Tag: Subandi

  • Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut?
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut? Medan 17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut?
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur
    Sumatera Utara
    , Surya, tiba-tiba berhenti membaca tanggapan atas pemandangan umum fraksi tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 pada rapat paripurna di DPRD
    Sumut
    , Kamis (17/7/2025).
    Surya berhenti karena ada interupsi dari salah satu anggota
    DPRD Sumut
    ,
    Rahmansyah Sibarani
    , dari Fraksi Partai Nasdem.
    “Mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Wagub, saya potong segera karena sekian kali saya tunggu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak hadir ke
    sidang paripurna
    ini,” kata Rahmansyah setelah dipersilakan bicara.
    Rahmansyah kemudian menjelaskan, apakah RPJMD ini hanya untuk yang hadir di sini.
    Dia pun meminta kepada pimpinan sidang, yang saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, agar menghadirkan OPD.
    “Sambil berjalan untuk melanjutkan tanggapan, kita hadirkan OPD pada paripurna RPJMD ini,” tegas Rahmansyah.
    Menurut Rahmansyah, ini harus jadi pembelajaran buat semua dan supaya OPD itu belajar menghormati.
    Dia kemudian bertanya, kalau
    OPD tidak hadir
    , apakah ada perwakilan OPD, apa perlu diabsen OPD.
    “Ini RPJMD pimpinan. Ini agenda lima tahun ke depan, mau kita apa kan Sumatera Utara ini. Aneh bagi saya kalau OPD tidak hadir,” ucap Rahmansyah.
    Pantauan Kompas.com di ruang sidang, saat Surya membacakan tanggapan hampir 3 jam, kursi yang disediakan untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat tidak terisi sepenuhnya, dan hanya 3 kursi yang terisi.
    Tidak hanya Rahmansyah yang protes.
    Muhammad Subandi, anggota Fraksi Gerindra, menyatakan setuju dengan teman-temannya yang menyoroti ketidakhadiran OPD.
    “Kalau OPD tidak hadir, kita tunda saja karena paripurna resmi. OPD wajib dan harus berada di sini. Kalau tidak hadir, ganti saja, masih banyak orang berkualitas,” ujar Subandi.
    Sidang kemudian diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disoal Obor Cirtim, Kuwu sebut hasil scrap PLTU bantu pembangunan desa

    Disoal Obor Cirtim, Kuwu sebut hasil scrap PLTU bantu pembangunan desa

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com.

    Disoal Obor Cirtim, Kuwu sebut hasil scrap PLTU bantu pembangunan desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Rencana lelang limbah scrap milik Hyundai Engineering and Construction (HDEC) di area pembangkit listrik tenaga uap (PLTU II) Cirebon yang dianggap bermasalah oleh Oposisi Berontak Rakyat Cirebon Timur (OBOR Cirtim), dibantah oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni.

    Menurut Sumarni, terkait dengan rencana lelang scrap milik Hyundai, permasalahannya telah selesai. Karena menurutnya, pihaknya bersama Dandim Kabupaten Cirebon, sudah menggelar mediasi dan mempertemukan semua pihak.

    “Masalahnya sudah selesai, sudah dirapatkan oleh Polres dan Kodim,” kata Sumarni seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles, Jumat (11/7),

    Sumarni mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon, untuk menjaga Kamtibmas di Kabupaten Cirebon dan menghindari tindakan anarkis.

    Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat, untuk memviralkan hal-hal yang indah dan positif dari Kabupaten Cirebon.

    “Ayo jaga nama baik Kabupaten Cirebon,” kata Sumarni. 

    Pernyataan dari Sumarni, juga dibenarkan oleh sejumlah Kuwu dari desa penerima manfaat. Menurut para Kuwu, sudah ada pertemuan dan kesepakatan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan desa dan dimediasi oleh Kapolresta Cirebon dan Dandim Kabupaten Cirebon. 

    Kuwu Desa Kanci, Sunaryo, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, telah disepakati terkait beberapa hal yang berkaitan dengan rencana lelang limbah material itu.

