Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • Pesta rakyat HUT Ke-80 RI akan meriah dan banyak kejutan

    Pesta rakyat HUT Ke-80 RI akan meriah dan banyak kejutan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    PCO: Pesta rakyat HUT Ke-80 RI akan meriah dan banyak kejutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:41 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pesta rakyat pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung meriah dan menghadirkan banyak kejutan bagi pengunjung.

    “Akan dilaksanakan pesta rakyat yang sangat meriah dan banyak kejutan-kejutan di sana nanti,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Pesta rakyat tersebut akan digelar di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas). Hasan mengatakan acara tersebut digelar pada 17 Agustus pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00 hingga 22.00 WIB. Pesta Rakyat akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya

    Selain itu, kata Hasan, peringatan HUT ke-80 RI akan semakin semarak dengan penyelenggaraan Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada Minggu (17/8) malam, yang diikuti kementerian dan lembaga. Setiap peserta menyiapkan truk karnaval masing-masing yang dihias dan menampilkan capaian kerja selama 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan panggung-panggung rakyat juga akan ditempatkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan M.H. Thamrin. Pertunjukan di panggung ini akan menghadirkan karakter dari kekayaan intelektual lokal, seperti Juki, Jumbo, Agni, dan Tikam Samurai.

    Bagi pengunjung dari kalangan muda, tersedia fasilitas cermin swafoto dengan karakter-karakter tersebut. Hasan menyampaikan pemerintah mengimbau masyarakat memeriahkan peringatan kemerdekaan ini dengan khidmat dan sukacita.

    “Imbauan Menteri Sekretaris Negara adalah untuk kita semua memeriahkan peringatan 17 Agustus ini dengan khidmat dan juga dengan penuh sukacita,” ucap Hasan.

    Puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus akan digelar di Istana Merdeka Jakarta, diawali dengan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Untuk pertama kalinya, tahun ini Istana Kepresidenan juga akan menggelar Pesta Rakyat usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI.

    Sumber : Antara

  • Polisi kerahkan 7.000 personel dalam rangka pengamanan HUT Ke-80 RI

    Polisi kerahkan 7.000 personel dalam rangka pengamanan HUT Ke-80 RI

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Polisi kerahkan 7.000 personel dalam rangka pengamanan HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 7.000 personel gabungan dalam rangkaian pengamanan upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Jakarta.

    “Untuk personel hampir 7.000 yang kita siapkan, termasuk personel cadangan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis.

    Agus menjelaskan, jumlah personel tersebut dikerahkan dalam rangkaian pengamanan kegiatan pada 15-17 Agustus 2025.

    “Kegiatan di lokasi kegiatan, kegiatan di jalur, termasuk juga jalur jalur VVIP, jalur tamu, termasuk juga pesta rakyat, di Monas, di Thamrin, Sudirman dan Istana,” katanya.

    Agus juga menyebutkan, pada prinsipnya Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya sudah siap melaksanakan Operasi Merdeka Jaya dalam rangka pengamanan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI. Ia juga telah menyiapkan pengalihan rekayasa arus lalu lintas bila diperlukan saat perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta.

    “Diperkirakan memang kehadiran masyarakat itu cukup banyak, artinya pergerakan masyarakat akan naik, termasuk juga nanti pengalihan arus bila diperlukan, rekayasa lalu lintas sudah dipersiapkan dengan baik,” kata Agus.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pesta rakyat pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung meriah dan menghadirkan banyak kejutan bagi pengunjung.

    “Akan dilaksanakan pesta rakyat yang sangat meriah dan banyak kejutan-kejutan di sana nanti,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Pesta rakyat tersebut akan digelar di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas). Hasan mengatakan acara tersebut digelar pada 17 Agustus pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00 hingga 22.00 WIB. Pesta Rakyat juga akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM dan pertunjukan kembang api pada malam harinya

    Selain itu, kata Hasan, peringatan HUT Ke-80 RI akan semakin semarak dengan penyelenggaraan Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada Minggu (17/8) malam yang diikuti kementerian dan lembaga.

