Tag: Sudirman

  • PT Vale Bakal Bagikan Dividen Rp567 Miliar Kepada Pemegang Saham

    PT Vale Bakal Bagikan Dividen Rp567 Miliar Kepada Pemegang Saham

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Vale bakal membagikan 60 persen dividen dari keuntungan tahun 2024. Itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

    “RUPST menyetujui pembagian dividen sebesar 60% dari laba bersih tahun buku 2024,” tulis keterangan resmi PT Vale yang dikutip Rabu, (21/5/2025).

    RUPST itu sebelumnya digelar dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman No. 58, Jakarta. Kemudian secara virtual melalui platform eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

    Jumlah 60 persen itu, setara dengan AS$34.656 ribu. Atau dalam rupiah Rp567.517.992.000, dalam kurs rupiah saat berita ini ditulis, Rp16.375,75 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Setara dengan AS$34.656 ribu, kepada para pemegang saham,” lanjut keterangan resmi tersebu.

    Dijelaskan, para pemegang saham yang tercatat pada 28 Mei 2025, berhak atas dividen. Hitungannya, tiap lembar saham senilai AS$0,00329.

    “Para pemegang saham yang tercatat pada 28 Mei 2025 berhak atas dividen sebesar AS$0,00329 per saham, yang akan dibayarkan pada 16 Juni 2025,” jelasnya.

    Pembagian itu, disebutkan mempertimbangkan efisiensi belanja modal. Serta kas tahun berjalan.

    “Dengan mempertimbangkan efisiensi belanja modal untuk proyek pertambangan serta kondisi kas tahun berjalan, dan tanpa mengurangi komitmen atas penyelesaian proyek,” terangnya.

    “Sisa laba bersih akan dicatat sebagai Laba Ditahan untuk mendukung pertumbuhan Perseroan ke depan,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Modus pencurian pakai kunci T kembali marak di Cakung

    Modus pencurian pakai kunci T kembali marak di Cakung

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Cakung mengungkapkan, modus pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T selama dua bulan terakhir kembali marak di wilayahnya.

    “Jadi, memang pelaku pencurian ini mayoritas menggunakan kunci letter T untuk melancarkan aksinya. Karena mudah digunakan langsung bisa menyala motornya,” kata Kapolsek Cakung AKP Komang Karisma dalam konferensi pers terkait kasus pencurian kendaraan motor (curanmor) di Polsek Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Cara itu menjadi modus pelaku berinisial MR (27) bersama rekannya yakni NF yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Pelaku MR ini melancarkan aksinya pada Jumat (25/4) lalu sekitar pukul 14.33 WIB di Kampung Rawa Badung RT 11/RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

    Berdasarkan keterangan pelapor atas nama Ambar Nurwijayanti pukul 13.30 WIB, korban tengah mentransfer uang dan motor diparkir di depan toko miliknya.

    Lalu, korban masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sekitar pukul 15.00 WIB, orang tua korban datang ke toko, dan pada saat itulah orang tua korban melihat ternyata motor anaknya sudah tidak ada di parkiran.

    “Orang tuanya memanggil pelapor. Dan pada saat pelapor keluar, motor sudah tidak ada atau hilang. Lalu pelapor panik dan mencari sepeda motornya di sekitaran rumah. Pelapor juga meminta rekaman CCTV di rumah Pak Sudirman (tetangga),” jelas Komang.

    Terlihat di CCTV bahwa motor dicuri oleh seorang laki-laki dengan menggunakan celana hitam, kemeja biru dan memakai peci hitam. Korban langsung membuat laporan di Polsek Cakung Jakarta.

    Atas Laporan tersebut , Tim Buser Unit Reskrim Polsek Cakung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, pada 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, pelaku berhasil ditangkap.

    “Dari keterangan tersangka, MR ini mengakui melaksanakan aksinya, terutama kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua sebanyak dua kali. Satu kali di Kecamatan Pulogadung, dan satu di Kecamatan Cakung,” ucap Komang.

    Barang Bukti yang diamankan ke Polsek Cakung untuk proses hukum lebih lanjut, antara lain satu unit motor, satu buah kunci letter T, satu buah pembuka kunci magnet, satu buah tas pinggang, kemeja kotak lengan panjang, peci hitam, celana hitam, dan ponsel.

    Komang mengimbau, masyarakat untuk bisa memarkirkan kendaraannya di tempat yang aman dan memberikan kunci tambahan.

    Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana paling lama tujuh tahun.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Besok Wali Kota Seluruh Indonesia Karnaval di Surabaya, Sejumlah Jalan Ditutup
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        8 Mei 2025

    Besok Wali Kota Seluruh Indonesia Karnaval di Surabaya, Sejumlah Jalan Ditutup Surabaya 8 Mei 2025

    Besok Wali Kota Seluruh Indonesia Karnaval di Surabaya, Sejumlah Jalan Ditutup
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com

    Karnaval budaya
    yang melibatkan
    wali kota
    dari seluruh Indonesia akan digelar di
    Surabaya
    pada Jumat (9/5/2025).
    Acara ini merupakan bagian dari Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan akan berlangsung dari pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.
    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah, menjelaskan bahwa karnaval ini mengusung tema ‘Surga Budaya Cahaya’.
    Seluruh wali kota yang berpartisipasi akan mengenakan pakaian adat khas dari daerah masing-masing saat melintasi rute dari Jalan Tunjungan menuju Balai Pemuda.
    “Hari ini, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi meramaikan karnaval tersebut. Datanglah dan penuhi ruas jalan yang akan dilintasi,” ajak Hidayat.
    Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dapat menyaksikan langsung para wali kota dan pasangannya dalam balutan busana khas daerah mereka.
    Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menginformasikan bahwa pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan yang dilalui pawai.
    Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, sementara Jalan Pemuda arah Jalan Yos Sudarso masih bisa dilalui tetapi harus mengambil lajur kanan.
    “Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Pemuda hanya bisa mengisi lajur kiri. Dari Jalan Gemblongan ke arah Jalan Gubernur Suryo melalui Jalan Tunjungan akan dialihkan ke Jalan Genteng Kali,” ujar Trio.
    Trio juga menambahkan bahwa lalu lintas dari Jalan Genteng Kali yang menuju Siola akan dialihkan ke Jalan Undaan.
    Bagi masyarakat yang ingin menonton karnaval, disarankan untuk memarkir kendaraan di Gedung Siola, eks Pasar Tunjungan (Seiko), sisi utara Jalan Embong Malang, Taman Apsari, dan Jalan Kenari.
    Bagi yang datang membawa mobil, bisa parkir di Jalan Embong Malang sisi utara, Jalan Simpang Dukuh, Jalan Ketabang Kali sisi timur, Jalan Ketabang Kali sisi barat, dan Jalan Kenari.
    “Dengan informasi ini, diharapkan masyarakat dapat menyaksikan gelaran
    karnaval budaya
    dengan nyaman,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjil Genap Ditiadakan saat Libur Waisak 12–13 Mei 2025 di Jakarta – Halaman all

    Ganjil Genap Ditiadakan saat Libur Waisak 12–13 Mei 2025 di Jakarta – Halaman all

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa kebijakan Ganjil Genap (Gage) tidak akan diberlakukan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2025.

    Tayang: Kamis, 8 Mei 2025 14:39 WIB

    Instagram @dishubdkijakarta

    GANJIL GENAP JAKARTA – Foto ini diambil dari Instagram @dishubdkijakarta pada Kamis (8/5/2025) yang menampilkan ganjil genap Jakarta yang ditiadakan pada libur Waisak 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa kebijakan Ganjil Genap (Gage) tidak akan diberlakukan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2025, sehubungan dengan peringatan Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari tersebut. 

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa kebijakan Ganjil Genap (Gage) tidak akan diberlakukan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2025, sehubungan dengan peringatan Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari tersebut.

    Mengutip dari Instagram @dishubdkijakarta, peniadaan aturan Ganjil Genap ini berlaku di seluruh ruas jalan yang biasanya menerapkan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap.

    Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019, khususnya Pasal 3 Ayat 3, yang menyatakan bahwa sistem Ganjil Genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

    Dengan demikian, selama libur nasional Hari Waisak 2025, masyarakat yang berkendara di wilayah DKI Jakarta tidak perlu khawatir terkena tilang Ganjil Genap.

    Namun perlu diketahui, Ganjil Genap akan kembali berlaku sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 14 Mei 2025.

    Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk berkendara dengan bijak, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan di jalan raya.

    Jadwal Ganjil Genap Jakarta

    Ganjil genap biasanya diberlakukan pada hari kerja yaitu Senin – Jumat (kecuali hari libur Nasional), dengan jam operasional:

    Pagi: 06.00–10.00 WIB
    Sore/Malam: 16.00–21.00 WIB

    Namun sistem ini tidak berlaku pada akhir pekan yaitu pada Sabtu dan Minggu dan juga pada hari libur Nasional.

