Xcloud.id

Tag: Sudarsono

  • Miris, Anggaran Pariwisata Kota Banjar Tahun 2025 Hanya Rp38 Juta

    Miris, Anggaran Pariwisata Kota Banjar Tahun 2025 Hanya Rp38 Juta

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjar, Dedi Suardi, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata pada tahun 2025 ini hanya sebesar Rp38 juta.

    Jumlah ini, yang terbilang sangat minim, jelas tidak memadai untuk mendukung berbagai kegiatan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerah ini.

    “Ini dampak dari kondisi anggaran kita (Kota Banjar, Red). Kami mengusulkan lebih dari itu, hanya saja karena APBD-nya terbatas, akhirnya kita hanya bisa memploting ke Bidang Pariwisata sejumlah itu,” kata Dedi Suardi, Rabu (5/2).

    Sebagai gambaran, anggaran yang dialokasikan untuk pariwisata seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari promosi destinasi wisata, penyelenggaraan event, hingga pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata.

    Dengan hanya Rp38 juta, hampir tidak mungkin untuk melaksanakan program-program yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke Kota Banjar.

    “Sebagai contoh, untuk menggelar sebuah festival budaya yang melibatkan masyarakat setempat dan menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal, dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Festival semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya daerah,” kata dia.

    BACA JUGA: Ratusan Petani Penggarap Lahan PTPN Batulawang Demo ke Gedung DPRD Banjar

    Lebih lanjut, Dedi Suardi menyoroti bahwa situasi serupa juga terjadi pada penganggaran tahun lalu. Banyak kegiatan yang diusulkan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

    Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya masalah sesaat, tetapi merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata di Kota Banjar.

    “Dengan kata lain, jika kondisi ini terus berlanjut, potensi wisata yang ada di Kota Banjar, yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja, akan tetap terabaikan,” jelasnya.

    Dedi Suardi berharap agar ke depan ada perubahan atau penambahan anggaran yang proporsional. Upaya dari Wali Kota Banjar terpilih, H Sudarsono, juga sudah dilakukan dengan mengusulkan bantuan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Ini merupakan langkah yang penting, mengingat dukungan dari pemerintah provinsi dapat memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pariwisata lokal.

  • PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mendukung optimalisasi hilirisasi sawit. Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU, PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    “Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

    FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102, FGD yang diselenggrakan  menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara puncak di Istora Senayan pada 05 Februari 2025. 

    “LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, tambahnya.

    Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.. “Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri Sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

    ”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutrnya. 

    Edi juga berpandangan bahwa Pengusaha Sawit berharap Pemerintah meningkatkan eksport CPO dibanding kan tahun tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

    “Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirasasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal lebih selain menurunnya permintaan, sebenarnya lebih kepada menurunnya produksi sawit. Kita sangat mendukung adanya energi biodiesel sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit Dimana masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk oleh petani mandiri. Oleh karenanya penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada Peremajaan Sawit Rakyat”, tandasnya

    Menurut data pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.

    FGD yang dilakukan di Hotel Sahid, juga hadir sebagai pemantik, Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pria di Simalungun Tewas Tertimpa Longsor Saat Memecah Batu Medan 5 Februari 2025

    Pria di Simalungun Tewas Tertimpa Longsor Saat Memecah Batu Medan 5 Februari 2025

    Pria di Simalungun Tewas Tertimpa Longsor Saat Memecah Batu
    Tim Redaksi
    SIMALUNGUN, KOMPAS.com
    –
    Sudarsono
    (46), seorang pria di Kabupaten
    Simalungun
    , Sumatera Utara, tertimpa material
    longsor
    saat sedang bekerja memecah batu.
    Oleh rekannya, tubuh korban berhasil ditarik dari timbunan tanah. Namun, nyawanya tak dapat tertolong.
    Kapolsek Bangun AKP R Simarmata mengatakan, korban merupakan warga Marihat Mahanda II Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Simalungun.
    Korban bersama rekannya, Tonni (38) dan Supriatikno (51), bekerja memecah batu di tangkahan dekat Sungai Bah Hilang, Huta I Ujung Raja, Nagori Pematang Silampuyang, pada Selasa (4/2/2025) siang.
    “Pada saat itu, korban bekerja sebagai pemecah batu, tiba-tiba ada tanah longsor yang menimpa korban. Kejadian sekitar pukul 13.00 WIB,” ujar Simarmata dalam keterangan tertulis.
    Ia melanjutkan, rekan korban langsung menarik tubuh korban dari timbunan tanah dan ditemukan dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri.
    Kemudian, korban dibopong ke pinggiran sungai dan tubuhnya dibersihkan.
    “Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Harapan Pematangsiantar dengan menggunakan truk pengangkut batu didampingi oleh keluarga. Tiba di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia,” katanya.
    Lebih lanjut disampaikan AKP R Simarmata, setelah menerima laporan, pihaknya turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
    Adapun pihak keluarga korban telah membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk tidak dilakukan otopsi terhadap jasad korban.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selangkah Lagi, Aset Mesjid Agung dan Alun-Alun Kota Banjar jadi Milik Pemkot

