Xcloud.id

Tag: Sudarsono

  • Porprov 2026: Persyaratan Ketat, Beberapa Cabang Olahraga Terancam Batal Tanding

    Porprov 2026: Persyaratan Ketat, Beberapa Cabang Olahraga Terancam Batal Tanding

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ketua KONI Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana bersama utusan dari lima KONI Semarang Raya (KONI Kota Salatiga, Semarang, KONI Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak), selaku calon tuan rumah Porprov 2026 menggelar audiensi di Kantor KONI, Kamis (6/2/2025).

    Salah satu yang dibahas adalah, cabang Olahraga harus memiliki 12 Pengkot/Pengkab untuk dipertandingkan di Porprov Semarang Raya 2026.

    Peraturan itu masih harus didukung tentang masa aktif kepengurusannya minimal satu tahun sebelum digelarnya babak kualifikasi Porprov, April 2025.

    Dalam audiensi itu hadir di antaranya Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto, Subur Isnadi (KONI Kendal),  Yudo Astiko (Sekum KONI Demak),  Nur Syamsi (Wakil Ketua Umum KONI Kota Semarang),  dan Dody Prasetyo (Ketua KONI Kabupaten Semarang).

    Mereka diterima langsung oleh Bona Ventura yang didampingi Soedjatmiko dan Sudarsono (Waketum 2 dan 5), Ahmad Ris Ediyanto (Sekum), Ali Purnomo (Kabid Hukum) dan Darjo Soyat (Kabid Media – Humas).

    Bona menjelaskan, dalam Peraturan Ketua Umum KONI Jawa Tengah No 1 Tahun 2024 tentang Pekan Olahraga Provinsi, disebutkan pada Pasal 12, nomor 4: ‘’Cabang olahraga dapat dipertandingkan/dilombakan pada Porprov jika memiliki minimal 12 pengkot/pengab cabang olahraga, dan minimal 1 tahun aktif sebelum Pra-Porprov.’’

    Atas dasar itu, maka beberapa cabang olahraga di antaranya layar, kriket, kabadi dan paramotor kemungkinan besar tidak dapat dipertandingkan. 

    Namun salah satu ketua KONI, yakni Subur Isnadi (Kendal) meminta diskresi (keringanan) untuk cabang olahraga paramotor.

    ‘’Kebetulan ketua Pengprov paramotor warga Kendal. Kami meminta ada keringan agar tetap bisa dipertandingkan. Kami siap memenuhi 12 pengkot/pengkab,’’ katanya.

    Atas hal itu, Kabid Hukum KONI Jateng menyebutkan, tidak ada toleransi dalam pelaksanaan peraturan yang sudah menjadi ketetapan.

    “Jadi cabang olahraga yang tidak memenuhi syarat, tetap tidak bisa dipertandingkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto selaku koordinator KONI-KONI Semarang Raya melaporkan persiapan yang telah dilakukannya.

    Lima KONI itu sudah berkoordinasi mulai dari perencanaan, pembagian venue dan cabang olahraga hingga upacara pembukaan dan penutupan.

    Dalam rancangannya, tampak Porprov 2026 akan menggelar 66 cabang. 

    ‘’Untuk itu, kami saling menawarkan untuk cabang olahraga apa saja. Dalam hal ini, kami harus salut dan hormat kepada KONI Kota Semarang karena tidak memilih. Katanya, ‘cabang yang tidak dipakai maka Semarang siap. Seperti turahan’. Ternyata, turahane luwih akeh,’’ ungkapnya.

    Dalam pemaparan disebutkan, Kendal akan menggelar 10 cabang olahraga, Salatiga (11), Kabupaten Semarang (11), Demak (6).

    ‘’Turahannya malah ada 28, diambil Kota Semarang,’’ katanya.

    Rancangan lain, pembukaan akan dilakukan di Kota Semarang dan penutupan di Kendal.

    ‘’Kami rencanakan pembukaan di Stadion Jatidiri Semarang,’’ kata Wakil Ketua KONI Kota Semarang Nur Syamsi.

