Susunan Lengkap Kepengurusan MUI Periode 2025-2030
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengumumkan kepengurusan inti periode khidmat 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional Ke-XI, di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).
Pengumuman kepengurusan baru ini dibacakan oleh Sekretaris Jenderal terpilih periode 2025-2030, yang juga dijabat oleh petahana, Buya Amirsyah Tambunan.
Berikut sejumlah kepengurusan inti 2025-2030 yang dibacakan di depan sidang pleno Munas XI MUI:
Ketua Dewan Pertimbangan MUI: KH Ma’ruf Amin
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI: KH Zainut Tauhid Sa’adi
Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI: KH Anwar Iskandar
Wakil Ketua Umum MUI: KH Cholil Nafis, Buya Anwar Abbas, KH Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal MUI: Buya Amirsyah Tambunan
Bendahara Umum: Misbahul Ulum.
Ketua Bidang:
Bidang Fatwa; KH Asrorun Ni’am Sholeh
Bidang Fatwa Metodologi; Gusrizal Gazahar
Bidang Infokom; Masduki Baidlowi
Bidang Dakwah; Abdul Manan Ghani
Budang Kerukunan; Abdul Moqits Ghozali
Bidang Ekonomi; M Azrul Tanjung
Bidang Luar Negeri; Sudarnoto Abdul Hakim
Bidang Ekonomi Syariah; Sholahudin Al Aiyub
Bidang Kesehatan; Fasli Jalal
Bidang Seni Budaya; Pasni Rusli
Bidang Pendidikan; Faisol Nasar Bin Madi
Bidang PRK; Siti Ma’rifah
Bidang Kajian; Utang Raniwijaya
Bidang Hukum; Wahiduddin Adams
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sudarnoto Abdul Hakim
-
/data/photo/2020/10/20/5f8ea19cd46bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "1
Susunan Lengkap Kepengurusan MUI Periode 2025-2030
Nasional")
1 Susunan Lengkap Kepengurusan MUI Periode 2025-2030 Nasional
-
AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025
Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025,
menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.
Momentum Penting dalam Sejarah PalestinaKetua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.
“November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya.Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
“BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,” ujar Anshorullah.“Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.“Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.
Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam
Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
Pesan Solidaritas
Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.“BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
kata dia.Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.
“Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.
Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
kolektif umat dan bangsa Indonesia.
Rangkaian Kegiatan BSP 2025Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
– Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
– Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
– Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
– Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
– Festival Baitul Maqdis,
– Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
– Kuliah Umum dan Talkshow,
– Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
merdeka di tanahnya sendiri.Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025,
menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.Momentum Penting dalam Sejarah Palestina
Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.
“November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya.Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.
Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
“BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,” ujar Anshorullah.
“Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.
“Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.
Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.
Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam
Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.
Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
Pesan Solidaritas
Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.
“BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
kata dia.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.
“Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.
Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
kolektif umat dan bangsa Indonesia.
Rangkaian Kegiatan BSP 2025
Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.
Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
– Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
– Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
– Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
– Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
– Festival Baitul Maqdis,
– Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
– Kuliah Umum dan Talkshow,
– Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.
Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.
Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.
Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
merdeka di tanahnya sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(RUL)
-
MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI
Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menolak keikutsertaan tim senam artistik Israel dalam kejuaraan di Indonesia.
Pasalnya, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 pada 19 hingga 25 Oktober di Indonesia Arena.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak mengizinkan atlet Israel berlaga di Indonesia.
“Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 atau pun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Saya sudah pernah menyampaikan agar pemerintah sejak awal mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Sudarnoto, dikutip Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Indonesia dapat memicu polemik di masyarakat. Selain itu, desakan penolakan merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Baginya dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lainnya. Apalagi, katanya, selama ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,”
Dia mengingatkan saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena mengizinkan tim sepak bola Israel masuk dalam bagan pertandingan.
Dia berharap kementerian maupun lembaga terkait segera mengambil langkah tegas untuk tidak mengizinkan tim senam Israel bertanding di Indonesia.
Sebelumnya diberitakan oleh Jewish News Syndicate (JNS), Federasi Senam Israel mengklaim telah mendaftar dalam kejuaraan senam artistik dunia di Indonesia.
“Kami berkomunikasi langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini,” kata Juru Bicara Federasi Senam Israel kepada JNS.
Mereka berharap agar pemerintah Indonesia menyetujui keikutsertaan tim Israel dan memastikan keamanan bagi negara tersebut.
