimana mengawal implementasi ini, karena banyak effort yang sudah baik ini ternyata kenyataannya belum bisa dirasakan di bawah,” ujarnya.

    Salah satunya, kata Shinta, terkait masalah perizinan yang dinilai sudah diketahui oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada, dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun, ini banyak yang belum bisa diperbaiki,” pungkasnya.

  • Permudah Pengusaha, Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Izin Presiden – Page 3

    Permudah Pengusaha, Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Izin Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintahannya untuk mempermudah regulasi para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk kementerian pun tidak lagi diperbolehkan menerbitkan Peraturan Teknis atau Pertek tanpa seizinnya.

    “Tolong kasih tahu kita mana yang pelaksanaannya tidak bagus. Kita akan segera bertindak. Sekarang saya beri garis pada kabinet semua, pertama harus efisien, kerjanya harus efisien,” tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga. Bener loh, saya tuh 25 tahun di luar kan, di luar kekuasaan, saya pengusaha, menghadap pejabat ini, mantan panglima datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri bolak balik, iya kan,” sambung Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengingatkan, Indonesia tengah bersaing dengan Vietnam, Bangladesh, Thailand, hingga Malaysia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dia pun meyakini meniru atau menyontek bangsa lain adalah hal yang tidak salah.

    “Kita nggak usah terlalu pintar, kalau mereka lakukan sesuatu kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah, kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kemarin ada itu satu taipan ngomong ke saya, dia punya ilmu, dia bilang, copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong,” jelas dia.

     

  • Prabowo Apresiasi Polri Terkait Penanganan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Prabowo Apresiasi Polri Terkait Penanganan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polri, khususnya terkait penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Menurutnya, Polri bersama TNI dan Kemenhub berhasil menekan kemacetan dan angka kecelakaan tahun ini.

    “Para polisi yang sering dicaci maki, sering disalah-salahkan padahal mereka diterik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas,” tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo turut menyinggung soal perbuatan baik yang seringkali tidak terlihat dibandingkan kesalahan yang dilakukan, baik terhadap seseorang atau pun instansi.

    “Jadi ini, saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik, tidak pernah diucapkan terima kasih dan tidak pernah diingat,” jelas dia.

    Prabowo juga mengapresiasi kinerja jajaran kementerian dan lembaga terkait lainnya selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Hingga akhirnya, masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dan kembali ke Jakarta dengan nyaman.

    “Bulan puasa Ramadhan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya. Arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu tapi tanpa kemacetan yang berarti,” ungkapnya.

    “Dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibandingkan tahun yang lalu,” Prabowo menandaskan.