Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • Sudirman-Fatmawati Komitmen Jalankan Judicial Review UU Cipta Kerja di Sulsel

    Sudirman-Fatmawati Komitmen Jalankan Judicial Review UU Cipta Kerja di Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) komitmen menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar Judicial Review terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

    Komitmen itu merupakan wujud perhatian Andalan Hati terhadap kaum buruh atau pekerja. Segera akan dijalankan jika pasangan calon nomor urut 02 tersebut terpilih di Pilgub Sulsel 2024.

    Sekretaris Tim Kampanye Andalan Hati, Andi Januar Jaury Dharwis mengungkapkan, pasca dikabulkannya sebagian besar gugatan terhadap Omnibus Law telah memberi kebahagiaan tersendiri bagi kaum buruh/pekerja.

    “Andalan Hati mengucapkan selamat disertai komitmen untuk melaksanakan hasil putusan ini yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi saat kelak dipercaya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel,” ucapnya, Jumat (1/11/2024).

    JJ, akronim nama Januar Jaury, menjelaskan bahwa perjuangan Judicial Review oleh serikat buruh/pekerja diketahui mempunyai tujuh poin tuntutan. Dimana sebagian besar telah dikabulkan MK.

    Tujuh tuntutan tersebut diantaranya, mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Patut kita syukuri bahwa dari ketujuh poin tuntutan di atas sebagian besar dikabulkan oleh MK,” ucapnya.

    Bahkan, lanjut dia, putusan juga memuat perintah kepada pembuat UU yakni DPR dan Pemerintah untuk membentuk UU baru tentang ketenagakerjaan yang diberi waktu hingga 2 tahun ke depan. Jika terjadi kekosongan hukum selama proses pembentukan UU baru tersebut, pasca keputusan MK ini diharapkan kebijakan mengacu kepada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  • Rusun Pasar Rumput Resmi Dipasarkan, Harga Mulai Rp1,1 Juta per Bulan

    Rusun Pasar Rumput Resmi Dipasarkan, Harga Mulai Rp1,1 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput resmi dipasarkan oleh pemerintah mulai hari ini, Jumat (1/11/2024).

    Adapun harga sewa rusun yang berlokasi di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan itu bakal dipasarkan mulai dari Rp1,1 juta per bulan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa harga sewa Rusun Pasar Rumput bakal bervariasi mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,25 juta tergantung dari kemampuan para calon penyewa.

    “Saya berpikir ini (harga sewa yang telah ditentukan) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kebijakan – kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik,” ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Jumat (1/11/2024).

    Semula, Rusun Pasar Rumput hendak dipasarkan di angka Rp3,5 juta per unit. Akan tetapi nilainya disebut terlalu tinggi dan melenceng dari rencana pemerintah memberikan fasilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Sejalan dengan hal itu, Ara berharap penurunan harga tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya. 

    Terlebih, lokasi Rusunnya sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

    Untuk diketahui, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar. Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah.

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa Rusun Pasar rumput bakal diprioritaskan terlebih dahulu bagi masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan itu, para ASN, TNI Polri, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja di kota.

    “Untuk penghunian juga nantinya diupayakan untuk masyarakat sekitar yang tempat bekerja atau berusahanya tidak jauh dari Rusun Pasar Rumput, ASN yang berpenghasilan rendah yang juga tempat kerjanya tidak jauh dari sini, anggota TNI yang menjadi anggota Kodam Jaya, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja sekitar kawasan Thamrin, Sudirman dan Setiabudi,” pungkasnya.

  • Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput Megapolitan 1 November 2024

    Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput Megapolitan 1 November 2024

    Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput diprioritaskan untuk guru, pedagang, hingga ASN yang berpangkat dan bergaji rendah.
    “Kami sudah sepakati ada tujuh komponen, pertama masyarakat sekitar yang dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah, TNI, Polri, guru, pedagang, dan milenial,” ujar Maruarar saat berkunjung ke
    Rusunawa Pasar Rumput
    , Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).
    Maruarar mencontohkan, ada seorang guru yang berasal dari Pasar Minggu, mengajar di Karet, Setiabudi. Guru ini menjadi prioritas agar dapat tinggal di Rusunawa Pasar Rumput.
    “Untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien. Sehingga nanti pengeluaran transportasi enggak mahal,” ucap dia.
    Para pedagang yang berjualan di sekitar Manggarai juga menjadi penyewa yang diprioritaskan untuk mendapat hunian.
    “Kalau ada pedagang, tolong dialokasikan juga ya. Jangan-jangan pedagang rumahnya jauh, kerja di sini. Ini tolong alokasikan,” ucap dia.
    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, para milenial yang bekerja di sekitaran Thamrin, Sudirman, dan Kuningan, juga dapat tinggal di rusunawa ini.
    “Supaya nanti terbentuk ekosistem yang baik. Kita mulai coba, sesuai arahan Presiden Prabowo, gotong royong,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.984 unit. Untuk korban kebakaran Manggarai, tersedia 418 unit.
    Selain itu, warga yang akan terkena gusuran program normalisasi Kali Ciliwung sebanyak 271 keluarga, bakal direlokasi ke rusunawa ini.
    Rusunawa Pasar Rumput mematok harga sewa menyesuaikan tipenya, ada yang Rp 1.250.000 hingga Rp 2.250.000.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Ara Ungkap Rusun Pasar Rumput Diutamakan untuk ASN hingga Guru

