MRT Jakarta juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Damai Putra Group, selaku pengembang kawasan Harapan Indah Bekasi di Transport Hub Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025) kemarin. Harapan Indah di Bekasi merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Tag: Sudirman
-
JLU Lamongan Mulai Uji Coba Operasional, Diharapkan Kurangi Kemacetan di Pusat Kota
Lamongan (beritajatim.com) – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali mulai melakukan uji coba operasional Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan, Kamis (6/11/2025). Dalam masa uji coba yang berlangsung selama sebulan, kendaraan bermotor sudah dapat melintas di jalur tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen BBPJN Jatim-Bali, Arvian Zanuardi, menjelaskan bahwa jalan sepanjang 7,15 kilometer itu telah dilengkapi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di lima titik persimpangan utama.
“Memang ini menjadi harapan masyarakat, kemarin sempat dibuka dan ditutup kembali, karena ada hal-hal yang harus dilengkapi dulu fasilitas keselamatan,” ujar Arvian.
Jalan lingkar yang menghubungkan Desa Rejosari, Kecamatan Deket hingga Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota, khususnya di ruas Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Panglima Sudirman.
Menurut Arvian, pihaknya akan melakukan evaluasi bertahap pada pertengahan dan akhir masa uji coba untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum pembukaan resmi dilakukan. “Jika diperlukan, uji coba dapat diperpanjang sampai semua fasilitas keselamatan dinyatakan siap,” jelasnya.
Sebelumnya, JLU Lamongan sempat dibuka untuk umum namun ditutup kembali pada September 2025 menyusul protes warga terkait minimnya penerangan jalan dan belum tersedianya APILL di beberapa titik. Kini, setelah seluruh fasilitas pendukung dilengkapi, BBPJN Jatim-Bali memastikan uji coba dapat dilakukan dengan pengawasan penuh. [fak/beq]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5147119/original/095241500_1740926521-WhatsApp_Image_2025-03-02_at_21.40.00_68857a90.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jadwal Ganjil Genap Jakarta Kamis 6 November 2025, Waktu dan Aturan Lengkapnya!")
Jadwal Ganjil Genap Jakarta Kamis 6 November 2025, Waktu dan Aturan Lengkapnya!
Liputan6.com, Jakarta – Pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat tetap diberlakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian lalu lintas pada hari ini, Kamis (6/11/2025).
Pada hari ini, Kamis (6/11/2025) menjadi giliran kendaraan dengan pelat nomor akhir genap yakni 0, 2, 4, 6, dan 8 yang diizinkan melintas di ruas jalan yang termasuk dalam zona pembatasan. Sedangkan pelat nomor akhir ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 dilarang.
Penerapan sistem ganjil genap ini bertujuan menjaga kelancaran arus kendaraan pada jam-jam padat sekaligus mengurangi tingkat kemacetan yang kerap terjadi di pusat aktivitas kota.
Pembatasan tetap berlaku pada dua rentang waktu utama, yakni pagi pukul 06.00–10.00 WIB dan sore hingga malam pukul 16.00–21.00 WIB. Di luar jam tersebut, seluruh kendaraan dapat melintas bebas tanpa pembatasan.
Jangan sampai lupa, ganjil genap Jakarta hanya berlaku saat hari kerja Senin sampai Jumat dan tidak berlaku akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.
Peraturan ganjil genap Jakarta ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.
Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.
Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.
Masyarakat yang beraktivitas di pusat kota disarankan untuk menggunakan transportasi umum agar terhindar dari pembatasan. MRT, TransJakarta, bus kota, hingga KRL bisa menjadi alternatif perjalanan yang efisien, terlebih pada jam sibuk.
Penggunaan aplikasi peta digital juga dapat membantu pengendara dalam mencari jalur alternatif dan memantau kondisi lalu lintas secara real time.
