Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Maaf ke Prabowo Usai Jadi Tersangka KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com-
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyampaikan permohonan maaf ke Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya ingin sekali, pertama saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo,” kata Noel, sapaan akrabnya, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Kemudian, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan rakyat Indonesia.
“Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhdap rakyat Indonesia,” ujar dia.
Noel lantas mengeklaim bahwa ia tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Ia juga mengaku tidak terjerat kasus pemerasan sebagaimana dituduhkan oleh KPK.
“Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT, pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi diluar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata Noel.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Setyo menyebutkan, 10 tersangka selain Immanuel Ebenezer adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi
Keselamatan Kerja Kemenaker.
Kemudian, Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.
Lalu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Sekarsari Kartika Putri sleaku subkoordinator, Supriadi selaku koordinator, serta Temurila dan Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia.
Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
“Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Noel yang mendapatkan Rp 3 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Subhan
-
/data/photo/2025/08/22/68a83ec60307e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Maaf ke Prabowo Usai Jadi Tersangka KPK Nasional 22 Agustus 2025
-

Dipersulit Jika Tak Bayar Lebih
Jakarta –
KPK mengungkap modus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. KPK menyebut sertifikasi K3 ini dipersulit bahkan tidak akan diproses jika buruh tidak membayar uang lebih.
“Adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Setyo menerangkan para buruh harus mengeluarkan uang sebesar Rp 6 juta demi penerbitan sertifikasi K3. Padahal, kata Setyo, tarif sertifikasi seharusnya Rp 275 ribu.
“Dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp 275 ribu tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta rupiah,” kata Setyo.
Setyo mengungkap pemerasan ini diduga sudah terjadi sejak 2019. Para buruh diminta membayar uang lebih dari tarif yang ditetapkan dalam pengurusan K3.
Uang yang dikumpulkan dari dugaan pemerasan itu sebesar Rp 81 miliar. Uang itu mengalir ke pejabat di Kemnaker termasuk Noel.
“Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak yaitu sejumlah Rp 81 miliar,” katanya.
“Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak Penyelenggara Negara, yaitu saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” ujar Setyo.
Berikut daftar tersangka dalam kasus ini:
1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025
2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang
3. Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020 sampai 2025
4. Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
5. Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
6. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
7. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
8. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator
9. Supriadi selaku Koordinator
10. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia
11. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.(whn/imk)
-
/data/photo/2025/08/22/68a8304a6ce2a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Kronologi OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer dkk Nasional
Kronologi OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer dkk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan kawan-kawan kini telah berujung pada penetapan 11 tersangka di kasus pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berikut kronologinya.
“Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Rabu dan Kamis, 20 dan 21 Agustus 2025 kemarin, Tim KPK bergerak paralel di beberapa lokasi di Jakarta dan mengamankan 14 orang.
“Yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahan jaasa terhadap koordinator, IBM (inisial nama salah satu tersangka, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 2022-2025),”kata Setyo.
“Dari proses itulah ada interviu yang dilakukan di lapangan dan berkembang kepada beberapa pihak, salah satunya adalah IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) dan pihak-pihak yang lainnya,” kata dia.
Dari 14 orang yang ditangkap tangan itu, 11 di antaranya menjadi tersangka, salah satunya adalah Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang menjabat sebagai Wamenaker RI.
Pada OTT itu, KPK mengamankan barang bukti yakni 15 kendaran bermotor roda empat, 7 unit sepeda motor, dan uang tunai Rp170 juta dan USD 2.201.
“Dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya. Ddalam penyidikan perkara ini yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini,” kata Setyo.
KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berikut daftarnya:
1. Irvian Bobby Mahendro alias IBM selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022 sampai 2025
2. Gerry Aditya Herwanto Putra atau GAH selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan sekarang
3. Subhan atau SB selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025
4. Anita Kusumawati alias AK selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
5. Immanuel Ebenezer Gerungan alias IEG selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029
6. Fahrurozi alias FRZ selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
7. Hery Sutanto alias HS selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025
8. Sekarsari Kartika Putri alias SKP selaku Subkoordinator
9. Supriadi alias SUP selaku Koordinator
10. Temurila alias TEM selaku pihak PT KEM INDONESIA
11. Miki Mahfud alias MM selaku pihak PT KEM INDONESIA
Atas perbuatannya, para Tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/15/689f3054677e7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan Megapolitan 15 Agustus 2025
Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Bagi sebagian remaja, perjalanan menuju bangku sekolah menengah atas (SMA) biasanya berjalan mulus.