    Selangkah Lagi, Aset Mesjid Agung dan Alun-Alun Kota Banjar jadi Milik Pemkot

    JABAR EKAPRES – Inisiatif Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, bersama wakilnya, H. Supriana, mulai menunjukkan hasil dalam upaya memajukan Kota Banjar.

    Meskipun belum resmi dilantik, keduanya telah melakukan langkah cepat untuk mengatasi kepemilikan aset Mesjid Agung dan Alun-Alun Kota Banjar.

    Setelah melakukan pendekatan, pihak Yayasan bersedia menyerahkan aset berharga tersebut kepada Pemkot Banjar.

    “Kami telah melaksanakan rapat dan membentuk tim untuk mengurus pelimpahan aset ini dari yayasan ke Pemkot Banjar,” ungkap H. Sudarsono di Pendopo Kota Banjar pada Selasa (4/2).

    BACA JUGA: Seleksi P3K di Kota Banjar Diduga Ditumpangi Honorer Titipan

    Sudarsono menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan ke tingkat pusat, termasuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai proses pelimpahan aset.

    Hal ini disebabkan Alun-Alun dan Mesjid Agung Kota Banjar awalnya merupakan milik perorangan yang kemudian diwakafkan kepada yayasan.

    “Awalnya ini adalah tanah wakaf, sehingga dalam proses pelimpahan aset dari yayasan ke Pemkot Banjar, kami harus memastikan tidak ada aturan yang dilanggar, termasuk aturan-aturan dalam agama Islam,” jelas Sudarsono.

    Ia menambahkan bahwa jika aset Mesjid Agung dan Alun-Alun telah resmi menjadi milik Pemkot Banjar, maka renovasi dapat dilakukan menggunakan anggaran pemerintah.

    “Rencananya, renovasi akan dilakukan dengan anggaran yang diusulkan sekitar Rp40 hingga Rp50 miliar. Di bawah alun-alun akan dibangun basement, dan Mesjid Agung juga akan direnovasi. Kami berharap pada tahun 2026 proses ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Kejaksaan Banjar Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis

    Sudarsono mengakui bahwa Kota Banjar merupakan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki aset Mesjid Agung dan Alun-Alun.

    Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir, anggaran untuk revitalisasi Alun-Alun selalu tidak diperoleh oleh Pemkot Banjar. Berbeda dengan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah melakukan perbaikan signifikan pada Alun-Alunnya.

    “Keterbatasan kami dalam mendapatkan anggaran revitalisasi disebabkan oleh status aset yang masih milik yayasan, bukan milik Pemkot Banjar. Sehingga selama aset tersebut belum dilimpahkan, renovasi atau rehabilitasi akan sulit dilakukan,” tambahnya.

  • Pramono Akan Buat Pergub untuk Pendidikan Anak Disabilitas – Page 3

    Pramono Akan Buat Pergub untuk Pendidikan Anak Disabilitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berjanji akan membuat peraturan gubernur (pergub) untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan para disabilitas.

    “Saya termasuk yang akan mendalami ini (persoalan pendidikan anak disabilitas), supaya anak-anak autis di Jakarta dan kesulitan belajar ini dapat diperhatikan. Berapapun (jumlah anak disabilitas) menjadi tanggung jawab negara untuk membantu,” kata Pramono saat dijumpai di acara HUT ke-25 Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelita Hati di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (2/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Pramono menyebut, pendidikan anak disabilitas di Jakarta perlu menjadi perhatian sebab tak banyak sekolah khusus yang tersedia untuk mereka. Mengutip data dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada awal 2023, terdapat 89 SLB yang ada di DKI Jakarta.