Selain itu, penting bagi pengendara untuk selalu mengecek jadwal penerapan ganjil genap setiap harinya agar tidak keliru saat merencanakan perjalanan. Dengan perencanaan yang matang, masyarakat bisa tetap menjalankan aktivitas tanpa terganggu pembatasan.
Penyesuaian aturan ganjil genap, kembali dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-22.00 WIB. Selain itu, per hari ini pesepeda diizinkan menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
-
Perhapi: Mandatory B50 Bakal Kerek Signifikan Beban Operasi Penambang
Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai rencana penerapan bahan bakar biodiesel B50 akan meningkatkan beban biaya operasional sektor pertambangan secara signifikan.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan, selain harga yang lebih tinggi, penggunaan B50 juga berpotensi menimbulkan persoalan teknis pada peralatan tambang.
Harga biodiesel B50 secara umum diperkirakan akan lebih mahal sekitar 10% dibandingkan B40 karena komponen FAME (fatty acid methyl ester), bahan baku biodiesel, memiliki harga lebih tinggi daripada solar murni.
Terlebih, konsumsi bahan bakar juga akan meningkat sekitar 3–5% dibandingkan B40 sehingga memperbesar ongkos operasional.
“Concern utama dari para pengusaha tambang, terutama yang mengoperasikan peralatan besar adalah penggunaan B50 akan menambah biaya perawatan [maintenance] peralatan pertambangan cukup besar,” kata Sudirman kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).
Menurut dia, dampak penggunaan biodiesel di sektor tambang perlu dievaluasi lebih dulu sebelum pemerintah melanjutkan ke tahap B50.
Sejumlah perusahaan tambang telah melaporkan kenaikan biaya signifikan sejak penerapan B40, termasuk hangusnya garansi pabrik untuk peralatan baru karena bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi mesin yang direkomendasikan produsen.
Untuk itu, kebijakan B50 harus dikaji secara menyeluruh karena tidak memberikan manfaat langsung bagi industri tambang, melainkan hanya menambah beban biaya.
Menurut Sudirman, jika alasan utamanya adalah pengurangan emisi, maka perlu ada perhitungan yang jelas dan terukur terkait manfaat lingkungan yang dihasilkan.
“Kalau dianggap lebih ramah lingkungan, maka kita harus bisa mengklaim berapa besar emisi yang bisa direduksi dengan penggunaan B50 dibandingkan solar murni,” terangnya.
Di sisi lain, dia juga menyoroti potensi dampak kebijakan ini terhadap rantai pasok industri sawit dalam negeri. Menurutnya, alokasi minyak sawit mentah (CPO) untuk kebutuhan biodiesel dapat mengurangi peluang ekspor bagi produsen maupun petani sawit.
“Produsen dan petani sawit pun menolak kebijakan B50 dengan alasan hilangnya potensi ekspor karena harus dialokasikan untuk kebutuhan biosolar di dalam negeri,” pungkasnya.
-
Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak
Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek preservasi jalan dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta. Sidak dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait terganggunya aliran air PDAM akibat aktivitas galian proyek.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi adanya jaringan air yang terputus akibat pekerjaan proyek jalan. Dari hasil pengecekan, diketahui terdapat sejumlah titik pipa yang rusak dan mengganggu distribusi air ke pelanggan.
“Berdasarkan temuan sementara, terdapat sekitar 50 titik jaringan PDAM yang terdampak imbas dari kegiatan proyek di ruas Jalan Panglima Sudirman dan Soekarno-Hatta,” ujar Mukhlas.
Ia menilai, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan instansi teknis, terutama PDAM. Akibatnya, galian proyek menimbulkan efek domino yang cukup luas terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat.