Namun, hal itu berbeda bagi sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan (Tangsel).
Perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan SMA diwarnai berbagai keterbatasan, yang terutama adalah masalah biaya.
Hal yang demikian dialami oleh Dewi Astini (15), siswi asal Serang, Banten, yang kini menempuh pendidikan di SRMA 33 Tangsel.
Dewi bercerita, sebelumnya ia pernah menempuh pendidikan di pesantren. Namun, ia terpaksa berhenti karena kendala biaya.
“Sebelumnya aku pernah di pondok pesantren tapi berhenti,” ujar Dewi saat ditemui
Kompas.com
di SRMA 33, Jumat (15/8/2025).
Tak lama setelah berhenti menimba ilmu di pesantren, putri pasangan Subhan dan Sofiah itu kemudian mengutarakan keinginannya untuk kembali bersekolah.
Sebagai anak keempat dari lima bersaudara, ia ingin mengikuti jejak tiga kakaknya yang sudah lulus sekolah.
“Pengen sekolah tapi enggak bisa karena masalah biaya,” kata dia.
Beberapa waktu kemudian, orangtua Dewi menawarkannya untuk masuk ke sebuah sekolah rakyat yang tidak memungut biaya.
Meski sempat ragu, Dewi akhirnya menerima tawaran itu.
Cita-citanya pun kembali tumbuh meski sempat menganggap hal itu mustahil karena faktor ekonomi.“Akhirnya masuk ke sini. Cita-cita saya mau jadi dokter,” jawab dia sambil tersenyum.
Cerita lainnya datang dari anak bernama Zaki (15), siswa asal Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
Setelah lulus SMP, ia sempat bingung hendak melanjutkan sekolah ke mana karena biaya yang terbatas
. Ia bingung mencari sekolah dengan biasa yang murah agar tidak membebani orangtuanya.
“Saya dimasukin ke sini karena saya bingung mau sekolah di mana,” kata Zaki.
Namun, selang beberapa lama kemudian, anggota dari Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi keluarga Zaki dan menawarkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat.
Akhirnya, orangtua Zaki menyampaikan kabar tersebut dan langsung disetujui oleh Zaki.
“Saya dikasih tahu orangtua kalau sekolah di sini. Terus saya bilang ‘iya mau’,” kata dia.
Diketahui, 150 siswa yang diterima di SRMA 33 Tangsel merupakan rekrutmen oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Mereka diterima dengan syarat, yakni berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Adapun para siswa tersebut berasal dari tujuh kabupaten/kota di Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pemekaran Kelurahan Kapuk Jakarta Barat masuk tahap kajian
Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan layanan bagi masyarakat.
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah Pemerintah Kota Jakarta Barat resmi bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Kalau bersurat, sudah kita lakukan. Sekarang pemekaran itu masuk tahap kajian di Pemprov,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Uus mengatakan Kelurahan Kapuk akan dimekarkan menjadi tiga wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur, menyusul luas wilayah serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan layanan bagi masyarakat.
“Jadi kalau dibagi, layanan masyarakat juga semakin efektif,” kata Uus.
Rencananya, pada tahun 2026 mendatang, kantor kelurahan dari dua wilayah hasil pemekaran dapat segera dibangun segera setelah tersedia lokasi lahan.
“Nanti kalau kajiannya sudah selesai, terus lokasi yang telah ditentukan sudah ada, tahun 2026 bisa mulai dibangun kantornya,” kata Uus.
Sementara itu, Lurah Kapuk Achmad Subhan menjelaskan bahwa surat kepada Gubernur Pramono Anung ditujukan untuk menerbitkan Nomor Induk Kelurahan hasil pemekaran.
“Saya dapat informasinya nanti tahun 2027 sudah rampung untuk pembangunan kantor lurah,” katanya.
