Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • KPK Cegah Eks Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Kasus Pengadaan EDC

    KPK Cegah Eks Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Kasus Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI), Catur Budi Harto, menjadi salah satu orang yang dicegah ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) 2020-2024. 

    Secara total, terdapat 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus tersebut. Catur menjadi salah satu orang yang masuk ke daftar cegah sejak 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025.

    “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/7/2025).

    Selain Catur, Fitroh mengonfirmasi bahwa pihak yang juga dicegah ke luar negeri termasuk mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Dia kini menjabat di PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI).

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan, beberapa dari 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu adalah berasal dari kalangan penyelenggara negara. Mereka berasal dari internal BRI saat periode pengadaan EDC yang kini diperkarakan, yakni sekitar 2020-2024. 

    Permohonan cegah ke luar negeri itu telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. 

    “Kalau berapa PN-nya saya lupa, yang jelas semua PN [penyelenggara negara] dari BRI,” ujar Asep kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Adapun penyidik pada Kamis (26/6/2025) juga telah memeriksa  mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sebagai saksi. Penyidik disebut mendalami keterangannya mengenai proses pengadaan EDC yang tengah diusut.

    Lembaga antirasuah menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar pada proyek di salah satu bank BUMN itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. 

    Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Meski demikian, Budi menyebut nilai kerugian keuangan negara itu belum final. Dia menyebut angkanya bisa bertambah seiring dengan proses penyidikan yang bergulir. 

    Lembaga antirasuah juga nantinya akan menggandeng auditor negara, baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    KPK pun menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum atas penanganan kasus tersebut. Artinya, penyidikan dimulai tanpa sudah menetapkan pihak-pihak tersangka.

    Sejumlah upaya paksa juga telah dilakukan berupa penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik.

    Menanggapi penyidikan yang dilakukan KPK, manajemen baru BRI menyatakan bahwa perseroan terus fokus menjalankan transformasi yang telah dicanangkan (BRIvolution 3.0) di seluruh aspek operasional dan bisnis. 

    BRI menyatakan senantiasa menghormati langkah KPK yang saat ini tengah mengusut terkait dugaan pengadaan di periode 2020-2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, BRI menyatakan akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujar Corporate Secretary BRI, A. Hendy Bernadi melalui keterangan resmi tertulis.

    Di sisi lain, Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

  • Pernah Jabat Direktur BRI, KPK Cegah Bos Allobank (BBHI) ke Luar Negeri Terkait Kasus EDC

    Pernah Jabat Direktur BRI, KPK Cegah Bos Allobank (BBHI) ke Luar Negeri Terkait Kasus EDC

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 13 orang terkait dengan kasus dugaann korupsi pengadaan alat electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI). 

    Salah satu pihak yang dikabarkan dicegah ke luar negeri adalah mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Dia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk.

    Pencegahan terhadap Indra lalu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025). 

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut di antara 13 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu adalah berasal dari kalangan penyelenggara negara. Mereka berasal dari internal BRI saat periode pengadaan EDC yang kini diperkarakan, yakni sekitar 2020-2024. 

    Permohonan cegah ke luar negeri itu telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. 

    “Kalau berapa PN-nya saya lupa, yang jelas semua PN [penyelenggara negara] dari BRI,” ujar Asep kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar pada proyek pengadaan mesin EDC di salah satu bank BUMN itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian itu berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. 

    Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Meski demikian, Budi menyebut nilai kerugian keuangan negara itu belum final. Dia menyebut angkanya bisa bertambah seiring dengan proses penyidikan yang bergulir. 

    Lembaga antirasuah juga nantinya akan menggandeng auditor negara, baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    KPK pun menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum atas penanganan kasus tersebut. Artinya, penyidikan dimulai tanpa sudah menetapkan pihak-pihak tersangka.

    Pada Kamis (26/6/2025), penyidik telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sebagai saksi. 

    Sejumlah upaya paksa juga telah dilakukan berupa penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik.

    Menanggapi penyidikan yang dilakukan KPK, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan senantiasa menghormati langkah penegak hukum, terutama terkait dengan langkah KPK yang tengah mengusut dugaan pengadaan di periode 2022–2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, lanjutnya, BRI akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Hery.

    Sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dengan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

  • 8 Transjakarta hingga MRT Siap-siap Kebanjiran Penumpang Megapolitan

    8 Transjakarta hingga MRT Siap-siap Kebanjiran Penumpang Megapolitan

    Transjakarta hingga MRT Siap-siap Kebanjiran Penumpang
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
     – Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (
    ojol
    ) sebesar 8 hingga 15 persen berpotensi mendorong pergeseran besar-besaran pola mobilitas warga, khususnya di ibu kota.
    Warga mulai melirik moda
    transportasi umum
    seperti
    Transjakarta
    dan MRT sebagai alternatif yang lebih terjangkau.
    Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pengkajian soal kenaikan tarif ojol telah selesai dilakukan dan kini memasuki tahap diskusi dengan para aplikator.
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa besaran tarif nantinya akan disesuaikan dengan tiga zona yang telah ditentukan.
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” ujar Aan dalam rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” sambungnya.
    Meskipun belum diberlakukan secara resmi, kabar kenaikan tarif ini langsung mengundang respons dari masyarakat pengguna ojol harian.
    Banyak dari mereka yang mulai mempertimbangkan untuk beralih ke transportasi umum demi menekan pengeluaran.
    Fani (25), karyawan swasta asal Jakarta Utara, termasuk salah satunya.
    “Saya beralih ke alternatif lain pasti, seperti MRT dan juga Transjakarta,” katanya saat ditemui
    Kompas.com
    , Selasa (1/7/2025).
    Fani mengaku, dengan tarif ojol saat ini saja ia sudah menghabiskan sekitar Rp 40.000 per hari untuk pergi dan pulang kerja.
    Jika tarif naik, pengeluarannya bisa membengkak hingga Rp 50.000 per hari.
    “Kenaikan tersebut mempengaruhi pengeluaran sehari-hari untuk moda transportasi bekerja,” ungkapnya.
    Fani juga membandingkan ongkos ojol dengan tarif Transjakarta.
    Dari tempat tinggalnya di kawasan Karet, Benhil menuju Sudirman, ia biasa membayar Rp 20.000 dengan ojol. Namun jika menggunakan Transjakarta, ia hanya dikenai Rp 3.500.
    Kalaupun harus menambah perjalanan dengan ojol ke halte atau ke rumah, totalnya tetap lebih hemat.
    “Saya kalau naik TJ hanya Rp 3.500, ditambah naik ojol sampai rumah Rp 7.000,” ujarnya.
    Kendati demikian, Fani mengaku selama ini tetap mengandalkan ojol karena halte Transjakarta jauh dari rumah dan tempat kerjanya.
    “Soalnya haltenya jauh, tidak terjangkau kalau jalan kaki. Tetapi kalau naik ojol kan sampai depan rumah,” imbuhnya.
    Sikap serupa diungkapkan oleh Hukmana (30), warga lainnya yang juga mempertimbangkan untuk meninggalkan ojol demi Transjakarta atau MRT.
    “Sudah bagus naik Transjakarta dan MRT murah. Ini malah ojol naik 15 persen. Jadi sama saja bohong,” keluhnya.
    Menurut perhitungan Hukmana, dengan kombinasi Transjakarta dan MRT, ia hanya perlu mengeluarkan biaya Rp 25.000 per hari untuk perjalanan pulang-pergi ke kantornya.
    “Kalau naik Busway sekalian MRT, sehari Rp 25.000, itu sudah pulang pergi,” ujarnya.
    Bila rencana ini benar-benar diterapkan, bukan tidak mungkin operator transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang dalam waktu dekat.
    Sebaliknya, para pengemudi ojol mungkin akan menghadapi penurunan permintaan, kecuali jika aplikator dan pemerintah mampu menjelaskan urgensi kebijakan ini secara komprehensif kepada publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Taksir Kasus Pengadaan EDC Rugikan Keuangan Negara Rp700 Miliar

    KPK Taksir Kasus Pengadaan EDC Rugikan Keuangan Negara Rp700 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp700 miliar pada kasus pengadaan mesin eletronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian itu berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. 

    Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Meski demikian, Budi menyebut nilai kerugian keuangan negara itu belum final. Dia menyebut angkanya bisa bertambah seiring dengan proses penyidikan yang bergulir. 

    Lembaga antirasuah juga nantinya akan menggandeng auditor negara, baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Tentunya dalam penghitungan kerugian negara, KPK berkoordinasi dengan pihak-pihak baik BPK ataupun nanti BPKP begitu, untuk menghitung kerugian negara tersebut,” tuturnya.

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum atas penanganan kasus tersebut. Artinya, penyidikan dimulai tanpa sudah menetapkan pihak-pihak tersangka.

    Namun demikian, penyidik sudah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap sebanyak 13 orang dan aktif sejak 27 Juni 2025. Beberapa di antaranya adalah internal BRI.

    Kemudian, Kamis (26/6/2025), penyidik telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto sebagai saksi. 

    Sejumlah upaya paksa juga telah dilakukan berupa penggeledahan di beberapa lokasi di antaranya kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah bukti elektronik.

    “Di situ ada beberapa catatan keuangan yang nanti juga akan didalami oleh penyidik untuk melihat tentu, ke mana saja aliran hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut, juga bagaimana peran-peran dari para pihak dalam keterlibatan di pengadaan EDC tersebut,” terang Budi.

    Menanggapi penyidikan yang dilakukan KPK, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan senantiasa menghormati langkah penegak hukum, terutama terkait dengan langkah KPK yang tengah mengusut dugaan pengadaan di periode 2022–2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, lanjutnya, BRI akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Hery.

    Sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dengan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC), Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

  • Waspadai Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini Rabu 2 Juli 2025, Simak Selengkapnya! – Page 3

    Waspadai Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini Rabu 2 Juli 2025, Simak Selengkapnya! – Page 3

    Memasuki pertengahan pekan di bulan Juli, tepatnya pada Rabu (2/7/2025) kebijakan ganjil genap tetap diberlakukan di Jakarta. Karena tanggal menunjukkan angka genap, maka hanya kendaraan dengan pelat nomor akhir genap yang diizinkan melintas di jalur-jalur tertentu.

    Untuk Anda yang harus beraktivitas menggunakan kendaraan roda empat, memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan ini sangat penting agar perjalanan tetap lancar dan tidak terkena sanksi. Berikut beberapa tips yang dapat membantu Anda menghadapi kebijakan ganjil genap Jakarta:

    1. Cek pelat nomor kendaraan sebelum berangkat

    Pastikan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan Anda genap, seperti 0, 2, 4, 6, atau 8. Jika pelat Anda berakhiran ganjil, sebaiknya tidak melintas di jalur ganjil genap selama jam pemberlakuan.

    2. Pahami jam operasional ganjil genap

    Aturan ini berlaku pada dua sesi, yaitu pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Usahakan melakukan perjalanan di luar jam tersebut jika kendaraan Anda tidak sesuai.

    3. Hindari 26 ruas jalan yang masuk zona ganjil genap

    Ruas jalan seperti Jalan Sudirman, MH Thamrin, Rasuna Said, Gatot Subroto, dan MT Haryono merupakan beberapa contoh jalur utama yang diawasi ketat. Gunakan aplikasi navigasi untuk mencari rute alternatif.

    4. Manfaatkan moda transportasi umum

    Jika pelat kendaraan tidak sesuai, pertimbangkan naik MRT, TransJakarta, LRT, atau KRL. Selain menghindari pelanggaran, moda ini juga bisa menghemat waktu dan mengurangi stres akibat kemacetan.

    5. Gunakan kendaraan daring atau rental berpelat genap

    Untuk keperluan mendesak, Anda bisa menyewa kendaraan dengan pelat yang sesuai atau menggunakan layanan transportasi daring yang menyediakan opsi tersebut.

    6. Waspadai pemantauan melalui ETLE

    Kamera ETLE terpasang di berbagai titik dan akan mencatat pelanggaran secara otomatis. Hindari denda elektronik dengan tidak melanggar aturan di zona terpantau.

    7. Siapkan waktu tempuh lebih awal

    Jika harus menyesuaikan rute atau berganti moda transportasi, pastikan berangkat lebih awal untuk menghindari keterlambatan.

