Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • Perempuan Surabaya Nekat Curi HP Operator Bus, Ketahuan Karena Sinyal Hotspot Mati

    Perempuan Surabaya Nekat Curi HP Operator Bus, Ketahuan Karena Sinyal Hotspot Mati

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang perempuan asal Jalan WR Supratman diamankan oleh anggota unit Reskrim Polsek Genteng, Selasa (09/09/2025) kemarin. Perempuan berinisial SH (35) itu diamankan karena mencuri handphone salah satu operator Suroboyo bus berinisial NA.

    K Genteng Kompol Grandika mengatakan, SH sebenarnya sudah berhasil membawa keluar handphone korban keluar dari bus. Namun, aksi pencurian itu terekam CCTV yang ada di dalam bus.

    “Pelaku belum kabur terlalu jauh karena korban segera menyadari handphonenya dicuri dari sinyal hotspot yang hilang,” kata Grandika, Kamis (18/9/2025).

    Kepada polisi, korban bercerita jika saat itu handphone yang diambil pelaku sedang diisi daya di ddeds satu sudut bis. Korban menyadari handphonenya hilang setelah bus meninggalkan halte Jalan Dharmawangsa.

    “Sinyal hotspot dari handphone yang diisi daya menghilang. Sehingga korban menghubungi rekannya untuk meminta rekaman CCTV di dalam bus,” imbuh Grandika.

    Dari rekaman CCTV itu, terlihat pelaku mengambil handphone saat akan turun dari bus. Berbekal rekaman CCTV itu, korban menyebar informasi ciri-ciri pelaku. Upayanya membuahkan hasil. Hanya berselang beberapa jam, salah satu rekannya memberikan informasi pelaku berada di halte Panglima Sudirman.

    “Pelaku sempat ke WTC untuk mereset handphone dan membuang kartu SIM. Dia hendak pulang dengan Suroboyo Bus. Namun segera diamankan oleh petugas,” jelas Grandika.

    Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka SH dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana kurungan penjara 7 tahun. (ang/kun)

  • Gelar Aksi Damai, Aliansi Perempuan Indonesia Minta Delpedro Cs Dibebaskan – Page 3

    Gelar Aksi Damai, Aliansi Perempuan Indonesia Minta Delpedro Cs Dibebaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Puluhan perempuan yang mengatasnamakan Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi damai di depan Gerbang Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (17/9/2026). Mereka menuntut agar rekan-rekanya yang ditahan pasca kericuhan di Jakarta, segera dibebaskan.

    Pantauan di lokasi, massa berkumpul membawa spanduk, dan poster. Aksi tabur bunga menjadi simbol. Bunga-bunga berjatuhan di aspal jalan Sudirman, membentuk pesan “Bebaskan Kawan Kami.” Orasi bergantian dilontarkan dengan suara lantang.

    Juru Bicara Aliansi Perempuan Indonesia, Mutiara Eka Pratiwi menerangkan, tabur bunga ini adalah bentuk penegasan bahwa aksi protes tidak bisa disamakan dengan makar atau terorisme.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan kami di dalam itu adalah sebuah aksi yang merupakan bentuk kepedulian sebagai warga negara atas berbagai kerusakan, kemiskinan, kekerasan yang terjadi dan itu tidak pernah diusut tuntas,” ucap dia kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Mutiara pun meminta Presiden Prabowo Subianto tidak lagi melabeli aksi demonstrasi sebagai makar, serta menarik mundur keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi masyarakat sipil.

    “Fokus tunturan kami adalah Presiden segera membebaskan seluruh aktivis dan demonstran yang ditangkap, tidak hanya tanpa syarat, tidak hanya di Polda, tapi juga di berbagai wilayah yang ada di Indonesia saat ini,” ucap dia.

     

  • Lebih 20 stasiun kereta sudah terintegrasi dengan Transjakarta

    Lebih 20 stasiun kereta sudah terintegrasi dengan Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – Saat ini lebih 20 stasiun kereta (KA) di Jakarta sudah terintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan integrasi layanan angkutan umum untuk masyarakat.

    “Sudah lebih dari 20 stasiun kami terintegrasi dengan Transjakarta, karena kebutuhan integrasi,” ujar Vice President Public Relation PT KAI, Anne Purba di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan pada Bicara Kota Series #18 bertema “Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender” yang diadakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

    Stasiun yang telah terhubung dengan Transjakarta antara lain Tebet, Cawang, Manggarai, Sudirman, Jatinegara, Tanah Abang, Palmerah dan Kebayoran.

    Selain itu Juanda, Jakarta Kota, Gondangdia, Duren Kalibata, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, Grogol, Klender dan Cakung.

