Xcloud.id

Tag: Sudirman

  • Soal Wacana Pembatasan Usia Bermain Medsos pada Anak, Ini Kata Warga

    Soal Wacana Pembatasan Usia Bermain Medsos pada Anak, Ini Kata Warga

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan wacana untuk melakukan pembatasan usia pada anak dalam bermain media sosial (medsos). Pembatasan itu diketahui guna menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya dan risiko negatif pada medsos.

    Sehubungan dengan wacana ini, sejumlah warga mengungkapkan pendapatnya terkat pembatasan usia bermain medsos. 

    Pertama, Leona dari Bekasi. Leona mengatakan dirinya belum mendengar secara jelas terkait wacana tersebut. Namun, dirinya mengaku setuju terkait kebijakan tersebut. 

    “Pernah dengar cuman belum viral banget beritanya belum terdengar banget berita tentang pembatasan itu,” katanya kepada Beritasatu.com di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bukan tanpa alasan, Leona mengaku setuju karena menurutnya screening time pada anak-anak di handphone sudah over atau berlebihan. Terlebih katanya dengan konten di media sosial seperti di Instagram, Tik Tok, Facebook, atau Twitter tidak bisa difilter. 

    “Jadi kita sebagai ibu atau orang tua yang terkadang pekerja juga, enggak bisa yang 24 jam mengawasi aktivitas anak di media sosial,” ujarnya. 

    “Kalau memang benar terealisasi saya setuju banget minimal 15 tahun ke atas,” tutupnya. 

    Senadanya dengan Leona, Rudi dari Jakarta juga mengaku setuju pada wacana tersebut. Menurutnya wacana itu akan menjadi kebijakan yang bagus bagi tumbuh kembang anak-anak.

    “Kalau ada atau tidaknya (wacana tersebut) saya belum tahu. Namun, kalau memang itu ada itu mungkin lebih bagus,” ujarnya tentang pembatasan usia bermain medsos. 

    “Karena selama ini kan kita tahu untuk hiburan juga di bioskop kan juga dibatasi. Nah, mungkin di medsos juga perlu dibatasi juga untuk mencegah hal-hal yang yang tidak baik,” tambahnya. 

    Selain itu, Indana dari Palmerah Jakarta juga mengaku setuju dengan wacana itu. Dia berharap kebijakan itu bisa membantu para orang tua dalam mengontrol anak dalam bermain media sosial.   

    “Iya saya sih sempat dengar cuma masih selentingan. Saya sangat setuju karena buat mengontrol anak juga untuk bermain media sosial,” tandasnya terkait pembatasan usia dalam bermain medsos. 

  • Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Jakarta –

    Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan, kembali pamer keakraban. Dua kali sudah keduanya menunjukkan keakraban ke publik.

    Ahok dan Anies sempat menunjukkan kedekatan pada 31 Desember 2024 lalu. Kala itu, keduanya sama-sama mengikuti acara jelang tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

    Tak sekadar bertemu, keduanya bahkan menjanjikan adanya kejutan di 2025. Mereka berdua juga sempat tertawa dan tersenyum bersama.

    Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik. “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…,” kata Anies sambil memegang Ahok di Balai Kota Jakarta.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” timpal Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    Ahok dan Anies Kembali Bertemu

    Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom

    Kedekatan keduanya ternyata tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Sabtu (18/1/2025), Ahok dan Anies kembali bertemu. Kali ini mereka bertemu di acara peluncuran buku yang digelar di kawasan fX Sudirman, Jakarta Pusat.

    Pantauan detikcom di lokasi, Anies tiba lebih dulu di lokasi. Dia terlihat mengenakan kemeja lengan pendek berwarna navy atau biru tua.

    Keduanya diketahui memang diagendakan memberi testimoni mengenai buku yang diluncurkan. Buku yang diluncurkan adalah ‘Makanya, Mikir!’, karya Abigail Limuria dan Cania Citta.

