Xcloud.id

Tag: Subandi

  • Bupati Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai, Target Rampung 80% Sebelum Puncak Musim Hujan

    Bupati Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai, Target Rampung 80% Sebelum Puncak Musim Hujan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat pengerjaan normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Alat-alat berat dikerahkan untuk mengangkat endapan lumpur, tumbuhan liar, dan sampah dari dasar sungai. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turun langsung meninjau pelaksanaan di lapangan, Rabu (29/10/2025).

    Tiga sungai di Kecamatan Candi disusuri Bupati Subandi, mulai dari Sungai Mbah Gepuk Balongdowo hingga Sungai Kedungpeluk dan Sungai Tekuk Penjalin Pecabean. “Menghadapi musim hujan ini mudah-mudahan kita benar-benar siap. Normalisasi sudah berjalan semua, minimal 80 persen tercapai sebelum puncak musim hujan,” ujarnya.

    Subandi menjelaskan, saat ini sembilan alat berat milik Pemkab Sidoarjo terus bekerja di sejumlah titik. Jika kondisi lapangan memungkinkan, jumlahnya akan ditambah dengan menyewa alat berat tambahan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA). Fokus utama normalisasi diarahkan ke wilayah rawan genangan, seperti Kecamatan Tanggulangin, Candi, Porong, dan Taman.

    Untuk memastikan pekerjaan berjalan optimal, Subandi meminta DPUBMSDA Sidoarjo melakukan pengawasan ketat dengan laporan progres mingguan. Pemantauan juga akan menggunakan drone agar hasilnya lebih akurat. “Sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari PU bahwa setiap minggu kita cek. Dari teman-teman humas supaya pakai drone untuk mengecek sejauh mana progresnya,” tegasnya.

    Targetnya, pengerjaan normalisasi sungai selesai dalam waktu satu bulan setengah ke depan. Salah satu yang tengah dikebut ialah normalisasi Sungai Mbah Gepuk Balongdowo Candi sepanjang empat kilometer, dengan progres saat ini mencapai sekitar 1,8 kilometer. Subandi juga telah menginstruksikan agar pengerjaan dilakukan lembur pada akhir pekan.

    “Satu alat berat hanya mampu menormalisasi sekitar 150 meter per hari, maka kita instruksikan PUBM untuk lembur hari Sabtu dan Minggu agar memaksimalkan kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Subandi mengimbau masyarakat turut serta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran kecil yang tersumbat. Ia juga akan mengeluarkan surat edaran kepada camat dan kepala desa untuk menggerakkan gotong royong di tingkat kelurahan dan desa.

    “Nanti kita gerakkan bersama untuk gotong royong. Suratnya sudah dibikinkan Sekda, insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan,” ujarnya. [isa/beq]

  • Bupati Sidoarjo Ajak Pemuda Jadi Pelaku Perubahan

    Bupati Sidoarjo Ajak Pemuda Jadi Pelaku Perubahan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, Selasa, 28 Oktober 2025. Upacara tersebut dilaksanakan di halaman parkir Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur Sidoarjo dan dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan kepemudaan, serta masyarakat setempat.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, yang bertindak sebagai pembina upacara, membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam sambutannya, Erick Thohir mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk terus bergerak, berkarya, dan berinovasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

    “Pemuda Indonesia saat ini harus mampu menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton di tengah perkembangan dunia digital yang terus bergerak,” ucap Erick Thohir melalui Bupati Sidoarjo.

    Ia juga menekankan pentingnya kecerdasan, semangat, dan kemampuan pemuda dalam membangun negeri, baik di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

    H. Subandi, dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa Hari Sumpah Pemuda adalah momentum yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mempertanyakan sejauh mana kontribusi mereka terhadap bangsa. Apakah mereka sudah menjadi bagian dari solusi atau justru hanya penonton di tengah perubahan yang ada?

    “Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang siap beraksi, bukan hanya bereaksi. Gunakan kecanggihan teknologi untuk hal positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Bupati Subandi juga mengajak pemuda Indonesia untuk menyalakan kembali semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan adalah membangun Indonesia dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Mulai dari bidang keahlian yang dikuasai hingga karya-karya besar yang dapat membanggakan bangsa.