    Sunaryo juga menggarisbawahi, bahwa lelang scrap yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, merupakan milik Hyundai, bukan dari Cirebon Power.

    “Kalau lelang scrap kemarin, itu dari PLTU 1 (Cirebon Power), kalau sekarang Hyundai,” ujar Sunaryo.

    Sunaryo mengungkapkan, sudah ada kesepakatan antara pihak Hyundai, desa dan sejumlah unsur lainnya, terkait dengan pembagian hasil lelang nanti.

    “Sudah ada kesepakatan dari seluruh desa dan juga unsur lainnya, tentang rencana lelang scrap hyundai ini,” kata Sunaryo.

    Ia juga membantah terkait adanya pihak yang menyebutkan, bahwa dana hasil lelang limbah scrap tidak bermanfaat kepada masyarakat dan jadi ladang bancakan.

    Sunaryo mengungkapkan, proses penggunaan dana limbah scrap PLTU, dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

    Ia juga membantah adanya isu yang menyebutkan, bahwa dana hasil limbah scrap ini masuk ke rekening pribadi bahkan disebut juga rekening siluman.

    Karena menurut Sunaryo, uang hasil limbah scrap itu, masuk melalui rekening desa, tidak melalui rekening pribadi. Pihaknya juga memiliki laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut.

    “Uangnya itu masuk ke rekening desa, lalu kita gelar Musdes untuk merumuskan penggunaannya untuk apa,” kata Sunaryo. 

    Sunaryo bahkan menyebutkan, adanya dana lelang scrap dari PLTU ini, sangat membantu desanya dalam menjalankan sejumlah program, baik itu perbaikan infrastruktur ataupun program sosial dan keagamaan. 

    Sunaryo menuturkan, bahwa sejak proses lelang, hingga kepastian berapa nominal yang akan didapatkan oleh desa, selalu diberikan informasi oleh pihak Cirebon Power.

    Walaupun tidak terlibat dalam proses lelang, namun ujar Sunaryo, pihak PLTU selalu memberikan surat atau informasi, terkait rencana lelang tersebut.

    “Kami selalu diberikan informasi, sejak awal proses lelang sampai dana ditransfer,” kata Sunaryo.

    Untuk pemanfaatannya, pihaknya kemudian menggelar Musyawarah Desa (Musdes), dengan melibatkan selurun unsur yang ada di desa. Musdes ini, untuk menentukan, terkait pemanfaatan dari dana scrap PLTU.

    Untuk dan scrap tahun kemarin, hasil kesepakatan dari Musdes, digunakan untuk melakukan pengaspalan jalan desa, sepanjang 500 meter lebih. Hingga saat ini, bukti fisik pengaspalan juga masih bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh warga. 

    Selain itu, kami juga memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, yang ada di Desa Kanci.

    “Dana scrap yang kemarin, kita gunakan untuk mengaspal jalan dan kegiatan lainnya,” kata Sunaryo.

    Sunaryo menegaskan, bahwa proses penggunaan dana scrap ini, dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Bahkan pihaknya pun membuat laporan terkait dengan penggunaan dana itu.

    Menurut Sunaryo, langkah yang dilakukan oleh Cirebon Power ini patut diapresiasi. Karena menurutnya, baru Cirebon Power yang memiliki kepedulian begitu besar terhadap desa di sekitarnya.

    Apalagi, dana scrap ini kata Sunaryo, sangat mendukukg pembangunan desa, di saat dana yang dimiliki desa, tidak bisa untuk menjalankan sejumlah program.

    “Kami sangat terbantu sekali. Karena dengan  adanya dana scrap PLTU ini, bisa memperbaiki dan membangun infrastruktur di desa,” kata Sunaryo.

    Hal serupa juga disampaikan oleh Subandi, Kuwu Desa Kanci Kulon.  Dirinya membantah bahwa penggunaan dana scrap dilakukan secara serampangan. Karena menurut Subandi, ada aturan yang harus diikuti sebelum menggunakan dana tersebut.

