Xcloud.id

Tag: Subandi

  • Penyerahan SK Digital PPPK Paruh Waktu di Sidoarjo Tuai Polemik

    Penyerahan SK Digital PPPK Paruh Waktu di Sidoarjo Tuai Polemik

    Sidoarjo (beritajatim.com) — Gelaran penyerahan SK digital bagi 3.862 Tenaga PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menuai polemik.

    Acara yang berlangsung di Parkir Timur Gelora Delta Sidoarjo pada Senin (17/11/2025) itu dipromosikan sebagai penyerahan SK digital, namun faktanya tidak ada dokumen pengangkatan yang diberikan kepada peserta.

    Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa proses persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih berlangsung. Hal ini membuat sejumlah tenaga PPPK menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk misinformasi dari penyelenggara.

    Mereka menyebut agenda itu “menyesatkan” dan “manipulatif” karena dianggap menimbulkan kesan bahwa SK Bupati telah terbit, padahal belum ada dokumen pengangkatan resmi. Kritik semakin menguat setelah Sekretaris BKD Sidoarjo, Arif Mulyono, memberikan klarifikasi.

    “Acara kemarin bukan penyerahan SK. Itu hanya pengarahan dari Bupati dan Kepala BKN. SK baru akan diberikan Januari setelah perjanjian kerja dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) selesai,” ujar Arif, Selasa (18/11/2025).

    Pernyataan tersebut memicu pertanyaan publik terkait dugaan manipulasi informasi, terutama karena ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu telah diundang untuk menghadiri acara yang dikemas sebagai penyerahan SK digital.

    Sejumlah pihak bahkan mendorong audit dan investigasi atas jejak digital publikasi acara tersebut, termasuk materi promosi yang menyebut telah dilakukan penyerahan SK. Mereka khawatir narasi tersebut menciptakan ilusi administratif yang belum sah dan berpotensi memberi harapan palsu bagi ribuan tenaga honorer.

    Di tengah polemik, narasi keberhasilan tetap disampaikan pemerintah daerah. Penyerahan SK digital bagi PPPK Paruh Waktu disebut sebagai momentum bersejarah bagi ribuan tenaga yang telah melalui proses seleksi panjang untuk menjadi bagian dari birokrasi Pemkab Sidoarjo.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun aparatur yang modern dan berintegritas. “Diharapkan untuk seluruh ASN dan PPPK di Sidoarjo tidak hanya bekerja dengan kompetensi, tetapi juga dengan hati dan berakhlak, serta semangat melayani bangsa,” tegasnya di hadapan ribuan peserta.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, juga memberikan arahan dan apresiasinya.

    “Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang profesional, jujur, dan berintegritas. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar, dan itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh aparatur bersatu padu,” ujarnya.

    Hingga kini, publik menantikan klarifikasi resmi mengenai alasan penggunaan istilah “penyerahan SK digital” sebelum dokumen tersebut benar-benar terbit sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

    Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan transparan untuk meredam kebingungan sekaligus memastikan kepastian status ribuan tenaga PPPK paruh waktu. (isa/ted)

  • Bupati Sidoarjo Sidak Proyek Betonisasi Kureksari, Berikut Koreksinya

    Bupati Sidoarjo Sidak Proyek Betonisasi Kureksari, Berikut Koreksinya

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah proyek betonisasi di beberapa titik wilayah Waru, Sidoarjo, Sabtu (15/11/2025). Sidak pertama dilakukan di Jalan Kureksari – Kepuhkiriman Kecamatan Waru.

    Dalam tinjauannya, Subandi menemukan sejumlah hal yang perlu segera dikoreksi, salah satunya terkait bangunan rumah di sekitar lokasi proyek yang masih belum memiliki kelengkapan surat.

    “Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kita koreksi. Terutama masalah rumah yang belum ada suratnya. Ini tetap akan segera kita tindak lanjuti. Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo nanti akan mengawal bersama BPN terkait pembongkarannya,” ujar Subandi.

    Selain itu, Subandi menekankan pentingnya pembersihan material sisa galian. Ia mengingatkan bahwa kawasan kanan kiri jalur tersebut merupakan area industri sehingga tidak boleh terganggu proses pengerjaannya. “Setelah galian dikeluarkan, harus ada pembersihan. Ini daerah industri, jadi harus bersih agar tidak mengganggu,” tegasnya.

    Pada sidak tersebut, Subandi juga memastikan tidak ada deviasi pengerjaan di Jalan Kureksari – Kepuhkiriman. Dengan sisa waktu 40 hari, ia optimistis progres proyek masih sesuai target. Hal yang sama juga diperiksa pada progres di Jalan Kedungrejo – Wadungasri. Namun, di titik tersebut ditemukan deviasi cukup besar.

    “Di Jalan Kedungrejo – Wadungasri tepatnya di Berbek deviasinya -18%. Dengan waktu empat hari, jelas tidak akan nutut. Caranya apa? Ya harus lembur, ditambah shift. Kalau tidak maka tidak selesai. Selain itu pembersihan juga penting karena banyak material galian di sisi kanan jalan dan nanti minta dikontrol sama Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo,” jelasnya.