    Menteri Ara Ungkap Rusun Pasar Rumput Diutamakan untuk ASN hingga Guru

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rumah susun (rusun) Pasar Rumput akan ditempati oleh tujuh golongan prioritas. Maruarar menyebut penghuni yang diutamakan di antaranya guru, TNI/Polri/ASN berpangkat dan bergaji rendah, serta milenial golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Nah, dari 1.536 unit yang ada ini, kita sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama, kami minta masyarakat sekitar, tolong dipilih ya komposisinya. Yang kedua, ASN berpenghasilan rendah,” kata Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).

    “Yang ketiga, TNI ya pangkat tamtama, diberikan ya maksimal bintara. Yang keempat, Polri, yang juga pangkatnya rendah. Kemudian yang kelima, guru,” sambungnya.

    Selain itu, pedagang dan milenial yang bekerja di sekitar Thamrin dan Manggarai juga menjadi prioritasnya agar bisa menghuni Rusun Pasar Rumput.

    “Kemudian, pedagang. Kalau ada pedagang, tolong dialokasikan juga buat pedagang, jangan-jangan pedagangnya rumahnya jauh. Kalau ada pedagang di sini, itu tolong juga dialokasikan,” ujarnya.

    “Dan milenial. Kita mulai coba, sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo, gotong royong, milenial yang kerja di sekitar Thamrin, Sudirman, dan Kuningan, kan dekat sini. Kalau bisa dialokasikan beberapa orang untuk tinggal di sini,” imbuhnya.

    Rusun tersebut sebelumnya mematok biaya sewa sebesar Rp 3,5 juta. Namun kini, biaya sewa sudah diturunkan dengan dua tipe yakni Rp 1,1 juta dan Rp 2,250 juta.

    Ara pun mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan tersebut karena sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subiono yang berpesan bahwa setiap kebijakan harus pro rakyat terutama wong cilik.

    (bel/lir)

  • Polres Tuban Amankan Dua Pelaku Pencurian iPhone di Jalan Panglima Sudirman

    Polres Tuban Amankan Dua Pelaku Pencurian iPhone di Jalan Panglima Sudirman

    Tuban (beritajatim.com) – Dua pelaku pencurian di sebuah toko iPhone di Jalan Panglima Sudirman, Tuban, telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Tuban. Insiden pencurian ini sempat viral di media sosial karena terekam kamera CCTV yang menunjukkan aksi para pelaku membobol pintu samping toko dan mengambil tiga unit iPhone.

    Pelaku, yang masih di bawah umur dan berinisial MS (15) dari Perbon serta RA (13) dari Sukolilo, ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis (31/10/2024). Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, aksi pencurian tersebut terjadi pada Senin, 28 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 dini hari. Kedua pelaku memanjat pagar samping rumah, membuka boven, lalu masuk ke dalam toko untuk mengambil tiga unit iPhone.

    “Dari keterangan pelaku, ketiga ponsel yang diambil yakni iPhone 11 Pro Max 64 GB warna abu-abu, iPhone 12 64 GB warna biru, dan iPhone 11 Pro 64 GB warna putih, digunakan untuk keperluan pribadi,” ujar Dimas, Jumat (1/11/2024).

    Setelah mendapatkan laporan pencurian, pihak Satreskrim Polres Tuban langsung mengumpulkan bukti rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap kedua pelaku di kediaman masing-masing. Selain tiga unit iPhone, petugas juga mengamankan dua jaket/hoodie hitam yang dikenakan pelaku saat melakukan pencurian.

    Kerugian yang dialami korban mencapai Rp25 juta. Karena pelaku masih di bawah umur, pihak kepolisian memutuskan untuk menangani kasus ini dengan pendekatan Restorative Justice (RJ) yang lebih mengedepankan pembinaan.