    Subandi juga menyebutkan, dana hasil lelang scrap Cirebon Power, manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat banyak di Desa Kanci Kulon.

    “Dananya kita gunakan untuk kegiatan pembangunan, sosial dan lainnya,” ujar Subandi.

    Ia juga membenarkan jika uang dari limbah scrap masuk melalui rekening desa. Pihaknya juga melakukan musyawarah desa, sebelum menggunakan dana dari hasil scrap.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihaknya juga membuat laporan khusus terkait penggunaan dana, yang didapatkan dari lelang scrap.

    “Laporan penggunaannya ada semua. Dana scrap ini sangat membantu sekali untuk Desa Kanci Kulon,” kata Subandi.

    Sedangkan terkait rencana adanya lelang limbah yang akan dilakukan oleh pihak Hyundai, pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak dan menandatangani kesepakatan.

    Ia memastikan, bahwa mekanisme penggunaan dana dari lelang scrap ini, akan digunakan secara transparan, sesuai dengan kesepakatan bersama.

    “Untuk lelang dari Hyundai, kita sudah lakukan kesepakatan dan kami juga diminta untuk menjaga kondusivitas,” kata Subandi.

    Sementara itu, Humas PLTU Cirebon Power, Yuda Panjaitan menjelaskan, bahwa yang disebut limbah itu sebenarnya scrap/material bekas sisa pekerjaan overhaul yang bernilai ekonomi. 

    Scrap ini kata Yuda, sepenuhnya milik Cirebon Power, namun manajemen Cirebon Power memberi kesempatan agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program desa sekitar. 

    “Kami sama sekali tidak mengambil keuntungan dari hasil scrap, dan selama ini kami telah memastikan bahwa realisasi penjualan scrap sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar pembangkit,” kata Yuda.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 10 Rumah Tak Layak Huni Direhab untuk Kado HUT ke-79 Bhayangkara

    10 Rumah Tak Layak Huni Direhab untuk Kado HUT ke-79 Bhayangkara

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peringati HUT Bhayangkara ke 79, Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing serta Dandim 0816 Sidoarjo Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos. mengunjungi beberapa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sidoarjo.

    Kegiatan ini secara bersama-sama untuk mewujudkan visi-misi dalam membangun Kabupaten Sidoarjo, sekaligus dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-79 bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta Baznas untuk wujudkan RTHL menjadi hunian yang layak huni bagi masyarakat.

    Ada 10 rumah yang bisa dikatakan sangat tidak layak huni dan akan dilakukan perbaikan dalam bulan Juni Tahun 2025 ini.

    “Dalam momen peringatan Hari Bhayangkara ini pemerintah memberikan support penuh dalam rangka perbaikan RTLH. Akan ada 10 rumah yang direnovasi pada bulan Juni 2025 ini,” kata Bupati Sidoarjo Subandi Kamis (19/6/2025).

    Sementara Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menambahkan perbaikan RTLH ini sengaja digelar dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara Ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Pihaknya bersama Pemerintah kabupaten Sidoarjo, serta Kodim 0816 Sidoarjo melakukan program bedah/perbaikan RTLH di 10 titik

    “Saya mengapresiasi bantuan dari Pemkab Sidoarjo di HUT Bhayangkara ini dengan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memiliki rumah yang layak huni, semoga bantuan ini bisa bermanfaat dengan baik, bisa menunjang kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya. (isa/ian)

  • Jalan Raya Porong Terendam Banjir 1 Meter, Bupati Sidoarjo Tinjau Langsung Pakai Perahu

    Jalan Raya Porong Terendam Banjir 1 Meter, Bupati Sidoarjo Tinjau Langsung Pakai Perahu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi beserta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo melakukan Sidak ke lokasi banjir Porong Senin (17/6/2025).

    Bupati bersama sejumlah pejabat sempat naik perahu karet menyusuri lokasi banjir. Melihat langsung kondisi banjir yang terjadi di jalan itu.