    Seperti Stasiun Juanda sudah terkoneksi. Hal itu dilakukan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Karena Jakarta punya visinya dan itu kami harus dukung sebagai operator. KAI yang mengantar orang yang masuk dan keluar Jakarta,” katanya.

    Upaya integrasi lainnya, yakni menghadirkan sistem pembayaran non-tunai yang dapat memudahkan penumpang KRL dalam memesan tiket kereta.

    Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyediakan fasilitas bagi penumpang kereta rel listrik (KRL) memesan transportasi daring dari stasiun menuju kantor atau tujuan masing-masing dan sebaliknya.

    “Dengan ojek online, supaya bisa mengantarkan orang ke stasiun terdekat dan menjemputnya nanti untuk ke kantor sehingga tidak perlu naik motor dari rumah ke kantor. Ini bisa mengurangi polusi (dari sumber kendaraan pribadi),” kata dia.

    KAI melakukan survei tiga bulan sekali untuk mengetahui fasilitas atau hal yang perlu diperbaiki tahun mendatang. Survei ini menyasar penumpang, komunitas, regulator, akademisi hingga pengamat-pengamat transportasi yang bisa memberikan masukan.

    “Jadi pendekatan sosiologi dan kearifan lokal itu kami lakukan. Berbicara integrasi antarmoda misalnya, (penumpang) tidak boleh jalan lebih dari sekian kilometer, ” ujar dia.

    Dia mencontohkan, usulan anggota DPR belum lama ini mengenai ruang khusus merokok di kereta api, tak diamini KAI.

    Hal ini selain karena secara regulasi KAI sudah menetapkan kereta api sebagai salah satu yang harus bebas asap rokok, juga didukung survei bahwa ruang tersebut tak dibutuhkan.

    “Sehingga masukan DPR untuk membuat ruang merokok, tidak kita penuhi. Karena berdasarkan data, anak, perempuan dan yang lainnya lebih dari 90 persen, tidak membutuhkan ruang merokok,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Saat Gibran Turuti Keberatan Penggugat Rp 125 Triliun di Ruang Sidang… Nasional

