Xcloud.id

Tag: Sudin

  • Dukcapil Jaksel ingatkan pendatang baru harus punya surat pindah

    Dukcapil Jaksel ingatkan pendatang baru harus punya surat pindah

    Sejumlah pemudik berjalan keluar dari KRI Banjarmasin-592 pada Program Arus Balik Gratis TNI AL di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Senin (7/4/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU.

    Dukcapil Jaksel ingatkan pendatang baru harus punya surat pindah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 12 April 2025 – 19:53 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mengingatkan pendatang baru harus mempunyai surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)  dari daerah asal jika ingin tinggal di Jakarta.

    “Jika ingin pindah harus memiliki SKPWNI atau surat pindah dari daerah asal,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Nurrahman mengatakan pihaknya memberikan persyaratan kepada penduduk yang akan ke DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen kependudukan untuk memudahkan pelayanan.

    Terlebih, pemerintah sudah tidak lagi melaksanakan operasi yustisi sejak 2018 lalu. Maka itu, pentingnya pendatang baru memiliki dokumen kependudukan.

    Dia juga mengimbau kepada mereka yang tidak berkeinginan pindah untuk tetap melapor kepada RT/RW setempat.

    “Sedangkan, bagi mereka yang tidak berkeinginan pindah akan disebut sebagai penduduk non permanen dengan tetap  melapor  ke RT/RW maupun Dukcapil setempat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sudin Dukcapil Jakarta Selatan juga menggencarkan jemput bola kepada pendatang baru dalam upaya melaksanakan tertib administrasi kependudukan (adminduk).

    Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Rabu (9/4) dan akan dilakukan evaluasi usai dua minggu berjalan.

    “Dalam dua minggu ini kita upayakan sosialisasi ke RT/RW, termasuk melalui media sosial sehingga warga diharap sudah bisa langsung ke loket-loket Dukcapil di kelurahan,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengimbau pendatang baru untuk memiliki pekerjaan dan penjamin tempat tinggal jika ingin datang ke Jakarta.

    Salah satu fokus utama sosialisasi kependudukan adalah penataan data penduduk sesuai dengan domisili agar tercipta basis data yang valid dan akurat dalam mendukung berbagai kebijakan publik.

    Sumber : Antara

  • PSU Pilkada Pesawaran, PDIP Lampung Ajak Kader Menangkan Nanda-Antonius

    PSU Pilkada Pesawaran, PDIP Lampung Ajak Kader Menangkan Nanda-Antonius

    Liputan6.com, Lampung – Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin, menyerukan seluruh kader partai di wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran, untuk bersatu dan berjuang memenangkan pasangan calon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran.

    Ajakan tersebut disampaikan Sudin saat menghadiri acara halal bihalal bersama jajaran pengurus dan kader PDIP di Saung Junjungan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (12/4/2025).

    Acara tersebut turut dihadiri oleh fungsionaris partai, para Ketua DPC, kepala daerah yang diusung PDIP, anggota legislatif dari Fraksi PDIP di DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD kabupaten/kota, serta sejumlah perwakilan partai politik pengusung pasangan Nanda-Antonius.

    Dalam kesempatan itu, Sudin menegaskan bahwa perjuangan memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP bersama 11 partai koalisi belum berakhir.

    “Kita belum kalah, asalkan kita bersatu dan solid bersama partai koalisi dan masyarakat. Saya yakin kemenangan bisa kita raih,” ujar Sudin.

    Dia meminta seluruh elemen partai, mulai dari fungsionaris, struktur DPC, hingga anggota fraksi di berbagai tingkatan untuk bergerak dan turun langsung ke masyarakat demi memenangkan pasangan Nanda-Antonius pada PSU yang akan digelar 24 Mei 2025 mendatang.

    “Semua harus terlibat aktif, bergerak bersama, dan menyatu dengan rakyat. Jika kita kompak, kemenangan pasti bisa digapai,” terangnya.