-
Tindakan UI Undang Akademikus Pro-Zionis Cederai Perjuangan Palestina
GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti langkah Universitas Indonesia (UI) yang sempat mengundang akademikus pro-Zionisme Prof. Peter Berkowitz dari Hoover Institution, Stanford University, dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai kejadian itu menunjukkan menipisnya sensitivitas dan kritisisme di kalangan pimpinan perguruan tinggi.
“Ada kecenderungan pertimbangan pragmatis dalam membuat keputusan penting di kampus. Ini fenomena yang berbahaya,” tegas Sudarnoto dalam pernyataan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.
Menurutnya, kampus tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat transfer of knowledge, tetapi juga harus menjadi pusat pendidikan karakter, membangun sensitivitas, dan kepedulian terhadap kemanusiaan.
Sudarnoto mengapresiasi langkah UI yang telah meminta maaf atas ketidaktelitian tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kasus ini sudah menimbulkan luka moral dan mencederai solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Apa yang terjadi di UI ini sudah sangat mencederai rasa kemanusiaan dan kontraproduktif bagi upaya membela perjuangan kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.
Ia menilai insiden ini menjadi preseden buruk yang tidak boleh terulang lagi, baik oleh UI maupun lembaga akademik lain di Indonesia.
“Jangan silau dengan kehebatan dan reputasi intelektual seseorang yang ternyata pro zionis seperti yang diundang oleh UI,” kata Sudarnoto.
Sebelumnya, UI telah mengeluarkan permintaan maaf resmi pada Minggu, 24 Agustus 2025 atas kelalaiannya dalam mengundang Berkowitz.
Pihak kampus mengakui kurang cermat melakukan pemeriksaan latar belakang akademikus tersebut, dan berjanji akan lebih selektif serta sensitif di masa mendatang.
-
BAZNAS, MUI dan UIN Jakarta gelar pelatihan diplomasi Islam Wasatiyah 2025
Foto: Istimewa
BAZNAS, MUI dan UIN Jakarta gelar pelatihan diplomasi Islam Wasatiyah 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 04 Juli 2025 – 00:05 WIBElshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Pelatihan Diplomasi Islam Wasatiyah 2025 untuk Perdamaian Palestina, Rabu (2/7/2025), bertempat di Gedung FISIP UIN Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum (Haji Mo), Ketua MUI Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, MA., Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amirsyah Tambunan, MA.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum (Haji Mo) menyampaikan apresiasi atas peran MUI dan berbagai lembaga yang telah menyalurkan infak dan dana kemanusiaan untuk Palestina melalui BAZNAS. Hingga kini, BAZNAS telah menyalurkan dana kemanusiaan melalui berbagai mitra di Palestina, termasuk lembaga lokal dan internasional seperti UNRWA.
“Alhamdulillah, berkat dukungan dari MUI dan berbagai elemen, kita telah mulai membangun sinergi diplomasi dana secara kolektif. Mahasiswa juga dilibatkan, termasuk di Mesir, dalam bentuk diplomasi media dan konten digital seperti video kampanye dan promosi kebutuhan rakyat Palestina. Ini adalah bentuk diplomasi modern yang perlu terus dikembangkan,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.
Haji Mo juga menambahkan, penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
“Peran anak-anak muda hari ini sangat krusial. Mereka punya akses, jaringan, dan kemampuan teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan ke seluruh dunia. Kita harus terus fasilitasi dan libatkan mereka dalam diplomasi berbasis nilai keislaman dan kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor UIN Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar mengawali sambutannya dengan mengucapkan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan MUI dan BAZNAS.
Ia menekankan pentingnya reformulasi pendekatan diplomasi di era digital. Menurutnya, tantangan global saat ini menuntut perguruan tinggi tidak hanya mengembangkan aspek keilmuan dan keagamaan, tetapi juga membekali generasi muda dengan soft skills, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta kesiapan menghadapi dinamika global yang terus berubah.
“Perseteruan hari ini bukan hanya antarsenjata, tapi antarideologi dan kekuatan ekonomi. Maka kita perlu menyiapkan SDM unggul, bukan hanya ahli agama, tapi juga tenaga medis, ahli fisika, dan lainnya. Diplomasi kita ke depan harus berbasis kolaborasi lintas sektor dan lintas bangsa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim turut menyampaikan pentingnya dorongan diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.