    Sebanyak 13 di antaranya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan 76 lainnya milik swasta. Namun, persebaran sekolah SLB di Jakarta belum merata. Salah satunya di Jakarta Utara yang belum memiliki SLB.

    “Di Jakarta sendiri kurang lebih ada 29 ribu anak-anak yang autisme. Dan hampir setiap kota itu belum semuanya ada SLB untuk autisme dan sekolah untuk disabilitas. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang akan kami beri atensi,” ujar Pramono.

    Di sisi lain, Kepala SLB Pelita Hati Sri Utami Sudarsono mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya rencana pembuatan Pergub untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

  • DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    JABAR EKSPRES – Rencana Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, dan wakilnya, Supriana untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan objek wisata, termasuk pembangunan Citanduy Waterway dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendapatkan respons positif dari Komisi III DPRD Banjar.

    Ketua Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan harapannya agar rencana tersebut bisa direalisasikan. “Kami berharap rencana ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya Jumat (24/1/2025).

    Cecep menekankan pentingnya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan. “Untuk merealisasikan itu, regulasi harus disiapkan terlebih dahulu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengusulan pembangunan harus menggunakan anggaran pusat, dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar. “Kami sepakat bahwa pembangunan ini harus diusulkan menggunakan anggaran pusat agar tidak menggerogoti APBD,” tambah Cecep.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    Ia juga menjelaskan bahwa setelah tiga bulan dilantik, pemerintah kota harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyelesaikan RDTL. “Regulasi untuk Waterhub harus disiapkan agar seluruh perangkat daerah dapat berinisiatif mencari anggaran,” jelasnya.

    Cecep menegaskan bahwa untuk menjadikan Waterhub sebagai ikon, diperlukan anggaran yang besar. “Dengan postur APBD yang ada saat ini, tidak akan cukup. Saya sepakat APBD harus fokus pada hal-hal yang urgent,” ungkapnya.

    Ia juga menilai bahwa dampak positif dari pembangunan harus lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. “Rencana pembangunan yang tepat dapat memastikan peningkatan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan PAD,” katanya.

    Cecep menekankan pentingnya mempersiapkan regulasi dan sumber anggaran yang tidak berasal dari APBD. “Kami perlu memastikan bahwa anggaran tidak dari APBD dan bersamaan dengan peningkatan ekonomi serta PAD,” tegasnya.

    BACA JUGA:Sudarsono akan Gandeng Bambang Hidayah Bangun Citanduy Water Way

    Dukungan terhadap gagasan kepala daerah diharapkan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga harus ada realisasi yang sistematis, simultan, dan berdampak positif.

  • Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,
    Dedi Mulyadi
    -Erwan Setiawan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Selain itu, dari 27 kabupaten dan kota di
    Jabar
    , sebanyak 16 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 turut dilantik juga di Istana Negara Jakarta.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, kepala daerah yang akan dilantik di Istana Negara dari Jabar yakni Gubernur dan Wakilnya serta 16 dari kabupaten dan kota.
    “Yang akan dilantik itu gubernur, dan dari 27 kabupaten dan kota minus 11 kabupaten dan kota yang sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut dia, pelantikan 11 kepala daerah lainnya akan dilakukan selanjutnya setelah sidang gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 di MK selesai disidangkan.
    “Semuanya (dilantik) kecuali 11 kabupaten dan kota yang gugat ke MK,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sebanyak 270 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Adapun 16 pasangan kepala daerah di Jabar yang akan dilantik nanti yakni:
    Kabupaten Kuningan

    Dian Rahmat Yanuar-Tuti Andriani: 211.961 suara (38,24%)
    Kabupaten Garut

    Syakur Amin-Putri Karlina: 915.780 (66,31%)
    Kabupaten Ciamis

    Herdiat Sunarya-Yana Dana Putra: 589.695 suara (89,3%)
    Kabupaten Sumedang

    Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila: 313.117 suara (49,49%)
    Kabupaten Purwakarta

    Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin: 251.998 suara (48,48%)
    Kabupaten Majalengka

    Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan: 441.570 suara (59,8%)
    Kabupaten Karawang