     

  • Disindir Soleh Solihun, Pemkot Janji Urus Kabel Semrawut di Kuningan Jaksel Megapolitan 12 April 2025

    Disindir Soleh Solihun, Pemkot Janji Urus Kabel Semrawut di Kuningan Jaksel Megapolitan 12 April 2025

    Disindir Soleh Solihun, Pemkot Janji Urus Kabel Semrawut di Kuningan Jaksel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Suku Dinas (Kasudin) Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengaku masih mencari solusi untuk menangani
    kabel semrawut
    di Jalan Kuningan Barat Raya.
    “Sebenarnya ini (kabel semrawut) sedang dicarikan solusi untuk penyelesaiannya menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT),” kata Rifki saat dihubungi pada Sabtu (12/4/2025).
    Sebelum menerapkan solusi jangka panjang, Rifki menegaskan Sudin akan merapikan kabel yang berantakan tersebut.
    “Tapi untuk sementara kami tinjau terlebih dahulu dengan merapikan terlebih dahulu karena memang kabel-kabel yang menuju Gedung Cyber One sangatlah banyak,” jelas dia.
    Rifki juga mengungkapkan bahwa kabel-kabel yang semrawut tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh komedian dan aktivis
    Soleh Solihun
    .
    “Ini yang kemarin dilaporkan oleh Soleh Solihun adalah jaringan kabel yang menuju ke gedung Cyber One,” tuturnya.
    Kondisi kabel semrawut tersebut menjadi sorotan publik setelah foto-fotonya viral di media sosial X (dahulu Twitter), yang diunggah oleh @solehsolihun pada Kamis (10/4/2025).
    Dalam unggahan tersebut, kabel-kabel tampak jatuh dan berserakan di pinggir jalan, dengan titik terparah berada di depan warung masakan Padang dan toko material di ujung jalan yang mengarah ke Jalan Kapten Tendean.
    “‘Instalansi seni’ di Jl. Kuningan Barat Raya, Jaksel,” sindir Soleh dalam unggahannya di media sosial.
    Dinas Bina Marga Jakarta Selatan berkomitmen untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait masalah ini demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinsos DKI Tangani Ribuan PPKS, Lonjakan Terjadi Menjelang Lebaran Megapolitan 12 April 2025

    Dinsos DKI Tangani Ribuan PPKS, Lonjakan Terjadi Menjelang Lebaran Megapolitan 12 April 2025

    Dinsos DKI Tangani Ribuan PPKS, Lonjakan Terjadi Menjelang Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Sosial Provinsi Jakarta  menjaring 1.579 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (
    PPKS
    ) dalam periode Januari hingga Maret 2025.
    Penjangkauan ini dilakukan melalui Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (
    Satgas P3S
    ).
    “Selama Januari hingga Maret 2025, angka penjangkauan kami cukup tinggi, menunjukkan dinamika sosial yang harus terus kami pantau,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, Sabtu (12/4/2025).
    Menurut dia, Petugas P3S  setiap hari turun ke lapangan untuk menjangkau dan memberikan layanan awal bagi kelompok rentan.
    Premi juga menyoroti peningkatan signifikan jumlah PPKS yang terdata pada bulan Maret. Hal ini beriringan dengan meningkatnya aktivitas sosial di jalanan selama bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran.
    “Kami menugaskan Satgas P3S yang melakukan pemantauan secara intensif di lebih dari 300 titik rawan PPKS di seluruh wilayah Jakarta,” ungkapnya.
    Penjangkauan yang dilakukan di lima wilayah kota administrasi Jakarta ini merupakan langkah awal dalam proses
    rehabilitasi sosial
    yang lebih komprehensif.
    Semua PPKS yang terdata telah melalui proses asesmen untuk menentukan arah rujukan sesuai kebutuhan mereka.
    “Nantinya, semua PPKS dirujuk ke panti sosial maupun unit layanan lain sesuai kebutuhannya, seperti rumah sakit, atau dikembalikan kepada keluarganya jika yang bersangkutan masih memiliki keluarga,” jelas Premi.
    Dalam proses penjangkauan ini,
    Dinas Sosial DKI Jakarta
    bekerja sama dengan Satpol PP, kepolisian, serta menerima laporan masyarakat mengenai keberadaan PPKS melalui aplikasi JAKI.
    Premi menekankan bahwa upaya penjangkauan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan ramah terhadap kelompok marginal.
    “Serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pelayanan kesejahteraan sosial,” tambahnya.
    Rincian mengenai jumlah PPKS yang terjangkau oleh Satgas P3S Dinas Sosial adalah sebagai berikut: 138 orang dari Satgas P3S Dinas Sosial, 231 orang dari Sudin Sosial Jakarta Pusat, 340 orang dari Sudin Sosial Jakarta Utara, 372 orang dari Sudin Sosial Jakarta Barat, 208 orang dari Sudin Sosial Jakarta Selatan, dan 290 orang dari Sudin Sosial Jakarta Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinsos DKI Jakarta Jaring 1.579 PPKS hingga Maret 2025