    3 Saat Gibran Turuti Keberatan Penggugat Rp 125 Triliun di Ruang Sidang… Nasional

    Saat Gibran Turuti Keberatan Penggugat Rp 125 Triliun di Ruang Sidang…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti aturan main yang dikehendaki oleh Subhan Palal, warga sipil yang menggugatnya Rp 125 triliun secara perdata.
    Hal ini Gibran putuskan setelah pengacaranya dari Kantor Jaksa Pengacara Negara ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 September 2025.
    Atas keberatan Subhan itu, Gibran pun menunjukkan sebuah kantor pengacara swasta untuk mewakilinya menghadapi gugatan perdata terkait riwayat pendidikannya di masa pencalonan Pilpres 2024.
    Kantor hukum bernama Ad Infinitum Kindness LawFirm (AK Lawfirm) resmi mendapatkan surat kuasa dari Gibran pada 9 September 2025.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Dadang Herli Saputra, salah satu pengacara yang ditugaskan untuk membela Gibran di depan majelis hakim.
    “(Surat kuasa per) Tanggal 9 (September 2025). Betul, kami terima kuasa langsung dari Gibran,” ujar Dadang saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Dadang dan dua rekannya mewakili Gibran di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Budi Prayitno.
    Dadang dan rombongan masuk ke ruang sidang Soebekti 3 sekitar pukul 10.54 WIB.
    Memakai jas hitam dan setelan yang seragam, Dadang dan kawan-kawan terlihat duduk kursi untuk pihak tergugat. Di seberang mereka persis, terdapat Subhan selaku penggugat.
    Usai pengacara Gibran menempati posisi, dua orang pengacara juga memasuki area sidang.
    Mereka merupakan perwakilan dari biro hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga ikut digugat dalam kasus ini.
    Setelah semua pihak berperkara duduk di tempatnya, majelis hakim memulai sidang.
    Sidang Senin ini merupakan kali kedua Subhan selaku penggugat menghadapi pihak KPU, Tergugat 2.
    Keduanya sudah sama-sama menjalani sidang perdana pada Senin (8/9/2025).
    Sementara, ini merupakan sidang pertama bagi Dadang dan kawan-kawan untuk membela Gibran.
    Berselang beberapa menit setelah sidang dibuka, kubu Gibran diminta untuk menghadap ke majelis hakim.
    Dadang dan dua pengacara lainnya menghampiri meja majelis hakim sambil membawa sejumlah dokumen.
    Subhan selaku penggugat ikut menyaksikan proses pemeriksaan dokumen dan identitas para pengacara yang mewakili Gibran ini.
    Tim pengacara yang biasanya berkantor di kawasan Sudirman ini tampak menyerahkan sejumlah berkas.
    Mereka pun kembali duduk atas arahan dari Hakim Ketua Budi Prayitno.
    “KTP Tergugat 1 (T1) kan belum (dibawa) ya, untuk fotocopy KTP T1. Gitu ya pak ya,” kata Hakim Budi usai memeriksa dokumen.
    Ternyata, dokumen yang diserahkan Dadang masih belum lengkap. Fotokopi KTP milik Gibran justru tidak dibawa dalam sidang hari ini.
    Selain itu, hakim juga mendapati kalau tim pengacara Gibran belum terdaftar di sistem elektronik PN Jakpus.
    Hakim Budi pun meminta kubu Gibran untuk melengkapi dua hal ini sebelum sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
    ”Ini (semua pihak) sudah hadir. Tapi, kuasa (tergugat 1) belum daftar (ke sistem PN). Kita tunggu dulu sebelum mediasi,” kata hakim lagi.
    Alhasil, hakim memutuskan untuk kembali menunda persidangan agar kubu Gibran dapat menyelesaikan sejumlah administrasi yang perlu dilengkapi.
    Sidang pun ditunda ke Senin (22/9/2025) depan dengan agenda pemeriksaan
    legal standing
    dari para pihak.
    Agenda ini diperlukan sebelum sidang dilanjutkan ke tahap mediasi.
    “Nanti sidang berikutnya Senin 22 (September 2025 dengan agenda untuk melengkapi legal standing dari tergugat 1 dan tergugat 2,” kata Hakim Budi kemudian memukul palu untuk menutup sidang.
    Usai sidang, Dadang dan tim sempat memberikan keterangan kepada awak media yang mengawal sidang.
    Mereka mengaku sudah mendapatkan surat kuasa resmi dari Gibran, tapi tak ada arahan khusus yang disampaikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini.
    “Belum ada arahan khusus (dari Gibran). Saya kira biasa saja,” kata Dadang di depan ruang Soebekti 3, PN Jakpus.
    Ia pun enggan berkomentar banyak terkait dengan gugatan yang tengah dihadapi Gibran. Menurut para pengacara, sidang baru di tahap pemeriksaan identitas dan mereka akan mengomentari isi gugatan jika proses sidang ini masuk ke tahapan selanjutnya.
    “Yang lain-lain nanti saja. Nanti untuk berikutnya masih ada tahapan-tahapan lain,” kata Dadang lagi.
    Dalam sidang perdana pada 8 September 2025 pekan lalu, Kejaksaan Agung sempat mengirimkan tim dari Kantor Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili Gibran.
    Seorang pria berambut putih abu sempat menghadap majelis hakim untuk menyerahkan dokumen dan identitasnya.
    Pria ini tidak terlihat memakai seragam coklat khas Kejaksaan.
    Subhan yang ikut menyaksikan penyerahan dokumen ke majelis hakim ini menyatakan keberatan usai membaca keterangan di kertas-kertas itu.
    “Oh ini pakai negara? Ini gugatan pribadi, kenapa pakai jaksa negara?” tanya Subhan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Dokumen yang dipegang Subhan saat itu berlogo burung Garuda di bagian tengah atas.
    Tidak lama setelah Subhan menyatakan keberatan, pria rambut putih itu beranjak keluar ruangan atas perintah majelis hakim.
    Begitu pria ini keluar dari area sidang, terlihat satu pria berseragam coklat tua ikut berdiri sembari membawa tas dan sejumlah dokumen.
    Dari berkas-berkas yang dibawa ditenteng dua orang ini diketahui mereka bertugas di kantor Jaksa Pengacara Negara yang merupakan berada di bawah kewenangan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
    Usai dua Jaksa Pengacara Negara ini meninggalkan PN Jakpus, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan kalau pengacara Gibran berasal dari institusi Kejaksaan.
    Pengacara yang ditugaskan Jaksa Agung ini bernama Ramos Harifiansyah.
    “JPN-nya Ramos Harifiansyah,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin siang.
    Anang menegaskan, penunjukkan JPN sebagai pengacara Gibran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
    Hal ini karena surat gugatan itu ditujukan kepada Wakil Presiden (Wapres). Dan, surat gugatannya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
    “Bahwa gugatan tersebut di alamatkan di Setwapres. Karena yang digugat Wapres maka menjadi kewenangan Jaksa Pengacara Negara/JPN (untuk mendampingi),” jelas Anang.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jembatan Semampir Kediri Resmi Ditutup Total Hari ini, Simak Rute Pengalihan Arus hingga 12 November 2025

    Jembatan Semampir Kediri Resmi Ditutup Total Hari ini, Simak Rute Pengalihan Arus hingga 12 November 2025

    Kediri (bertajatim.com) – Menyusul akan dilakukannya rehabilitasi Jembatan Semampir secara menyeluruh, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan mengumumkan penutupan sementara jembatan yang sudah berdiri sejak tahun 1992 tersebut.