    “Selanjutnya, kami akan menjalankan proses Restorative Justice untuk kedua pelaku,” tambah Dimas. [ayu/beq]

  • Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut Megapolitan 1 November 2024

    Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut Megapolitan 1 November 2024

    Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menilai bahwa masalah biaya tidak seharusnya menjadi alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membiarkan kabel-
    kabel semrawut
    di jalanan.
    Ia menekankan pentingnya keselamatan warga sebagai prioritas utama.
    “Ya harus bisa, kan tugasnya (pemerintah) memberi perlindungan rakyat di Jakarta. Itu dulu yang harusnya jadi pertimbangan,” ujar Nirwono saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).
    Menurut Nirwono, keselamatan masyarakat harus diutamakan agar tidak ada lagi korban akibat kabel yang tidak tertata.
    “Pertimbangannya bukan lagi biaya, tapi satu nyawa masyarakat Jakarta tidak ternilai harganya,” tegasnya.
    Ia juga mencontohkan kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) yang sudah menerapkan sistem
    kabel bawah tanah
    , meski dibangun oleh pihak swasta.
    “Contoh misal SCBD itu kan milik swasta, kenapa Pemprov Jakarta tidak bisa?” kata Nirwono.
    “Yang notabene seharusnya Pemprov memiliki dana yang lebih besar dari swasta,” tambahnya.
    Nirwono mendesak pemerintah untuk segera menginstruksikan para pemilik jaringan agar mulai memasang kabel di bawah tanah.
    “Tinggal yang dipaksa lokasinya di mana saja, setelah itu bikin space di bawah trotoar. Biar pengerjaannya sekalian, saluran air, trotoar, dan ruang untuk kabel-kabel,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut Megapolitan 1 November 2024

    Pemprov Jakarta Diminta Pindahkan Kabel Semrawut ke Bawah Tanah dalam 5 Tahun Megapolitan 31 Oktober 2024

    Pemprov Jakarta Diminta Pindahkan Kabel Semrawut ke Bawah Tanah dalam 5 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memindahkan seluruh kabel optik yang menggantung di udara ke bawah tanah dalam lima tahun ke depan.
    Hal itu guna mencegah banyaknya kabel semrawut yang kini mengintai keselamatan masyarakat di jalan.
    “Seharusnya Pemprov memindahkan seluruh kabel ke bawah tanah selama lima tahun, hal ini menurut saya yang harus jadi tuntutan,” ucap Nirwono saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).
    Nirwono mengambil contoh kawasan terpadu Sudirman Central Business District (SCBD). Di sana kabel-kabel sudah berada di bawah tanah.
    Terlebih, kawasan SCBD ini dikelola oleh swasta. Ia menilai, seharusnya Pemprov Jakarta bisa menerapkan ide itu.
    “Kalau swasta bisa, mengapa Pemprov tidak bisa, yang notabene Pemprov mempunyai dana lebih besar,” tutur Nirwono.
    Selain itu, anggota DPRD Jakarta yang baru dilantik bisa memaksa Pemprov Jakarta bisa memindahkan kabel ke tanah.
    “Apalagi nanti ada gubernur baru. Seharusnya DPRD bisa memaksa Pemprov untuk mengeluarkan peraturan kabel di bawah tanah,” jelas dia.
    Diketahui sebelumnya, warga yang sehari-harinya melintasi Jalan Raya Kembangan Utara, Jakarta Barat, berharap, kabel-kabel semrawut di sepanjang jalan tersebut dapat ditata, misalnya dengan ditanam di bawah tanah.
    Pasalnya, kabel di sepanjang jalan itu bukan hanya kusut, tetapi banyak juga yang menjuntai. Sehingga, dikhawatirkan membahayakan warga yang melintas.
    “Ditanam juga menurut saya pas. Supaya enggak terlihat semrawut lagi ya,” ucap seorang warga bernama Lukman (38) saat ditemui di Jalan Raya Kembangan Utara, Rabu (30/10/2024).
    Lukman menyadari, butuh waktu lama dan biaya besar untuk memindahkan kabel-kabel tersebut ke bawah tanah.
    Oleh karenanya, menurut dia, sembari memindahkan kabel tersebut ke bawah tanah, pemerintah hendaknya merapikan kabel itu secara sementara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hanya 1 dari Tiga ASN Pemprov yang Diproses Pelanggaran Netralitas, Tim Hukum Danny-Azhar Soroti Bawaslu

    Hanya 1 dari Tiga ASN Pemprov yang Diproses Pelanggaran Netralitas, Tim Hukum Danny-Azhar Soroti Bawaslu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim hukum pasangan calon Gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad menyoroti Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN Pemprov.