Subhan mengatakan pemekaran perlu dilakukan mengingat Kelurahan Kapuk saat ini mempunyai total sebanyak 175 ribu warga. Menurutnya, jumlah itu terlalu banyak untuk satu kelurahan.
Selain padat penduduk, luas Kelurahan Kapuk mencapai 562,68 hektare, yang membuatnya salah satu kelurahan yang paling luas se-Jakarta.
“(Pertimbangannya) pertama memang padatnya penduduk, kedua karena luas wilayahnya. Karena satu kelurahan tidak efektif melayani 175 ribu orang,” kata Subhan.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/06/16/684fed8e69dfd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jemaah Haji Dilarang Bawa Air Zamzam dalam Koper atau Akan Dibongkar
Jemaah Haji Dilarang Bawa Air Zamzam dalam Koper atau Akan Dibongkar
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Jemaah Haji
Indonesia dilarang membawa
air zamzam
di dalam koper bagasi dan kabin saat hendak pulang ke Tanah Air. Hal itu diingatkan Kepala Daerah Kerja Mekkah Petugas Penyelenggara Ibadah
Haji
(
PPIH
), Ali Machzumi, Senin (16/6/2025).
“Untuk barang bawaan terkait air zamzam, kami mengimbau jamaah
haji
untuk tidak membawa air atau air zamzam di dalam koper atau di dalam tas,” kata Ali Machzumi di Mekkah, Senin.
Ali mengungkapkan, seluruh barang bawaan
jemaah haji
akan dicek dengan X-ray di bandar udara (bandara), sehingga semua barang bawaan termasuk air zamzam yang dimasukkan botol dan dibungkus lakban, akan ketahuan.
Menurut dia, jika dalam sistem X-ray diketahui membawa air zamzam, maka koper akan dibongkar.
Ali mengatakan, pembongkaran koper tersebut bakal menghambat proses kepulangan ke Tanah Air. Sehingga, dia mengingatkan agar tak membawa air zamzam dalam koper bagasi dan kabin.
“Kami mengimbau sekali lagi jamaah haji untuk menghindari hal tersebut, untuk tidak membawa air zamzam dalam bentuk apapun dalam koper-koper yang dibawa di dalam pesawat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa jemaah haji akan mendapat air zamzam 5 liter saat tiba di Asrama Haji.
Bahkan, dia meyakinkan bahwa
Air zamzam
itu akan diberikan kepada jemaah sebelum pulang ke rumah masing-masing.
“Tentu kalau dari sisi kekurangan mungkin ini kurang saja untuk keluarga dan tetangga yang di sekitar jamaah haji, tetapi kami sekali lagi mohon itu dicukupkan,” katanya.
Ali mengungkapkan, ada sekitar 30 ribu orang haji yang sudah tiba di Indonesia sejak 11 Juni 2025. Dia berharap proses pemulangan berjalan lancar.
“Saat ini yang sudah kembali ke Tanah Air sekitar 16 persen dari keseluruhan jumlah jemaah haji yang ada di Tanah Suci,” ujarnya.
Pada pelaksanaan ibadah haji 2024, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengingatkan adanya larangan membawa air zamzam ke dalam koper dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Bahkan, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid saat itu, mengatakan bahwa bakal ada denda bagi jemaah haji yang melanggar aturan terkait air zamzam tersebut.
“Jika terbukti membawa, selain dibongkar, jemaah haji juga akan didenda 6.000 riyal atau setara Rp 25 juta jika kedapatan membawa air zamzam ke dalam koper,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis pada 21 Juni 2024.
Mengacu pada GACA Authority Kerajaan Arab Saudi, air zamzam ukuran apa pun dan kemasan apa pun dilarang dimasukkan ke dalam tas bawaan penumpang, tas jinjing, atau koper bagasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Semen Indonesia akan bagikan dividen Rp648,75 miliar
Jakarta (ANTARA) – PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG memutuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2024 sebesar Rp648,75 miliar kepada pemegang saham, sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025.
“Pembagian dividen atas laba tahun buku 2024 dilakukan melalui kebijakan yang terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan perseroan dan kondisi ekonomi serta industri ke depannya,” ujar Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.