    Sumber : Antara

  • KPK Pamerkan Uang Rp 2,4 Miliar dan Rubicon yang Disita Saat OTT Dirut Inhutani V Nasional 14 Agustus 2025

    KPK Pamerkan Uang Rp 2,4 Miliar dan Rubicon yang Disita Saat OTT Dirut Inhutani V Nasional 14 Agustus 2025

    KPK Pamerkan Uang Rp 2,4 Miliar dan Rubicon yang Disita Saat OTT Dirut Inhutani V
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan barang bukti berupa uang tunai sebesar 189.000 Dollar Singapura atau sekitar Rp 2,4 miliar – kurs hari ini dan satu unit mobil Rubicon yang disita dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) PT Inhutani V, pada Kamis (14/8/2025).
    OTT tersebut terkait dengan dugaan kasus suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.
    “Kita akan tampilkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini, sementara mobil Rubicon akan ditampilkan di parkiran belakang ya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , satu penyidik KPK lengkap dengan rompi, bermasker dan topi masuk ke ruangan konferensi pers.
    Dia membawa satu kotak kardus berwarna cokelat bertuliskan KPK.
    Ia kemudian membuka kardus tersebut dan menunjukkan tumpukan uang mata uang Singapura tersebut.
    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK mengamankan 9 orang dari empat lokasi dalam OTT tersebut.
    Mereka yang ditangkap di Jakarta di antaranya, Dicky Yuana Rady selaku Direktur Utama PT Inhutani V; Raffles selaku Komisaris PT Inhutani V; Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML); Arvin selaku staf PT PML; Joko dari SB Grup; dan Sudirman dari PT PML.
    Kemudian satu yang ditangkap di Bekasi adalah Aditya selaku staf perizinan SB Grup.
    Lalu, satu orang di Depok yaitu Bakhrizal Bakri selaku Mantan Direktur PT INH, dan satu orang di Bogor yaitu Yuliana selaku eks Direktur PT Inhutani V.
    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah Dicky Yuana (DIC); serta 1 unit mobil Pajero milik DIC di rumah ADT (Aditya selaku staf perizinan SB Grup),” kata Asep.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi tersebut yakni, Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady; Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML); dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup.
    Dalam konstruksi perkara ini, Asep mengatakan, permasalahan ini muncul pada 2018, saat PT Inhutani V dan PT PML menghadapi masalah hukum atas kerja sama mereka.
    PT PML tidak melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode tahun 2018 – 2019 senilai Rp 2,31 miliar, dan pinjaman dana reboisasi senilai Rp 500 juta per tahun, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT Inhutani V per bulannya.
    Pada Juni 2023, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah inkracht atas permasalahan hukum antara PT Inhutani V dan PT PML menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku.
    Namun, PT PML wajib membayar ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar.
    Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML tetap berniat melanjutkan kerja sama dengan PT Inhutani V untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, register 44, dan register 46 berdasarkan PKS kedua belah pihak yang telah diubah pada tahun 2018.
    Selanjutnya, pada Juni 2024, terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran Direksi beserta Dewan Komisaris PT Inhutani V dan Direktur PT PML Djunaidi dan tim guna menyepakati pengelolaan hutan oleh PT PML dalam RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan).
    Lalu, pada Agustus 2024, Dirut PT PML Djunaidi mengeluarkan uang senilai Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT Inhutani V ke rekening PT Inhutani V.
    “Dalam kesempatan yang sama, Dicky Yuana diduga menerima uang tunai dari Djunaidi senilai Rp100 juta, yang digunakan untuk keperluan pribadi,” ujarnya.
    Pada Februari 2025, Dicky Yuana menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Inhutani V yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan PT PML.
    Selanjutnya, Djunaidi meminta Sudirman selaku Staf PT PML membuat bukti setor yang direkap dengan nilai Rp3 miliar dan Rp4 miliar dari PT PML kepada PT Inhutani V.
    “Hal ini membuat laporan keuangan PT INH berubah dari “merah” ke “hijau”, dan membuat posisi Dicky Yuana “aman,” tuturnya.
    Kemudian Sudirman menyampaikan kepada Djunaidi, bahwa PT PML sudah mengeluarkan dana Rp21 miliar kepada PT Inhutani V untuk modal pengelolaan hutan.
    Pada Agustus 2025, KPK menemukan adanya pertemuan Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady dan Direktur PT PML Djunaidi di lapangan golf di Jakarta pada Juli 2025.
    Dalam pertemuan itu, Dicky Yuana meminta dibelikan mobil baru kepada Djunaidi.
    Dalam beberapa hari, DJN (Djunaidi) melalui ADT (Aditya) menyampaikan kepada DIC (Dicky Yuana) bahwa proses pembelian 1 unit mobil baru seharga Rp2,3 miliar telah diurus oleh DJN (Djunaidi).
    “Pada saat bersamaan, Sdr. ADT (Aditya) mengantarkan uang senilai SGD189.000 dari Sdr. DJN (Djunaidi) untuk Sdr. DIC (Dicky) di Kantor Inhutani,” kata dia.
    Selanjutnya, Djunaidi melalui Arvin selaku Staf PT PML menyampaikan kepada Dicky Yuana bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh permintaan Dicky, termasuk pemberian kepada salah seorang Komisaris PT Inhutani V.
    Atas rangkaian peristiwa tersebut, KPK melakukan pemeriksaan dan menetapkan Dicky Yuana, Djunaidi, dan Aditya sebagai tersangka. Ketiganya langsung dilakukan penahanan.
    “KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” tuturnya.
    Atas perbuatan Djunaidi dan Aditya sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sedangkan Dicky, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    Bisnis.com, Jakarta — DPP Partai Gerindra dan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor angkat bicara soal polemik yang melibatkan Bupati Pati Sadewo. 