Sudarnoto menambahkan, Indonesia mendorong konferensi internasional untuk membahas penyelesaian komprehensif Palestina, serta mendesak negara-negara OKI dan ASEAN memutus hubungan diplomatik dengan Israel dan membekukan keanggotaannya di PBB.
“Perlu penguatan diplomasi media agar narasi perjuangan Palestina terus digaungkan di tingkat nasional maupun internasional. Ini adalah komitmen keimanan dan amal yang harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh seluruh umat Islam,” ucapnya.
Sumber : Sumber Lain
-
Diskriminatif! Israel Larang Keluarga Muslim dan Kristen Masuk Bunker Perlindungan
GELORA.CO – Warga sipil dari kalangan Muslim dan Kristen dilarang masuk ke dalam bunker perlindungan di Israel. Hanya orang-orang Yahudi yang boleh masuk bunker perlindungan saat serangan balasan dari Iran datang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa penguasa Israel telah mendiskriminasi warga sipil atas dasar agama.
“Pelarangangan terhadap orang Islam dan kristen di bunker adalah perbuatan yang nista,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim kepada Republika, Kamis (19/6/2025).
Sudarnoto menambahkan, apa yang dilakukan Israel itu semakin membuktikan bahwa Israel sudah tidak memperdulikan hukum internasional. Hak-hak dasar manusia, sebagaimana yang diatur dalam hukum humaniter internasional telah dilanggar. Warga sipil, apapun agamanya, harusnya memperoleh perlindungan maksimal, tidak boleh dibiarkan sehingga menjadi korban.
“Pihak penguasa Israel telah mendiskriminasi warga atas dasar agama sehingga mereka akan menjadi korban dalam pertentangan bersenjata Iran dan Israel,” ujarnya.
Sudarnoto mengatakan, daftar kejahatan Israel semakin bertumpuk dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan sanksi kepada Israel dan menangkap Benjamin Netanyahu. Semua negara cinta kemanusiaan, damai dan kedaulatan harus bergerak bersama-sama memaksa Israel hentikan agresi yang sangat menjijikkan.
“Apa yang dilakukan oleh Iran sudah benar memberikan perlawanan terhadap imperialisme Israel, semoga Israel rontok,” kata Sudarnoto.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Palestina beragama Islam dan Kristen yang tinggal di Israel mengatakan bahwa mereka tidak diberikan akses masuk ke bunker. Padahal sebelumnya mereka dibolehkan masuk ke tempat perlindungan bawah tanah itu di tengah gempuran rudal Iran.
Diskriminasi itu dialami warga yang tinggal di Jalan Yehuda Hayamit. Mereka mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mereka telah diberi tahu bahwa kode masuk yang memberi mereka akses ke tempat perlindungan tersebut telah diubah. Ini setelah sekitar 12 orang dari mereka berlindung di sana dalam beberapa hari terakhir saat sirene berbunyi, menyusul serangan rudal Iran yang menargetkan Tel Aviv di dekatnya.
Mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut menyoroti diskriminasi dan bahaya yang mereka hadapi sebagai warga Palestina di Israel bahkan di salah satu kota campuran di negara tersebut. Di mana sekitar sepertiga penduduknya tetap menjadi warga Palestina.
Nasir Ktelat (63 tahun), seorang pria dengan masalah kesehatan yang tinggal di apartemen lantai empat di seberang jalan dari tempat perlindungan, mengatakan bahwa dia dan orang lain dari kediamannya telah diberi akses oleh seseorang dari komite pembangunan mereka. Dia mengatakan bahwa merupakan hal yang biasa bagi mereka yang tinggal di gedung-gedung tua di dekatnya untuk berkumpul di tempat perlindungan ketika sirene berbunyi.
Namun, Nasir mengatakan ketika mereka memasuki tempat penampungan itu selama akhir pekan, mereka dibuat merasa tidak diterima oleh warga Israel yang tinggal di gedung baru.
“Jelas mereka tidak senang melihat kami,” kata Ktelat.
“Kami berjumlah sekitar 12 hingga 15 orang Muslim dan Kristen dari gedung di dekat situ. Tentu saja, kami merasa tidak diterima, tetapi kami tidak peduli,” ujarnya.
Keesokan harinya, kata Ktelat, mereka telah kembali dan diizinkan masuk tetapi sekali lagi disampaikan bahwa mereka tidak diterima.
“Pada akhirnya, mereka memberi tahu kami bahwa itu adalah saat terakhir,” katanya.