    Aep Syaepuloh-Maslani: 669.674 suara (53,3%)
    Kabupaten Indramayu

    Lucky Hakim-Syaefudin: 602.286 suara (67,61%)
    Kabupaten Bekasi

    Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja: 666.494 suara (45,68%)
    Kota Tasikmalaya

    Viman Alfarizi-Dicky Candra: 193.225 suara (48,34%)
    Kota Sukabumi

    Ayep Zaki-Bobby Maulana: 78.257 suara (44,90%)
    Kota Cirebon

    Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati: 77.755 suara (50,3%)
    Kota Cimahi

    Ngatiyana-Adhitia Yudisthira: 121.108 suara (41,71%)
    Kota Bogor

    Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin: 183.500 suara (36,79%)
    Kota Banjar

    Sudarsono-Supriana: 40.646 suara (38,41%)
    Kota Bandung

    Muhammad Farhan-Erwin: 523.000 suara (44,64%)
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi II DPRD Banjar, Yani Subekti Permana, menyatakan dukungannya terhadap rencana wali kota terpilih, Sudarsono, untuk mengembangkan objek wisata baru di Sungai Citanduy yang dinamakan Citanduy Waterway.

    Dalam pernyataannya melalui sambungan telepon pada Rabu, 22 Januari 2025, Yani menekankan bahwa dukungannya akan diberikan dengan syarat bahwa pembangunan proyek tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

    “Saya mendukung program ini, asalkan pembiayaannya tidak membebani APBD Kota Banjar. Jika anggaran untuk pembangunan ini berasal dari pemerintah pusat, itu sangat baik. Jika harus menggunakan APBD Banjar, maka skema cost sharing-nya harus sesuai agar tidak membebani anggaran daerah,” ujar Yani.

    Yani menilai bahwa rencana pembangunan Citanduy Waterway adalah inisiatif yang positif dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Banjar.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    “Harus ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

    Namun, Yani juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy terkait aspek teknis pembangunan. Sungai Citanduy berada di bawah kewenangan BBWS, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk kelancaran proyek.

    “Saya percaya bahwa kritik dan pro kontra yang muncul adalah hal yang wajar. Kritik tersebut harus dijadikan acuan dan evaluasi untuk memperbaiki rencana program ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, telah memberikan penjelasan mengenai berbagai kritik yang dilayangkan terhadap rencana pembangunan Citanduy Waterway.

    BACA JUGA:Citanduy Waterway Tuai Pro Kontra, Ini Tanggapan Kritis dari Peneliti

    Ia menegaskan bahwa proyek ini, bersama dengan dua proyek besar lainnya, tidak akan dibiayai oleh APBD Kota Banjar. Sebaliknya, Sudarsono menekankan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

    “APBD Kota Banjar akan difokuskan untuk infrastruktur, pendidikan, UMKM, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Kami harus menggunakan anggaran yang ada secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sudarsono pada Selasa, 21 Januari 2025.

    Sudarsono menambahkan bahwa rencana pembangunan Citanduy Waterway merupakan bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi di sekitar Sungai Citanduy. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Banjar.

  • MES Kota Banjar Tukar Gagasan dengan Wali Kota Terpilih

    MES Kota Banjar Tukar Gagasan dengan Wali Kota Terpilih

    JABAR EKSPRES – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Banjar menggelar pertemuan dengan Wali Kota Banjar terpilih, H. Sudarsono, pada Minggu, 19 Januari 2025.

    Pertemuan yang diadakan dalam suasana ‘Ngaliwet’ ini bertujuan untuk membahas agenda penting terkait program-program yang akan dijalankan oleh wali kota dalam lima tahun mendatang, serta keberadaan MES di Kota Banjar.

    Ketua MES Kota Banjar, H. Sudar, SIP, MM, menyatakan, “Acara ini bertujuan untuk mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Banjar terpilih.” Dalam pertemuan tersebut, pengurus MES yang terdiri dari pengusaha, ulama, tokoh profesional, akademisi, anggota legislatif, dan ketua partai, melakukan dialog terbuka.

    BACA JUGA: Puluhan Remaja Dihukum Push Up oleh Mapolres Banjar Gara-Gara Pesta Miras

    Wali Kota Banjar terpilih, H. Sudarsono, menekankan pentingnya memahami rencana pembangunan Kota Banjar ke depan.