    8. Ikuti informasi resmi dari Dinas Perhubungan

    Kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu. Periksa media sosial atau situs resmi Pemprov DKI Jakarta dan Dishub untuk pembaruan informasi harian.

    Dengan menerapkan delapan tips di atas, Anda bisa menghindari risiko pelanggaran dan tetap mendukung kelancaran lalu lintas ibu kota. Ganjil genap bukan hanya kebijakan pembatasan, tetapi juga ajakan untuk lebih bijak dalam bermobilitas dan turut menjaga lingkungan Jakarta.

  • Tarif Ojol Bakal Naik, Warga: Mending Naik Transjakarta atau MRT Megapolitan 1 Juli 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik, Warga: Mending Naik Transjakarta atau MRT Megapolitan 1 Juli 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik, Warga: Mending Naik Transjakarta atau MRT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online
    (
    ojol
    ) sebesar 8 hingga 15 persen membuat sejumlah penumpang mempertimbangkan beralih ke transportasi umum.
    Fani (25), warga
    Jakarta
    Utara, mengaku bakal beralih ke Transjakarta atau MRT untuk pergi dan pulang bekerja untuk menghindari dampak
    kenaikan tarif ojol
    tersebut.
    “Saya beralih ke alternatif lain pasti, seperti MRT dan juga TransJakarta,” ujarnya kepada
    Kompas.com,
    Selasa (1/7/2025).
    Fani pun tidak menyetujui adanya kenaikan tarif tersebut. Menurut dia, kenaikan tarif akan sangat mempengaruhi pengeluarannya.
    “Kenaikan tersebut mempengaruhi pengeluaran sehari-hari untuk moda transportasi bekerja,” ucapnya.
    Fani menyebutkan, saat ini ia mengeluarkan uang sekitar Rp 40.000 setiap hari hanya untuk ongkos ojek online (ojol).
    Jika nantinya terjadi kenaikan
    tarif ojol
    , Fani mengatakan pengeluarannya bisa saja bertambah menjadi sekitar Rp 50.000 per hari.
    “Biasanya saya Rp 40.000, ditambah menjadi sekitar Rp 50.000, kalau itu terjadi kenaikan,” ungkapnya.
    Namun, angka tersebut masih merupakan perkiraan awal, karena hingga saat ini Fani belum mengetahui secara pasti seberapa besar kenaikan tarif ojol yang akan berlaku.
    Fani membandingkan biaya naik ojol dan transportasi umum. Ia mencontohkan pengalamannya saat berangkat kerja dari tempat tinggalnya di kawasan Karet, Benhil, Jakarta Pusat menuju Sudirman.
    Jika menggunakan ojol, biayanya sekitar Rp 20.000 menuju tempat kerja. Sementara jika naik Transjakarta hanya dikenakan tarif Rp 3.500.
    “Saya kalau naik TJ hanya Rp 3.500, ditambah naik ojol sampai rumah Rp 7.000,” ungkapnya.
    Selama ini, menurut Fani, ia memilih naik ojol lantaran halte Transjakarta tidak mudah dijangkau dari tempat tinggalnya. Selain itu, dari halte menuju tempat kerjanya juga masih harus berjalan kaki cukup jauh.
    “Soalnya haltenya jauh, tidak terjangkau kalau jalan kaki. Tetapi kalau naik ojol kan sampai depan rumah,” imbuhnya.
    Namun, di tengah kebijakan kenaikan tarif ojol sebesar 8-15 persen ini, Fani berpikir ulang untuk meneruskan kebiasaannya itu.
    Hal yang sama dilontarkan oleh Hukmana (30). Dirinya lebih memilih untuk naik TransJakarta atau MRT untuk menghindari pengeluaran yang membengkak.
    “Sudah bagus naik Transjakarta dan MRT murah. Ini malah ojol naik 15 persen. Jadi sama saja bohong,” imbuhnya.
    Ia mengatakan, ia hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000 per hari jika menggunakan kombinasi Transjakarta dan MRT untuk pulang-pergi ke kantornya.
    “Kalau naik Busway sekalian MRT, sehari Rp 25.000, itu sudah pulang pergi,” kata dia.
    Adapun, Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek
    online
    (ojol) sekitar 8 hingga 15 persen.
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menyebutkan, rencana perubahan tarif tersebut sudah tahap final setelah dikaji.
    Hal ini disampaikan Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Ia menyampaikan, besaran kenaikan tarif berbeda sesuai dengan zona yang sudah ditentukan.
    Setidaknya, terdapat tiga zona dengan kenaikan tarif sekitar 8 persen hingga 15 persen.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, zona III,” beber Aan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Cegah 13 Orang di Kasus Pengadaan EDC

