Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • Pemprov Sebut Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan di Jakarta – Page 3

    Pemprov Sebut Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan di Jakarta – Page 3

    Sementara itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan sektor perumahan sebagai mandat utama sekaligus prioritas pembangunan.

    Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan, fokus utama BUMD ini diarahkan pada empat lini bisnis strategis, yakni housing (perumahan), properti komersial, properti sewa (perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel), serta infrastruktur.

    “Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” kata Andira.

    Dia melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis. Misalnya, di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian.

    “Tercatat, ada sebanyak 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit dengan tipe dua kamar,” ucap Andira.

    Kemudian, lanjut dia, di kawasan Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Dengan begitu, tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Di sisi lain, Pemprov Jakarta sebelumnya menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau. Memang, sebagian besarnya merupakan tanggung jawab dari Sarana Jaya.

    Keberhasilan ini turut diperkuat oleh portofolio aset strategis perusahaan yang tersebar di Kuningan, Sudirman, hingga Pondok Kelapa, dengan nilai aset mencapai Rp 7 triliun.

  • Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah
    Editor
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memprioritaskan deteksi intelijen.
    Langkah ini bertujuan untuk membaca dan mencegah secara dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah masing-masing.
    Arahan tersebut disampaikan Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan dalam sebuah pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (11/9/2025).
    Menurut Tito, pendekatan proaktif melalui deteksi intelijen jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus melakukan penanganan setelah sebuah insiden atau konflik sosial terlanjur pecah.
    “Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya kayak kemarin, cepat bisa diatasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).
    Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program pembangunan di daerah.
    Tanpa adanya keamanan yang terjamin, agenda-agenda penting seperti pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sulit berjalan sesuai harapan.
    Ia mengingatkan bahwa jika pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menanggung dampaknya.
    “Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” tegasnya.
    Selain deteksi intelijen, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara Pemda dan jajaran Forkopimda.
    Upaya pencegahan juga harus didukung dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, seperti pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.
    Arahan ini diberikan dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Forkopimda Sulsel, serta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito pun meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) seperti Pos Ronda.
    Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.
    Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara. 
    “Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Rabu (10/9/2025).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup. Agenda utamanya membahas langkah hukum pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

    Yusril menyampaikan bahwa kedatangannya ke Makassar merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Ia akan menemui tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel di ruang tahanan Polda Sulsel.

    Diketahui, pengrusakan di DPRD Makassar menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

    “Jadi kami melaksanakan tugas dari yang diperintahkan Pak Presiden khususnya di bidang saya, bidang hukum HAM, imigrasi dan kemasyarakat dan memastikan semua itu sudah on the track,” ujar Yusril.

    Ia menegaskan telah menerima laporan jumlah tahanan terkait kerusuhan tersebut yang berlangsung anarkis, dan memastikan akan sesuai dengan hukum dan perlindungan HAM

    “Sekarang ini ada 42 orang yang ditahan dan sedang diproses hukum 40 ada di Makassar dan ada 2 orang di Palopo, kami ingin pastikan langkah hukum ditempuh sesuai dengan hukum berlaku dan sesuai perlindungan HAM,” jelasnya.

    Bahkan, Yusril itu juga menaruh perhatian khusus pada keberadaan pelajar yang ikut diamankan. Ia berencana meninjau langsung para tahanan di Polda Sulsel.

    “Harus dipercepat prosesnya dan dikembalikan ke orangtuanya. Kalau di Makassar, tunggu dulu saya nanti akan ke Polda untuk membahas masalah ini nanti kita ada press conference yang kedua sudah saya dari Polda, jadi lebih jelas tentang mereka yang ditahan,” jelasnya.

  • JK ingatkan tantangan disparitas sebagai masalah besar Jakarta

    JK ingatkan tantangan disparitas sebagai masalah besar Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tantangan besar yang dimiliki Jakarta sebagai kota yang besar adalah tentang disparitas.

    “Di Jakarta ini, orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan mungkin juga orang miskin terbanyak,” kata JK dalam acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025-2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Ibu Kota bukan hanya menjadi tempat tinggal orang-orang terkaya di Indonesia, tapi juga dihuni warga dengan tingkat ekonomi terendah.