    Dinsos DKI Jakarta Jaring 1.579 PPKS hingga Maret 2025

    Jakarta –

    Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menjangkau 1.579 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama triwulan pertama 2025. PPKS yang terjaring itu dirujuk ke panti sosial hingga dikembalikan ke keluarga.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, penjangkauan ini merupakan bagian dari langkah awal dalam proses rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif.

    “Selama Januari hingga Maret 2025, angka penjangkauan kami cukup tinggi, menunjukkan dinamika sosial yang harus terus kami pantau. Petugas P3S kami setiap hari turun ke lapangan untuk menjangkau dan memberikan layanan awal bagi kelompok rentan,” kata Premi dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

    Ia menyampaikan, semua PPKS yang dijangkau telah melalui proses asesmen untuk dirujuk ke panti sosial maupun unit layanan lain sesuai kebutuhannya seperti Rumah Sakit, atau dikembalikan kepada keluarganya, jika yang bersangkutan masih memiliki keluarga.

    Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti upaya khusus yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ia menilai, adanya peningkatan jumlah PPKS pada bulan Maret terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial di jalanan selama bulan Ramadan, khususnya menjelang momen Lebaran.

    “Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan jumlah PPKS di jalanan. Kami menugaskan Satgas P3S yang melakukan pemantauan secara intensif di lebih dari 300 titik rawan PPKS di seluruh wilayah Jakarta,” ungkapnya.

    “Selain menggandeng unsur pemerintah daerah lainnya seperti Satpol PP dan kepolisian, Dinas Sosial juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan PPKS melalui aplikasi JAKI atau kanal resmi lainnya,” tuturnya.

    Menurutnya, keterlibatan warga sangat krusial. Dengan dukungan masyarakat, Dinas Sosial DKI Jakarta bisa menjangkau lebih banyak PPKS dan memberikan intervensi yang tepat waktu.

    Adapun rincian PPKS terjangkau sebagai berikut, oleh Satgas P3S Dinas Sosial berjumlah 138 orang, Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Pusat 231 orang, dan Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara 340 orang.

    Selanjutnya oleh Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Barat sebanyak 372 orang, Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Selatan 208 orang dan Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Timur sebanyak 290 orang.

    (bel/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Usai Lebaran, Puluhan NIK Warga Jakbar yang Sudah Tak Tinggal di Jakarta Dinonaktifkan

    Usai Lebaran, Puluhan NIK Warga Jakbar yang Sudah Tak Tinggal di Jakarta Dinonaktifkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seusai Lebaran ini, Sudin Dukcapil Jakarta Barat mulai melakukan pendataan terhadap pendatang baru yang datang.

    Meski Pemprov DKI Jakarta memastikan tak akan menggelar operasi yustisi terhadap para pendatang, pendataan dilakukan untuk memetakan penduduk non permanen yang datang.

    “Pendataan kita lakukan selama satu bulan, terhitung mulai aktif masuk kerja,” kata Kasudin Dukcapil Jakbar Gentina Arifin kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Gentina mengatakan, pendataan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Barat.

    Karenanya, ia mengimbau kepada para pendatang baru untuk segera melapor ke RT dan RW setempat, khususnya bagi mereka yang ingin menetap lebih dari setahun.

    “Pendatang baru selalu membawa identitas kependudukannya dan melaporkan kepada ketua RT/RW setempat bila akan menetap lebih dari satu tahun,”  tuturnya.

    Nonaktifkan NIK

    Selain itu, Sudin Dukcapil juga akan menonaktifkan sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga domisili Jakarta yang ternyata sudah tinggal di luar kota.

    “Terkait dengan penataan dan keakuratan data kependudukan, warga yang tidak sesuai dengan domisili tetap akan dinonaktifkan NIK-nya,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto.