    Penutupan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi teknis dari Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) yang meyatakan bahwa kondisi Jembatan Semampir saat ini mengalami lendutan dan kerusakan konstruksi sehingga dinilai perlu segera direhabilitasi guna menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Didik Catur mengatakan, Kegiatan rehabilitasi ini mengharuskan penutupan total Jembatan Semampir mulai 15 September hingga 12 November 2025. Penutupan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas, terutama di wilayah tengah Kota Kediri.

    Sebagai bentuk mitigasi dampak tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Satlantas Polres Kediri Kota dan Satker UPT Terminal telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

    Antara lain kendaraan bus dan angkutan barang dari arah Surabaya ke Tulungagung akan dialihkan dari Jembatan Semampir menuju Jalan Mayor Bismo lalu ke Jalan Diponegoro, mengarah ke Kodim 0809, Kelurahan Burengan, Jalan Kapten Tendean, Sersan Suharmaji, Pertigaan Jetis menuju ke Tulung agung.

    Sedangkan untuk bus dari Tulungagung ke Surabaya rute yang disarankan yakni Jalan Sersan Suharmaji melewati Kelurahan Ngronggo lanjut ke Jalan Tendean masuk ke Terminal Tamanan kemudian menuju alun-alun, Jalan PB Sudirman dan Yos Sudarso.

    “Untuk kendaraan berat di atas 10 ton kami imbau untuk tidak melintasi Kota Kediri, melainkan mengambil jalur alternatif melalui Papar menuju Tulungagung atau Blitar untuk menghindari kepadatan di jalan PB Sudirman dan Yos Sudarso,” jelasnya.

    Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas secara matang, Didik mengatakan telah melakukan langkah antisipatif dan sosialisasi secara masif melalui media sosial, banner, dan spanduk yang dipasang tidak hanya di wilayah Kota Kediri, namun juga di daerah pinggiran dan luar kota.

    “Kita juga sudah mengimbau lewat ATCS untuk pemberitahuan bahwa ada penutupan ini sehingga bisa mengalihkan arus ke tempat-tempat yang lain. ATCS juga terus kita pantau mulai pagi sampai malam untuk mengetahui kepadatan lalu lintas di titik mana saja sehingga bisa kita atur untuk durasi traffic light,” tuturnya.

    Untuk mengantisipasi kepadatan di beberapa titik rawan, Didik mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Polres Kediri Kota, Dinas Perhubungan serta Satker UPT Terminal dan mengaku siap untuk menambah personel di lapangan, khususnya di jam-jam padat.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses rehabilitasi ini. Semoga masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya ini demi terciptanya infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan,” harapnya. [nm/suf]

  • KPK Panggil 5 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Inhutani V

    KPK Panggil 5 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Inhutani V

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 saksi terkait perkara dugaan korupsi Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V. 

    Mereka adalah Yuliana Wijaya selaku Sekretaris PT Silva Inhutani Lampung (Sungai Budi Group); Sudirman Amran selaku pihak swasta yang menjabat sebagai Manager Accounting PT Paramitra Mulia Langgeng; Ong Lina selaku bidang keuangan pada perusahaan Silva Inhutani Lampung dan Paramitra Mulia Lampung sejak tahun 1996; Novi dan Michael pihak dealer mobil.

    “Hari ini Senin (15/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Budi menyampaikan materi pemeriksaan dapat dijelaskan setelah para saksi menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung yang melibatkan PT Inhutani (INH) V. 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung yang melibatkan PT Inhutani V. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (14/8/2025).

    Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Inhutani V (INH), Dicky Yuana Rady (DIC); Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), Djunaidi (DJN); dan staf perizinan SB Grup, Aditya (ADT).

    Dalam rangkaian peristiwa, PT Inhutani V memiliki hak pengelolaan areal hutan di Lampung seluas ±56.547 hektare, dengan ±55.157 hektare di antaranya berkerjasama dengan PT PML melalui perjanjian kerja sama (PKS). 

    Pada 2018, PT PML sempat mengalami masalah hukum karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan dana reboisasi. Namun, pada 2023, Mahkamah Agung pada memutuskan PKS tersebut tetap berlaku.