    Bupati menegaskan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Ia akan usulkan untuk peningkatan jalan. Ia berharap jalan Raya Porong yang terendam dapat ditinggikan.
    “Nanti kita laporkan biar ada peningkatan jalan untuk peninggian,” ucapnya.

    H. Subandi juga menambahkan untuk saat ini Jalan Raya Porong ditutup sementara. Jika air telah surut akan dibuka kembali. Ia berharap hari ini tidak turun hujan. Dengan begitu akan mempercepat surutnya genangan air. “Semoga hari ini tidak hujan agar banjir ini tidak semakin parah,” harapnya.

    Sekedar diketahui, hujan yang mengguyur kawasan Porong Senin (16/6/2025) malam, menyebabkan Jalan Raya Porong terendam. Ketinggian air mencapai kisaran satu meter.

    Panjang jalan yang terendam sampai sekira 500 meter jalan. Akibatnya, banyak kendaraan terjebak banjir di jalan nasional penghubung Sidoarjo – Pasuruan tersebut. Akibat ketinggian air yang ada, Jalan Raya Porong pun ditutup. Kendaraan dari arah Sidoarjo dilewatkan ke jalan Arteri Porong. Begitu pula sebaliknya.

    Beberapa kendaraan sempat terjebak banjir sebelum Jalan Raya Porong ditutup. Bahkan masih tersisa satu unit truk bermuatan yang terjebak banjir.

    Saat ini tengah dilakukan penyedotan air dengan pompa-pompa air milik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Air sedotan tersebut dibuang ke kolam penampungan air yang berada disebelah jalan Raya Porong. (isa/kun)

  • Bertambah Lagi, Total 9 Jemaah Haji Lampung Meninggal Dunia di Arab Saudi

    Bertambah Lagi, Total 9 Jemaah Haji Lampung Meninggal Dunia di Arab Saudi

    Dengan wafatnya Satiman, total jemaah haji asal Lampung yang meninggal dunia di Arab Saudi selama musim haji 2025 bertambah menjadi sembilan orang. Jemaah yang wafat berasal dari berbagai kabupaten dan kota, dan mereka berpulang di berbagai fase ibadah haji seperti di Madinah, Makkah, maupun saat puncak wukuf di Arafah.

    “Kami mencatat hingga saat ini, sudah ada sembilan jemaah haji asal Lampung yang wafat. Mereka telah menyelesaikan bagian penting dalam ibadah haji dan wafat dalam kondisi mulia,” jelas dia.

    Berikut adalah daftar nama jemaah haji asal Lampung yang telah wafat di Tanah Suci:

    • Sagiyem Karyo Dikromo (JKG 7 – Lampung Timur)

    • Kasminah Kusnan Halim (JKG 28 – Lampung Timur)

    • Siswanto Subandi Husdi (JKG 15 – Lampung Utara)

    • Misti Harti Hadi Utomo (JKG 22 – Pringsewu)

    • Sutrisno Mariman Kisut (JKG 7 – Lampung Timur)

    • Erjati Abbas Bin Ratu Abadi (JKG 38 – Bandar Lampung)

    • Anwar Widodo Marjuki (JKG 22 – Pringsewu)

    • Sohib Masrur Sanrohmat (JKG 50 – Lampung Barat)

    • Satiman Sanmurdja Arsadi (JKG 42 – Bandar Lampung)

  • Wabup Sidoarjo Ajak Lansia Ambil Peran Aktif Turunkan Angka Stunting, Begini Caranya!

    Wabup Sidoarjo Ajak Lansia Ambil Peran Aktif Turunkan Angka Stunting, Begini Caranya!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya melalui kebijakan pemerintah, namun dukungan elemen masyarakat juga sangat diperlukan.

