Xcloud.id

Tag: Sudin

  • Sudin Dukcapil Jaksel gencarkan jemput bola adminduk

    Sudin Dukcapil Jaksel gencarkan jemput bola adminduk

    Jemput bola ini sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (Sudin Dukcapil Jaksel) menggencarkan layanan jemput bola administrasi kependudukan (adminduk) dalam upaya mewujudkan dokumen kependudukan yang tertib dan sesuai aturan.

    “Jemput bola ini sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memastikan setiap warga memiliki dokumen kependudukan yang sah dan lengkap,” kata Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan, Muhammad Nurrahman di Jakarta, Kamis.

    Nurrahman mengatakan dalam layanan jemput bola serentak diadakan di seluruh wilayah kecamatan sejak Rabu (9/4) kemarin dengan memberikan 515 layanan adminduk.

    Ia merinci dalam layanan serentak kemarin terdapat 268 layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan 32 perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk warga menjelang usia 17 tahun.

    Kemudian, pencetakan 23 keping KTP-el, sembilan Kartu Identitas Anak (KIA), 88 konsultasi kependudukan, pencetakan 45 Akta Kelahiran, pencetakan tiga Akta Kematian, pembuatan dua akun user data warga, dan sembilan layanan pendaftaran penduduk non-permanen.

    “Program ini membuktikan komitmen Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Sehingga, tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kependudukan,” jelasnya.

    Tidak hanya memberikan pelayanan langsung, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi pentingnya tertib adminduk.

    Salah satu fokus utama sosialisasi adalah penataan data penduduk sesuai dengan domisili agar tercipta basis data yang valid dan akurat dalam mendukung berbagai kebijakan publik.

    “Edukasi yang kami lakukan bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya memperbarui dan menyesuaikan data kependudukan mereka,” ucapnya.

    Sementara itu, salah seorang warga, Sinta (34) mengapresiasi layanan jemput bola ini karena membuat warga semakin mudah berkonsultasi dan mendapatkan layanan adminduk yang hilang atau rusak.

    “Kalau bisa rutin seperti ini, jadi kita tidak usah jauh-jauh lagi ke kelurahan,” ucap Sinta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar nonaktifkan sementara KTP warga yang tidak sesuai domisili

    Jakbar nonaktifkan sementara KTP warga yang tidak sesuai domisili

    Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat menonaktifkan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang tidak sesuai dengan domisili.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut hal itu dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan dalam rangka penataan dan keakuratan data kependudukan.

    “Terkait dengan penataan dan keakuratan data kependudukan, warga yang tidak sesuai dengan domisili tetap akan dinonaktifkan NIK-nya,” kata Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Uus, coklit hingga penonaktifan KTP warga yang tidak sesuai domisili penting dilakukan agar data kependudukan dapat terpantau dengan efektif.

    “Kalau terdata secara akurat kan bisa mudah terpantau,” kata Uus.

    Salah satu contohnya adalah hari ini sebanyak 73 KTP warga di RW 10 Cengkareng Barat, Cengkaeng, Jakarta Barat yang dinonaktifkan sementara oleh Sudin Dukcapil.

    Puluhan KTP yang dinonaktifkan itu adalah sebagian dari 288 KTP yang disertakan dalam coklit data kependudukan.

    “Hasilnya, sebanyak 73 KTP dinonaktifkan sementara dengan keterangan pindah, meninggal, dan tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Kepala Satgas Dukcapil Kelurahan Cengkareng Barat, Hafiz di Jakarta, Kamis.

    Menurut Hariz, kebijakan ini diperlukan demi ketertiban administrasi penduduk dan mengurangi potensi kerugian daerah.

    “Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan,” kata dia.

    Lebih lanjut, Hafiz menuturkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui NIK yang dinonaktifkan langsung dapat mengecek dan datang langsung ke loket-loket layanan kelurahan atau melalui aplikasi Jawara Dukcapil.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukcapil Jakbar data pendatang baru hingga satu bulan ke depan

    Dukcapil Jakbar data pendatang baru hingga satu bulan ke depan

    Kami bertugas melakukan pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk non permanen

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat melakukan pendataan pendatang baru hingga satu bulan ke depan seiring berakhirnya masa libur Lebaran.