    ‘’Bupati Kendal terpilih Ibu Tika meminta kepada kami agar Kendal bisa menyelenggarakan upacara penutupan,’’ kata Subur Isnadi. (*)

     

  • Komisi III Dukung Revitalisasi Alun-alun Banjar dan Mesjid Agung

    Komisi III Dukung Revitalisasi Alun-alun Banjar dan Mesjid Agung

    JABAR EKSPRES – Ketua Komisi lll DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan mengapresiasi langkah Pemkot Banjar, dalam hal ini Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, yang berencana akan melakukan rehabilitasi Masjid Agung dan revitalisasi Alun-alun Kota Banjar dari Anggaran Provinsi Jawa Barat.

    “Rencana penataan dan pengembangan wajah Kota Banjar merupakan langkah maju yang sangat positif. Sejak periode sebelumnya, kami telah memberikan berbagai masukan terkait pengelolaan aset dan penampilan kota. Harapan kami adalah agar semua pihak terkait, termasuk yayasan, para sesepuh pendiri masjid, serta wakif atau pihak yang memberikan hibah tanah, dilibatkan dalam proses ini,” kata Cecep, melalui pesan tertulis kepada Jabar Ekspres, Kamis (6/2/2025).

    Menurut dia, keterkaitan sejumlah pihak dalam hal ini penting untuk menghindari potensi sengketa di masa depan, terutama terkait kepemilikan aset, seperti yang kabarnya terjadi pada sebagian tanah Masjid Agung yang dimiliki oleh salah satu ormas atau individu.

    “Penting bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini agar penataan aset dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Penataan merupakan kewajiban pemerintah kota, baik dalam hal pengelolaan aset maupun proses pembangunan. Kami berharap alun-alun dapat berfungsi sebagai wadah yang mendukung pencarian mata pencaharian masyarakat kota. Oleh karena itu, regulasi dan tatanan yang ada perlu diperbaiki agar baik pedagang maupun wisatawan dapat merasa nyaman,” ungkapnya.

    BACA JUGA:Masjid Agung dan Alun-Alun Banjar akan Dipercantik, Sudarsono: Kita Selesaikan Dulu Persoalan Asetnya 

    Masjid Agung Kota Banjar tidak hanya sekadar bangunan, melainkan juga merupakan simbol budaya dan keberagaman masyarakat. Pengelolaan masjid harus mencerminkan keragaman yang ada, sehingga setiap lapisan masyarakat merasa bahwa Masjid Agung adalah milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara kolektif. Tempat ini harus berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan seluruh keberagaman yang ada di masyarakat.

    “Kita dapat membangun pola hubungan yang lebih harmonis melalui masjid. Selain itu, aset lainnya seperti PUSDAI, taman-taman kota, dan desa juga perlu ditata ulang. Semua ini merupakan bagian dari wajah dan ukuran budaya masyarakat yang harus diperhatikan,” tambahnya.

  • Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan Perum Bulog melalui platform Instagram resminya @perum.bulog pada Kamis (6/2/2025). Dalam unggahannya, Perum Bulog menyampaikan selamat bertugas kepada Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    “Kami juga menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Posisi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog sebelumnya dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sejak 1 Desember 2023. Dengan demikian, Arief per hari ini tak lagi menjabat sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Selain merombak posisi Kepala Dewan Pengawas, Erik juga mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Prihasto sendiri berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian. Dia juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura.

    Adapun, posisi Direktur Pengadaan sebelumnya dijabat oleh Awaludin Iqbal sejak 24 Januari 2025. 

    “Semoga amanah baru ini membawa Bulog semakin kokoh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” demikian bunyi unggahan tersebut.

    Pada Januari 2025, Erick juga sempat melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu. Tepatnya pada 24 Januari 2025, Erick mengangkat Mokhamad Suyamto sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Awaludin Iqbal sebagai Direktur Pengadaan, dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur SDM dan Umum. 

  • Miris, Anggaran Pariwisata Kota Banjar Tahun 2025 Hanya Rp38 Juta

    Miris, Anggaran Pariwisata Kota Banjar Tahun 2025 Hanya Rp38 Juta

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjar, Dedi Suardi, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata pada tahun 2025 ini hanya sebesar Rp38 juta.

    Jumlah ini, yang terbilang sangat minim, jelas tidak memadai untuk mendukung berbagai kegiatan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerah ini.

    “Ini dampak dari kondisi anggaran kita (Kota Banjar, Red). Kami mengusulkan lebih dari itu, hanya saja karena APBD-nya terbatas, akhirnya kita hanya bisa memploting ke Bidang Pariwisata sejumlah itu,” kata Dedi Suardi, Rabu (5/2).