    25 Ruas Jalan di Jakarta yang Terapkan Ganjil Genap

    Jalan Pintu Besar Selatan
    Jalan Gajah Mada
    Jalan Hayam Wuruk
    Jalan Majapahit
    Jalan Medan Merdeka Barat
    Jalan MH Thamrin
    Jalan Jenderal Sudirman
    Jalan Sisingamangaraja
    Jalan Panglima Polim
    Jalan Fatmawati
    Jalan Suryopranoto
    Jalan Balikpapan
    Jalan Kyai Caringin
    Jalan Tomang Raya 
    Jalan Jenderal S Parman
    Jalan Gatot Subroto
    Jalan MT Haryono
    Jalan HR Rasuna Said
    Jalan D.I Pandjaitan
    Jalan Jenderal Ahmad Yani
    Jalan Pramuka
    Jalan Salemba Raya sisi Barat dan Jalan Salemba Raya sisi Timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro)
    Jalan Kramat Raya
    Jalan Stasiun Senen
    Jalan Gunung Sahari

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Ganjil Genap Jakarta

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Berita Foto : Potret Perjuangan Warga Pengguna Transportasi Umum Jakarta – Halaman all

    Berita Foto : Potret Perjuangan Warga Pengguna Transportasi Umum Jakarta – Halaman all

    Potret realita perjuangan warga pengguna transportasi umum di Jakarta untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    Tayang: Rabu, 7 Mei 2025 11:57 WIB

    TRIBUNNEWS/HERUDIN

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang berdesakan di dalam kereta commuter line di Stasiun Manggarai Jakarta, Jumat (2/5/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – “Jangan memaksakan diri untuk masuk jika sudah padat, masih ada lagi rangkaian berikutnya menuju Bogor”, terdengar imbauan dari petugas melalui pengeras suara kepada penumpang yang berlarian untuk memasuki gerbong kereta commuter line di peron 12 Stasiun Manggarai Jakarta Selatan saat jam pulang kerja pada Jumat 2 Mei 2025.

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang berdesakan menunggu kereta commuter line di Stasiun Manggarai Jakarta, Jumat (2/5/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Begitulah potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi.

    TRANSPORTASI UMUM – Bus Transjakarta melintas membelah kemacetan di Jalan Sudirman Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. 

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang menunggu kedatangan kereta commuter line di Stasiun Manggarai Jakarta, Jumat (2/5/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Mereka memilih menggunakan transportasi umum karena tidak mau ikut menyumbang kemacetan dan polusi di Jakarta yang menimbulkan kerugian. Kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang berdesakan di dalam Transjakarta saat jam pulang kerja, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Kerugian ekonomi meliputi biaya operasional kendaraan yang meningkat, serta kehilangan waktu dan produktivitas kerja akibat perjalanan yang lebih lama. Kerugian non-ekonomi mencakup dampak negatif terhadap kesehatan (polusi udara) dan stres akibat perjalanan yang tidak nyaman.

    TRANSPORTASI UMUM – Kepadatan lalu lintas saat jam pulang kerja di Jalan Sudirman Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2024 kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 100 triliun per tahun yang didominasi kerugian kesehatan karena polusi dan Waktu yang hilang mencapai Rp 60 triliun. Sisanya, kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan yaitu bahan bakar yang terbuang di tengah kemacetan mencapai Rp 40 triliun.

    TRANSPORTASI UMUM – Warga melintas di pelican crossing menuju halte Transjakarta Tosari, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    TRANSPORTASI UMUM – Suasana warga melintas di dekat halte Transjakarta Tosari Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang bergegas memasuki Stasiun Sudirman Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Lihat foto lainnya di sini :  Potret perjuangan warga pengguna transportasi umum jakarta

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DKI belum terapkan sistem jalan berbayar elektronik

    DKI belum terapkan sistem jalan berbayar elektronik

    Ilustrasi – Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.)

    DKI belum terapkan sistem jalan berbayar elektronik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    “Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada pers di Jakarta, Rabu.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu. Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

    Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari. Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

    Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal termasuk Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya.

    Beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan meliputi pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI-Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta. Kemudian, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) untuk meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi serta pengembangan layanan Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.