[irp posts=”1436425″ ]
“Jika koordinasi dilakukan sejak awal, ketika ada jaringan yang terkena galian dapat segera ditangani tanpa menunggu dampaknya meluas. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Mukhlas menambahkan, Komisi 3 akan memanggil pelaksana proyek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami ingin memastikan proyek bernilai besar ini berjalan efektif, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, menuturkan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan, termasuk proyek dengan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kami tidak bisa membiarkan adanya pembiaran di lapangan. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan agar pekerjaan sesuai prosedur dan tidak merugikan warga,” jelasnya.
Dari pihak pelaksana proyek, Didik Effendy, selaku pembantu pengawas, mengakui bahwa kebocoran pipa PDAM memang sempat terjadi akibat tidak diketahuinya posisi jaringan saat proses penggalian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM setiap hari. Saat ada pipa yang terkena galian, langsung kami lakukan perbaikan dan penyambungan ulang,” terangnya.
Menurut Didik, saat ini proses perbaikan masih berlangsung, dan pihak pelaksana siap menanggung biaya operasional akibat kerusakan yang terjadi.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo, Indra Sovia Jalal, membenarkan adanya gangguan layanan air bersih akibat aktivitas proyek tersebut.
“Dari data kami, ada sekitar 50 titik jaringan yang terkena imbas. Kami memang belum menghitung total kerugiannya, namun dampaknya cukup signifikan terhadap pelayanan air kepada pelanggan,” jelasnya.
Indra menegaskan, PDAM mendukung penuh program pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo, namun ia mengimbau agar setiap pelaksana proyek lebih berhati-hati dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kerusakan serupa.
Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek preservasi jalan tersebut serta mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi demi meminimalisasi dampak sosial dan teknis di lapangan. [ada/aje]
-
Dari Birokrat ke Panggung Politik! Abdul Hayat Gani Resmi Nahkodai Partai Perindo Sulsel, Siapkan Pondasi dan Target Politik Jangka Panjang
“Saya menganggap birokrat itu satu hal, belum sempurna lah pengabdian saya, karena saya masih bisa berkegiatan bernuansa kemasyarakatan, kesempatan itu belum saya lakukan. Ada beberapa hal pertimbangan, ada krisis kepemimpinan, untuk memperbaiki itu satu-satunya jalan adalah masuk ke partai politik, tidak ada pilihan. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang kalau tidak ada partai hanya akan jadi pengikut saja. Kalau kita masuk di partai, kita memperbaiki itu dari dalam,” pungkasnya.
Diketahui, Abdul Hayat Gani memiliki rekam jejak panjang di dunia birokrasi. Ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 23 Mei 2019 hingga 14 Desember 2022. Bahkan, ia sempat dipercaya menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sulsel sebanyak dua kali, yakni pada periode 7–19 April 2022 dan 26 Juni–22 Juli 2022.
Namun, masa jabatannya sebagai Sekda berakhir lebih cepat setelah dicopot oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Meski demikian, kiprahnya di pemerintahan tidak berhenti di situ. Ia kembali dipercaya menjadi pejabat tinggi pratama usai menyurati Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 29 Juli 2024. Tak lama kemudian, ia didapuk menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, menggantikan Akbar Ali, pada 9 September 2024.
Kini, memasuki babak baru di dunia politik, Abdul Hayat Gani membawa semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ia berkomitmen menjadikan Partai Perindo sebagai wadah perjuangan yang berpihak kepada masyarakat dan menjadi kekuatan politik baru di Sulawesi Selatan.
-
Truk Bermuatan 5 Ton Cabai Terguling di Tol Jombang, Begini Nasib Pengemudinya
Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal terjadi di KM 673+300 B ruas Tol Jombang – Mojokerto (Jomo), tepatnya di jalur B, yang melibatkan truk Mitsubishi Golongan 2 dengan nomor polisi N 8960 RK, Selasa (4/11/2025).
Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang korban, yaitu pengemudi truk Edy Sudrajat dan seorang penumpang, Achmad Bagus Susilo. Meski mengalami luka, kedua korban berhasil selamat.