    DPP Partai Gerindra memerintahkan seluruh kadernya di wilayah Pati Jawa Tengah untuk berada di barisan rakyat. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sadewo sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka dari itu seluruh kader Partai Gerindra yang ada di wilayah Pati Jawa Tengah harus mendesak Bupati Sadewo memperhatikan nasib rakyatnya.

    “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

    Dia mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra, terutama di wilayah Pati Jawa Tengah bahwa partai berlambang burung garuda yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto lahir dan besar karena perjuangan dari rakyat Indonesia.

    “Saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil itu harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” katanya.

    Sugiono pun mengapresiasi unjuk rasa yang telah dilakukan rakyat Pati karena situasi sudah kembali kondusif. Dia berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari.

    “Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan saya berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” ujarnya.

    Terpisah, LBH GP Ansor ingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bersikap arogan dalam menghadapi warganya. Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat mengatakan bahwa gelombang aksi yang terjadi di wilayah Pati Jawa Tengah adalah buntut dari sikap arogan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo kepada warganya yang protes aras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250%.

    “Mestinya bupati ini sadar dirinya adalah pelayan warga, bukan penguasa. Jabatan bupati adalah amanah yang semestinya dijalankan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kritik,” tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8).

    Dia menegaskan bahwa kritik dari rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang seharusnya disambut positif sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki kinerja. Taufik mengingatkan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. 

    “Sikap arogan kepala daerah dapat memicu ketegangan sosial dan kemarahan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu untuk mendengar dan merespons keluhan rakyat secara bijak,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen pendampingan hukum, LBH GP Ansor menurutnya juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi demonstrasi melalui perwakilan LBH Ansor Pati dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah. 

    “Posko itu berlokasi di Jl Sudirman No 47, Puri, Pati,” ujarnya.

  • Mensesneg tinjau Monas pastikan pesta rakyat HUT RI berjalan semarak

    Mensesneg tinjau Monas pastikan pesta rakyat HUT RI berjalan semarak

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menjawab pertanyaan wartawan selepas meninjau gladi kotor ke-2 Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Galih Pradipta.

    Mensesneg tinjau Monas pastikan pesta rakyat HUT RI berjalan semarak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk memastikan persiapan pesta rakyat dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan semarak.