    “Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena dari cinta itulah lahir pengabdian yang tulus. Mari kita terus bergerak bersama, menggandeng tangan satu sama lain tanpa memandang perbedaan,” lanjut Bupati Sidoarjo.

    Bupati Subandi juga menekankan pentingnya persatuan. Perbedaan suku, agama, dan budaya yang dimiliki Indonesia bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang memperindah bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak generasi penerus bangsa untuk terus menjaga persatuan dan memperjuangkan kemajuan bangsa.

    “Dengan persatuan, kita akan mampu menghadapi segala tantangan, sebagaimana para pemuda tahun 1928 yang mampu melampaui perbedaan demi satu tujuan yakni Indonesia yang bersatu,” ucapnya, menutup pidato dengan semangat persatuan dan kesatuan.

    Sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati Subandi juga menyerahkan penghargaan literasi nasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo serta delapan guru SD di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, piala kompetisi literasi sains jenjang SD juga diserahkan kepada enam anak di tiga sekolah dasar (SD) di Sidoarjo. [isa/suf]

  • 324 PPPK Tahap II Sidoarjo Resmi Terima SK Pengangkatan, Bupati Tekankan Profesionalisme dan Inovasi

    324 PPPK Tahap II Sidoarjo Resmi Terima SK Pengangkatan, Bupati Tekankan Profesionalisme dan Inovasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 324 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kabupaten Sidoarjo formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Selasa (28/10/2025). Penyerahan SK tersebut dilakukan secara digital oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Fave Hotel dan dapat diunduh melalui aplikasi myasn.bkn.go.id.

    Dalam acara tersebut, H. Subandi menyampaikan pentingnya kinerja profesional bagi para pegawai yang baru dilantik. “Sebagai pegawai pemerintah, kinerjanya harus profesional. Saya selalu mengingatkan agar PPPK dengan perjanjian kerja lima tahun ini bekerja sesuai komitmen dan mampu membawa perubahan untuk kemajuan, terutama dalam pelayanan publik Sidoarjo,” ujarnya.

    Bupati juga menekankan agar para pegawai yang dilantik dapat menunjukkan integritas dan komitmen dalam melayani masyarakat. Subandi mengingatkan bahwa pengangkatan sebagai ASN PPPK adalah amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari pemerintah daerah.

    Ia berharap pegawai tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi bagian dari birokrasi yang adaptif dan inovatif. “Jabatan ini adalah kepercayaan yang harus dijaga. Pemerintah daerah butuh aparatur yang tangguh, disiplin, dan mampu berinovasi di era digital. Jadilah bagian dari perubahan positif untuk Sidoarjo yang lebih baik,” tambahnya.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Misbahul Munir, menjelaskan bahwa seleksi PPPK Tahap II Tahun 2024 telah dilaksanakan pada 7–10 Mei 2025 dengan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Atrium Graha Pena Surabaya. “Sebanyak 324 peserta telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Rinciannya terdiri atas 36 tenaga teknis, 108 tenaga guru, dan 180 tenaga kesehatan,” ucapnya.

    Salah satu hal menarik dalam proses pengangkatan ini adalah adanya penerima SK tertua berusia 57 tahun, yakni Sugeng Pratikno, yang bertugas sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Sugeng menunjukkan bahwa semangat pengabdian terhadap pendidikan tidak mengenal usia, dan dedikasi dalam mendidik generasi muda tetap menjadi prioritas.

    Selain SK PPPK Tahap II, acara tersebut juga dihadiri oleh empat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXI tahun 2025 yang telah melaksanakan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara digital, serta tiga lulusan IPDN angkatan XXXII tahun 2025. Keempat lulusan tersebut menjadi bagian penting dalam pembaruan aparatur sipil negara di Kabupaten Sidoarjo. [isa/suf]

  • Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung merayu Mujiana (37), warga Tanjungsari, Kecamatan Taman, agar bersedia pindah dari rumah tidak layak huni di bawah jembatan layang Trosobo ke rumah susun sewa (Rusunawa), Kamis (23/10/2025).