Kejadian bermula ketika truk yang membawa muatan cabai sebanyak 5 ton tersebut dalam perjalanan dari Jember menuju Pemalang dengan kecepatan 60 km/jam. Berdasarkan keterangan dari pengemudi, Edy Sudrajat, dirinya mengaku mengantuk saat berada di sekitar lokasi kejadian.
Akibatnya, truk hilang kendali dan terguling di median jalan, menghadap ke arah barat. Edy mengalami luka lecet pada kaki kiri, sementara Achmad Bagus Susilo tidak mengalami cedera serius.
Meskipun korban mengalami luka ringan, keduanya memilih untuk tidak dirujuk ke rumah sakit setelah menandatangani surat penolakan. Tindakan penanganan kecelakaan dilakukan oleh petugas PJR dan Unit KP1A yang tiba di lokasi sekitar pukul 07.20 WIB. Petugas dari Unit 243, 241, E1, PJR 311, dan Unit G04 juga turut melakukan pemeriksaan dan pemindahan muatan truk yang terguling.
Kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan ini mencakup kerusakan pada aset tol, seperti guidepost, tanaman hias, dan tiang wirerope yang rusak akibat truk yang terguling. Sementara itu, muatan cabai yang dibawa truk juga tidak mengalami kerusakan berarti.
Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, Zanuar Firmanto, mengonfirmasi bahwa meski insiden ini menimbulkan kerugian pada fasilitas tol, namun proses pemindahan muatan dan penanganan kecelakaan berjalan lancar. Ia juga menyatakan bahwa kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tetap terkendali.
Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, AKP Sudirman, menyampaikan bahwa petugas terus memantau proses pemindahan muatan dan penyelidikan kecelakaan ini. “Proses pemindahan muatan truk yang terguling berlangsung dengan hati-hati agar tidak menambah kemacetan atau kerusakan lebih lanjut di area tol,” ujar Sudirman. [suf]
-
5 Fakta Terbaru OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025). Salah satu sosok yang digadang-gadang ikut diciduk, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan saat OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).
Berikut Fakta-fakta OTT KPK yang Seret Gubernur Riau
1. KPK Ciduk 10 Orang, Termasuk Gubernur Riau?
Penyidik lembaga antirasuah mengamankan 10 orang yang dikabarkan dari penyelenggara negara, salah satunya adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid.
“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Budi.
Budi juga belum membeberkan konstruksi perkara dan identitas pihak lainnya yang diamankan. Mereka direncanakan tiba di Gedung Merah Putih KPK besok hari atau Selasa, 4 November 2025.
“Belum, saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan di jadwalkan besok,” tuturnya.
2. KPK Amankan Sejumlah Uang
Budi menjelaskan penyidik lembaga antirasuah masih berada di lokasi OTT yang belum diungkapkan oleh KPK. Dia menyebut para pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau.
Tim penyidik OTT KPK ini juga telah mengamankan 10 orang, beberapa barang bukti salah satunya sejumlah uang. Namun belum bisa merincikan nominal uang tersebut. KPK juga belum mengungkapkan secara pasti apakah Gubernur Riau Abdul Wahid ikut ditangkap.
“Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” jelasnya.
KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang ditangkap.
3. Pemprov Riau Bantah Abdul Wahid Kena OTT
Pemerintah Provinsi Riau menyatakan Gubernur Riau Abdul Wahid tidak termasuk pihak yang ditangkap tangan oleh penyidik KPK.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Teza Darsa, mengatakan Gubernur hanya dimintai keterangan dalam rangkaian operasi yang dilakukan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.
“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa orang penyelenggara negara yang ditangkap tangan siang tadi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).
Menurut Teza, Pemprov Riau menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK,” tambahnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau, Senin (3/11/2025), termasuk ada Gubernur Riau Abdul Wahid.
4. Ustaz Abdul Somad Angkat Bicara
Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) buka suara terkait penangkapan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru, salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid.