RUPST menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang sebesar Rp719,76 miliar, di antaranya sebesar 90,13 persen atau senilai Rp648,7 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai, serta 9,87 persen atau sekurang-kurangnya Rp71,02 miliar ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
Vita menjelaskan SIG melalui 2024 dengan mempertahankan kinerja di tengah situasi industri semen domestik yang menantang akibat kondisi kelebihan pasokan, serta ketatnya persaingan yang diiringi dengan melemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek infrastruktur.
Menurutnya, SIG menjaga profitabilitas dan mempertahankan posisi sebagai industri semen terbesar di tanah air dengan pangsa pasar 48,2 persen pada akhir 2024, dengan strategi pendekatan micro-market untuk mempertahankan dominasi di pasar ritel dan kepemimpinan di proyek infrastruktur, serta diperkuat dengan program efisiensi dan peningkatan aspek keberlanjutan.
Ia melanjutkan penetapan sebagian laba bersih tahun 2024 sebagai cadangan lainnya juga akan memperkuat struktur permodalan SIG untuk memastikan operasional dapat berjalan dengan baik di tengah risiko yang membayangi sepanjang tahun ini.
Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui kegiatan usaha baru yang telah tercantum dalam anggaran dasar, yaitu dalam rangka optimalisasi komersialisasi solusi bata interlock presisi, yang merupakan produk turunan semen hijau SIG untuk solusi pembangunan rumah yang efisien, lebih cepat dibangun, tahan gempa dan lebih rendah karbon.
Bata interlock presisi juga ditawarkan sebagai solusi dalam program 3 juta rumah yang diharapkan juga akan menjadi stimulan pemulihan kinerja industri bahan bangunan.
“Kegiatan usaha baru ini telah dinyatakan layak melalui studi kelayakan bisnis yang diterbitkan oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh perseroan. SIG menyakini, pelaksanaan kegiatan usaha baru ini akan meningkatkan daya saing usaha dan kinerja perseroan,” ujar Vita.
Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan.
Para pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Budi Waseso sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Sony Subrata sebagai Komisaris, Yustinus Prastowo sebagai Komisaris, Donny Arsal sebagai Direktur Utama, Yosviandri sebagai Direktur Supply Chain, Agung Wiharto sebagai Direktur SDM dan Umum, dan Subhan sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran.
RUPST mengubah nomenklatur jabatan direksi perseroan yaitu semula Direktur Supply Chain menjadi Direktur Sales dan Marketing, Direktur Bisnis dan Pemasaran menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy, Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Direktur Keuangan dan Risk Management.
Rapat juga menambah nomenklatur jabatan direksi perseroan yaitu Wakil Direktur Utama dan mengalihkan Andriano Hosny Panangian dari Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Wakil Direktur Utama.
Selanjutnya, rapat mengangkat Sigit Widyawan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Christina Aryani sebagai Komisaris, Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris, dan Agung Budi Mulyanto sebagai Komisaris Independen.
Kemudian, mengangkat Indrieffouny Indra sebagai Direktur Utama, Dicky Saelan sebagai Direktur Sales dan Marketing, Dennis Pratistha sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy, Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Risk Management, serta Hadi Setiadi sebagai Direktur Human Capital.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2022/06/27/62b977f47d052.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Eks Dosen di Medan Diduga Lecehkan Mahasiswi UINSU, Modus Berikan Obat Bius di Minuman Medan 3 Mei 2025
Eks Dosen di Medan Diduga Lecehkan Mahasiswi UINSU, Modus Berikan Obat Bius di Minuman
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Seorang ustadz berinisial AH di Kota Medan dilaporkan ke Polda Sumut.
AH diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), NA (18).
Saat menjalankan aksinya, AH diduga terlebih dulu membius korbannya.
Ayah korban, IL mengatakan pihaknya membuat laporan pada Selasa (29/4/2025) dengan nomor laporannya LP/B/637/IV/2025/SPKT/Polda Sumut.
Kata IL, selain sebagai ustadz, AH berstatus sebagai asisten dosen UINSU.
Kemudian AH juga merupakan murid dari istrinya saat menimbah ilmu di Tsanawiyah Al Washliyah.
Karena itu antara AH dan NA jadi saling mengenal.
Selanjutnya, pada 9 April 2025, AH tiba-tiba saja mengendarai mobilnya, menjemput NA di kosnya, di Jalan Letda Sujono, Kota Medan.