    Selama hampir empat tahun, Mujiana bersama suami dan empat anaknya tinggal di rumah berdinding triplek di bawah jembatan tersebut. Namun kehidupannya kini kian berat. Sejak September lalu, suaminya pergi tanpa kabar, meninggalkan hutang Rp 2,5 juta yang kini harus ditanggung Mujiana.

    Lebih menyakitkan, uang pinjaman itu justru dibawa kabur oleh sang suami. Akibatnya, Mujiana harus menghadapi penagih hutang hampir setiap hari.

    Melihat kondisi tersebut, Bupati Subandi menawari Mujiana untuk pindah ke Rusunawa dengan biaya sewa gratis, serta menjamin pendidikan bagi keempat anaknya. “Nanti kita siapkan Rusun biar Mbak Mujiana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan putri-putrinya mendapat akses pendidikan yang baik,” ujar Bupati Subandi.

    Ia mengaku terenyuh melihat kondisi warganya yang hidup di tempat tidak layak dengan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. Hal ini, katanya, akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

    “Seperti ibu ini, menempati rumah yang tidak layak dan anaknya tidak sekolah. Ini yang menjadi PR kita untuk secepatnya kita tuntaskan bersama,” tegas Subandi.

    Sementara itu, Mujiana menyatakan bersedia pindah ke Rusunawa. Ia menyadari rumahnya saat ini benar-benar tidak layak. Dindingnya dari triplek, atap asbes banyak yang retak dan berlubang, serta sering tergenang air saat hujan karena sungai di belakang rumah meluap. “Kalau hujan itu, kali belakang banjir,” ujar Mujiana.

    Bahkan, ia pernah menemukan ular masuk ke rumahnya. Mujiana juga menuturkan bagaimana suaminya meninggalkan hutang yang kini menjeratnya. Setiap hari, bank keliling datang menagih pinjaman hingga menulisi pintu rumahnya agar segera melunasi cicilan.

    “Durung bank titile setiap hari, dereng Mekar (koperasi simpan pinjam), pencairan Mekar pinjaman, cair digowo mlayu, minggat (uang pinjaman cair dibawa lari oleh suami),” kisahnya sedih. [kun]

  • Bupati Sidoarjo Janji Akan Bantu PBG Pesantren, Kapan Realisasinya?

    Bupati Sidoarjo Janji Akan Bantu PBG Pesantren, Kapan Realisasinya?

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Janji Bupati Sidoarjo H. Subandi untuk membantu menyelesaikan izin bangunan Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran hingga kini belum terealisasi.

    Padahal, pesantren tersebut menjadi perhatian publik setelah musibah robohnya bangunan tiga lantai yang menewaskan dan melukai sejumlah santri pada Senin (29/9/2025) lalu.

    Pihak Pesantren Al Khoziny sebenarnya telah berencana membangun kembali gedung yang meliputi musala, ruang kegiatan santri, dan fasilitas lainnya. Namun, proses perizinan yang dijanjikan Bupati masih belum juga rampung.

    Fenomena bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memang bukan hal baru di Sidoarjo.

    Banyak aset daerah, seperti sekolah negeri, pabrik di kawasan industri, hingga kantor pemerintahan desa dan kelurahan, diketahui belum memiliki IMB.

    Sebelumnya, Bupati Sidoarjo H. Subandi saat terjadi musibah ambruknya PP Al Khoziny sempat menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan bagi pondok pesantren yang ingin mengurus izin pembangunan.

    Ia menilai pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan ekonomi masyarakat.

    “Makanya, jika pondok pesantren melakukan pembangunan gedung lantai dua hingga lantai tiga tidak ada kesulitan. Untuk pembangunan gedung dan yang lain, kita ini bekerja sama dengan pihak ITS,” ujar Subandi.

    Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah lama bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam penentuan pembangunan gedung baru agar sesuai standar keamanan dan kelayakan.