    Kedua perusahaan kembali melanjutkan kerja sama pada 2024. PT PML diketahui mengalirkan dana miliaran rupiah kepada PT INH, termasuk Rp100 juta untuk keperluan pribadi Dicky. Dicky menyetujui perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang mengakomodasi kepentingan PT PML.

    Kemudian pada 2025, Dicky meneken kontrak Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Inhutani V yang ditujukan untuk PT PML. Tepat bulan Juli 2025, Dicky meminta satu unit mobil baru kepada Djunaidi, yang kemudian dipenuhi. 

    Pada Agustus 2025, Aditya mengantarkan uang SGD189.000 atau setara Rp2,4 miliar dari Djunaidi untuk Dicky di Kantor Inhutani, bersamaan dengan proses pembelian mobil Jeep Rubicon merah senilai Rp2,3 miliar.

  • Gagasan Hatta, Negara Pengurus Bukan Negara Kekuasaan Nasional 15 September 2025

    Gagasan Hatta, Negara Pengurus Bukan Negara Kekuasaan Nasional 15 September 2025

    Gagasan Hatta, Negara Pengurus Bukan Negara Kekuasaan
    Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik
    MUAZIN
    muda Sukidi Mulyadi, lulusan Harvard University, memilih jalan sunyi. Bukan menjadi pengusaha, bukan membangun start-up, bukan pula menjadi elite ormas.
    Ia memilih menulis, berceramah, dan mengingatkan bangsa melalui refleksi moral. Esai-esainya—
    Pinokio Jawa, Machiavelli Jawa, Hitler Jawa
    —menyentil nurani publik. Dan, viral.
    Dalam tulisannya di Harian
    Kompas
    (11 September 2025), ia menulis: “Ketika saluran perubahan formal tidak berfungsi lagi dan aspirasi bersama tidak didengarkan sama sekali, akhirnya rakyat turun ke jalan-jalan sebagai bentuk perlawanan politik.”
    Kegelisahan Sukidi adalah kegelisahan kita semua. Ia mewakili suara batin yang jarang terdengar di tengah hiruk-pikuk politik dan prahara Agustus 2025.
    Dalam esainya di
    Kompas
    , Sukidi menulis, “Simaklah wahai para pengurus negara, fenomena perlawanan politik dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Rakyat tidak percaya dengan yang pemerintah katakan dengan efisiensi karena melihat langsung pemerintahan yang besar yang tidak efisien dan efektif.”
    Sukidi menyebut, “pengurus negara”. Gagasan itu diambil dari Pidato Mohammad Hatta, 15 Juli 1945. Yang digagas Hatta dan para pendiri bangsa adalah negara pengurus, bukan negara kekuasaan.
    Pengertian pengurus negara adalah orang yang mengurusi negara dengan segala kebutuhan warga negara yang telah membayar pajak.
    Terminologi pengurus amat beda dengan pemimpin atau penguasa. Pemimpin seakan menempatkan ada yang memimpin dan rakyat yang dipimpim. Apalagi termonologi penguasa, di mana penguasa menguasasi rakyat yang dikuasasi. Tidak demikian adanya.
    Dalam perspektif Gramsci, Sukidi adalah intelektual sejati bukan sekadar akademisi, melainkan mereka yang mengartikulasikan aspirasi dan kegelisahan rakyat.
    Sukidi memilih “jalan sunyi” sebagai penulis dan penceramah moral. Ia tidak masuk dalam struktur formal (partai, ormas, birokrasi), tetapi justru menjadi intelektual organik yang menyuarakan keresahan rakyat.
    Esainya mengkritik disfungsi saluran formal demokrasi, dan membuka ruang kesadaran bahwa perlawanan politik bisa sah sebagai ekspresi rakyat. Ini adalah upaya membentuk
    counter-hegemony
    terhadap narasi resmi negara.
    Prahara Agustus 2025 membuka mata betapa lumpuhnya pranata demokrasi kita. Partai politik, DPR, DPD, bahkan ormas besar seolah menghilang.
    Padahal, negara sudah mengalokasikan anggaran yang besar berdasarkan RAPBN 2026: DPR Rp 9,9 triliun, DPD Rp 1,8 triliun, MPR Rp 1,05 triliun. Besarnya anggaran ternyata tidak berbanding lurus dengan keberanian untuk menemui rakyat.
    Wajar jika rakyat marah dan melampiaskan kemarahan dengan caranya sendiri, turun ke jalan.
    DPR atau DPRD memilih diam ketika pajak rakyat dinaikkan oleh pengurus negara, baik di pusat maupun di daerah.
     