    Anies memulai testimoninya lebih dulu sekitar pukul 15.35 WIB. Sedangkan Ahok tiba sesaat setelah Anies memulai testimoninya. Ahok datang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda.

    Dari atas panggung, Anies sempat menyapa Ahok yang baru datang. Dia berkelakar agar Ahok betul-betul mendengar apa yang disampaikannya.

    “Didengerin ya, Pak Ahok,” kata Anies kepada Ahok disambut riuh tepuk tangan penonton

    “Loh nggak, biar nanti nggak sama apa yang disampaikan,” ucap Anies sambil meluruskan.

    Setelah Anies selesai menyampaikan testimoninya, keduanya kembali bersalaman. Mereka terlihat santai mengobrol sambil berbisik. Keduanya juga sempat mengabadikan foto bersama para penulis buku.

    Tak lama, Anies meninggalkan lokasi itu. Dia mengaku hanya bertanya seputar kabar kepada Ahok.

    “Ngobrol apa ya, tanya kabar, gimana awal tahun,” kata Anies saat ditanya perihal obrolannya dengan Ahok.

    Diungkit mengenai kejutan yang pernah disampaikannya saat bersama Ahok, Anies enggan menjawab. Dia meminta hak itu ditanyakan kepada Ahok.

    “Nanti tanya Pak Ahok saja,” ucap Anies.

    Seusai acara, wartawan menanyai Ahok. Kata politikus PDIP tersebut, ini sekaligus menjawab perihal ‘kejutan’ yang dia janjikan saat dia dan Anies bertemu di Balai Kota.

    “Ya kan kejutan ini Januari ketemu berdua di acara pertemuan buku,” kata Ahok. “Ya saya kira, ya kejutannya ya kita sering ketemulah ini.”

    Halaman 2 dari 2

    (maa/imk)

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang dua orang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpelukan dan tertawa lepas menjadi isu politik terpopuler di Beritasatu.com pada Sabtu (18/1/2024).

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Presiden Subianto akan resmi berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028, komentar Bahlil Lahadalia kabar tentang masuknya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar dari MKGR, penambahan reses DPD dikritik, serta Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia swasembada pangan kurang dari empat tahun.

    Berikut isu politik terpopuler di Beritasatu.com sepanjang Sabtu (18/1/2025): 

    1. Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas
    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    2. Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
    Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    3. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap Partai Golkar lewat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

     4. Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN
    Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

     5. Presiden Prabowo Subianto Optimistis Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun
    Presiden Prabowo Subianto meyakini target swasembada pangan yang direncanakan dalam empat tahun dapat tercapai lebih cepat dari yang diharapkan. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin), yang diadakan di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

    “Target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan dalam waktu 4 tahun, namun ternyata kita akan terkejut karena jauh sebelum 4 tahun, kita sudah mencapai swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sudah bergerak cepat untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita. Terkait swasembada pangan, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui pengembangan food estate dan pertanian modern untuk memastikan tercapainya target tersebut. 

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    Anies mengenakan kemeja lengan pendek biru tua atau navy, sedangkan Ahok berkemeja biru muda lengan panjang.

    Begitu bertemu, Anies dan Ahok langsung berpelukan akrab. Keduanya terlihat berbincang akrab. Ahok mendekatkan mulutnya ke arah telinga lalu berbicara sesuatu, kemudian keduanya tertawa lepas. 

    Anies menepuk pundak Ahok dan memegang bahu politikus PDI Perjuangan itu. Keduanya masih saling bicara akrab sambil berjalan turun dari panggung. Namun, belum tahu apa yang dibicarakan.

    Undangan yang hadir dalam peluncuran buku itu turut merekam momen pertemuan Anies dan Ahok dengan kamera ponselnya.

    Dalam tetimoninya, Anies menyampaikan selamat kepada Abigail Limuria dan Cania Citta atas peluncuran buku “Makanya, Mikir!”. Anies mengaku sudah membaca buku itu. 

    “Bukunya bagus, saya sudah baca, tetapi belum tuntas,” kata Anies.