    “Pendataan kita lakukan selama satu bulan, terhitung mulai aktif warga masuk kerja pada Selasa (8/4),” kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat Gentina Arifin kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Pendataan itu, kata Gentina, juga dilakukan dalam rangka pemetaan penduduk non permanen pascalibur Lebaran.

    “Kami bertugas melakukan pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk non permanen,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Gentina mengungkapkan pendataan dilakukan di delapan wilayah kecamatan setempat.

    Pendataan di Kecamatan Tambora, telah dimulai di RT 02 RW 05 Duri Utara. Kemudian Kecamatan Palmerah di RW 02 Kemanggisan. Lalu Kecamatan Cengkareng di RT 09 RW 18 Cengkareng Barat.

    “Kecamatan Grogol Petamburan di RW 03 Tanjung Duren Utara. Kecamatan Tamansari, RW 06 Krukut. Kebon Jeruk, RW 13 Kebon Jeruk. Kembangan, RT 02 RW 02 Srengseng. Kemudian Kalideres, RT 01 RW 06 Semanan,” ungkap Gentina.

    Gentina meminta agar para pendatang baru segera melapor diri ke RT/RW setempat, khususnya yang ingin menetap lebih dari setahun.

    “Pendatang baru selalu membawa identitas kependudukan dan melaporkan kepada ketua RT/RW setempat bila akan menetap lebih dari satu tahun,” ujar Gentina.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukcapil Jaktim jemput bola data pendatang baru

    Dukcapil Jaktim jemput bola data pendatang baru

    Sekaligus ini menjadi kolaborasi dengan pak RT/RW untuk pemutakhiran data penduduk

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Timur melakukan jemput bola untuk mendata pendatang baru usai libur Lebaran.

    “Mulai hari ini kami mulai melakukan pelayanan jemput bola di seluruh kecamatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sudin Dukcapil Jakarta Timur Ponirin Ariadi Limbong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Limbong menyebut jemput bola ini dilakukan di beberapa lokasi padat penduduk untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan pelaporan kependudukan.

    “Sekaligus ini menjadi kolaborasi dengan pak RT/RW untuk pemutakhiran data penduduk dan juga sosialisasi kepada masyarakat yang baru saja datang dari mudik,” ujar Limbong.

    Selain itu, pihaknya bersama petugas kecamatan dan kelurahan juga terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

    Adapun pendatang terbagi dua, yakni mereka yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah (akan menjadi penduduk non permanen di Jakarta).

    Bagi pendatang yang membawa SKP dari daerah asalnya perlu melapor ke kelurahan dengan membawa persyaratan yaitu SKP, surat penjamin, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) asli dan Kartu Keluarga (KK) daerah asal.

    Setelah perpindahan divalidasi oleh petugas Dukcapil Kelurahan dan terbit KK serta KTP, KIA di Jakarta, maka perlu melapor ke RT terkait kedatangannya.

    Sementara bagi pendatang yang tidak membawa surat pindah atau penduduk tidak permanen perlu melapor secara mandiri pada link yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan berlaku nasional yaitu melalui tautan https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id.

    Dari proses pendaftaran mandiri ini, penduduk akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan dari link tersebut bahwa telah terdaftar sebagai penduduk tidak permanen.