    “Nanti tidak akan kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dari lantai 1, 2, dan 3. Konsultannya ini insyaallah akan kita cover sebagai pimpinan daerah,” imbuhnya.

    Subandi berharap tidak ada lagi pondok pesantren di Sidoarjo yang khawatir saat hendak membangun gedung baru. Ia berjanji pemerintah daerah akan mempermudah proses perizinan agar kegiatan pendidikan berjalan lancar.

    Namun, sebagian warga sekitar Pesantren Al Khoziny menilai janji tersebut belum menunjukkan hasil nyata.

    “Janji Bupati Subandi yang membantu menyelesaikan perizinan pondok sungguh mulia bila diwujudkan. Namun bila hanya diucapkan, itu seperti merpati ingkar janji,” ujar salah satu warga setempat, Senin (21/10/2025).

    Warga tersebut juga menyarankan agar Pemkab Sidoarjo segera membentuk tim kecil untuk mendata seluruh pondok pesantren di wilayahnya.

    “Minimal Pemkab harus punya data berapa jumlah pondok di Sidoarjo. Bupati boleh berjanji, tapi bagaimana kesiapan SDM di dinasnya?” tambahnya.

    Dengan banyaknya pesantren dan bangunan tanpa izin di Sidoarjo, realisasi komitmen Bupati Subandi dinilai menjadi ujian penting bagi tata kelola pemerintahan daerah dan keselamatan warga di masa mendatang. (isa/ted)

  • Warga Mutiara City Sidoarjo Wadul ke Rumah Wabup Mimik Idayana

    Warga Mutiara City Sidoarjo Wadul ke Rumah Wabup Mimik Idayana

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 8 orang perwakilan dari perumahan Mutiara City Banjarbendo Sidoarjo mendatangi rumah Wakil Bupati Hj Mimik Idayana, Minggu (19/10/2025).

    Mereka datang mengadukan soal hak perumahan Mutiara City yang dijanjikan pengembang PT Purnama Indo Investama saat penawaran produk perumahan kepada konsumen tentang akses jalan integrasi ke perumahan Mutiara Regency dan Mutiara Harum.

    “Kami tertarik membeli rumah di perumahan Mutiara City yang lumayan mahal lantaran ada janji akses jalan integrasi itu,” ujar Raka salah satu warga.

    Raka yang didampingi warga lain Rahmat, Bernard, Wayan, Sherly, Fano dan Dewi itu berencana akan melakukan somasi kepada PT Purnama Indo Investama.

    Menurut Raka, janji akses jalan integrasi disampaikan pengembang saat promosi perumahan tahun 2019 hingga 2020 dan pada Oktober 2023, pihak pengembang janji akan mewujudkan akses jalan integrasi paling lambat 31 Desember 2025 atau 31 Januari 2026, namun sampai saat ini ternyata janji tersebut belum juga terealisasi.

    “Kami sudah menyampaikan somasi 1 ke pengembang 26 Juni 2025, namun tidak direspon dan kemudian kami sampaikan lagi somasi tanggal 18 Juli 2025 juga tidak direspon. Maka kami akan kirimkan lagi somasi ketiga ke pengembang PT Purnama Indo Investama. Jika somasi kita tidak diwujudkan integrasi jalan Mutiara City ke Mutiara Regency maka kami tempuh langkah hukum sesuai aturan,” tegasnya.

    Raka menyampaikan bahwa tujuan warga Mutiara City mengadu ke Wabup Hj. Mimik tidak lain karena janji pengembang mengenai akses jalan integrasi. “Warga menagih hak atas janji pengembang,” tukasnya.

    Di depan perwakilan warga, Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menyampaikan terima kasih atas pengaduan warga Mutiara City terkait akses jalan integrasi. Wabup berjanji akan menyampaikan ke Bupati Subandi, tentunya dengan mempertimbangkan site plan dan Andalalin yang sudah disetujui.