    Seperti yang ditegaskan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana saat menghadiri kegiatan sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga terhadap penurunan angka stunting. Ia mengajak para warga lanjut usia (lansia) di Waru, Sedati dan Gedangan, untuk ikut ambil bagian dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

    Hj. Mimik menegaskan bahwa peran serta lansia dalam keluarga sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi generasi muda dalam hal pemenuhan gizi, pola asuh anak, serta kebersihan lingkungan.

    “Lansia adalah aset keluarga yang masih sangat berperan. Dengan pengalaman hidup yang dimiliki, para lansia bisa memberikan contoh dan nasihat kepada anak cucunya agar lebih peduli terhadap kesehatan anak, termasuk pemenuhan gizi yang baik agar terhindar dari stunting,” ujarnya Senin (16/6/2025).

    Hj. Mimik juga mengapresiasi semangat para lansia yang hadir dalam sosialisasi dan berharap dapat menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing.

    Upaya Pemkab Sidoarjo untuk menurunkan angka stunting diantaranya melalui sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan kelompok lansia sebagai agen perubahan.

    Selain ajakan kepada lansia dan elemen masyarakat untuk berperan, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat mendukung penuh program-program pemerintah lainnya, seperti renovasi rumah warga tidak mampu, pembangunan jalan yang berlubang, hingga upaya menciptakan generasi Sidoarjo yang sehat dan cerdas.

    “Pemerintahan Subandi-Mimik berkomitmen maju bersama untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan yang ada di Sidoarjo harus maksimal. Nantinya tidak ada lagi jalan berlubang, tidak ada anak yang tidak sekolah,” tegasnya.

    “Kami minta kerjasamanya kalau ada tetangga kanan kiri yang tidak bisa sekolah, rumahnya tidak layak monggo langsung ke saya nanti akan segera kami tindaklanjuti,” sambungnya. [isa/aje]

  • Pemkab Sidoarjo Genjot Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bupati Terbitkan SE untuk Libatkan Seluruh OPD dan Lembaga

    Pemkab Sidoarjo Genjot Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bupati Terbitkan SE untuk Libatkan Seluruh OPD dan Lembaga

    Sidoarjo (beritajatm.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam upaya mengoptimalkan cakupan layanan ini, Bupati Sidoarjo H. Subandi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.2/6374/438.5.2/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

    Surat tersebut mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk para camat, untuk mendukung penuh dan mendorong keberhasilan pelaksanaan PKG di seluruh puskesmas di Kabupaten Sidoarjo.

    “Surat edaran ini bertujuan untuk menggerakkan semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar bersama-sama menyukseskan PKG sebagai bagian dari program preventif dan promotif layanan kesehatan,” ujar Bupati Subandi, Minggu (15/6/2025).

    PKG mencakup berbagai layanan penting seperti pemeriksaan tekanan darah, antropometri, gula darah, risiko jantung, fungsi ginjal, deteksi dini kanker serviks, pemeriksaan TBC (Tb), dan kesehatan jiwa. Program ini terbuka bagi seluruh warga Kabupaten Sidoarjo tanpa biaya alias gratis.

    Hingga Juni 2025, sebanyak 148.508 warga telah mendapatkan fasilitas PKG. Jumlah ini baru mencapai 8,053 persen dari target 36 persen cakupan PKG tahun ini. Pemerintah daerah terus mendorong partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk memanfaatkan program ini.

    PKG dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan siklus hidup dan kelompok usia masyarakat. Beberapa kategori pelaksanaannya antara lain:

    PKG Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi, anak usia prasekolah hingga usia 6 tahun, dewasa, dan lansia. Layanan ini bisa diakses baik saat ulang tahun maupun di luar tanggal ulang tahun.

    PKG Sekolah, diperuntukkan bagi anak usia 7-17 tahun dan dilaksanakan rutin setiap tahun ajaran baru.

    PKG Khusus, ditujukan bagi ibu hamil, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pemeriksaannya dilakukan sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

    Dalam SE tersebut, Bupati Subandi juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo agar memastikan ketersediaan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) demi menunjang kelancaran PKG. Selain itu, organisasi profesi juga diminta terlibat aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan program ini.