    Adapun Disdukcapil DKI Jakarta menjalankan program Penataan Administrasi Kependudukan Sesuai Domisili. Program tersebut bertujuan agar penduduk secara sadar melaksanakan perilaku tertib administrasi kependudukan melalui pembekuan NIK sehingga yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak bisa mengakses fasilitas perbankan, BPJS dan pendidikan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jakut minta kontraktor pastikan penyelesaian pekerjaan pipa air

    Pemkot Jakut minta kontraktor pastikan penyelesaian pekerjaan pipa air

    Berikan spanduk sampai kapan proyek ini selesai dikerjakan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara Hendrico Tampubolon meminta pelaksana proyek galian pipa PAM di Simpang lima Semper Jakarta Utara memberikan kepastian kapan proyek ini selesai sehingga tidak lagi mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

    “Berikan spanduk sampai kapan proyek ini selesai dikerjakan sehingga warga mengetahui sampai kapan akan ada gangguan jika melalui jalur tersebut,” kata Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Utara Hendrico Tampubolon di Jakarta, Kamis.

    Hendrico mengatakan pelaksana proyek harus memasang spanduk pemberitahuan di ujung jalan masuk dan keluar bahwa di lokasi tersebut sedang ada pekerjaan galian pipa.

    “Selain itu, di titik lokasi juga harus diberikan rambu-rambu sarana dan prasarana keselamatan kerja,” kata dia.

    Ia menjelaskan pembangunan di simpang lima itu adalah pembangunan lanjutan pipa PAM diseluruh DKI Jakarta.

    Menurut dia waktu itu ada perubahan manajemen bahwa pembangunan dipercepat saat hari libur supaya tidak terlalu mengganggu.

    “Itu sudah dirapatkan di tingkat pusat dan unsur terkait, dinas juga. Kami juga ikut diundang saat itu,” katanya.

    Ia mengatakan setiap pekerjaan sudah disarankan kepada pelaksana pekerjaan agar memberikan spanduk di ujung mau masuk dan ujung keluar, memberikan edukasi bahwa ada pembangunan yang menyatakan ini pekerjaan apa, untuk apa, sampai kapan proyek ini dilaksanakan.

    Ia mengatakan petugas Sudin Perhubungan hanya membantu melancarkan karena mau tidak mau pembangunan itu harus dikerjakan karena untuk kepentingan masyarakat sendiri.

    Selain itu pihaknya juga menempatkan petugas dari Suku Dinas Perhubungan di lokasi dan tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

    “Petugas nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengurai kemacetan,” kata dia.

    Sebelumnya pembangunan proyek galian pipa di kawasan Simpang Lima Semper dilaporkan mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

    Pembangunan ini mengambil sebagian ruas jalan yang mengakibatkan kendaraan harus bergantian untuk melewatinya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Kepulauan Seribu data pendatang baru seiring selesainya liburan

    Pemkab Kepulauan Seribu data pendatang baru seiring selesainya liburan

    layanan jemput bola Adminduk dilakukan di setiap pulau penduduk sehingga warga pendatang ini terdata dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kepulauan Seribu mendatangi pendatang baru untuk dilakukan pendataan seiring berakhirnya masa libur Lebaran.

    “Kami memberikan fasilitas bagi penduduk pendatang baru dan non permanen, agar melakukan tertib Administrasi Kependudukan (Adminduk),” Kepala Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu, Ginanjar di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan layanan jemput bola Adminduk dilakukan di setiap pulau penduduk sehingga warga pendatang ini terdata dengan baik.

    Ia menegaskan tidak ada Operasi Yustisi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu terhadap warga yang datang bersama keluarga mereka setelah libur Lebaran.

    Menurut dia pihaknya melakukan pendekatan bersahabat agar pendatang baru dan non permanen di Kepulauan Seribu tertib Adminduk.

    Menurut Ginanjar kegiatan tertib administrasi penduduk ini melibatkan pengurus RT/RW dan kelurahan, sehingga pendataan yang dilakukan hasilnya maksimal dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Melalui pendataan dan tertib Adminduk ini, kita ingin adanya upaya peningkatan kesejahteraan warga,” terangnya.

    Ia menambahkan, DKI Jakarta khususnya Kepulauan Seribu tidak membatasi kehadiran penduduk pendatang baru dan nonpermanen tapi secara pendataan tetap harus dilakukan.