    “Saya sangat menyayangkan pihak pengembang menjajikan hal-hal yang apabila tidak sesuai dengan Site plan dan Andalalin. Yang jelas Pemkab Sidoarjo akan mencari solusi yang terbaik bagi semua warga, mohon bersabar,” terang Mak Mimik sapaan akrab Wabup Mimik Idayana. (isa/but)

     

  • Puskesmas Kojagete Sikka Resmi Beroperasi, Kurangnya Dokter dan Listrik Jadi Kendala Regional 13 Oktober 2025

    Puskesmas Kojagete Sikka Resmi Beroperasi, Kurangnya Dokter dan Listrik Jadi Kendala Regional 13 Oktober 2025

    Puskesmas Kojagete Sikka Resmi Beroperasi, Kurangnya Dokter dan Listrik Jadi Kendala
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Puskesmas Kojagete di Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi beroperasi, Sabtu (11/10/2025).
    Puskesmas Kojagete sebelumnya berstatus Pustu. Peningkatan status ini sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan dengan nomor 53070200026.
    Camat Alok Timur, Nikolaus Emanuel mengungkapkan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Kojagete masih mengalami sejumah kendala.
    Ia menyebut, sampai saat ini semua dusun di Desa Kojagete, dan beberapa dusun lainnya belum teraliri jaringan listrik.
    “Ketiadaan listrik tentu akan menjadi tantangan bagi pelayanan kesehatan,” ujar Nikolaus.
    Selain itu, kata dia, fasilitas penunjang masih terbatas, tenaga kesehatan masih kurang, serta ketiadaan dokter.
    Nikolaus berharap, kekurangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
    Wakil Bupati, Simon Subandi Supriadi menegaskan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
    “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” ucap dia. 
    Menurutnya, pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tidak akan mengalami hambatan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
    Oleh sebab itu, keterbatasan yang ada akan menjadi pekerjaan pemerintah untuk segera dibenahi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Sebut Seluruh Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Dapat Bantuan Surabaya 2 Oktober 2025

    Mensos Sebut Seluruh Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Dapat Bantuan Surabaya 2 Oktober 2025

    Mensos Sebut Seluruh Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Dapat Bantuan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjanjikan akan memberikan bantuan bagi seluruh korban ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).
    Gus Ipul mengatakan, bakal memberikan bantuan kepada seluruh korban sesuai kemampuan dimiliki oleh Kemensos. Yakni berupa uang tunai mulai dari Rp5 juta sampai Rp15 juta.
    “Tentu bantuan pemerintah bisa diberikan kepada santri yang luka berat, luka sedang maupun luka ringan, termasuk yang wafat,” kata Gus Ipul, di di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rabu (1/10/2025).
    “Yang (korban ambruknya Ponpes Al Khoziny) wafat pun diberikan bantuan untuk ahli waris sebesar Rp 15 juta. Sementara yang luka diberikan sebesar Rp 5 juta,” tambahnya.
    Sedangkan, kata Gus Ipul, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah memberikan bantuan terkait pembiayaan penggunaan rumah sakit.
    “Jadi di rumah sakit swasta di pembiayaan didukung oleh Gubernur, jajaran Pemprov, sementara untuk di RSUD didukung pembiayaannya sepenuhnya oleh Pak Bupati,” ucapnya.
    Gus Ipul mengungkapkan, bantuan diberikan itu bertujuan untuk meringankan beban yang diderita para korban.
    Dia juga berharap, pihak keluarga diberi ketegaran dalam menghadapi tragedi ini.
    “Jadi dengan begitu mudah-mudahan ini meringankan beban, membantu dan sekaligus, kita ingin ya bersama dengan keluarga untuk bisa bersama-sama bisa pulih kembali,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Gus Ipul tiba bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Bupati Sidoarjo, Subandi, di RSUD R.T. Notopuro, Rabu (1/10/2025).
    Kemudian, ketiganya tampak mendatangi 8 korban yang sedang berada di ruang rawat inap rumah sakit tersebut.
    Lalu, mereka juga mendatangi seorang santri yang tengah berada di IGD.
    “Intinya rumah sakit ini menerima sekitar 41 santri, 30 langsung pulang, 9 masih ada tersisa di sini, yang 2 meninggal dunia,” kata Gus Ipul, usai menjenguk korban, Rabu (1/10/2025).
    Gus Ipul menyebut, sebanyak 9 korban yang tengah menjalani perawatan tersebut dalam kondisi baik.
    Bahkan, dia bertemu dengan santri yang sudah bisa dipulangkan dalam waktu dekat.
    “Sudah dipastikan anak-anak yang dirawat di sini dalam kondisi baik, tinggal pemulihan. Mudah-mudahan 1 sampai 2 hari ke depan sudah bisa pulang, bahkan malam ini sudah ada yang pulang,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mushola Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk Ungkap Dugaan Pelanggaran Pengurus Ponpes