    KPK Cegah 13 Orang di Kasus Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap terhadap 13 orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat electronik data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI). 

    Permohonan cegah ke luar negeri itu telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 26 Juni 2025. Pencegahan ke luar negeri itu lalu aktif sejak 27 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, sebanyak 13 orang itu di antaranya berstatus penyelenggara negara (PN). Seluruhnya berasal dari internal BRI. 

    “Kalau berapa PN-nya saya lupa, yang jelas semua PN dari BRI,” ujar Asep kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Upaya paksa berupa pencegahan ke luar negeri itu dilakukan guna memastikan penyidikan berjalan efektif. 

    Juru Bicara KPk Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya tidak hanya akan mengusut secara pidana terhadap pengadaan EDC itu, melainkan juga menjadikannya sebagai momentum untuk mitigasi, pencegahan, serta perbaikan upaya menutup celah korupsi. 

    “Sehingga tentunya penanganan perkara ini juga akan mendukung upaya perbaikan dan peningkatan pada sektor keuangan ataupun perekonomian nasional,” ujarnya. 

    Sebelumnya, KPK mengungkap telah mulai mengusut dugaan pidana korupsi terkait dengan pengadaan EDC di BRI. Namun, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 

    Penyidik telah memeriksa Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Pada hari yang sama, lembaga antirasuah turut menggeledah kantor BRI di Sudirman dan Gatot Subroto. 

    KPK menduga terdapat pengondisian oleh pihak-pihak yang sudah tidak menjabat di bank BUMN itu, terkait dengan pengondisian EDC. 

  • Hari Bhayangkara ke-79, Tarif TransJakarta, MRT, dan LRT Berlaku 1Rp

    Hari Bhayangkara ke-79, Tarif TransJakarta, MRT, dan LRT Berlaku 1Rp

    Jakarta: Tarif TransJakarta, MRT, dan LRT berlaku Rp1 di Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh Selasa, 1 Juli 2025. Tarif tersebut diberlakukan mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan tarif Rp1 ini selain sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, juga mendukung kelancaran mobilitas warga pada momen penting nasional.

    “Layanan transportasi publik Rp1 kami hadirkan sebagai wujud dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap peringatan HUT ke-79 Bhayangkara sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum oleh masyarakat,” kata Syafrin.

    Ia menambahkan, selama kebijakan ini berlangsung, sistem tarif pada kartu elektronik akan mencatatkan biaya Rp1 untuk keperluan perekaman data. 
     

    Sementara itu, layanan angkutan lain yang memang sudah memiliki tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan tertib dan tetap menjaga kenyamanan bersama selama menggunakan transportasi publik,” lanjutnya.

    Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025 dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mencegah kemacetan, masyarakat diminta menghindari kawasan Monas dan menggunakan jalur-jalur alternatif. Beberapa ruas jalan dan wilayah yang diprediksi bakal terdampak kemacetan yakni Sudirman-Tamrin, Tomang-Harmoni, Juanda-Veteran, kemudian Gunung Sahari, Tugu Tani, hingga Cempaka Putih. 

    Jakarta: Tarif TransJakarta, MRT, dan LRT berlaku Rp1 di Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh Selasa, 1 Juli 2025. Tarif tersebut diberlakukan mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
     
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan tarif Rp1 ini selain sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, juga mendukung kelancaran mobilitas warga pada momen penting nasional.
     
    “Layanan transportasi publik Rp1 kami hadirkan sebagai wujud dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap peringatan HUT ke-79 Bhayangkara sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum oleh masyarakat,” kata Syafrin.