Dalam video yang beredar di media sosial, Ustaz Abdul Somad menyebutkan kalau yang ditangkap tangan oleh KPK adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT. Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid hanya dimintai keterangan saja.
“Berita yang betul itu: Kadis PUPR dan Ka UPT yang di-OTT. Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul,” ujar UAS, Senin (3/11/2025).
5. Kondisi Rumah Gubernur Usai OTT KPK
Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Gubernur Abdul Wahid tampak sepi ramainya informasi OTT KPK yang disampaikan turut mengamankan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut.
Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, aktivitas di lingkungan Kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Sedangkan pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang
“Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam (3/11/2025) dilansir dari Antara.
Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) bertempat di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.
Kegiatan pertama gubernur kemarin, yakni apel bersama dalam peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya di ruang rapat kediaman gubernur Abdul Wahid memimpin rapat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
Dalam kesempatan itu Abdul Wahid rapat bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli. Akan tetapi usai adanya informasi OTT itu, suasana sepi juga terlihat di Kediaman atau Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.
-
Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025
Jakarta –
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Malam Grand Final Pemilihan Duta DPD RI 2025. Hasilnya kategori Putri DPD RI 2025 dimenangkan oleh Provinsi Aceh atas nama Irhamni Malika dan kategori Putra DPD RI diberikan ke perwakilan Jawa Timur, Ahmad Farezi.
Daftar pemenang dibacakan pembawa acara. Adapun Wakil I Putri Duta DPD RI 2025 diemban oleh Papua Barat Daya atas nama Melani Tebuot Bame dan kategori Wakil I Putra diberikan kepada Muhammad Fikri Assalam dari Kalimantan Timur.
“Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Awards, kita menjaring local hero, local champion dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah,” kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).
“Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD dan lebih dari itu mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup,” sambungnya.
Berikut daftar pemenang Duta DPD RI 2025:
Kategori Khusus Duta Favorit DPD RI 2025
Putri Favorit: DIY, Fada Devinza Rigita Maharani
Putra Favorit: Sulawesi Selatan, Arsal AndikaDuta Pengetahuan dan Intelegensia DPD RI
Putri: NTT, Gresia Yuliana Umbu Pati
Putra: Sulawesi Utara, Marcello Sergio LontokanWakil II Putri Duta DPD RI 2025: Kepulauan Riau, Risma Dwi Salwa Lestari
Wakil II Putra Duta DPD RI 2025: Sulawesi Barat, Muh. Fadel MiftahuddinWakil I Putri Duta DPD RI 2025: Papua Barat Daya, Melani Tebuot Bame
Wakil I Putra Duta DPD RI 2925: Kalimantan Timur, Muhammad Fikri AssalamDuta DPD RI 2025 (Putri): Aceh, Irhamni Malika
Duta DPD RI 2025 (Putra): Jawa Timur, Ahmad Farezi(dwr/fas)
-
Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK
“Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,”
Pekanbaru, (ANTARA) – Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Gubernur Abdul Wahid tampak sepi ramainya informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan turut mengamankan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut.
Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, aktivitas di lingkungan Kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Sedangkan pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang
“Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.
Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) bertempat di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.
Kegiatan pertama gubernur Senin ini yakni apel bersama dalam peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya di ruang rapat kediaman gubernur Abdul Wahid memimpin rapat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
Dalam kesempatan itu Abdul Wahid rapat bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli. Akan tetapi usai adanya informasi OTT itu, suasana sepi juga terlihat di Kediaman atau Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.
Di sana juga hanya tampak dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di pos samping masuk ke kediaman. Padahal, jika pada hari-hari sebelumnya banyak aktivitas dilingkungan kediaman tersebut.
Sebelumnya, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. “Ya,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA.
Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang membenarkan adanya OTT terhadap Abdul Wahid. “Benar, sementara masih berproses,” ujarnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Informasi sementara menyebutkan, OTT berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dan turut menyeret sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.