    Mushola Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk Ungkap Dugaan Pelanggaran Pengurus Ponpes

    Surabaya (beritajatim.com) – Ambruknya Mushola pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo mengungkap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengurus. Dari informasi yang dihimpun Beritajatim.com di lokasi, pengerjaan cor di lantai tiga Ponpes Buduran ini dikerjakan oleh para santri.

    Sejumlah narasumber di lokasi mengatakan, para santri kerap diminta untuk menjadi kuli untuk melakukan pembangunan mushola yang sudah dibangun sejak 9 bulan yang lalu itu secara cuma-cuma. Selain itu, para santri biasanya juga melakukan tugas pembangunan fasilitas ponpes Al Khoziny sebagai bentuk hukuman.

    “Banyak tukangnya mas. Kalau santri itu cuman ikut bantu-bantu aja. Gak wajib juga. Biasanya santri yang kena hukuman itu jadi kuli. Biasanya kena hukuman. Karena nggak ikut kegiatan pondok,” kata seorang santri berinisial SU (18), Rabu (01/10/2025).

    Informasi keterlibatan santri di dalam proses pembangunan fasilitas ponpes Al Khoziny Buduran juga diamini oleh dua wali santri yang berada di lokasi. Noer warga Pandaan mengatakan, keponakannya yang bernama Sugik sedang melakukan pengecoran saat kejadian mushola ponpes Al Khoziny ambruk, Senin (29/9/2025) sore. “Keponakan saya bagian ngecor. Memang yang ngecor santri sendiri,” kata Noer.

    Sementara itu, salah satu santri yang selamat dari tragedi itu, M. Rijalul mengatakan, ambruknya ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo itu terjadi saat pengecoran atap. Ia menduga, ambruknya lantai tiga mushola itu lantaran bahan-bahan yang dituang dalam lapisan pertama cor belum kering.

    “Awalnya ada yang krek bocor mau ngecor paling atas nah terus itu langsung full tidak diisi setengah jadi bahan-bahan di bawahnya tidak kuat,” kata Rijalul.

    Rijalul menjelaskan meski belum selesai dibangun, mushola ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo ini sudah digunakan untuk kegiatan para santri. Seperti, sholat berjamaah dan mengaji. “Denger suara seperti material jatuh retak-retak tambah lama tambah keras akhirnya [marerial] jatuh di atas, lantai lain juga jatuh,” ucapnya

    Selain adanya dugaan eksploitasi para santri, Mushola Ponpes Al Khoziny yang ambruk ternyata tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini diungkap oleh Bupati Sidoarjo, Subandi. Subandi menyinggung jika pihak ponpes tidak mengantongi IMB dalam proses pembangunan mushola.

    “Izinnya sudah saya tanyakan. Ternyata tidak ada. Ambruknya saat pengecoran di lantai tiga. Mungkin karena konstruksinya tidak standar jadi akhirnya roboh,” kata Subandi.

    Atas peristiwa ini, Subandi berkomitmen untuk mensosialisasikan kembali pentingnya pengurusan izin pembangunan agar tragedi ponpes Al Khoziny Buduran tidak terulang kembali.