    Sebagai gambaran, anggaran yang dialokasikan untuk pariwisata seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari promosi destinasi wisata, penyelenggaraan event, hingga pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata.

    Dengan hanya Rp38 juta, hampir tidak mungkin untuk melaksanakan program-program yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke Kota Banjar.

    “Sebagai contoh, untuk menggelar sebuah festival budaya yang melibatkan masyarakat setempat dan menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal, dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Festival semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya daerah,” kata dia.

    BACA JUGA: Ratusan Petani Penggarap Lahan PTPN Batulawang Demo ke Gedung DPRD Banjar

    Lebih lanjut, Dedi Suardi menyoroti bahwa situasi serupa juga terjadi pada penganggaran tahun lalu. Banyak kegiatan yang diusulkan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

    Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya masalah sesaat, tetapi merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata di Kota Banjar.

    “Dengan kata lain, jika kondisi ini terus berlanjut, potensi wisata yang ada di Kota Banjar, yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja, akan tetap terabaikan,” jelasnya.

    Dedi Suardi berharap agar ke depan ada perubahan atau penambahan anggaran yang proporsional. Upaya dari Wali Kota Banjar terpilih, H Sudarsono, juga sudah dilakukan dengan mengusulkan bantuan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Ini merupakan langkah yang penting, mengingat dukungan dari pemerintah provinsi dapat memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pariwisata lokal.

  • PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mendukung optimalisasi hilirisasi sawit. Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU, PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    “Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

    FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102, FGD yang diselenggrakan  menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara puncak di Istora Senayan pada 05 Februari 2025. 

    “LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, tambahnya.

    Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.. “Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri Sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

    ”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutrnya. 

    Edi juga berpandangan bahwa Pengusaha Sawit berharap Pemerintah meningkatkan eksport CPO dibanding kan tahun tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

    “Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirasasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal lebih selain menurunnya permintaan, sebenarnya lebih kepada menurunnya produksi sawit. Kita sangat mendukung adanya energi biodiesel sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit Dimana masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk oleh petani mandiri. Oleh karenanya penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada Peremajaan Sawit Rakyat”, tandasnya

    Menurut data pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.

    FGD yang dilakukan di Hotel Sahid, juga hadir sebagai pemantik, Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pria di Simalungun Tewas Tertimpa Longsor Saat Memecah Batu Medan 5 Februari 2025

    Pria di Simalungun Tewas Tertimpa Longsor Saat Memecah Batu Medan 5 Februari 2025

    Pria di Simalungun Tewas Tertimpa Longsor Saat Memecah Batu
    Tim Redaksi
    SIMALUNGUN, KOMPAS.com
    –
    Sudarsono
    (46), seorang pria di Kabupaten
    Simalungun
    , Sumatera Utara, tertimpa material
    longsor
    saat sedang bekerja memecah batu.
    Oleh rekannya, tubuh korban berhasil ditarik dari timbunan tanah. Namun, nyawanya tak dapat tertolong.
    Kapolsek Bangun AKP R Simarmata mengatakan, korban merupakan warga Marihat Mahanda II Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Simalungun.
    Korban bersama rekannya, Tonni (38) dan Supriatikno (51), bekerja memecah batu di tangkahan dekat Sungai Bah Hilang, Huta I Ujung Raja, Nagori Pematang Silampuyang, pada Selasa (4/2/2025) siang.
    “Pada saat itu, korban bekerja sebagai pemecah batu, tiba-tiba ada tanah longsor yang menimpa korban. Kejadian sekitar pukul 13.00 WIB,” ujar Simarmata dalam keterangan tertulis.
    Ia melanjutkan, rekan korban langsung menarik tubuh korban dari timbunan tanah dan ditemukan dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri.
    Kemudian, korban dibopong ke pinggiran sungai dan tubuhnya dibersihkan.
    “Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Harapan Pematangsiantar dengan menggunakan truk pengangkut batu didampingi oleh keluarga. Tiba di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia,” katanya.
    Lebih lanjut disampaikan AKP R Simarmata, setelah menerima laporan, pihaknya turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
    Adapun pihak keluarga korban telah membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk tidak dilakukan otopsi terhadap jasad korban.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selangkah Lagi, Aset Mesjid Agung dan Alun-Alun Kota Banjar jadi Milik Pemkot

    Selangkah Lagi, Aset Mesjid Agung dan Alun-Alun Kota Banjar jadi Milik Pemkot

    JABAR EKAPRES – Inisiatif Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, bersama wakilnya, H. Supriana, mulai menunjukkan hasil dalam upaya memajukan Kota Banjar.