    JK menilai kondisi tersebut membuat variasi sosial di Jakarta sangat tajam sehingga diperlukan upaya lebih serius untuk mencegah dampak buruk kesenjangan.

    Untuk itu, lanjut JK, PMI juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan.

    Mulai dari korban bencana, warga yang membutuhkan donor darah, hingga kelompok miskin di perkotaan.

    “PMI harus berjuang. Bukan hanya dalam batas-batas itu, harus bekerja untuk keselamatan dan kebaikan untuk kita,” kata

    Wakil Presiden ke-10 (2004–2009) dan ke-12 (2014–2019) ini.

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa tantangan terbesar Ibu Kota saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan persoalan kesenjangan sosial.

    Menurutnya, hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren baik, kecuali gini ratio atau disparitas.

    “Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit,” kata Pramono.

    Pramono pun menekankan pihaknya secara bertahap memberi bantuan bagi warga tidak mampu. Salah satunya melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah.

    “Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” kata Pramono.

    Menurut Pramono, pembangunan fisik di Jakarta akan berjalan dengan sendirinya. Namun, yang lebih mendesak adalah mengatasi kesenjangan sosial di lapisan masyarakat.

    “Problem Jakarta itu bukan Sudirman, Thamrin atau Gatot Subroto. Problem utamanya ada di gang-gang atau di tempat-tempat warga yang tidak beruntung,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Polda Sulsel Usai Digugat Rp800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar

    Respons Polda Sulsel Usai Digugat Rp800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian berseragam lengkap tak terlihat sama sekali di lokasi kerusuhan. Padahal, kerusuhan itu berlangsung berjam-jam, dari Jumat malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Padahal, awalnya suasana di Makassar masih berjalan damai. Aksi solidaritas atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil baracuda Brimob Polri, digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 Wita.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 Wita, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 Wita.

    Tak lama kemudian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan pihak TNI turun tangan meredam aksi massa. Secara berangsur massa pun bubar.

    Sejumlah mahasiswa di Makassar gelar aksi demo Indonesia Gelap. Dalam aksinya tersebut para mahasiswa yang kesal karena tak kunjung ditemui anggota DPRD menendang dan melempari batu pintu gerbang masuk gedung DPRD.

  • Polisi Buru Perampok Bersenpi yang Gasak Rp47 Juta dari Dua Alfamart Tuban

    Polisi Buru Perampok Bersenpi yang Gasak Rp47 Juta dari Dua Alfamart Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Aksi perampokan bersenjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam) ternyata menyatroni dua Alfamart di jalan Panglima Sudirman dan Jalan RE Martadinata Tuban.

    Aksi sekawanan perampokan tersebut berlangsung cepat dari mulai pukul 03.02 hingga 03.24 WIB, kini Kepolisian Satreskrim Polres Tuban tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku.

    Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan sebelumnya tadi siang telah dilakukan olah TKP di dua Alfamart tersebut dan diperkirakan pelaku berjumlah empat orang datang dengan menggunakan satu mobil.

    “Kami masih terus mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian,” terang AKP Dimas sapanya. Senin (08/09/2025).

    Dari hasil pemeriksaan, ciri-ciri pelaku menggunakan jaket hoodie dan penutup wajah. Serta, saat melakukan aksinya, satu orang tetap berada di dalam mobil sebagai sopir sekaligus memantau situasi. Sedangkan, tiga orang lainnya masuk ke Alfamart dengan mengancam para pegawai untuk membuka brangkas.

    “Dari dua minimarket itu, mereka berhasil membawa kabur uang tunai sebesar Rp 47 juta,” kata Dimas.

    Ia juga menjelaskan, pelaku sepertinya dengan sengaja menyasar minimarket yang beroperasi 24 jam ketika kondisi sedang sepi. “Kami juga mendapatkan kabar bahwa dengan ciri-ciri pelaku ini ternyata tidak hanya dilakukan di Tuban saja,” terang Dimas.