    “Jadi kan memang selain di Istana Merdeka, kita kan juga menyediakan panggung-panggung hiburan,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Prasetyo mengatakan panggung hiburan disiapkan di luar area kompleks Istana Merdeka sebagai lokasi alternatif bagi masyarakat yang tidak tertampung di area istana. Dia mengatakan fasilitas hiburan disediakan agar pengunjung tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian acara peringatan kemerdekaan.

    Area publik ini dilengkapi berbagai kegiatan untuk mengisi waktu menunggu, termasuk permainan bagi anak-anak yang hadir bersama orang tua. Prasetyo berharap suasana perayaan di luar istana tetap menghadirkan semangat dan kebersamaan yang sama dengan di lokasi utama.

    “Mungkin ada permainan untuk adik-adik, kalau masyarakat ada yang hadir dengan membawa putra-putrinya. Intinya kita ingin meskipun tidak bisa ikut di Istana Merdeka, tapi juga bisa merasakan semangat yang sama,” kata dia.

    Puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus akan digelar di Istana Merdeka Jakarta, diawali dengan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Untuk pertama kalinya, tahun ini Istana Kepresidenan juga akan menggelar Pesta Rakyat usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI.

    Bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung di Istana, pemerintah menyiapkan Pesta Rakyat di kawasan Monas, yang akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam hari.

    Rangkaian kemeriahan juga akan dilengkapi dengan Karnaval Kemerdekaan yang digelar pada 17 Agustus 2025 malam, dengan mobil hias yang melibatkan kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan instansi lainnya. Karnaval ini rencananya akan melintasi rute dari kawasan Monas, jalan MH Thamrin, hingga Sudirman.

    Sumber : Antara

  • Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI) mendapat sorotan usai meraih persetujuan evaluasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Perusahaan asal AS ini merupakan anak usaha dari ThorCon International Pte Ltd yang berbasis di Singapura. 

    Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), ThorCon Power Indonesia akan menjadi pelopor pembangkit listrik berbasis nuklir pertama di Indonesia lewat proyek TMSR500. 

    Baru-baru ini, ThorCon mendapatkan persetujuan evaluasi tapak PLTN di Pulau Kelasa. Adapun, persetujuan diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. TPI  merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang dimiliki investor asal Amerika Serikat (AS). 

    Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bapeten telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan nomor 00003.556.1.300725 tertanggal 30 Juli 2025. 

    Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono mengatakan evaluasi teknis telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan yang semula satu tahun menjadi 126 hari kerja.

    “Hal ini menunjukkan komitmen Bapeten untuk mendukung percepatan perizinan berusaha pembangunan reaktor nuklir secara selamat dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, proses pembangunan dan pengoperasian PLTN harus melalui tahapan izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning dan izin operasi.

    Kendati demikian, persetujuan evaluasi tapak dari Bapeten bukan berarti izin tapak diberikan. Pasalnya, perizinan hanya akan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah belum memberikan persetujuan, apalagi perizinan terkait pembangunan PLTN di wilayah tertentu. 

    “Belum, belum ada yang menerima izin tapak dari Bapeten. Nanti, ketuanya adalah Menteri ESDM, jadi semua perizinan, semua perencanaan, semua investasi, pengoperasian, semua ketuanya Menteri ESDM karena ini pembangkitan tenaga listrik,” kata Eniya kepada wartawan, Senin (11/8/2025). 

    Lantas, bagaimana jejak usaha ThorCon di Indonesia dan bagaimana rencana pengembangan PLTN pertama di Tanah Air? 

    Profil ThorCon Power Indonesia

    Berdasarkan informasi yang tertera di laman LinkedIn perusahaan PT ThorCon Power Indonesia berdiri pada 2021. Perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA) yang sepenuhnya dimiliki oleh ThorCon International Pte, Ltd. 

    Kantor perwakilan PT TPI berada di Jakarta dan telah hadir sejak 2018, tepatnya di Revenue Tower, Sudirman Central Business District. 

    Adapun, ThorCon telah menandatangani beberapa Perjanjian dan Nota Kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan nuklir, termasuk universitas dan perusahaan milik negara, melalui Kantor Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd. 