  • Said Didu: Jokowi Diam-diam Kudeta PDIP Sejak 2016

    Said Didu: Jokowi Diam-diam Kudeta PDIP Sejak 2016

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berkaca pada 2016 lalu, ternyata Jokowi memiliki rencana menyerahkan kewenangannya kepada oligarki untuk sebuah kesuksesan politik.

    Hal ini blak-blakan diungkapkan eks Staf Khusus Kementerian SDM Muhammad Said Didu saat hadir di acara podcast Keadilan TV.

    Dikatakan Said Didu, Jokowi dengan segala kekuatannya sebagai Presiden saat itu secara tidak kasat mata melakukan kudeta terhadap PDIP.

    “Sebenarnya Partai (PDIP) sudah dikudeta Jokowi 2016, Megawati itu sudah dikudeta. Cuma saya gak tahu mereka paham apa nggak, tapi saya paham ini sedang dikudeta,” ujar Said Didu, dikutip pada Kamis (16/1/2025).

    Pria kelahiran Pinrang ini membawa publik untuk merenungkan bagaimana upaya Jokowi memberhentikan para Menteri yang pro rakyat.

    “Menteri-menteri yang berpihak ke rakyat diberhentikan. Rizal Ramli, Sudirman Said, apa segala, terus Menteri ecek-ecek dikasih ke PDIP,” sebutnya.

    Setelah itu, kata Said Didu, Menteri yang telah melakukan segala macam kesepakatan dengan Jokowi, dimasukkan ke jajaran pemerintahan.

    “Di situlah bergabung oligarki dan dibuanglah PDIP partai yang membesarkan (Jokowi),” cetusnya.

    Saat ditanya soal Menteri oligarki yang dimaksud Said Didu, ia membocorkan satu posisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Oligarki yang dimasukkan, kita tahu lah siapa Menko Perekonomian, kan coba Ignasius Jonan dikeluarkan, iya (termasuk Anies Baswedan), Menteri yang ada integritasnya,” Said Didu menuturkan.

    Sementara, Said Didu mengatakan bahwa orang-orang PDIP hanya diberikan jabatan Menteri yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan.

  • Kerusuhan Terjadi di Bima NTB, Motor Dibakar-Warga Diungsikan

    Kerusuhan Terjadi di Bima NTB, Motor Dibakar-Warga Diungsikan

    Jakarta –

    Kerusuhan terjadi di Pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Massa membakar enam motor dan warga diungsikan imbas kerusuhan ini.

    Dilansir detikBali, Rabu (15/1/2025) peristiwa ini dipicu oleh dugaan pelecehan terhadap perempuan berinisial S (20), warga Desa Nisa, Kecamatan Woha. Pelaku pelecehan diduga merupakan seorang pendatang dari Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Seusai kejadian, massa mendatangi lokasi tempat warga Sumba bermukim di sekitar Pasar Tente untuk mencari pelaku. Massa melampiaskan kemarahan dengan membakar dan merusak sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi karena tak menemukan terduga pelaku.

    “Ada enam sepeda motor yang dibakar dan tiga unit lainnya dirusak,” ujar Kapolsek Woha AKP Sudirman.

    Dia mengatakan situasi di lokasi telah kondusif. Puluhan warga Sumba, termasuk anak-anak, perempuan, dan laki-laki, dievakuasi ke Polsek Woha, yang kemudian dipindahkan ke gedung Dinsos.

    “Dibawa ke kantor Dinsos, karena di sana sudah dibangun tenda untuk mengungsi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Isyrah.

    Baca selengkapnya di sini.

    (lir/haf)

  • Pakar nilai patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang

    Pakar nilai patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Ulung Pribadi memandang bahwa patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurut Prof. Ulung, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Prof. Ulung saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons video viral patwal mobil hitam berpelat nomor RI 36 milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

    Selain itu, kata dia, peninjauan pemberian patwal perlu dilakukan karena melibatkan sumber daya yang tidak sedikit, termasuk personel kepolisian.

    Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial X yang diunggah oleh akun @rieribet yang menggambarkan seorang petugas patwal yang menunjuk-menunjuk seorang sopir taksi.

    Dalam video tersebut, seorang petugas patwal yang mengawal mobil dengan pelat nomor RI 36 membuka jalan di tengah kondisi lalu lintas yang sedang padat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Sebuah taksi lalu berhenti lantaran ada truk yang berhenti di depannya. Ketika hendak pindah jalur, taksi itu tertahan karena ada mobil di jalur yang ingin ditempati.

    Akibatnya, taksi tersebut menghalangi petugas patwal yang sedang berusaha membuka jalan. Karena terhalang, petugas itu menunjuk-menunjuk sopir taksi tersebut.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arsjad Rasjid Ikuti Arahan Pemerintah, Anindya Bakrie Dikukuhkan Jadi Ketum Kadin Indonesia Besok – Halaman all

    Arsjad Rasjid Ikuti Arahan Pemerintah, Anindya Bakrie Dikukuhkan Jadi Ketum Kadin Indonesia Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dualimes di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid akan segera berakhir.

    Hal ini diketahui adanya undangan terkait gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) di Hotel The Ritz Calton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta.

    Dalam Munas tersebut, nantinya Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sumber Tribunnews.com, menyatakan bahwa Arsjad Rasyid bersedia mengikuti kesepakatan dan arahan pemerintah. 

    Sebab, Arsjad sendiri telah menghendaki pergantian kepemimpinan Kadin melalui mekanisme organisasi yang berlaku di Kadin Indonesia.

    “Karena itulah, dalam diskusi di Hotel Langham, Jakarta, disepakati Munas Konsolidasi Persatuan Kadin. Hari dan tanggalnya pun disepakati, yakni Kamis, 16 Januari 2025, pukul 14.00,” kata sumber Tribunnews.com, Rabu (15/1/2025).

    Sumber Tribunnews.com menyebut, pada Kamis pagi besok Kadin Indonesia akan menggelar Konvensi Anggota Luar Biasa. Forum ini beranggotakan asosiasi anggota Kadin Indonesia.

    Sedangkan pada forum Munas Kadin, Arsjad Rasjid akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum Kadin. Laporan itu berisikan pelaksanaan program serta progres dibawah kepemimpinannya.

    “Laporan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo,” jelas sumber Tribunnews.com.

    Sumber Tribunnews.com menyatakan bahwa Arsjad Rasyid menerima formula penyelesaian konflik internal Kadin yakni Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

    “Kesepakatan itu diharapkan mengakhiri dualisme kepemimpinan Kadin,” ungkapnya.

    Pada undangan yang diterima Tribunnews, gelaran Munas Konsolidasi Persatuan Kadin ini akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain itu, undangan tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan undangan kedua kepada Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. 

    “Dengan Hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsolidasi Kadin Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. Masa Bakti 2024-2029 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” tulis undangan tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (14/1/2025).

    Pertemuan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melakukan pertemuan didampingi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Moment tersebut dibagikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029 Raffi Ahmad melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagit1717.

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia. 

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunnews.

    Kadin Indonesia surati Prabowo akhiri dualisme

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, pengurus Kadin Indonesia dibawah pimpinan Arsjad Rasjid sudah mengirim surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Isi surat tersebut adalah permohonan arahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin.

    “Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhaniswara, Kamis (24/10/2024).

    Dhaniswara mengatakan, surat tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat antara Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub tertanggal  27 September 2024 lalu.

    “Kami melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024,” jelasnya.

    Adapun Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid menginginkan agar Munas IX Kadin Indonesia dipercepat agar tidak ada lagi dualisme kepengurusan Kadin seperti yang saat ini terjadi.