Awalnya NA tidak curiga dengan AH, selain mengenalnya, AH juga dianggap NA sebagai sosok yang ingin mengajarkannya ilmu agama Islam.
“Begitu dia datang ke tempat kos anak saya, langsung dia menghubungi lewat telepon dan diangkat (anak saya) karena tidak ada kecurigaan, langsung anak saya ikut keluar dan berjalan menuju mobilnya, lalu disuruh masuk ke mobil,” ujar IL, Jumat (2/5/2025).
Ketika masuk ke mobil lalu AH membawa mobil tanpa tujuan yang jelas, kemudian tidak lama kemudian AH membeli makanan dan minuman di jalan.
Diduga saat proses pembelian minuman, AH sengaja menaruh obat bius ke makanan atau minuman yang dibelinya lalu diberikan ke NA.
“Setelah itu minuman itu disuguhkan secara paksa kepada anak saya sampai anak saya tersedak,” ujar IL
Kemudian kondisi NA setengah sadar, kala itu AH kemudian membawa korban ke sebuah hotel ke arah Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
NA Lalu dibawa ke kamar dan AH lalu melakukan pelecehan seksual dengan cara memeluk hingga mencium area sensitif NA.
Kata IL saat itu korban sedang haid, sehingga AH tidak memperkosanya.
“Kalau mungkin tidak halangan (anak saya) mungkin hubungan badan yang akan dilakukan AH,” kata IL.
Selanjutnya dalam kondisi setengah sadar NA meminta pulang, AH kemudian mengantarnya.
Barulah keesokan harinya setelah bangun pagi, NA menyadari kalau dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual AH.
“Paginya (anak saya) baru menyadari ‘kok aku jadi seperti ini’,” ujar IL menirukan ucapan anaknya.
IL yakin anaknya terlebih dahulu di bius sebelum pelaku menjalankan aksinya, bius itu diduga berasal dari makanan dan minuman yang diberikan AH.
“Sehingga hilang kesadaran anak itu begitu di minum langsung hilang ingatan, mulai dari minum kesadaran tadi hilang, sebelumnya masih ingat,” ujarnya.
IL juga menyayangkan tindakan AH ini, apalagi menurutnya AH termasuk salah seorang ustaz yang populer.
AH juga pernah menjadi peserta kompetisi dai di salah satu TV swasta.
Menurutnya, jelas tindakan AH telah menghancurkan masa depan anaknya.
Kata IL, akibat perlakuan AH anaknya kini mengalami trauma, NA menjadi pribadi yang pendiam akibat depresi.
IL berharap polisi segera menindaklanjuti laporannya.
Terpisah Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon membenarkan laporan AH, kata dia proses penyelidikan masih dilakukan pihaknya.
“Laporannya sudah diterima dan masih dalam proses penyelidikan ya,” kata Siti.
AH saat dikonfirmasi melalui telepon maupun Whatsapp belum memberikan tanggapan.
Sementara itu Humas UINSU, Subhan Dawawi membenarkan AH pernah bertugas sebagai dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UINSU.
Dia mengajar mata kuliah Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an pada tahun Akademik 2020-2021.
“Namun, perlu kami tegaskan bahwa sejak tahun akademik tersebut berakhir, AH sudah tidak lagi memiliki ikatan kerja maupun aktivitas mengajar di UINSU. Dengan demikian, status beliau saat ini bukan lagi bagian dari tenaga pengajar di universitas kami,” ujar Subhan.
“Dengan demikian juga, tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku sepenuhnya berada di luar tanggung jawab kegiatan akademik universitas,” kata dia menegaskan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/27/680e1d1c2197e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Belum Genap 2 Tahun, Jalan Penghubung Antar-kabupaten di Ambon Rusak Regional 27 April 2025
Belum Genap 2 Tahun, Jalan Penghubung Antar-kabupaten di Ambon Rusak
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Belum genap dua tahun
jalan penghubung
Kabupaten
Maluku Tengah
dan
Kota Ambon
di Pulau Ambon, Maluku, rusak parah.
Jalan sepanjang 3.075 kilometer itu memecah gunung yang menyambungkan dua wilayah di Pulau Ambon.