    “Tujuannya mengetahui populasi dan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaktim tertibkan dokumen kependudukan cegah pendatang numpang KTP

    Jaktim tertibkan dokumen kependudukan cegah pendatang numpang KTP

    kita juga ada program penertiban dokumen sesuai domisili untuk menghindari masyarakat yang sengaja pindah ke Jakarta untuk mendapatkan KTP dan fasilitas di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Timur menertibkan dokumen kependudukan untuk mencegah pendatang baru menumpang Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Jakarta.

    “Tentunya kita juga ada program penertiban dokumen sesuai domisili untuk menghindari masyarakat yang sengaja pindah ke Jakarta untuk mendapatkan KTP dan fasilitas di Jakarta dan kemudian kembali ke daerah asalnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Timur Ponirin Ariadi Limbong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Limbong menyebut, tindakan tegas seperti operasi yustisi sudah tidak diberlakukan sejak 2018. Sudin Dukcapil Jaktim juga terus melakukan sosialisasi pentingnya melaporkan diri kepada pendatang baru

    “Kami sudah sosialisasikan poin ini juga ke masyarakat, untuk tindak tegas seperti yustisi kami pastikan tidak ada di Jakarta sejak tahun 2018,” ujar Limbong.

    Selain itu, Limbong menyebut, pelaporan dan penyesuaian data kependudukan sesuai domisili diperlukan agar nomor induk kependudukan (NIK) tak dibekukan.

    “Seperti yang tadi saya sampaikan mungkin ketika program penataan dan penertiban, masyarakat seperti ini (pendatang yang numpang KTP) akan terkena untuk NIKnya dinonaktifkan untuk sementara waktu,” jelas Limbong.

    Adapun pendatang terbagi dua yakni mereka yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta, dan pendatang yang tidak berniat pindah (akan menjadi penduduk nonpermanen di DKI Jakarta).

    Mereka perlu melapor diri ke RT/RW dan kelurahan setempat. Khusus bagi yang ingin menetap di Jakarta, pelaporan dan penyesuaian data kependudukan sesuai domisili diperlukan agar nomor induk kependudukan (NIK) tak dibekukan.

    Apabila NIK dibekukan, maka yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak bisa mengakses fasilitas perbankan, BPJS dan pendidikan.

    Sementara untuk penduduk nonpermanen, pelaporan bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat terkait penduduk di DKI Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaktim tekankan pentingnya akurasi data penduduk bagi pendatang baru

    Jaktim tekankan pentingnya akurasi data penduduk bagi pendatang baru

    Hal ini sangat penting demi menciptakan tertib administrasi kependudukan dan juga akurasi data penduduk

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) menekankan pentingnya akurasi data penduduk bagi pendatang baru melalui pelaporan status kependudukan ke RT/RW setempat sesuai dengan domisili tempat tinggal.

    “Hal ini sangat penting demi menciptakan tertib administrasi kependudukan dan juga akurasi data penduduk di Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Timur Ponirin Ariadi Limbong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Limbong mengimbau agar pendatang baru usai libur Lebaran 2025 untuk segera melapor dan melakukan pencatatan data kependudukan.

    Pendatang yang berniat menetap di Jakarta wajib mengikuti prosedur administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kami mengimbau kesadaran pendatang untuk secara sadar melaporkan diri, jangan sampai nanti tidak terdata,” ujar Limbong.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur meminta pendatang baru untuk melapor status kependudukan ke RT/RW setempat di tempat tinggal mereka dan pihak yang menjamin mempunyai KTP DKI Jakarta.

    “Selama ini kan sifatnya operasi yustisi, tapi kan saat ini tidak ada yustisi. Harapannya masyarakat kita imbau agar memiliki jaminan KTP DKI yang tinggal di Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu (9/4).

    Iin menyebutkan pendatang yang berniat menetap di Jakarta wajib mengikuti prosedur administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pendatang wajib memiliki dokumen resmi seperti Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal sebagai syarat untuk mengurus e-KTP dengan alamat Jakarta.