    ThorCon juga telah terlibat dan berkomunikasi secara luas secara praktis dengan setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang terlibat di sektor energi dan nuklir serta banyak Pemerintah Provinsi dan Komisi Energi DPR RI.  

    Tak hanya itu, perusahaan ini mengklaim telah mendapatkan dukungan yang baik dari Pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLTN dengan investasi swasta. 

    Hal ini disebut seiring dengan penerbitan surat rekomendasi Pemerintah kepada ThorCon untuk mempersiapkan implementasi proyek TMSR500. 

    Rencana Pengembangan PLTN ThorCon 500

    Sementara itu, mengutip dari situs resmi ThorCon Power, PT Thorcon Power Indonesia (TPI) mengantongi persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) atas program evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Bangka Tengah.

    Pengajuan dokumen dilakukan pada Januari lalu, setelah hampir dua tahun proses konsultasi pra-perizinan. 

    Direktur Perizinan Bahan Bakar Nuklir dan Reaktor BAPETEN, Wiryono, menyebut pihaknya telah meninjau dokumen dan menyampaikan revisi yang dibutuhkan, yang kemudian dipenuhi oleh TPI.

    “Selama beberapa bulan berikutnya, kami mengikuti protokol kami untuk meninjau pengajuan mereka dan memberi tahu TPI tentang elemen-elemen yang perlu direvisi,” ujar Wiryono. 

    Teknologi yang digunakan mengacu pada desain reaktor garam cair (MSR) berkapasitas 500 MWe yang dikembangkan oleh Laboratorium Nasional Oak Ridge, AS.

    Survei awal menunjukkan Pulau Kelasa sebagai lokasi potensial dengan pertimbangan keselamatan, ekologi, dan kesesuaian lokasi. Thorcon juga menegaskan kesiapan mereka mematuhi regulasi nuklir Indonesia melalui tim lokal yang telah dibentuk.

    Persetujuan ini muncul seiring target pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kapasitas PLTN sebesar 10 GW pada 2040. Saat ini, sebagian besar listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara.

    Langkah selanjutnya bagi Thorcon adalah memperoleh izin lokasi dan persetujuan desain, dengan rencana konstruksi dimulai pada 2027 dan operasional penuh pada 2031. Thorcon juga berkomitmen melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap proses.

    “Kami melihat potensi tenaga nuklir yang sangat besar di Indonesia, oleh karena itu kami telah membentuk tim perizinan dan tenaga nuklir domestik. Kami adalah perusahaan nuklir pertama dan satu-satunya yang telah melakukan hal ini,” ujar Kun Chen, Chief Nuclear Officer PT TPI. 

    Di samping itu, persetujuan program evaluasi lokasi dan sistem manajemen evaluasi lokasi PTI muncul setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Mei targetnya untuk memperkenalkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 10 GW pada tahun 2040.

    Saat ini, lebih dari separuh kapasitas listrik terpasang Indonesia menggunakan batu bara.

    “Persetujuan dari BAPETEN merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengembangkan dan melisensikan tenaga nuklir dengan cepat, sesuai janjinya untuk memberikan kontrak dalam waktu lima tahun guna memenuhi target energi bersih,” jelasnya. 

  • Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Penumpang Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera – Blok M tiba di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    MTI: Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 09:45 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengemukakan pembenahan transportasi umum di Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain, salah satunya kebijakan transportasi umum yang berkesinambungan.

    “Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin.

    Di mana, transportasi di Jakarta terintegrasi layanan, yakni mikrotrans, bus, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah.

    Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

    Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, yang merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

    “Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko.

    Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

    Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang, kemudian peremajaan armada, dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

    Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Pada era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

    Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yakni mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

    “Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

    Pada era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun, jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung.

    Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota, dan kawasan integrasi antarmoda (seperti, Bundaran HI, CSW, Dukuh Atas) menjadi ruang hidup.

    Puncaknya, layanan terpadu JakLingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu.

    Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

    Kemudian, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu JakLingko, memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda, kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, dan menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

    “Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025), dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit. Angkutan umum di Jakarta telah mengcover 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.

    Dia mengatakan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia.

    Capaian ini, tambah Djoko, bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak tahun 2004.