    Dukungan lintas sektor pun ditekankan dalam surat edaran ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sidoarjo diminta untuk menetapkan sasaran penerima PKG serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal verifikasi dan validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan dalam pendaftaran.

    Lebih jauh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan dan menggerakkan warga untuk berpartisipasi.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga turut berperan dengan menyosialisasikan program PKG ke semua satuan pendidikan serta memastikan pelaksanaan PKG di PAUD/TK, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru.

    Sektor perizinan dan ketenagakerjaan juga tidak luput dari instruksi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja diminta untuk menghimbau pelaku usaha dan perusahaan agar mendukung pelaksanaan PKG di puskesmas terdekat, baik bagi masyarakat umum maupun karyawan.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo mendapat tugas untuk menyosialisasikan PKG di lingkungan madrasah, pondok pesantren, serta kepada para calon pengantin yang tengah mengurus pernikahan.

    Tak kalah penting, para Camat di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo turut diminta menggerakkan masyarakat di wilayahnya. Mereka diimbau melibatkan lurah, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan PKG sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata.

    Dengan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan tercapainya cakupan maksimal PKG demi meningkatkan derajat kesehatan warga secara menyeluruh. [isa/suf]

  • Deputi KLHK Gelar Audiensi dengan Pemilik Pabrik Tahu Tropodo Terkait Pencemaran Lingkungan

    Deputi KLHK Gelar Audiensi dengan Pemilik Pabrik Tahu Tropodo Terkait Pencemaran Lingkungan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Irjen.Pol. Rizal Irawan melakukan audiensi bersama warga terkait persoalan dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Desa Tropodo Kec. Krian Sabtu (14/6/2025).

    Hadir ikut mendampingi utusan dari Jakarta tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo dan Forkopimka Krian. Kedatangan Irjen.Pol. Rizal Irawan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap isu pencemaran udara yang timbul akibat penggunaan bahan bakar beracun seperti plastik.

    Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pelaku usaha agar tidak lagi menggunakan bahan bakar yang membahayakan kesehatan dan mencemari lingkungan.

    Deputi KLHK, Irjen.Pol Rizal Irawan menyampaikan, komitmen kolektif antar pemilik pabrik sangat diperlukan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran atas penggunaan bahan beracun akan ditindak secara hukum.

    “Kami harap para pemilik pabrik bisa saling mengingatkan dan menjaga komitmen bersama. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka proses hukum akan segera dijalankan,” ujarnya.

    Senada dengan hal tersebut, Wagub Jatim Emil Dardak mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Sidoarjo tengah menjalin koordinasi dengan PT Pertamina Gas untuk pembangunan jaringan pipa gas langsung ke lokasi pabrik-pabrik tahu.

    “Ini adalah upaya jangka panjang agar pelaku usaha bisa beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” jelas Emil.

    Sementara Bupati SidoarjoH. Subandi menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo siap memberikan subsidi biaya pemasangan pipa gas bagi pelaku usaha kecil. “Kami paham kondisi UMKM, maka kami akan bantu biaya pemasangan agar operasional mereka tetap berjalan namun dengan energi yang aman bagi lingkungan,” tandasnya.

    Dalam audiensi tersebut, Muhajir, salah satu pemilik pabrik tahu, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Ia juga meminta agar pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan tindakan tegas diberikan kepada pabrik yang masih membandel menggunakan plastik sebagai bahan bakar. (isa/kun)

  • 79 Kepala Desa di Sidoarjo Akan Habis Masa Jabatan di 2026, Bupati Subandi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Regulasi Pilkades

    79 Kepala Desa di Sidoarjo Akan Habis Masa Jabatan di 2026, Bupati Subandi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Regulasi Pilkades

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tahun 2026, sebanyak 79 kepala desa di Kabupaten Sidoarjo masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan sampai saat ini belum ada turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) dan juga peraturan menterinya terkait Pilkades.