Warga dari Kota Ambon yang hendak ke desa-desa di Maluku Tengah seperti Wakal, Hitu, Mamala, dan Morela hanya membutuhkan waktu 15 menit.
Sedangkan jika mengikuti jalur lama, bisa memakan waktu 30 menit lebih.
Sayangnya, belum lama, sudah ada enam kerusakan jalan.
Dari yang berupa lubang kecil hingga patahan jalan yang kian menambah durasi berkendara.
Kondisi ini sudah terjadi selama empat bulan dan belum ada perbaikan.
Padahal cuaca di Ambon dan sekitarnya mulai memasuki musim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Pembangunan ruas jalan Wakal-Taeno itu menelan anggaran sebesar Rp 24 miliar, dikerjakan setelah diterbitkannya Inpres Nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan.
Kondisi itu pun menjadi perhatian pemerintah Maluku Tengah.
Anggota DPRD Maluku Tengah, Subhan Nur Fatta, mengatakan, kerusakan jalan ini sangat memprihatinkan dan berharap agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki jalan tersebut.
Dia pun berharap Gubernur Maluku dapat menilik kerusakan tersebut.
“Jalan ini sangat penting bagi masyarakat karena memperkecil jarak tempuh dan menjadi alternatif untuk melakukan aktivitas dari dan ke Kota Ambon,” ujar Ketua DPC PAN Maluku Tengah itu.
“Kami berharap agar Gubernur Maluku dapat memperhatikan masalah ini dan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Dinas PU Provinsi Maluku untuk segera melakukan perbaikan,” harapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Hambat Ekspor Impor hingga Biaya Logistik Melonjak, Pekerja Tak Ada Kompensasi
PIKIRAN RAKYAT – Kemacetan di Jalan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta terjadi pada Rabu, 16 April hingga Kamis, 17 April 2025.
Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menilai kemacetan Pelabuhan Tanjung Priok beberapa hari adalah kegagalan sinkronisasi antarinstansi.
“Kemacetan ini sudah berlangsung lama dan dampaknya sangat nyata bagi kami pekerja harian serta tidak ada kompensasi untuk hari kerja yang hilang,” ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil di Jakarta pada Senin, 21 April 2025.
Dampak Ekonomi
Menurut Subhan, para sopir truk peti kemas terdampak ekonomi akibat kejadian luar biasa ini karena kehilangan waktu dan hanya dapat menunggu.
Ia mengatakan, kemacetan ini menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan imateril seperti terhambatnya alur ekspor-impor, biaya logistik melonjak drastis dan efisiensi industri menurun.
“Bahkan bisa saja menggerus kepercayaan global atas sistem pelabuhan nasional,” lanjut Subhan.
Pihaknya mengaku dampak yang dirasakan sopir truk dan armada logistik seperti kehilangan waktu, pendapatan, serta peningkatan risiko keselamatan kerja.
“Tidak adanya dukungan moril, finansial, atau asuransi sosial dari pengusaha menambah beban mereka,” lanjutnya.
Class Action
Menurut Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah yang bertempat tinggal di Tanjung Priok, pihak terdampak bisa mengajukan class action sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.
Ia mengaku rasionalisasi class action karena ada beberapa peristiwa, kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan bisa menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak, sekaligus dan masal pada orang banyak.
Rumah Demokrasi menyatakan syarat class action berupa kerugian yang diderita sekelompok orang/masyarakat.
“Inilah yang disebut ‘class action’,” ujar Ramdansyah.
Kerugian publik dalam horor macet secara nyata tampak akibat kelalaian/kesalahan pihak lain. Ada tenaga medis yang mendorong pasien di ranjang dengan infus di tangan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Koja saat kemacetan.
Saat itu jalur kendaraan yang nyaris tertutup aksesnya dengan kemacetan lalu lintas. Ia berharap pelayanan kesehatan untuk kondisi darurat tetap diperhatikan meskipun di tengah kemacetan lalu lintas.
Jika hal tersebut diabaikan, maka mereka yang terdampak bisa bersama-sama melakukan “class action”.
“Kami akan melakukan upaya menegakkan hak- hak warga Jakarta Utara untuk menyampaikan pandangannya agar tidak terkena dampak yang lebih luas,” lanjutnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News