    Ketua Tim Hukum Danny-Azhar, Akhmad Rianto menjelaskan bahwa laporan mereka terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye politik menunjukkan adanya ketidakadilan.

    Dalam kasus ini, terdapat tiga orang yang berpose dengan simbol jari terkait salah satu calon dalam Pilgub Sulsel. Namun, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Samsat Wilayah Makassar I, Yarham Yasmin.

    “Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulsel sehingga secara parsial menetapkan satu orang tersangka. Padahal ketiganya bisa dijadikan tersangka. Karena mengangkat simbol jari yang identik salah satu paslon pilgub,” ujarnya, Kamis (31/10/2024).

    Lebih lanjut, Rianto juga menyoroti laporan terkait kegiatan jalan santai dalam rangka peringatan HUT Sulsel yang ke 335 tahun di Kabupaten Soppeng yang turut dihadiri oleh Cagub Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman.

    Ia menegaskan, kehadiran Andi Sudirman dalam acara tersebut jelas menguntungkan dirinya sebagai salah satu calon di Pilgub Sulsel. Sayangnya, laporan ini justru dipindahkan ke Bawaslu Soppeng tanpa penanganan yang memadai.

    Akhmad Rianto tidak berhenti di situ. Ia juga mengkritik laporan yang melibatkan Pj gubernur Sulsel, Pjs Wali Kota Makassar, dan Pj Sekda Makassar yang diduga terafiliasi dengan pasangan calon 02. Menurutnya, laporan ini tidak dilanjutkan tanpa alasan yang jelas.

  • Kasus Pencurian iPhone di Tuban, Polisi Buru Pelaku

    Kasus Pencurian iPhone di Tuban, Polisi Buru Pelaku

    Tuban (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Tuban buru pelaku yang mencuri iPhone di salah satu toko iPhone yang berada di Jalan Panglima Sudirman Tuban. Kamis (31/10/2024).

    Dalam kasus tersebut, beberapa hari kemarin, seseorang terekam kamera CCTV yang tengah membobol toko iPhone. Sontak, kejadian tersebut viral di media sosial.

    Dalam rekamannya, tidak diketahui identitas pencuri tersebut laki-laki atau perempuan. Namun, yang jelas mempunyai ciri-ciri menggunakan hoodie berwarna hitam lengan panjang dan memakai tudung di kepala.

    Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander membenarkan peristiwa tersebut, korban yakni pemilik toko iPhone di Jalan Panglima Sudirman juga sudah melakukan pelaporan di Polres Tuban.

    “Laporannya sudah kami terima, kejadiannya itu senin dini hari dan pelaku terekam kamera CCTV,” ungkap AKP Dimas Robin Alexander.

    Lanjut, pihaknya juga telah mengamankan bukti rekaman CCTV, dalam video tersebut, terduga pelaku lebih dari 1 orang. Namun, satu orang lainnya mengambil sebanyak 3 unit iPhone.

    “Kami akan menganalisis rekaman CCTV tersebut untuk mengungkap identitas pelaku,” bebernya.

    Selain itu, Dimas juga masih melakukan penyidikan dalam kasus pencurian iPhone di Jalan Panglima Sudirman. [ayu/aje]

  • Farhan-Erwin Pakai Baju Hansip saat Debat Pilkada Kota Bandung, Ini Alasannya Bandung 31 Oktober 2024

    Farhan-Erwin Pakai Baju Hansip saat Debat Pilkada Kota Bandung, Ini Alasannya Bandung 31 Oktober 2024

    Farhan-Erwin Pakai Baju Hansip saat Debat Pilkada Kota Bandung, Ini Alasannya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota
    Bandung
    nomor urut 3, M
    Farhan
    dan pasangannya, Erwin, mengenakan pakaian
    seragam hansip
    saat mengikuti debat publik perdana di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu (30/10/2024) malam.
    Ketika acara, Farhan sempat menyebut pasukan UHA alias Unggal Hajat Aya atau selalu hadir setiap ada kegiatan. Pasukan UHA itu, kata dia adalah Hansip.
    “Wali kota harus seperti hansip, selalu hadir di hajat hidup orang banyak,” kata Farhan.
    Farhan menyampaikan, ia dan pasangannya ingin mewujudkan Kota Bandung yang tangguh, amanah, maju, agamis melalui pemerintah yang diselenggarakan secara kredibel dan fokus kepada pelayanan beekelanjutan dalam pembangunan nasional.
    “Pembangunan yang ingin kita dorong adalah pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia,” jelas Farhan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.