    “Intinya adalah bahwa Munas kita harus berjalan supaya mencari solusi yang tadi sudah disepakati supaya menjadi satu KADIN. Jangan sampai dualisme. Harus satu,” kata Arsjad kepada wartawan di FX Sudirman, Kamis (17/10/2024).

    Arsjad mengaku, pihaknya sudah mengumumkan pada anggota luar biasa (ALB) untuk mempercepat proses Munas tersebut. Bahkan saat ini prosesnya sudah berjalan terus.

    “Saya bilang siapkan proses Munas tersebut supaya Munas nya bisa dipercepat. Tapi prosesnya itu ada proses dari konvensi anggota luar biasa sampai munas nanti. Jadi itu akan jalan,” jelas dia.

    Ketika ditanya terkait kapan penyelenggaraan Munas Kadin Indonesia ini, Arsjad enggan menjelaskan lebih rinci.

    Dia memastikan bahwa proses-proses menuju Munas IX Kadin dirampungkan agar bisa segera digelar.

    “Semuanya kita siapkan kenapa karena apa tanggalnya ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau dari konteks kita sepakat itu, tapi kalau untuk persiapannya kita siapkan dulu. Jadi kalau sudah siap tinggal anytime,” ungkapnya.

  • Keluarga Jauhari Bantah Damai, Iptu M Yunus Dicopot Dari Jabatan Buntut Tendang Warga di Prabumulih – Halaman all

    Keluarga Jauhari Bantah Damai, Iptu M Yunus Dicopot Dari Jabatan Buntut Tendang Warga di Prabumulih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PRABUMULIH – Kasus perwira polisi tendang Iptu M Yunus menendang muka pengendara sepeda motor Jauhari (45) di Prabumulih, Sumatera Selatan menuai sorotan.

    Terlebih setelah muncul narasi bila Jauhari dan Iptu M Yunus disebut berdamai.

    Narasi tersebut pun dibantah anak Jauhari, Rini Ulandari.

    Rini menegaskan tidak pernah ada kata damai dari keluarga Jauhari.

    “Kami pihak keluarga tidak berdamai,” kata Rini dikutip dari Tribunsumsel.com, Selasa (14/1/2025).

    Terkait tanggung jawab Polres Prabumulih terhadap korban, Rini mengatakan pihak Polres Prabumulih berjanji bertanggung jawab penuh untuk pengobatan dan kerugian yang dialami ayahnya.

    “Pihak Polres bertanggung jawab penuh untuk pengobatan dan segala kerugian ayahku,” ucapnya.

    Namun keluarga korban masih menunggu janji Kapolres Prabumulih yang menyebut akan mencopot Iptu Yunus dari jabatannya.

    “Bapak Kapolres menyatakan akan mencopot jabatan pelaku penganiayanaan itu, beliau (Kapolres) akan diberitan di media langsung,” katanya.

    “Jadi kami pihak keluarga menunggu berita tersebut,” terangnya.

    Kapolres Prabumulih AKBP Endro Aribowo mengatakan pihaknya saat ini sudah mencopot Iptu M Yunus dari jabatan Kepala Seksi Hukum Polres Prabumulih.

    “Hari ini saya sudah mencopot yang bersangkutan (MY-red) dari jabatannya Kasikum (Kepala Seksi Hukum) Polres Prabumulih,” kata AKBP Endro Aribowo Selasa (14/1/2025).

    Endro Aribowo mengatakan pencopotan tersebut sudah dilaporkan ke Kapolda Sumsel dan sudah menunjuk pejabat yang lain.

    Kapolres mengatakan dirinya mengucapkan turut prihatin atas perilaku oknum polisi tersebut dan mewakili satuan mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Jauhari. 

    Pada kesempatan itu juga Kapolres Prabumulih mengungkapkan dirinya tetap berkomitmen memeriksa Iptu MY setelah nantinya selesai menjalani perawatan atau pengobatan.

    “Saat ini Iptu MY dirawat di RS Hermina Palembang dan rencana nanti malam akan menjalani operasi karena menurut dokter mengalami patah tulang di tangan dan rusuk. Namun kami tetap komitmen setelah yang bersangkutan sembuh akan diperiksa sesuai disiplin undang-undang dan kode etik berlaku,” ucapnya.