    Rakyat marah menyaksikan drama permainan hukum. Aktivis ditangkap karena menyalurkan aspirasi, sementara elite politik atau jenderal polisi berbintang tiga berstatus tersangka, tapi perkaranya tak jelasnya prosesnya.
    Seorang terpidana yang seharusnya dieksekusi malah dihadiahi jabatan komisaris BUMN. Itu kesalahan pengurus negara.
    Fenomena ini dapat dibaca melalui teori cartel party Katz & Mair: partai politik yang seharusnya menjadi penghubung rakyat justru membentuk kartel kekuasaan, hidup dari sumber daya negara, dan semakin jauh dari basis sosialnya.
    Lalu,
    state capture
    memperlihatkan bahwa institusi demokrasi sudah disandera oleh elite—fungsi representasi hanyalah formalitas.
    Dalam
    delegative democracy
    ala Guillermo O’Donnell, rakyat seolah memberi mandat total kepada presiden, sementara DPR dan DPD tereduksi jadi pelengkap prosedural.
    Semua teori itu bertemu dalam kenyataan: rakyat kehilangan saluran aspirasi, dan jalan terakhir adalah turun ke jalan.
    Di sinilah relevansi Bung Hatta kembali hidup. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), (15 Juli 1945), ia berkata: “Hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus.”
    Pesan Hatta adalah kompas moral. Negara pengurus artinya negara yang hadir untuk mengurus rakyatnya, bukan mengurus keluarga, kelompok, atau oligarki.
    Dengan memegang prinsip kesetaraan, selayaknya istilah “pengurus negara” lebih tepat dibandingkan pemimpin negara.
    Pemimpin mengasumsikan bahwa rakyat dipimpin oleh pemimpin dengan kelas yang lebih tinggi. Istilah “pengurus negara” adalah mandat yang diberikan rakyat (pembayar pajak) untuk mengurusi segala kebutuhan negara dan masyarakat.
    Dalam MemoBDM saya menawarkan tiga hal:
    Pertama, repolitisasi masyarakat sipil. Suara kegelisahan moral dari intelektual, tokoh agama, akademisi harus dirajut menjadi kekuatan politik alternatif.
    Pada era Gus Dur, pernah ada lembaga bernama Forum Demokrasi atau Liga Demokrasi. Kekuatan masyarakat sipil memang harus dikonsolidasikan menjadi kekuatan politik alternatif di tengah disfungsi pranata demokrasi.
    Kedua, reformasi partai politik. Kartelisasi hanya bisa diputus dengan pembatasan rangkap jabatan, transparansi dana politik, dan mekanisme kontrol publik yang nyata.
    Dalam reformasi partai politik dan DPR perlu dipikirkan RUU Pemerintahan Nasional atau RUU Kepresidenan. Menjadi kenyataan, satu-satunya lembaga negara yang tidak punya undang-undang adalah Lembaga Kepresidenan.
    Jika pemerintah daerah punya UU Pemerintahan Daerah, mengapa tidak ada UU Pemerintahan Nasional?
    Ketiga, restorasi amanah rakyat. Elite harus sadar bahwa mandat pemilu bukanlah cek kosong, melainkan janji untuk mengurus rakyat, bukan kerabat atau kroni.
    Rakyat pun masih belum lupa tema yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan. Sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai simbol perubahan.
    Adapun Gandjar Pranowo-Mahfud MD mengusung keberlanjutan dan koreksi. Kini setelah pemerintahan Prabowo berjalan sepuluh bulan, apa makna kampanye “keberlanjutan” yang digaungkan pada masa kampanye? Lalu, apa artinya janji kampanye?
    Prahara Agustus adalah alarm keras. Prahara Agustus adalah
    wake up call
    , kata Anggota Forum Warga Negara, Chandra Hamzah dan Sudirman Said dan diserukan kembali oleh Mulya Lubis.
    Jika elite tetap tak mendengar, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Jalan kembali ke negara pengurus bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan keharusan sejarah.
    Bung Hatta sudah meletakkan fondasinya; kini kita menunggu, adakah pengurus negara yang berani menapakinya kembali?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lokasi SPBU yang Punya Stok BBM Shell Super per 13 September 2025

    Lokasi SPBU yang Punya Stok BBM Shell Super per 13 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Shell Indonesia menyebutkan sejumlah SPBU dengan ketersediaan pasokan BBM yang aman, meskipun tak dipungkiri sejumlah jaringan SPBU mengalami kekosongan stok.

    Dikutip dari laman resmi Shell Indonesia, Sabtu (13/9/2025), pihak manajemen menyatakan bahwa stok bensin Shell di beberapa lokasi masih kosong atau tidak tersedia hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

    “Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami dan terima kasih telah memilih BBM berkualitas tinggi dari Shell,” ujar manajemen Shell.