    Mereka sebelum beraksi di Tuban telah melakukan aksi di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, kemudian di Tuban, serta di Kabupaten Lamongan. “Ciri-ciri kendaraan dan postur tubuhnya sama,” imbuhnya.

    Ia mengimbau kepada pengelola minimarket untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat shift malam. “Kalau bisa dipertebal lagi jumlah pegawai pada malam hari untuk meminimalisir kejadian serupa,” pungkasnya. [dya/kun]

  • Situasi Kondusif, PN Surabaya Kembali Gelar Sidang Tatap Muka

    Situasi Kondusif, PN Surabaya Kembali Gelar Sidang Tatap Muka

    Surabaya (beritajatim.com) – Situasi Kota Surabaya pasca kerusuhan telah kembali kondusif. Hal ini berdampak positif terhadap aktivitas masyarakat, termasuk bagi para pencari keadilan yang kini bisa lebih nyaman menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Setelah sempat digelar secara online, kini sidang kembali dilaksanakan secara tatap muka.

    Humas PN Surabaya, S. Pujiono, menyampaikan bahwa perisidangan telah digelar kembali secara langsung menyusul pulihnya kondisi keamanan di kota tersebut. “Sudah digelar off line,” ujar Pujiono, Senin (8/9/2025).

    Sebelumnya, Surabaya dilanda kerusuhan yang terjadi sejak 29 hingga 31 Agustus 2025 dini hari. Sejumlah fasilitas umum dan gedung bersejarah dibakar massa, termasuk beberapa pos polisi, Mapolsek Tegalsari, hingga Gedung Negara Grahadi.

    Sebagai langkah antisipasi, sekolah-sekolah sempat diliburkan dan pembelajaran berlangsung secara daring, sementara PN Surabaya juga mendadak beralih ke sidang online sejak 1 September 2025.

    Untuk menjaga keamanan, Polrestabes Surabaya menggelar patroli skala besar di titik-titik vital kota. Sebanyak 136 personel dari berbagai satuan diturunkan, di antaranya Intelkam, Resnarkoba, Reskrim, Lantas, Samapta, Humas, hingga Provost.

    Patroli dimulai dengan apel kesiapan di Mapolrestabes Surabaya, lalu menyusuri jalur utama kota seperti Jalan Panglima Sudirman, Taman Bungkul, Wonokromo, Ahmad Yani, hingga Pos Polisi Cito.

    Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menegaskan bahwa Surabaya sudah kembali aman.

    “Patroli ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari strategi Polri menjaga stabilitas keamanan. Warga tidak perlu khawatir. Surabaya adalah kota yang damai dan aman. Silakan beraktivitas dengan tenang, karena kami selalu hadir untuk menjaga keamanan bersama,” tegasnya.

    Hal senada disampaikan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat. “Kami berharap kehadiran aparat di tengah masyarakat bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkomitmen menjaga situasi wilayah agar tetap kondusif,” tandasnya.

    Dengan kembalinya rasa aman di tengah masyarakat, aktivitas di Surabaya secara perlahan kembali normal. Warga bisa beraktivitas seperti biasa, sekolah kembali bersiap tatap muka, dan PN Surabaya membuka kembali jalannya sidang offline bagi para pencari keadilan. [uci/suf]

  • Gubernur Sulsel ajukan Rp233 miliar untuk perbaikan gedung DPRD

    Gubernur Sulsel ajukan Rp233 miliar untuk perbaikan gedung DPRD

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan perbaikan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang terbakar akibat insiden unjuk rasa, kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Senin (8/9), menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran perbaikan sebesar Rp233 miliar dan saat ini masih menunggu tanggapan dari Kementerian PU terkait pengajuan tersebut. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Dirampok, Satreskrim Polres Tuban Olah TKP Alfamart Pangsud

    Usai Dirampok, Satreskrim Polres Tuban Olah TKP Alfamart Pangsud

    Tuban (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Tuban jalani olah TKP di Alfamart Panglima Sudirman usai didatangi kawanan perampok bersenjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam) pada dini hari.

    Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan bahwa aksi tersebut berlangsung pada pukul 03.02 Wib hingga 03.24 Wib.

    “Para pelaku diperkirakan berjumlah empat orang datang dengan menggunakan satu mobil,” ujar Dimas Robin Alexander. Senin (08/09/2025).

    Pria yang akrab disapa Dimas ini juga menjelaskan, adapun ciri-ciri sekawanan pelaku yakni menggunakan jaket hoodie dan penutup wajah saat menjalankan aksinya.

    “Jadi peran para pelaku ini ada satu orang yang tetap berada di mobil sebagai sopir, sekaligus memantau situasi,” terang Dimas.

    Sedangkan, tiga orang lainnya masuk ke  minimarket, lalu mengancam para pegawai untuk membuka brangkas.

    “Untuk laporan ada 2 minimarket yakni Panglima Sudirman dan Jalan RE Martadinata Tuban,” tambahnya.

    Sementara itu, berdasarkan keterangan dari kasir Alfamart, kedua minimarket tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp 47 juta.

    “Jadi sepertinya, para pelaku sengaja menyasar minimarket yang beroperasi 24 jam ketika kondisi sedang sepi,” tambahnya.

    Dan kabarnya, aksi sekawanan perampok yang menggunakan senjata api ini tidak hanya beraksi di Tuban, tetapi juga beraksi di lokasi lain.

    “Mereka beraksi di wilayah Lamongan dan Rembang, karena ciri-ciri kendaraan dan postur tubuhnya sama,” pungkasnya. [dya/ted]

  • Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Makassar (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel, untuk berkantor sementara mulai Senin (8/9).

    “Dari beberapa kantor yang dikunjungi, paling representatif kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​. Maka kita pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

    Menurutnya, sebanyak 84 anggota dewan harus bekerja dan mau tidak mau membutuhkan kantor sementara usai Kantor DPRD Sulsel dibakar massa. Dari beberapa kantor yang disurvei, paling tepat kantor BMBK selain lebih representatif juga memiliki banyak ruangan.

    Di kawasan kompleks perkantoran tersebut, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).

    Ia menegaskan, Gedung BMBK akhirnya dipilih berkantor sementara waktu, dan kini sedang dibenahi demi efisiensi anggaran. Sebab, anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan tidak sewa hotel. Karena dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel untuk digunakan rapat.

    Penggunaan kantor dinas itu berkantor sementara, setelah hasil rapat koordinasi serta persetujuan gubernur. Keputusan ini diambil agar tidak menghambat pekerjaan, mengingat pembahasan anggaran APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan dan dilanjutkan pembahasan APBD Pokok 2026.

    Suasana persiapan ruangan untuk digunakan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) milik Pemerintah Provinsi, Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​​​​, Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/M Darwin)

    Wakil Ketua DPRD itu juga membenarkan jika Kantor BMBK itu mulai ditempati pada Senin (8/9) untuk memulai aktivitas serta melaksanakan Rapat Paripurna perdana setelah Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo dibakar massa pada Sabtu (30/8) dini hari.

    “Rencana Rapat Paripurna dijadwalkan hari Senin besok. Informasinya ruangan sementara dibenahi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” katanya menjelaskan.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Yasir Machmud bahwa agenda kedewanan harus tetap berjalan. Tidak ada alasan anggota dewan tidak bekerja, karena masih banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD.

    Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menyampaikan, usulan pembangunan maupun renovasi bangunan DPRD setelah dibakar massa pendemo anarkis telah diajukan ke pemerintah pusat melalui surat setelah dilaksanakan penilaian perhitungan anggaran.

    “Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Usulan pengajuan anggaran perbaikan bangunan Kantor DPRD Sulsel senilai Rp233 miliar tersebut sudah diisi sesuai formulir dari Kementerian Prasarana Umum sudah dikirim agar ditindaklanjuti.

    Terkait dengan Kantor DPRD Kota Makassar yang turut dibakar massa, dari data BPBD hasil perhitungan kerugian sebesar Rp253,4 miliar. Jumlah total diperkirakan menghampiri Rp500 miliar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Nurul Hayat
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.