    Lebih lanjut Endro mengaku kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi jajaran Polres Prabumulih agar tidak diulangi dan ini menjadi penekanan agar tidak ada anggota yang menyakiti masyarakat.

    Diketahui aksi tak terpuji dilakukan seorang anggota polisi Iptu M Yunus terhadap seorang warga Jauhari Bin Saidina Ali (54) di Prabumulih, Sumatera Selatan, Senin (13/1/2025).

    Perwira polisi tersebut menendang Jauhari hingga hidung berdarah di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tepatnya di seberang rumah dinas Wali Kota Prabumulih setelah sepeda motornya terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai Jauhari.

    Video aksi polisi bersikap arogan tersebut pun viral di media sosial.

    Terkait peristiwa tersebut, Jauhari pun memberikan pengakuan.

    Jauhari mengaku saat dirinya menggunakan kendaraan hendak menyeberang ke minimarket di depan rumah dinas Wali Kota Prabumulih.

    “Saat itu saya mau menyeberang ke Indomaret, saya sudah sangat lambat sekali. Setelah nyeberang tiba-tiba dari arah Palembang bapak itu dengan motor menabrak saya,” kata Jauhari kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

    Pria kelahiran Curup 15 Juni 1970 itu mengaku saat itu warga langsung mengangkat dirinya yang kesakitan ke pinggir jalan berikut motor.

    “Saat itu saya kesakitan karena terjatuh tapi tidak berdarah, lalu pak polisi itu menghampiri dan langsung menendang muka saya, kejadiannya cepat,” katanya.

    Akibat tendangan yang dilakukan oknum polisi tersebut, Jauhari mengalami luka di bibir dan hidung berdarah bercucuran.

    Dalam kondisi terluka, ia pun dibantu sejumlah warga dengan memberikan tisu dan air.

    “Saya tidak tau kenapa dia marah, padahal saya menyeberang sudah lambat, dia malah tendang muka saya,” ucapnya.

    Disinggung apakah akan melaporkan kejadian itu ke Propam Polres Prabumulih, Jauhari mengaku akan berkonsultasi dan berkomunikasi dengan keluarganya terlebih dahulu terkait kejadian dialaminya.

    “Saya masih berkomunikasi dengan keluarga apakah kasus ini akan kami lanjutkan atau damai,” katanya.

    (Tribunsumsel.com/ Laily Fajrianty/ Edison)

  • Perwira Polisi yang Tendang Warga Dicopot dari Jabatannya Kepala Seksi Hukum Polres Prabumulih

    Perwira Polisi yang Tendang Warga Dicopot dari Jabatannya Kepala Seksi Hukum Polres Prabumulih

    GELORA.CO  –  Iptu MY dicopot dari jabatannya usai videonya viral menendang muka warga hingga berdarah. Iptu MY adalah polisi yang bertugas di Polres Prabumulih Polda Sumatra Selatan (Sumsel). 

    “Hari ini saya sudah mencopot yang bersangkutan (MY-red) dari jabatannya Kasikum (Kepala Seksi Hukum) Polres Prabumulih,” kata Kapolres Prabumulih AKBP Endro Aribowo Selasa (14/1/2025).

    Endro Aribowo mengatakan pencopotan tersebut sudah dilaporkan ke Kapolda Sumsel dan sudah menunjuk pejabat yang lain.

    Kapolres mengatakan dirinya mengucapkan turut prihatin atas perilaku oknum polisi tersebut dan mewakili satuan mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Jauhari. 

    Pada kesempatan itu juga Kapolres Prabumulih mengungkapkan dirinya tetap berkomitmen memeriksa Iptu MY setelah nantinya selesai menjalani perawatan atau pengobatan.