“Mereka berkata, ‘Kami telah membuat keputusan bahwa kami tidak ingin anda datang, dan kami akan mengubah tata tertibnya.’ Seorang penghuni gedung itu tampak simpatik, tetapi tetap mengatakan kepada mereka bahwa semua penghuni setuju bahwa mereka tidak boleh diizinkan menggunakan tempat penampungan itu,” kata Nasir Ktelat.
Nasir mengatakan, Jalan Yehuda Hayamit merupakan campuran antara tempat tinggal lama dan bangunan baru. Warga Yahudi Israel yang tinggal di bangunan lama di lingkungan itu tampaknya masih diizinkan masuk ke tempat penampungan itu.
-
MUI Kutuk Serangan Israel ke Iran, Dorong Sanksi Internasional
Jakarta –
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk serangan Israel terhadap Teheran yang merupakan Ibu Kota Iran. MUI mengatakan serangan tersebut memperburuk krisis kemanusiaan serta keamanan global.
“Saya atas nama MUI dan seluruh umat Islam Indonesia mengutuk serangan Israel. Terlaknatlah Israel atas dosa kemanusiaan dan pembangkangan secara kasat mata terhadap hukum internasional. Dampak serangan ini adalah memperburuk krisis kemanusiaan, politik dan keamanan global. Israel dengan sengaja telah memporak porandakan tatanan dunia karena telah memancing eskalasi pertempuran tingkat global,” kata Ketua MUI Bidang Hublu dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim kepada wartawan, Minggu (14/6/2025).
Menurut Sudarnoto, Iran memiliki hak untuk melawan. Dia mendorong adanya penegakan hukum internasional dengan memberi sanksi Israel.
“Iran memiliki hak melakukan perlawanan atas kedaulatan negaranya yang dinistakan oleh Israel. Dalam waktu yang bersamaan semua negara yang cinta damai dan kemanusiaan juga memiliki tanggung moral untuk ikut melindungi dan membela Iran. Di balik kepentingan-kepentingan nasional tiap negara yang berbeda-beda, haruslah dibangun dan diperkuat semangat kebersamaan melindungi kemanusiaan, kedaulatan, dan keamanan bersama,” ujarnya.
“Hukum internasional haruslah menjadi salah satu faktor kebersamaan semua negara untuk melawan Israel. Semua pihak haruslah bersama-sama hentikan perbuatan jahat Israel kepada Iran dan Palestina. Dibatalkannya pertemuan KTT di New York haruslah menjadi momentum yang lebih kuat untuk sekaligus menegaskan keharusan Israel diberi sanksi internasional dan menangkap para penjahat perang,” lanjutnya.
Seperti diketahui, Israel menggempur lebih dari 200 target nuklir dan militer di berbagai wilayah Iran pada Jumat (13/6) pagi. Teheran kemudian membalas dengan rentetan serangan drone dan rudal pada Jumat (13/6) malam dan Sabtu (14/6) pagi yang menargetkan wilayah Israel.
(dek/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.
Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.
Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.
Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.
“Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.
Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.
Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.
Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.
“Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.
Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.
Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.
Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina
Dukungan MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti.
Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah.
“Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).
Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina.
Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.
“Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.
Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.
“MUI mendukung pemerintah karena pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.
Jangan Terburu-buru
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.
Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.
“Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.
Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.
Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.
“Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.
-
/data/photo/2025/05/18/68297a7ce45f2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
Nasional
30 Mei 2025")
Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025
Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
Prabowo Subianto
yang menyatakan Indonesia siap mengakui
Israel
sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
Palestina
.
Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
ormas Islam
di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
“Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
“Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
Kompas.com
, Kamis.
Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
“Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/13/67fb114b84b3a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
Nasional
29 Mei 2025")
MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025
MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) memberi catatan terhadap peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan
Israel
, jika
Palestina
merdeka.
Tegas MUI, Israel sebagai negara yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.
“Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC (International Criminal Court),” ujar Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Di samping itu, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel jika
Palestina merdeka
dan kedaulatannya diakui.
Selama, Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto.
Menurutnya, tujuan akhir dari membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut.
Karenanya, ia paham dengan pernyataan Presiden
Prabowo Subianto
soal peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, jika Palestina merdeka.
“Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia antipenjajahan, termasuk (kepada) Israel yang nyata-nyata menjajah dan membela negara manapun termasuk Palestina yang terjajah,” ujar Sudarnoto.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian two states solution.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.