    “Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Bupati Rudy Susmanto jemput bendera pusaka dari pendopo di ujung Bogor

    Bupati Rudy Susmanto jemput bendera pusaka dari pendopo di ujung Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto menjemput bendera pusaka dari Desa Malasari, wilayah paling barat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk dikibarkan pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Bendera yang dijemput Rudy dibawa menuju Pendopo Bupati di Cibinong dan akan dikibarkan pada upacara 17 Agustus 2025 di Lapangan Tegar Beriman.

    Rudy menegaskan penjemputan bendera pusaka bukan sekadar seremoni tahunan. “Kain merah putih ini adalah kehormatan bangsa. Ini bukan hanya simbol, tetapi wujud perjuangan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pahlawan,” ujar Rudy di Bogor, Minggu.

    Prosesi dimulai dari rumah sejarah eks Pendopo Bupati Bogor pertama di Malasari, yang berbatasan langsung dengan Sukabumi dan Lebak, Banten. Bangunan ini menjadi pusat pemerintahan darurat pada masa Bupati Raden Ipik Gandamana tahun 1948–1950 ketika Agresi Militer Belanda II memaksa pemerintah daerah berpindah-pindah lokasi demi menghindari serangan.

    Desa Malasari menjadi pusat pemerintahan sipil Kabupaten Bogor selama sekitar lima bulan. Dari lokasi ini, Ipik Gandamana mengangkat lurah-lurah di 16 desa sejak 16 Februari 1949.

    Pada awal Maret 1949, Wakil Gubernur Jawa Barat Mr. Yusuf Adinata datang membawa instruksi pembentukan pamong praja di seluruh Kabupaten Bogor.

    Ia mengajak masyarakat meneladani persatuan para pendiri bangsa. “Hatta tidak pernah melawan Soekarno, Soekarno tidak pernah melawan Sudirman. Prinsip mereka jelas, benteng pertahanan terakhir bangsa adalah persatuan, dan musuh utamanya adalah perpecahan,” katanya.

    Rudy juga memanfaatkan momentum di Malasari untuk menyampaikan pesan pembangunan. Ia meminta jajaran Pemkab Bogor memperhatikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur jalan di wilayah tersebut agar tidak hanya dikenang saat peringatan kemerdekaan.

    “Pastikan sekolahnya baik, fasilitas kesehatan memadai, dan jalan yang layak. Jangan sampai tempat bersejarah ini hanya dikenang setahun sekali,” tegasnya.

    Ipik Gandamana, yang pernah memimpin dari pendopo ini, dikenal sebagai tokoh militer dan ulama. Selama menjabat Bupati Bogor, ia didampingi Batalyon O Tirtayasa Siliwangi di bawah komando Kapten Sholeh Iskandar.

    Dalam kariernya, ia juga pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat merangkap Bupati Lebak, Gubernur Jawa Barat (1956–1959), dan Menteri Dalam Negeri (1959–1964).

    Bangunan pendopo di Malasari ditetapkan sebagai rumah sejarah dan cagar budaya berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 8 Oktober 1949. Lokasinya yang terlindungi perbukitan dianggap aman dari serangan, sehingga menjadi saksi sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Bogor Arak Bendera Merah Putih Raksasa Sambut HUT ke-80 RI – Page 3

    Warga Bogor Arak Bendera Merah Putih Raksasa Sambut HUT ke-80 RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan warga Kota Bogor mengarak Bendera Merah Putih raksasa pada Minggu (10/8/2025) pagi. Lima bendera, masing-masing berukuran 100×6 meter, dibawa dari kawasan Tugu Kijang hingga Jalan Sudirman.

    Kegiatan kirab bendera ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Merah Putih (FMP) yang diselenggarakan selama 1 bulan penuh.

    Bendera Merah Putih raksasa diarak oleh ribuan peserta terdiri dari TNI, Polri, unsur pemerintahan, pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat.

    Tampak alunan musik marching band terdengar menghentak mengikuti langkah kaki peserta kirab.