    “Paling enggak dia punya KTP DKI kan sebagai syarat tinggal di sini,” ujar Iin.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pendatang di Jakarta Diminta Tertib Administrasi Kependudukan dengan Lapor Diri Megapolitan 10 April 2025

    Pendatang di Jakarta Diminta Tertib Administrasi Kependudukan dengan Lapor Diri Megapolitan 10 April 2025

    Pendatang di Jakarta Diminta Tertib Administrasi Kependudukan dengan Lapor Diri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pendatang baru di Jakarta diimbau untuk tertib administrasi kependudukan. Pendatang diminta lapor diri, baik ke kelurahan atau kecamatan terdekat. 
    “Hal ini sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat demi menciptakan tertib administrasi kependudukan dan juga akurasi data penduduk di Jakarta,” kata Plt Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Timur Ponirin Ariadi Limbong saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).
    Ponirin menjelaskan, pendatang wajib melalpor dengan membawa sejumlah dokumen.
    “(Melapor ke) seluruh loket pelayanan Dukcapil di kelurahan, kecamatan, dan juga suku dinas, membawa KTP, KK, dan juga Surat Keterangan Pindah (SKP) jika memang untuk memindahkan dokumennya ke Jakarta ditambah jaminan tempat tinggal,” ungkap Ponirin.
    Selain itu, Pemkot Jakarta Timur juga meminta pendatang di Jakarta melaporkan status kependudukan mereka ke pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.
    Pihak penjamin pendatang diharuskan yang memiliki KTP Jakarta.
    “Selama ini kan sifatnya operasi yustisi, tapi kan saat ini tidak ada yustisi. Harapannya masyarakat ya kita imbau agar masyarakat memiliki jaminan KTP DKI yang tinggal di Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).
    Iin menyampaikan, pendatang baru di Jakarta harus mengikuti prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    Menurut Iin, pendatang akan mulai ramai sebulan setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, ada saja masyarakat yang membawa anggota keluarganya merantau ke Jakarta.
    Adapun Pemprov Jakarta melalui Dinas Dukcapil telah menetapkan mekanisme lapor diri bagi pendatang yang masuk ke wilayah Jakarta, khususnya setelah Lebaran 2025.
    Pendatang terbagi dalam dua kategori, yaitu pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal, dan pendatang non permanen yang tidak memiliki SKP.
    Berikut ini mekanisme pelaporan pendatang.
    Pendatang dengan SKP:
    Pendatang non permanen (tanpa SKP):
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan personel bersihkan puing dua titik kebakaran di Gropet

    Ratusan personel bersihkan puing dua titik kebakaran di Gropet

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan personel gabungan membersihkan puing di dua lokasi kebakaran, yakni di Jalan dr. Makaliwe 1 RW 06 dan Jalan dr. Muwardi Raya RW 04 Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu.

    Kerja bakti itu melibatkan sekitar 250 petugas gabungan yang terdiri dari petugas Sudin Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air (SDA), Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut), Bina Marga, Dishub, Gulkarmat, Satpol PP, dan PPSU kelurahan.

    “Kerja bakti dilakukan agar area itu kembali bersih ya. Semua petugas memang sudah mulai bekerja normal sejak Selasa (8/4), termasuk untuk kegiatan pembersihan,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Grogol Petamburan Joko Suparno mengatakan, pihaknya juga mengerahkan sembilan truk terdiri dari, empat truk Sudin Lingkungan Hidup, satu truk Sudin Tamhut, dua truk Sudin SDA, satu truk Satpol PP dan dua mobil pick-up Sudin LH.

    Ratusan personel itu bergotong royong membersihkan puing-puing bekas kebakaran, seperti kayu, besi, peralatan rumah tangga serta tiang-tiang penyangga bangunan.

    “Volume puing-puing kebakaran yang berhasil dikumpulkan berjumlah 10 meter kubik (m3),” kata dia.

    Lurah Grogol, Ady Saputro memperkirakan bahwa kerja bakti ini diperkirakan memakan waktu selama dua hari karena masih ada material bekas kebakaran yang belum terangkut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025