    Ia menambahkan, selama kebijakan ini berlangsung, sistem tarif pada kartu elektronik akan mencatatkan biaya Rp1 untuk keperluan perekaman data. 
     

     
    Sementara itu, layanan angkutan lain yang memang sudah memiliki tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan.
     
    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan tertib dan tetap menjaga kenyamanan bersama selama menggunakan transportasi publik,” lanjutnya.
     
    Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025 dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
     
    Untuk mencegah kemacetan, masyarakat diminta menghindari kawasan Monas dan menggunakan jalur-jalur alternatif. Beberapa ruas jalan dan wilayah yang diprediksi bakal terdampak kemacetan yakni Sudirman-Tamrin, Tomang-Harmoni, Juanda-Veteran, kemudian Gunung Sahari, Tugu Tani, hingga Cempaka Putih. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • HUT Bhayangkara, jalan sekitar Monas padat

    HUT Bhayangkara, jalan sekitar Monas padat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah ruas jalan di kawasan Monumen Nasional (Monas) padat karena dipenuhi bus pembawa rombongan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara.

    Info yang dikumpulkan ANTARA menyebutkan, pada Selasa sekitar pukul 15.15 WIB, Jalan Kebon Sirih yang biasanya lengang pada jam itu, kini dipadati kendaraan.

    Bahkan sejumlah sepeda motor terpaksa menggunakan trotoar untuk menghindari kepadatan jalan tersebut.

    Selain di Jalan Kebon Sirih, kepadatan juga terjadi di Jalan MH Thamrin terutama yang menuju ke Monas dan didominasi oleh bus di jalan protokol tersebut.

    Kepadatan kendaraan terjadi juga dari jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman, terutama yang mengarah ke Monas.

    Sejumlah kendaraan bus saat melintas di Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Sementara untuk jalur sebelahnya yang mengarah ke Senayan atau GBK lancar karena memang pada jam tersebut belum terdapat penumpukan kendaraan.

    Sebelumnya, pada peringatan HUT ke-79 Bhayangkara ini, akan digelar parade dan defile yang melibatkan total 12 ribu pasukan, terdiri dari delapan ribu personel Polri dan empat ribu potensi masyarakat.

    Selain upacara, acara juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional seperti Yeni Inka, Kiki Asisha, Om Lorenza, Padi Reborn dan Iwan Fals.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung untuk memimpin peringatan HUT ke-79 Bhayangkara di Monas.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjalanan Kereta Bandara Soetta Kini Makin Cepat, hanya 46 Menit – Page 3

    Perjalanan Kereta Bandara Soetta Kini Makin Cepat, hanya 46 Menit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta KAI Commuter melakukan program peningkatan kecepatan operasional Commuter Line Basoetta atau kereta bandara soetta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perjalanan dari ibu kota jakarta dan menuju Bandara Soekarno-Hatta serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi pengguna jasa Commuter Line.

    “Jadi, pagi hari ini kita mengajak rekan-rekan media, komunitas, dan para tamu undangan untuk mengikuti atau merasakan perjalanan hari pertama penyesuaian kecepatan KA Basoetta ini, dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta, stasiun Bandara Soekarno-Hatta,” kata Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto, saat ditemui di KA Basoetta, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Kecepatan Naik

    Ia mengatakan bahwa mulai Senin, 1 Juli 2025, waktu tempuh perjalanan Commuter Line Basoetta mengalami pemangkasan signifikan. 

    Jika sebelumnya perjalanan dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta memakan waktu 56 menit, kini hanya butuh 46 menit.

    Sementara itu, perjalanan dari Stasiun BNI City (Sudirman Baru) yang sebelumnya 49 menit, kini bisa ditempuh dalam 39 menit saja.

    “Jadi awalnya perjalanan dari Manggarai menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini ditempuh dengan waktu 56 menit. Dengan berbagai perbaikan, perbaikan dan penyesuaian peningkatan prasarana, mulai hari ini tanggal 1 Juli 2025, KA Bandara bisa ditempuh dengan waktu 46 menit. Jadi lebih cepat 10 menit,” ujarnya.

    Keberhasilan pemangkasan waktu ini tak lepas dari sejumlah peningkatan kecepatan di berbagai lintasan.