    “Saat ini Iptu MY dirawat di RS Hermina Palembang dan rencana nanti malam akan menjalani operasi karena menurut dokter mengalami patah tulang di tangan dan rusuk. Namun kami tetap komitmen setelah yang bersangkutan sembuh akan diperiksa sesuai disiplin undang-undang dan kode etik berlaku,” bebernya.

    Lebih lanjut Endro mengaku kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi jajaran Polres Prabumulih agar tidak diulangi dan ini menjadi penekanan agar tidak ada anggota yang menyakiti masyarakat.

     

    “Ini menjadi pembelajaran dan penekanan kami agar tidak ada satupun personel Polres Prabumulih yang menyakiti masyarakat, ini akan kami tindak tegas dan sebagai pembelajaran kami di Polres Prabumulih,” tegasnya.

    Diketahui, sebuah video viral diduga pemukulan dilakukan oknum polisi Polres Prabumulih terhadap warga hingga berdarah, Senin (13/1/2025).

    Dalam video beredar yang direkam seorang perempuan dan menyebar di sejumlah media sosial memperlihatkan seorang bapak-bapak mengenakan baju kaos kerah merah terduduk dengan hidung mengeluarkan darah.

    Dari beberapa video beredar kejadian tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih tepatnya di seberang rumah dinas Walikota Prabumulih.

    Dari narasi sejumlah video beredar menyebutkan jika oknum polisi diduga menabrak kendaraan korban namun justru oknum tersebut marah dan menendang korban hingga berdarah.

    Anak Korban Bantah Damai

    Anak Jauhari (45), korban yang ditendang oknum polisi Polres Prabumulih membantah telah berdamai dengan Iptu M Yunus.

    Hal ini diungkapnya lewat Instagram miliknya @rini_ulandari94, Selasa (14/1/2024).

    Rini Ulandari, anak Jauhari membantah kabar soal perdamaian ayahnya dengan Iptu Yunus.

    Ia juga mengungkapkan kondisi sang ayah yang masih dalam perawatan medis.

    “Semua postingan dari pihak kepolisian dan media Prabumulih yang menuliskan keluarga kami sudah berdama itu tidak benar !, kami belom berdamai karena sekarang ayah kami juga masih dalam pemantauan medis,” tulis Rini, lewat Instagramnya, Selasa (14/1/2024).

    Menurutnya, soal perdamaian itu dilakukan pihak kepolisian agar tidak menggiring opini publik dan berita tidak tersebar luas.

    “Itu semua dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menggiring opini publik supaya beritanya tidak tersebar luar dan mencemarkan nama baik kepolisian, padahal divideo sudah jelas polisi tersebut melakukan penganiayaan terhadap Bapak Jauhari,” terangnya.

    Untuk itu, ia meminta kepada pihak kepolisian untuk adil dan mengusut tuntas kasus ayahnya yang ditendang polisi.

    “Mohon kepada pihak berwajib untuk lebih adil, karena kalau kasus ini tidak diselesaikan dengan tuntas masyarakat akan semakin tidak percaya,”  tandasnya.

    Saat di konfirmasi Tribunsumsel, anak Jauhari, Rini menegaskan bahwa keluarganya enggan berdamai dengan Iptu Yunus.

    “Kami pihak keluarga tidak berdamai,” kata Rini.

    Sementara terkait tanggung jawab Polres Prabumulih terkait korban, Rini mengatakan pihak Polres Prabumulih berjanji bertanggung jawab penuh pengobatan dan kerugian yang dialami ayahnya.

    “Pihak polres bertanggung jawab penuh untuk pengobatan dan segala kerugian ayahku,” terangnya.

    Namun keluarga korban masih menunggu janji Kapolres Prabumulih yang menyebut akan mencopot Iptu Yunus dari jabatannya.

    “Bapak kapolres menyatakan akan mencopot jabatan pelaku penganiayanaan itu, beliau (Kapolres) akan diberitan di media langsung,” katanya.

    “Jadi kami pihak keluarga menunggu berita tersebut,” terangnya