Jakarta –
Pemprov Jakarta mengubah sistem evaluasi kontrak kerja anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi tiga tahun sekali. Edril (50) petugas PPSU Kelurahan Gelora mengaku lega mendengar kabar itu.
“Kabar baik, kalau menurut saya itu bikin lega lah hati jadinya kan. Yang tadinya setahun jadi tiga tahun,” kata Edril saat ditemui di kawasan Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2025).
Diketahui sebelumnya evaluasi kontrak kerja petugas PPSU dilakukan setiap tahun oleh kelurahan terkait. Menurutnya, kebijakan baru ini membuat pasukan oranye dapat lebih fokus bekerja.
“Karena kenapa, karena tiga tahun itukan makan waktu lama, ya menolong ya buat PPSU. Ini jadi hadiah lebaran bagi saya,” ucap dia.
Edril bercerita telah bergabung sebagai anggota PPSU sejak tahun 2016. Kala itu PPSU baru terbentuk di masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Saya sebenarnya tadinya dari Sudin Kebersihan, direkrut sama PPSU tahun 2016. PPSU terbentuk kan 2015 zamannya Pak Jokowi, Pak Ahok. 2016 Pak Ahok baru kita gabung, kita dari kebersihan jalur,” jelas dia.
Edril (50) petugas PPSU Kelurahan Gelora (Rumondang/detikcom)
“Sembilan tahun jalan (di PPSU), setiap tahun itu pasti kalau kita benar-benar mau kerja ya benar (bakal perpanjang kontrak) itu tergantung masing-masing aja,” lanjut Edril.
Kendati begitu perubahan evaluasi kontrak menjadi setiap tiga tahun tetap dinilainya sebagai hadiah baik bagi PPSU. Sebab, dirinya tak perlu terlalu khawatir soal kontrak kerja setiap tahun dan bisa fokus bekerja.
Evaluasi Kontrak PPSU Jadi Tiap 3 Tahun
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengubah sistem evaluasi kontrak kerja bagi anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye. Pemprov Jakarta akan mengevaluasi kontrak anggota PPSU tiga tahun sekali.
“Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Taman Suropati, Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip pada Rabu (2/4).
Pramono mengatakan kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian kerja bagi para petugas PPSU yang selama ini harus menjalani evaluasi tahunan. Perpanjangan evaluasi ini diharapkan membuat kerja anggota PPSU lebih fokus tanpa perlu khawatir terkait kontrak tiap tahun.
“Intinya kita memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya karena setelah pensiun, mereka rata-rata gamang dan belum ada jaminan apapun,” ujarnya.
Di sisi lain, Pramono juga telah menandatangani surat perubahan syarat rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Saat ini syarat menjadi PPSU cukup berijazah SD.
“Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani pergub-nya,” imbuhnya.
(ond/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