    Di samping kondisi kekosongan stok BBM, SPBU Shell disebut akan tetap melayani konsumen dengan produk dan layanan lainnya, seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    Untuk produk bahan bakar minyak (BBM) jenis Shell V-Power Diesel pun dipastikan masih tersedia saat ini.

    “Kami senantiasa berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell,” tambahnya.

    Dalam situs resminya, stok BBM jenis Shell Super masih dapat ditemukan di area Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara itu, Shell V-Power hanya tersedia di Jawa Timur.

    Sedangkan, untuk Shell V-Power Nitro+ belum tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dipastikan.

    Kronologi Kekosongan Stok BBM

    Stok kosong BBM di SPBU swasta, termasuk Shell, telah terjadi sejak pekan terakhir Agustus 2025 hingga September 2025. Shell Indonesia masih belum bisa memastikan kapan stok BBM di sejumlah jaringan SPBU tersedia kembali.

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengonfirmasi bahwa BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ habis.

    Kendati demikian, SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel dan layanan lainnya. Ini termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” ucap Ingrid kepada Bisnis.

    Asal tahu saja, stok BBM di SPBU Shell dan BP langka sejak 2 pekan terakhir. Adapun, sejumlah SPBU Shell kini hanya menjual Shell V-Power Diesel, sedangkan Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98) di sejumlah SPBU masih kosong.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tak lepas dari pergeseran (shifting) konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi.

    Menurutnya, terdapat pergeseran gaya beli dari BBM subsidi ke non-subsidi sebanyak 1,4 juta kiloliter (kl) sepanjang tahun ini.

    Yuliot menjelaskan, pergeseran itu terjadi usai pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menerapkan sistem registrasi menggunakan QR code untuk membeli Pertalite.

    Oleh karena itu, konsumen yang tidak memenuhi syarat membeli Pertalite beralih ke BBM non-subsidi.

    “Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi yang ini [membeli] BBM [subsidi] jadi [beralih] ke non-subsidi,” tutur Yuliot di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).

    Dia mengatakan, masyarakat bukan hanya bergeser membeli BBM non-subsidi besutan Pertamina. Produk BBM besutan SPBU swasta pun menjadi sasaran. Oleh karena itu, tak heran kini stok BBM di SPBU swasta seperti Shell dan BP langka.

    “Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” tuturnya.

    Harga BBM di SPBU Shell

    Harga BBM di SPBU swasta mayoritas naik seperti Shell, BP dan Vivo per 1 September 2025. Dikutip dari laman resmi Shell, harga BBM di SPBU Shell Jakarta mengalami kenaikan. 

    Adapun, Shell Super saat ini tak mengalami perubahan atau masih dipatok Rp12.580 per liter. Sementara itu, Shell V-Power Nitro+ dipatok Rp13.300 per liter pada September ini. Harga itu naik dari bulan lalu yang senilai Rp13.230 per liter.

    Untuk harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.130 per liter pada September ini.

    Berikut perincian daftar harga BBM di SPBU Shell:

    Shell Super: Rp12.580 per liter 

    Shell V-Power: Rp13.140 per liter 

    Shell V-Power Diesel: Rp14.130 per liter 

    Shell V-Power Nitro+: Rp13.300 per liter 

    Daftar Ketersediaan BBM di SPBU Shell

    SPBU Shell secara rutin memperbarui informasi ketersediaan stok BBM di sejumlah titik. Informasi stok ini berdasarkan data per 13 September 2025 pagi.

    1. Lokasi SPBU Shell dengan Stok Shell Super

    -Jakarta

    Shell ARJUNA UTARA-1
    Shell JORR-1
    Shell LATUMENTEN-2
    Shell MERUYA UTARA-1 
    Shell PETA SELATAN-1 
    Shell PURI-1
    Shell S PARMAN-1
    Shell KLP GADING-1
    Shell PIK-1
    Shell SEMPER-1
    Shell SUNTER UT-1
    Shell YOS SUDARSO-1
    Shell ANTASARI-2
    Shell ARTERI PI-1
    Shell CIPUTAT RAYA-1
    Shell FATMAWATI-1
    Shell GATOTSUBROTO-1
    Shell RADIO DALAM-1
    Shell SATRIO-1
    Shell TB SIMATUPANG-1
    Shell TJ BARAT
    Shell AYANI-1
    Shell GN SAHARI-1
    Shell SALEMBA-1
    Shell SUPRAPTO-1
    Shell BEKASI RAYA-1
    Shell PEMUDA-1
    Shell RADEN INTEN