    Meskipun belum resmi dilantik, keduanya telah melakukan langkah cepat untuk mengatasi kepemilikan aset Mesjid Agung dan Alun-Alun Kota Banjar.

    Setelah melakukan pendekatan, pihak Yayasan bersedia menyerahkan aset berharga tersebut kepada Pemkot Banjar.

    “Kami telah melaksanakan rapat dan membentuk tim untuk mengurus pelimpahan aset ini dari yayasan ke Pemkot Banjar,” ungkap H. Sudarsono di Pendopo Kota Banjar pada Selasa (4/2).

    BACA JUGA: Seleksi P3K di Kota Banjar Diduga Ditumpangi Honorer Titipan

    Sudarsono menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan ke tingkat pusat, termasuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai proses pelimpahan aset.

    Hal ini disebabkan Alun-Alun dan Mesjid Agung Kota Banjar awalnya merupakan milik perorangan yang kemudian diwakafkan kepada yayasan.

    “Awalnya ini adalah tanah wakaf, sehingga dalam proses pelimpahan aset dari yayasan ke Pemkot Banjar, kami harus memastikan tidak ada aturan yang dilanggar, termasuk aturan-aturan dalam agama Islam,” jelas Sudarsono.

    Ia menambahkan bahwa jika aset Mesjid Agung dan Alun-Alun telah resmi menjadi milik Pemkot Banjar, maka renovasi dapat dilakukan menggunakan anggaran pemerintah.

    “Rencananya, renovasi akan dilakukan dengan anggaran yang diusulkan sekitar Rp40 hingga Rp50 miliar. Di bawah alun-alun akan dibangun basement, dan Mesjid Agung juga akan direnovasi. Kami berharap pada tahun 2026 proses ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Kejaksaan Banjar Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis

    Sudarsono mengakui bahwa Kota Banjar merupakan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki aset Mesjid Agung dan Alun-Alun.

    Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir, anggaran untuk revitalisasi Alun-Alun selalu tidak diperoleh oleh Pemkot Banjar. Berbeda dengan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah melakukan perbaikan signifikan pada Alun-Alunnya.

    “Keterbatasan kami dalam mendapatkan anggaran revitalisasi disebabkan oleh status aset yang masih milik yayasan, bukan milik Pemkot Banjar. Sehingga selama aset tersebut belum dilimpahkan, renovasi atau rehabilitasi akan sulit dilakukan,” tambahnya.

  • Pramono Akan Buat Pergub untuk Pendidikan Anak Disabilitas – Page 3

    Pramono Akan Buat Pergub untuk Pendidikan Anak Disabilitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berjanji akan membuat peraturan gubernur (pergub) untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan para disabilitas.

    “Saya termasuk yang akan mendalami ini (persoalan pendidikan anak disabilitas), supaya anak-anak autis di Jakarta dan kesulitan belajar ini dapat diperhatikan. Berapapun (jumlah anak disabilitas) menjadi tanggung jawab negara untuk membantu,” kata Pramono saat dijumpai di acara HUT ke-25 Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelita Hati di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (2/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Pramono menyebut, pendidikan anak disabilitas di Jakarta perlu menjadi perhatian sebab tak banyak sekolah khusus yang tersedia untuk mereka. Mengutip data dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada awal 2023, terdapat 89 SLB yang ada di DKI Jakarta.

    Sebanyak 13 di antaranya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan 76 lainnya milik swasta. Namun, persebaran sekolah SLB di Jakarta belum merata. Salah satunya di Jakarta Utara yang belum memiliki SLB.

    “Di Jakarta sendiri kurang lebih ada 29 ribu anak-anak yang autisme. Dan hampir setiap kota itu belum semuanya ada SLB untuk autisme dan sekolah untuk disabilitas. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang akan kami beri atensi,” ujar Pramono.

    Di sisi lain, Kepala SLB Pelita Hati Sri Utami Sudarsono mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya rencana pembuatan Pergub untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

  • DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    JABAR EKSPRES – Rencana Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, dan wakilnya, Supriana untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan objek wisata, termasuk pembangunan Citanduy Waterway dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendapatkan respons positif dari Komisi III DPRD Banjar.