    Sejumlah kendaraan rantis dari Satuan Pelopor II Brimob Kedung Halang Bogor turut memeriahkan kegiatan kirab. Tak sedikit warga yang meminta foto dekat rantis tersebut.

    Warga pun tampak antusias menyaksikan kirab bendera merah putih raksasa yang sudah berlangsung 10 tahun setiap menjelang 17 Agustus ini.

    Ketua FMP 2025, Ben Mbooh mengatakan dalam satu dekade kegiatan FMP 2025 melibatkan kurang lebih 3500 peserta kirab, yang terdiri dari seluruh kalangan, baik instansi pemerintah, TNI – Polri, sipil, mahasiswa, pelajar, tokoh agama, guru, budayawan, komunitas, elemen masyarakatnya.

    “Bendera yang diarak berjumlah 5 lembar, masing-masing sepanjang 100 meter dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI,” kata Ben.

     

  • 5 Sudirman Said Pulang Kampung Jadi Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal Regional

    5 Sudirman Said Pulang Kampung Jadi Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal Regional

    Sudirman Said Pulang Kampung Jadi Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal
    Tim Redaksi
    TEGAL, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dilantik sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/8/2025).
    Pelantikan ini bertepatan dengan peluncuran resmi UHN setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 624/B/O/2025 pada 30 Juli 2025.
    Sudirman menjelaskan bahwa UHN merupakan hasil penggabungan dua institusi pendidikan tinggi di Kota Tegal, yaitu Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) YMI.
    “Sekarang sudah bertransformasi menjadi Universitas Harkat Negeri. Kita berikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada putra-putri daerah yang memerlukan pendidikan bermutu namun terjangkau biayanya,” ungkap Sudirman di Kampus UHN, Jalan Mataram, Kota Tegal.
    Dalam kesempatan tersebut, Sudirman menyampaikan bahwa penunjukannya sebagai rektor berasal dari dewan pembina yayasan.
    “Pertimbangan teman-teman adalah ingin konsolidasi berjalan lancar. Karena ini memerlukan daya ungkit dan daya tambahan,” tambahnya.

    Sudirman, yang berasal dari Kabupaten Brebes, mengaku telah lama diminta untuk berkontribusi dalam membangun kampung halamannya di wilayah Pantura.
    “Sejak lama, kawan-kawan minta Pak Dirman agar bantu kampung halaman. Dan saya yang paling kuat minatnya ya di bidang pendidikan. Dan sejak dulu saya sudah mengajar. Sekarang dapat tugas sebagai rektor, mudah-mudahan amanah,” tuturnya.
    Dia berharap UHN dapat menjadi universitas yang berskala nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian.
    “Kami ingin menjaga dan menambah bobot applied science atau ilmu terapan dengan tempat-tempat praktik, bekerja sama dengan industri untuk dapat mencetak tenaga kerja berkualitas yang langsung dapat terjun ke lapangan,” jelas Sudirman.
    Lebih lanjut, Sudirman menambahkan bahwa UHN bercita-cita untuk membuka pintu bagi semua mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk belajar, bahkan menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa unggulan dengan berbagai kriteria.
    “Semoga kehadiran Universitas Harkat Negeri dapat menjadikan Tegal sebagai salah satu kota pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kami siap berkolaborasi secara nasional maupun dengan mitra internasional untuk semakin meningkatkan pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, juga memberikan dukungan terhadap berdirinya UHN.
    “Ini sebuah penegasan komitmen pemerintah dari pusat sampai daerah ketika ingin memajukan sumber daya manusia (SDM). Pemkot menyambut baik bagaimana akselerasi kolaborasi pentahelix, termasuk pemerintah daerah bersama dunia pendidikan,” ujarnya.
    Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama, Iwan Faidi, menyatakan bahwa transformasi dua lembaga pendidikan tinggi di bawah yayasannya merupakan langkah strategis.
    “Ini adalah langkah besar, strategis, dan penuh makna untuk menghadirkan lembaga pendidikan tinggi yang kuat, luas jangkauannya, dan siap menjawab kebutuhan zaman,” kata Iwan.
    Peresmian UHN dan pelantikan Rektor UHN juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Aisyah Endah Palupi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.