    “Kami ingin bertukar pemikiran untuk mewujudkan Kota Banjar Berdaya dengan semangat ‘Banjar Nu Urang’,” ujarnya.

    Acara dimulai dengan ucapan selamat dari Ketua MES, H. Sudar. Sesi dialog dibuka dengan pemaparan program pembangunan oleh Walikota terpilih.

    BACA JUGA: Dampak Kepungan Banjir di Kabupaten Cirebon, Ratusan Rumah Terdampak hingga Ribuan jadi Korban

    “Walikota akan berbagi tugas dengan Wakil Walikota. Fokus utama saya adalah di bidang ekonomi, sementara Wakil Walikota akan menangani bidang keagamaan, pendidikan, budaya, dan kemasyarakatan,” jelas H. Sudarsono.

    Dalam bidang ekonomi, terdapat tiga fokus utama yang disampaikan, yaitu berdaya pangan, berdaya lokal, dan berdaya pacu. Berdaya pangan mencakup sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

    “Pada tahun 2025, kami akan membangun pasar hewan beserta rumah potong hewan halal, serta tempat penitipan hewan dengan pendanaan dari pusat. Kami juga mengusulkan pembangunan 120 titik jalur irigasi dengan dana yang sama dari pusat,” tambahnya.

    BACA JUGA: Polresta Bandung Gelar Patroli KRYD, Sikat Preman dan Ribuan Botol Miras di Soreang

    Lebih lanjut, berdaya lokal akan menata potensi lokal yang akan dikembangkan, seperti Wisata Citanduy yang bekerja sama dengan BBWS, Rest Area Perhutani di tiga titik, dan pemanfaatan 700 hektar lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

  • Bengkulu terbaik keempat nasional partisipasi pemilih pilkada

    Bengkulu terbaik keempat nasional partisipasi pemilih pilkada

    Tangkapan layar-Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan hasil penetapan pasangan Gubernur Bengkulu terpilih kepada perwakilan pasangan calon gubernur Helmi Hasan-Mian di Bengkulu, Kamis. (09/01/2025) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

    KPU: Bengkulu terbaik keempat nasional partisipasi pemilih pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 09:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menyebutkan provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu menjadi terbaik keempat nasional untuk partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    “Secara peringkat nasional, walaupun tidak mendapatkan apa (legalitas seperti penghargaan yang dapat menunjukkan pemeringkatan), berdasarkan hitung-hitungan, kita secara nasional secara nasional, mendapatkan peringkat 4 secara nasional untuk tingkat partisipasi,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono di Bengkulu, Kamis.

    Bahkan, untuk provinsi di Pulau Sumatera, Pemilihan Gubernur Bengkulu menjadi penyelenggaraan pilkada dengan tingkat partisipasi tertinggi.

    “Kalau di wilayah Sumatera ini kita mendapatkan peringkat satu. Perlu kami informasikan juga bahwasanya tingkat partisipasi kita pada saat pilkada serentak kemarin di wilayah Provinsi Bengkulu ini dengan jumlah 79,24 persen,” kata dia lagi.

    Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 untuk Pemilihan Gubernur Bengkulu itu meningkat sekitar 2 persen dibandingkan penyelenggaraan yang sama pada 2020 lalu.

    Rusman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menggunakan hak suara mereka pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Dia juga menyampaikan apresiasi pada pihak-pihak terkait yang mendukung pilkada terselenggara dengan aman, damai, lancar dan tentunya dengan partisipasi yang baik pula.

    Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 9 Januari 2025, menetapkan pasangan calon gubernur nomor urut 1 Helmi Hasan-Mian sebagai Gubernur Bengkulu terpilih periode 2025–2030.

    “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bengkulu 2024. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu nomor urut 1 saudara haji Helmi Hasan dan saudara Mian,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono di Bengkulu, Kamis.

    Pasangan Helmi Hasan-Mian ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah atau 55,09 persen dari total suara sah.

    Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 diikuti dua pasang calon, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan (mantan Wali Kota Bengkulu dua periode) yang berpasangan dengan Mian (Bupati Bengkulu Utara petahana).

    Kemudian, pasangan selanjutnya yakni pasangan calon gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah yang merupakan Gubernur Bengkulu petahana, berpasangan dengan seorang pengusaha asal Bengkulu Meriani.

    Sumber : Antara