    “Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari,” ujar Syafrin.

    Sumber : Antara

  • 10
                    
                        PPAD Buka Suara Usai Bikin Halal Bihalal Setelah Forum Purnawirawan TNI Minta Wapres Gibran Dicopot
                        Nasional

    10 PPAD Buka Suara Usai Bikin Halal Bihalal Setelah Forum Purnawirawan TNI Minta Wapres Gibran Dicopot Nasional

    PPAD Buka Suara Usai Bikin Halal Bihalal Setelah Forum Purnawirawan TNI Minta Wapres Gibran Dicopot
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan
    TNI
    Angkatan Darat (PPAD) Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak buka suara soal kegiatan halal bihalal yang mereka lakukan. 
    Pasalnya, kegiatan ini digelar setelah Forum
    Purnawirawan TNI
    -Polri meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu purnawirawan yang menyuarakan adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang turut hadir dalam acara halal bihalal tersebut.
    Komaruddin pun menekankan acara ini tidak dibuat untuk merespons isu pemakzulan Gibran tersebut.
    “Tidak. Bahwa acara ini halal bihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan okeh purnawirawan, kalau tahun kemarin ada di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini, jadi tidak ada dikaitkan dengan respon 8 pernyataan purnawirawan,” ujar Komaruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Jadi ini sebenarnya murni halal bihalal,” sambungnya.
    Komaruddin mengakui bahwa ada senior-seniornya yang tergabung ke dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Gibran dicopot.
    Namun, dia mewajarkan mereka, mengingat para seniornya itu pun pernah ikut membangun bangsa.
    “Jadi itu kan senior-senior saya, jadi secara demokrasi wajar-wajar saja. Mereka sudah berbuat untuk bangsa ini juga pengen membangun bangsa ini, itu respons mereka. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan. Saya kira mereka ingin membangun bangsa ini, membantu pemerintah seperti yang sekarang,” kata Komaruddin.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabupaten Bogor Belum Siap Digitalisasi Pendidikan, Puluhan Sekolah Masih Blank Spot

    Kabupaten Bogor Belum Siap Digitalisasi Pendidikan, Puluhan Sekolah Masih Blank Spot

    JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo akan membentuk program digitalisasi pendidikan sebagai upaya mempercepat transformasi digital di ruang kelas.

    Pemerintah akan menyalurkan perangkat papan tulis interaktif (smart board) ke berbagai sekolah, guna meningkatkan mutu pembelajaran dan memperkenalkan teknologi sejak dini kepada siswa.

    Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah itu. Wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Sukamakmur, masih menghadapi tantangan blank spot atau daerah yang minim sinyal internet.

    Diketahui, hampir semua desa di Kecamatan Sukamakmur mengalami gangguan sinyal yang menyulitkan akses teknologi pendidikan.

    BACA JUGA: 3 Wanita Malam Terjaring Razia di Hotel Sudirman Bogor, Beroperasi Tanpa Mucikari

    Camat Sukamakmur Bakri Hasan mengatakan bahwa daerah seperti Sukaresmi, Sukadamai, Sukaharja, Sinarjaya, Wargajaya, dan Sukamulya masih memiliki titik-titik blank spot yang cukup besar.

    “Hampir semua desa ada blank spot-nya, ini jadi kendala besar bagi sekolah yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis digital,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (6/5).

    Masalah ini tidak hanya menghambat akses informasi bagi siswa, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

    Kepala Sekolah Sukaharja 1, Nasrudin Zen, menjelaskan, beberapa sekolah masih mengandalkan jaringan Wi-Fi, yang sering kali mengalami gangguan saat ujian berlangsung.

    “Kadang kalau jaringan bermasalah, sinyal bisa berputar terus. Kasihan anak-anak yang harus mengerjakan ANBK dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

    BACA JUGA: Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    Di Desa Pabuaran dan Cibadak, misalnya, kondisi blank spot cukup parah. Sekolah seperti SD Cibadak 2, SD Cibadak 3, dan SD Pabuaran 2 masih mengalami kesulitan akses internet.

    Sementara itu, jaringan yang tersedia, seperti Indihome, disebut kurang optimal dan tidak banyak digunakan lagi karena kualitasnya yang buruk.

    Kondisi ini membuat harapan kepada pemerintah semakin besar. Warga Sukamakmur berharap adanya bantuan konkret untuk memperbaiki kualitas jaringan di daerah yang masih tertinggal.