    Di wilayah Kecamatan Cengkareng, sudah ada 73 KTP warga di RW 10 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat yang dinonaktifkan sementara oleh Sudin Dukcapil.

    Puluhan KTP yang dinonaktifkan itu adalah sebagian dari 288 KTP yang disertakan dalam  coklit data kependudukan bahwa mereka sudah tidak berdomisili di Jakarta.

    “Hasilnya, sebanyak 73 KTP dinonaktifkan sementara dengan keterangan pindah, meninggal, dan tidak diketahui keberadaanya,” ucap Kepala Satgas Dukcapil Kelurahan Cengkareng Barat, Hafiz.

    Hafiz pun mengimbau masyarakat yang ingin mengetahui NIK yang dinonaktifkan langsung dapat mengecek dan datang langsung ke loket-loket layanan kelurahan atau melalui aplikasi Jawara Dukcapil. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kepulauan Seribu gelar Career Expo untuk fasilitasi pencari kerja

    Kepulauan Seribu gelar Career Expo untuk fasilitasi pencari kerja

    Kami menggandeng 14 perusahaan dari berbagai sektor yang akan berlangsung di SMKN 61 Pulau Tidung

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Kepulauan Seribu menggelar Career Expo pada 15-16 Mei 2025 untuk memfasilitasi para pencari kerja termasuk yang baru lulus sekolah (fresh graduate).

    “Kami menggandeng 14 perusahaan dari berbagai sektor yang akan berlangsung di SMKN 61 Pulau Tidung,” kata Kepala Seksi Ketenagakerjaan Sudin Nakertransgi Kepulauan Seribu, Titis Sri Hartopo di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan Career Expo ini bukan sekedar bursa kerja tetapi juga dilengkapi dengan diskusi seputar dunia kerja yang bisa memberikan manfaat bagi para pencari kerja.

    Ia menambahkan diskusi ini dirancang untuk memberikan pembekalan kepada siswa-siswi SMK dan para pencari kerja mengenai strategi memasuki dunia kerja.

    Menurut dia tujuan diskusi ini adalah agar peserta dapat menghadapi tantangan karier di masa depan.

    “Ini adalah langkah konkret dalam membantu masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih siap masuk ke dunia kerja,” kata dia.

    Ia menjelaskan Career Expo ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta sebagai upaya dalam menekan angka penganggur terbuka di wilayah DKI Jakarta.

    Selain itu kegiatan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

    Ia mengatakan kegiatan ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya dan lara pencari kerja yang ingin melamar dapat langsung datang ke lokasi dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Siap Kerja melalui Google Play Store.

    Setelah membuat akun, peserta hanya perlu memindai QR code di lokasi acara menggunakan aplikasi tersebut untuk proses registrasi dan akses masuk ke area Career Expo.

    “Kami berharap ini mampu menjadi solusi nyata dalam mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia secara lebih efektif dan terstruktur,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel sediakan pelatihan MTU bagi pendatang baru

    Jaksel sediakan pelatihan MTU bagi pendatang baru

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Selatan menyediakan pelatihan kerja melalui “Mobile Training Unit” (MTU) bagi pendatang baru.

    “Kemarin Sudin Nakertransgi Jaksel melaporkan ada pelatihan mobil MTU,” kata Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) Munjirin saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Munjirin mengarahkan sebanyak sembilan MTU ini akan bergilir ke setiap kecamatan untuk memberikan pelatihan.

    Ditegaskan penyediaan MTU ini sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran bagi warga Jakarta maupun pendatang baru.

    Menurut dia, penting agar setiap pendatang memiliki kemampuan untuk bisa memiliki pekerjaan yang layak.

    “Saya minta suruh digilir setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan lewat mobil MTU ini. Kemudian ‘jobfair’ juga akan dilaksanakan,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan pelatihan melalui MTU untuk membawa pelatihan langsung ke lokasi warga yang membutuhkan dan lokasinya tak terjangkau.

    Kehadiran MTU diharapkan dapat menjangkau wilayah khususnya pada tingkat kelurahan bertujuan meningkatkan keterampilan warga dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

    Pada tahun 2025, sebanyak 52 unit MTU telah disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang terdiri dari operator komputer, teknisi komputer, desain grafis, tata busana, tata rias, tata boga, sepeda motor, pendingin dan las listrik.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel minta pendatang baru lapor diri ke RT dan RW untuk pendataan

    Jaksel minta pendatang baru lapor diri ke RT dan RW untuk pendataan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta pendatang baru melaporkan diri ke Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk ketertiban pendataan administrasi kependudukan (adminduk) di wilayah tersebut.