    Ketua Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan harapannya agar rencana tersebut bisa direalisasikan. “Kami berharap rencana ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya Jumat (24/1/2025).

    Cecep menekankan pentingnya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan. “Untuk merealisasikan itu, regulasi harus disiapkan terlebih dahulu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengusulan pembangunan harus menggunakan anggaran pusat, dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar. “Kami sepakat bahwa pembangunan ini harus diusulkan menggunakan anggaran pusat agar tidak menggerogoti APBD,” tambah Cecep.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    Ia juga menjelaskan bahwa setelah tiga bulan dilantik, pemerintah kota harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyelesaikan RDTL. “Regulasi untuk Waterhub harus disiapkan agar seluruh perangkat daerah dapat berinisiatif mencari anggaran,” jelasnya.

    Cecep menegaskan bahwa untuk menjadikan Waterhub sebagai ikon, diperlukan anggaran yang besar. “Dengan postur APBD yang ada saat ini, tidak akan cukup. Saya sepakat APBD harus fokus pada hal-hal yang urgent,” ungkapnya.

    Ia juga menilai bahwa dampak positif dari pembangunan harus lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. “Rencana pembangunan yang tepat dapat memastikan peningkatan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan PAD,” katanya.

    Cecep menekankan pentingnya mempersiapkan regulasi dan sumber anggaran yang tidak berasal dari APBD. “Kami perlu memastikan bahwa anggaran tidak dari APBD dan bersamaan dengan peningkatan ekonomi serta PAD,” tegasnya.

    BACA JUGA:Sudarsono akan Gandeng Bambang Hidayah Bangun Citanduy Water Way

    Dukungan terhadap gagasan kepala daerah diharapkan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga harus ada realisasi yang sistematis, simultan, dan berdampak positif.

  • Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,
    Dedi Mulyadi
    -Erwan Setiawan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Selain itu, dari 27 kabupaten dan kota di
    Jabar
    , sebanyak 16 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 turut dilantik juga di Istana Negara Jakarta.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, kepala daerah yang akan dilantik di Istana Negara dari Jabar yakni Gubernur dan Wakilnya serta 16 dari kabupaten dan kota.
    “Yang akan dilantik itu gubernur, dan dari 27 kabupaten dan kota minus 11 kabupaten dan kota yang sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut dia, pelantikan 11 kepala daerah lainnya akan dilakukan selanjutnya setelah sidang gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 di MK selesai disidangkan.
    “Semuanya (dilantik) kecuali 11 kabupaten dan kota yang gugat ke MK,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sebanyak 270 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Adapun 16 pasangan kepala daerah di Jabar yang akan dilantik nanti yakni:
    Kabupaten Kuningan

    Dian Rahmat Yanuar-Tuti Andriani: 211.961 suara (38,24%)
    Kabupaten Garut

    Syakur Amin-Putri Karlina: 915.780 (66,31%)
    Kabupaten Ciamis

    Herdiat Sunarya-Yana Dana Putra: 589.695 suara (89,3%)
    Kabupaten Sumedang

    Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila: 313.117 suara (49,49%)
    Kabupaten Purwakarta

    Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin: 251.998 suara (48,48%)
    Kabupaten Majalengka

    Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan: 441.570 suara (59,8%)
    Kabupaten Karawang

    Aep Syaepuloh-Maslani: 669.674 suara (53,3%)
    Kabupaten Indramayu

    Lucky Hakim-Syaefudin: 602.286 suara (67,61%)
    Kabupaten Bekasi

    Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja: 666.494 suara (45,68%)
    Kota Tasikmalaya

    Viman Alfarizi-Dicky Candra: 193.225 suara (48,34%)
    Kota Sukabumi

    Ayep Zaki-Bobby Maulana: 78.257 suara (44,90%)
    Kota Cirebon

    Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati: 77.755 suara (50,3%)
    Kota Cimahi

    Ngatiyana-Adhitia Yudisthira: 121.108 suara (41,71%)
    Kota Bogor

    Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin: 183.500 suara (36,79%)
    Kota Banjar

    Sudarsono-Supriana: 40.646 suara (38,41%)
    Kota Bandung

    Muhammad Farhan-Erwin: 523.000 suara (44,64%)
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.