    -Banten

    Shell ALAM SUTERA-1
    Shell BINTARO U-TOWN
    Shell BINTARO-1
    Shell BSD2
    Shell BSD3
    Shell BSD4
    Shell CILEDUG-1
    Shell CO CITRA RAYA-1
    Shell GADING SERPONG
    Shell GRAHA RAYA-1
    Shell KARANG TENGAH-1
    Shell METLAND PURI
    Shell OTISTA-1
    Shell PAMULANG-1
    Shell PIK-2
    Shell SERANG CIKUPA -1
    Shell SOEWARNA SOETTA-1
    Shell SUVARNA SUTERA-1 TGR
    Shell AHMAD YANI
    Shell SERANG BARAT – 1

    -Jawa Barat

    Shell CIAWI-1
    Shell CIBINONG-1
    Shell DR SEMERU 1
    Shell JAGORAWI TOLL KM21
    Shell PASIR ANGIN
    Shell CIBUBUR-1
    Shell CINERE RAYA-1
    Shell RAYA MUCHTAR 1
    Shell SAWANGAN-1
    Shell SILIWANGI
    Shell CUT MEUTIA-1
    Shell JATIMEKAR
    Shell MANGUNJAYA-1
    Shell PONDOK GEDE-1
    Shell RAYA PERJUANGAN-1
    Shell PASTEUR-1
    Shell SUDIRMAN-1
    Shell TERUSAN BUAH BATU-1
    Shell CITRALAND
    Shell KESAMBI-1
    Shell SYEH QURO-1

    -Jawa Timur

    Shell KALIJUDAN
    Shell KERTA JAYA
    Shell YONOSUWOYO
    Shell DIPONEGORO-2
    Shell VETERAN-1
    Shell KAWI-1
    Shell LAWANG-1
    Shell SOEKARNO HATTA-1
    Shell M HATTA-1
    Shell TENDEAN JOMBANG-1
    Shell PARE KDR-1
    Shell GAJAHMADA-1
    Shell DR SUTOMO-1
    Shell GEMPOL-1
    Shell H WURUK-1
    Shell LAMONGAN – 1

    2. Lokasi SPBU Shell dengan Stok Shell V-Power

    -Jawa Timur

    Shell KALIJUDAN
    Shell KAWI-1
    Shell LAWANG-1
    Shell SOEKARNO HATTA-1
    Shell M HATTA-1
    Shell TENDEAN JOMBANG-1
    Shell PARE KDR-1
    Shell GAJAHMADA-1
    Shell DR SUTOMO-1
    Shell GEMPOL-1
    Shell H WURUK-1
    Shell LAMONGAN – 1

  • PLN Pulihkan Listrik Setelah Banjir di Bali – Page 3

    PLN Pulihkan Listrik Setelah Banjir di Bali – Page 3

    Beberapa ruas jalan yang terdampak banjir dan dapat ditangani, yakni Jembatan di TLB Muntur (Sp. Tohpati-Sakah) STA, 6+400, Underpass Simpang Dewaruci, Jalan Kargo Km 4+800 Denpasar, Jalan Kargo Km 5+100, Denpasar, Jalan Mengwitani Km 11+500.

    Kemudian, Jalan A Yani (Tabanan) Km 16+825, Br. Bunut Puhun Bantas Km 30+300, Sidan-Batas KotaKlungkung Km 32+800, Jalan A Yani-Jalan Udayana (Negara) Km 96+800, Batas Kota Negara-Pekutatan Km 78+400.

    Lalu, Jalan Sudirman-Gajahmada (Negara) Km 90+980, Cekik-Batas Kota Negara Km 101+350, Pekutatan-Antosari Km 41+600, dan Kosamba-Angentelu Km 54+400.

  • Maut di Kuningan Jaksel, Pemotor Wanita Tewas Usai ‘Adu Banteng’ – Page 3

    Maut di Kuningan Jaksel, Pemotor Wanita Tewas Usai ‘Adu Banteng’ – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dua pemotor terlibat adu banteng di Jalan Jend Sudirman Kav 45-46, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025). Seorang wanita dilaporkan meninggal dunia, sedangkan satu orang pria alami luka parah di wajah.

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menerangkan, kecelakaan maut itu melibatkan Honda Vario yang dikendarai R (45), dengan Honda Vario yang dikendarai seorang perempuan belum diketahui identitasnya.

    Awalnya, sepeda motor yang dikemudikan R melaju dari arah Karet menuju barat.

    “Ketika sedang berjalan tanpa disadari tiba-tiba dari arah berlawanan datang Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario yang dikemudikan wanita loncat melewati trotoar pembatas jalan sehingga menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario yang dikemudikan R,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).

    Benturan keras membuat dua sepeda motor terpelanting. R tersungkur dengan luka terbuka di wajah. Sementara si pengendara perempuan yang belum diketahui identitas tewas seketika.