    Saat ini, baru tiga sekolah yang mendapatkan bantuan jaringan, yakni SD Sukaharja 2, SD Sukawangi, dan SD Sinarjaya 3.

    “Kami berharap ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan blank spot, karena dari 30 sekolah yang ada di Sukamakmur, baru tiga sekolah yang mendapat akses jaringan yang lebih baik,” tambahnya.

  • 3 Wanita Malam Terjaring Razia di Hotel Sudirman Bogor, Beroperasi Tanpa Mucikari

    3 Wanita Malam Terjaring Razia di Hotel Sudirman Bogor, Beroperasi Tanpa Mucikari

    JABAR EKSPRES – Polresta Bogor Kota kembali menggelar razia prostitusi online di sebuah hotel di kawasan Air Mancur, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Selasa (6/5).

    Sebanyak tiga wanita malam terjaring razia petugas lantaran diduga terlibat dalam praktik prostitusi melalui aplikasi percakapan MiChat.

    Ketiga wanita tersebut di antaranya N (20) asal Sukabumi, serta C (26) dan R (26) asal Bandung.

    Mereka diketahui beroperasi secara mandiri tanpa perantara atau muncikari atau Open Booking Online (BO).

    Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung menjelaskan, pihaknya menggelar operasi yustisi sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di hotel tersebut.

    BACA JUGA: Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    “Kami melaksanakan operasi yustisi atau operasi prostitusi online via MiChat dalam rangka menindaklanjuti adanya aduan masyarakat. Hasil operasi diamankan tiga orang cewek open BO,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/5).

    “Saat diamankan, ada yang mengaku sudah sempat melayani tamu dua kali, ada juga yang sedang menunggu tamu,” imbuhnya.

    Dalam operasi itu, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa tiga unit handphone, 15 alat kontrasepsi, serta satu botol pelumas.

    Menurut pengakuan para wanita tersebut, mereka baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas prostitusi di wilayah Bogor dengan berpindah-pindah lokasi.

    Tarif yang dipatok berkisar antara Rp175 ribu hingga Rp300 ribu per transaksi.

    BACA JUGA: Kasus Kekerasan di Sekolah Masih Marak, Raperda PPKLP DPRD Kota Bogor Siap Dievaluasi?

    “Mereka tidak memiliki tempat tetap, hanya mutar-mutar dan menggunakan aplikasi di handphone masing-masing. Tidak ada muncikari, mereka bekerja sendiri,” tukas Agustinus. (YUD)

  • Perputaran uang Rp300 juta sehari, DPRD Salatiga tolak relokasi Pasar Pagi

    Perputaran uang Rp300 juta sehari, DPRD Salatiga tolak relokasi Pasar Pagi

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Perputaran uang Rp300 juta sehari, DPRD Salatiga tolak relokasi Pasar Pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 20:58 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga yang akan merelokasi atau memindah Pasar Pagi di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga ke Pasar Rejosari. Komisi B DPRD Kota Salatiga juga  merekomendasikan penolakan relokasi Pasar Pagi kepada Pemkot Salatiga. 

    Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, perputaran uang dan perekonomian di Pasar Pagi mencapai Rp300 juta sehari.  Dance meminta  rencana Pemkot Salatiga memindahkan Pasar Pagi ke Pasar Rejosari dikaji ulang karena dikhawatirkan akan menurunkan perputaran ekonomi.  

    “Jika harus dipindah secara psikologi pedagang tidak keberatan, namun terlebih dahulu harus dilakukan kajian terkait sarana prasarana Pasar  Rejosari memadai atau tidak seperti areal parkir yang sempit dan berada di tepi jalur utama Semarang-Solo,” jelasnya, Jumat (2/5/2025). 

    Wali Kota Salatiga Robby Hernawan  mengatakan, relokasi Pasar Pagi di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga ke Pasar Rejosari dalam  upaya penataan pasar dan pedagang tidak banyak mengeluarkan restribusi. 

    “Selain itu kota juga lebih tertata rapi. Pemindahan Pasar Pagi untuk kepentingan yang lebih besar, yakni penataan pasar lebih baik,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Senin (5/5).

    Sebelumnya perwakilan pedagang Pasar Pagi sudah menemui DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga tentang penolakan pemindahan Pasar Pagi ke Pasar Rejosari karena Pasar Pagi juga berkontribusi untuk PAD Salatiga.

    Sumber : Radio Elshinta