    Menyikapi hal demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun mulai mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkades serentak. Mulai menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    “Saya instruksikan kepada Asisten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera konsultasi ke provinsi dan bersurat ke pusat, langsung ke Mendagri agar proses pengawalan PP dan Permennya dipercepat,” ucap Bupati Sidoarjo, Subandi Rabu (11/6/2025).

    Bupati berencana jika sampai tiga bulan kedepan belum ada kejelasan, dirinya akan menghadap ke Mendagri untuk meminta waktu audensi. Setelah PP dan Permen selesai, kita tinggal susun Peraturan Daerah (Perda). Target saya, Perda bisa selesai dalam dua bulan.

    “Apabila seluruh proses regulasi selesai tepat waktu, pelaksanaan rangkaian tahapan Pilkades tepat waktu juga. Dimana rangkaian pilkades dalam kurun waktu enam bulan harus running,” harapnya.

    Subandi menjelaskan bahwa presiden juga menginstruksikan visi dan misi pemerintah yang dijalankan oleh kepala desa dan mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menjalankan visi dan misi Presiden, termasuk program-program strategis seperti peluncuran Koperasi Merah Putih beberapa waktu lalu. “Jika kepala desa tidak dilantik di tahun 2026, maka tidak akan bisa melaksanakan visi dan misi presiden,” paparnya. (isa/kun)

  • Bupati Sidoarjo Sidak TPS Bau Menyengat, DLHK Langsung Ambil Alih Pengelolaan

    Bupati Sidoarjo Sidak TPS Bau Menyengat, DLHK Langsung Ambil Alih Pengelolaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turun langsung meninjau kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Dusun Kedinding, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi Selasa (10/6/2025).

    Hal tersebut dilakukan Bupati Subandi usai mendapat keluhan dari warga, bahwa TPS 3R di Ngampelsari terjadi tumpukan sampah dan menyebabkan bau menyengat. Apalagi lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.

    Bupati Subandi saat sidak bersama Kapolresta, Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (10/6/2025) memerintahkan DLHK untuk mengambil alih pengelolaan TPS 3R Ngampelsari.

    “Saya mohon maaf dan agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, saya perintahkan DLHK, kepala desa, lurah agar pengelolaan diambil alih kita. Hari ini juga saya minta untuk diselesaikan,” katanya.

    Subandi berharap, setelah diambil alih DLHK, pengelolaan sampah tersebut bisa lebih tertib, tidak kembali terjadi tumpukan sampah dan bau menyengat.

    Di samping itu, Ia terus mendorong pemerintah desa untuk membuat aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “TPS ini penting karena Ngampelsari padat penduduk. Harus ada ketegasan dari desa, RT, RW, dan semua perangkat agar lingkungan bersih dan sehat,” jelasnya.

    Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, membenarkan bahwa pihaknya kini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan TPS3R tersebut. Menurutnya, kondisi TPS3R berulang kali menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan sampah.

    “Kita selesaikan hari ini juga. Kami kerahkan 15 truk dan alat berat untuk mengangkat dan membersihkan seluruh sampah di lokasi. Setelah bersih, tim kami akan atur ulang tata kelola TPS,” jelas Amig.

    Amig juga memastikan tidak akan ada kekosongan layanan. Seluruh alur distribusi sampah dari warga tetap berjalan seperti biasa. “Jangan khawatir. Kami jamin pelayanan tetap berjalan. Ini hanya soal peralihan pengelolaan. Mulai hari ini yang lama sudah domisioner, DLHK yang pegang kendali,” jelasnya.

    Sementara itu, Wagiman warga Kedinding, Desa Ngampelsari merasa lega atas gerak cepatnya pemerintah kabupaten dalam menangani masalah sampah dilingkungannya. Pasalnya, sudah hampir 4 tahun permasalahan sampah tersebut tak kunjung ada titik terang.

    “Alhamdulillah hari ini permasalahan sampah ini sudah ada titik terang dan kami berharap tidak menimbulkan masalah mulai dari bau tidak sedap, hingga masalah kesehatan,” ungkapnya. (isa/kun)