    “Jadi untuk pendatang baru, segera melapor diri dan melaksanakan SOP karena semuanya ada persyaratannya,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Munjirin mengatakan itu menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Provinsi DKI terkait pengurus RT/RW untuk mendata pendatang baru di Jakarta pasca lebaran agar memiliki data kependudukan yang akurat.

    Dalam pelaksanaannya, Munjirin menindaklanjuti di tingkat kota dengan mengumpulkan para camat untuk mengarahkan lurah, RT dan RW.

    Kemudian, ditegaskan dalam pelaksanaannya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan turut hadir sebagai bentuk pengawasan.

    “Dari Sudin Dukcapil hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, kemudian setiap kelurahan dan kecamatan juga ada poskonya,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) mengimbau pendatang baru untuk memiliki pekerjaan dan penjamin tempat tinggal jika ingin datang ke Jakarta.

    Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menyiapkan fasilitas bagi pendatang baru.

    Misalnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi (DTKTE) DKI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

    Dinas Dukcapil DKI mulai Rabu (9/4) melakukan layanan jemput bola ke RT dan RW sekaligus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

    Adapun pendatang terbagi dua yakni mereka yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah (akan menjadi penduduk non permanen di DKI Jakarta).

    Mereka perlu melapor diri ke RT/RW dan kelurahan setempat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemohon unit Rusunawa Jagakarsa lampaui kuota pendaftaran tahap satu

    Pemohon unit Rusunawa Jagakarsa lampaui kuota pendaftaran tahap satu

    Jakarta (ANTARA) – Pemohon unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, mencapai 401 orang, melampaui kuota pendaftaran tahap pertama, yakni 200 pendaftar.

    Karena itu, Sekretaris Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI DKI Jakarta Meli Budiastuti saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemesanan (booking) unit rusunawa di aplikasi SIRUKIM telah ditutup.

    “Saat ini ‘booking’ dilakukan penutupan, karena Unit Pengelola Rusun sedang melakukan verifikasi awal terkait kevalidan administrasi kependudukan DKI Jakarta dan kepemilikan aset dari 410 pemohon,” kata dia.

    Meli mengatakan, verifikasi awal dilakukan melalui sistem seiring terintegrasinya aplikasi SIRUKIM dengan sistem dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

    “Pastinya sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan penghunian diawali dengan verifikasi awal melalui sistem, karena aplikasi SIRUKIM sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil dan Bapenda,” kata dia.

    Verifikasi awal ini untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat antara lain pemohon merupakan kepala keluarga sesuai yang tercantum pada kartu keluarga dengan berusia maksimal 55 tahun saat mendaftar.

    Kemudian, ber-KTP DKI Jakarta, memiliki PM-1 (surat keterangan) dari kelurahan setempat yang menerangkan pemohon belum memiliki rumah.

    Lalu berpenghasilan rumah tangga antara Rp2,6 juta sampai Rp7,4 juta per bulan, tidak memiliki nomor objek pajak (NOP tanah/bangunan, tidak memiliki kendaraan roda empat dan tidak memiliki kendaraan roda dua lebih dari dua unit.

    “Bila memenuhi persyaratan maka pemohon akan lanjut ke proses verifikasi luring dengan dilakukan wawancara oleh Tim Verifikasi Terpadu yang terdiri dari Dinas Perumahan, Sudin Perumahan dan Pengelola Rusun,” ujar Meli.

    Adapun ketersediaan unit hunian Rusunawa Jagakarsa, yakni sebanyak 723 unit. Dari jumlah ini, sebanyak 58 unit (terdiri dari tiga tipe unit disabilitas tiga dan tipe unit keluarga 55 unit) untuk pemohon kategori disabilitas.

    Untuk pemohon kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak atau terprogram (unit keluarga dengan dua kamar tidur) sebanyak 266 unit.

    Sementara untuk pemohon kategori MBR atau Umum (unit keluarga dengan dua kamar tidur) sebanyak 399 unit.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025