    “Kita akan berikan kemudahan untuk seluruh ponpes untuk mengurus izin-izin. Kami sudah lama bekerjasama dengan ITS. Jadi, Harapan kita semuanya pondok pesantren yang besar-besar jika mau bangun yang baru, kita sebagai pimpinan daerah akan welcome dan telah menggandeng ITS, biarkan struktur bangunan itu sesuai progres perizinan yang ada,” jelas Subandi.

    Salah Satu Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, KH Abdus Salam menduga jika ambruknya bangunan Mushola karena penopang bangunan tidak kuat menahan beban material pengecoran. “Sepertinya penopang cor itu tidak kuat. Jadi seperti menopang ke bawah,” kata dia. (ang/kun)

  • Musala Ponpes Roboh Tewaskan 3 Santri, Anggota DPR: Yang Lalai Harus Disanksi

    Musala Ponpes Roboh Tewaskan 3 Santri, Anggota DPR: Yang Lalai Harus Disanksi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, meminta peristiwa runtuhnya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, diinvestigasi mendalam. Dia meminta pihak yang terbukti lalai dalam peristiwa menewaskan tiga santri ini diberi sanksi.

    “Jika tiang fondasi tidak mampu menahan beban, artinya ada masalah serius pada tahap perancangan maupun pengawasan. Siapapun yang lalai, baik kontraktor, pengawas, maupun pihak lain yang bertanggung jawab, harus diperiksa dan diberi sanksi sesuai aturan hukum,” kata Maman kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

    Dia mengatakan harus ada transparansi terkait peristiwa itu. Dia menyebut peristiwa serupa tak boleh terulang.

    “Transparansi harus dijaga agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan hanya fokus pada aspek akademik atau dakwah. Infrastruktur yang aman dan layak menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan pesantren,” ujarnya.

    Maman pun berharap agar keluarga korban diberi kesabaran. Dia juga berharap korban luka segera sembuh dan korban yang masih tertimbun segera dievakuasi.

    “Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban, mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka,” kata politikus PKB ini.

    Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP, Selly Andriany Gantina, juga menyampaikan dukacita atas peristiwa runtuhnya Musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo hingga menewaskan tiga santri. Selly mengatakan keselamatan santri harus menjadi prioritas utama.

    Dia menyebut kasus ini menjadi perhatian serius terhadap kelayakan bangunan pesantren. Dia menyebut konstruksi bangunan harus didesain dan dikerjakan secara serius.

    “Kami melihat kejadian ini mengundang sorotan serius terhadap kelayakan struktur bangunan pesantren dan regulasi pengawasannya. Bahwa peristiwa runtuh terjadi saat pengecoran lantai atas mempertegas bahwa aspek teknik dan keamanan konstruksi harus diuji ulang, tidak boleh ada kelalaian dalam perencanaan, bahan, atau pengawasan,” ujar Selly.

    Dia menegaskan permintaan maaf saja tak cukup jika terbukti ada kelalaian. Dia mengatakan harus ada sanksi yang tegas agar peristiwa serupa tak terulang.

    “Permintaan maaf tidak cukup jika terbukti ada kelalaian atau standar teknis diabaikan, harus ada transparansi dan, bila perlu, sanksi administratif. Komisi VIII akan mendorong agar instansi terkait, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah, segera dipanggil untuk menjelaskan terperinci tentang bangunan tersebut, serta melakukan evaluasi struktural dan investigasi independen,” tambahnya.

    Sebelumnya, bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo runtuh pada Senin (29/9) sore. Peristiwa itu menyebabkan tiga orang santri tewas dan sejumlah santri masih terjebak di reruntuhan hingga Selasa (30/9) malam.

    Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes diduga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dia mengatakan peristiwa serupa tak boleh terulang.

    “Nanti akan kita sosialisasikan kembali, kalau ada pembangunan yang tidak dilengkapi izin, akan kita berhentikan dahulu, kita tidak ingin musibah ini terulang kembali,” ujar Subandi dilansir detikJatim.

    “Ini saya tanyakan izin-izinnya mana, tetapi ternyata nggak ada, ngecor lantai tiga, karena konstruksi tidak standar, jadi akhirnya roboh,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/haf)