    Sidak kemudian berlanjut ke Tambak Sumur dan Tambakrejo. Di Tambak Sumur, progres dinilai cukup baik meski masih perlu perbaikan pada sisi pembersihan. Sementara itu, di Tambakrejo, Subandi memberikan perhatian khusus terhadap kualitas betonisasi. Ia menemukan beberapa bagian tepi beton yang mulai rusak (protol), padahal spesifikasinya menggunakan K-450.

    “Ini mestinya tidak boleh. Alasan apa pun tidak bisa dibenarkan. Beton K-450 bahasane wong Jowo wis gompel. Ini sebagai koreksi bagi pelaksana agar kualitas tetap terjaga,” tegasnya.

    Dalam laporannya, Subandi menyebut bahwa beberapa titik justru menunjukkan progres surplus. Pada proyek di Tambakrejo, realisasi mencapai 48% dari target hampir 22%, dimana sudah surplus 26% menunjukkan progres yang positif. “Ini bagus. Tinggal kita koreksi saja kualitas bangunannya,” ujarnya.

    Subandi menekankan bahwa pengawasan adalah faktor paling menentukan keberhasilan pembangunan. Ia meminta Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono dan pengawas lapangan mengawal ketat setiap tahapan pengerjaan, mulai dari kualitas beton, lebar jalan, hingga pembersihan sesuai RAB.

    “Pengawasan ini penting. Kualitas bagus atau tidak tergantung pengawasnya. Kalau lebarnya lima meter, harus dicek lima meter. Kalau empat meter, dicek empat meter. Pembersihan juga harus sesuai RAB. Kalau pengawasan bagus, kualitas pasti bagus,” tutupnya (isa/but)

  • Upaya Sidoarjo Atasi Banjir, Pompa Siaga 24 Jam dan Normalisasi Sungai

    Upaya Sidoarjo Atasi Banjir, Pompa Siaga 24 Jam dan Normalisasi Sungai

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melakukan berbagai langkah antisipasi mengatasi persoalan banjir. Mulai dari menerapkan sistem siaga 24 jam diberbagai titik rawan, pompa portable hingga normalisasi sungai.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi menekankan pentingnya respons cepat ketika genangan mulai muncul. Seperti yang terjadi di kawasan depan Lippo Plasa Sidoarjo yang beberapa waktu lalu mengalami banjir hingga sekitar 50 sentimeter.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi dan pejabat dinas terkait saat itu meninjau langsung lokasi yang menggenangi kawasan tersebut. “Kita pastikan semua normal dan lancar,” tegas Bupati Sidoarjo H. Subandi saat meninjau langsung kondisi saluran di lokasi dekat Lippo Plasa Sidoarjo, Rabu (12/11/2025).

    Dua rumah pompa dan tiga unit pompa portable kini berjaga sepanjang waktu di bawah jalan tol depan Lippo Plasa Sidoarjo. Langkah ini menjadi prioritas Pemkab Sidoarjo setelah lokasi tersebut kembali terendam ketika hujan deras mengguyur wilayah kota.

    Menurutnya, penanganan banjir di kawasan kota delta memasuki tahap percepatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan sistem siaga 24 jam dan mengerahkan berbagai peralatan untuk mencegah banjir terulang, terutama di titik genangan terparah di depan Lippo Plasa Sidoarjo serta kawasan Bluru Kidul–Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo.

    “Berbagai alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat pengerukan saluran agar aliran air tidak tersendat. Begitu kotoran sampah yang menjadi sumbatan atau mengakibatkan saluran air tidak normal, dibersihkan secara menyeluruh,” jelas H. Subandi.

    Meski demikian yang paling penting, lanjut H. Subandi jika mulai ada genangan harus langsung ditarik airnya supaya tidak terjadi banjir parah. Ia juga mewarning agar kejadian pompa rusak tidak terulang. Pada banjir yang terjadi awal pekan, pompa utama sempat mati akibat gangguan listrik sehingga penyedotan air tidak maksimal. Setelah pompa dipulihkan, banjir pun cepat teratasi.

    Shochib, operator rumah pompa di Jalan Raya Jati Sidoarjo, mengakui pompa portable yang diturunkan saat kejadian sangat membantu meski kapasitasnya tidak sekuat pompa utama. “Begitu listrik normal, rumah pompa langsung difungsikan lagi. Sekarang semua pompa siap siaga 24 jam,” jelas Sochib.

    Kini, dua rumah pompa dan tiga unit pompa portabel telah siap siaga di titik rawan genangan tersebut. “Kami di sini siap 24 jam. Begitu cuaca mulai mendung, kami langsung siapkan pompa agar tidak terlambat. Ketika ada genangan, pompa langsung berusaha menyedot air hingga air surut atau tidak ada genangan lagi,” tambah Shochib.

    Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berencana menambah unit pompa portable untuk mempercepat penanganan ketika curah hujan tinggi, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan.

    Normalisasi Sungai Bluru Kidul–Rangkah Kidul: Bersihkan Sampah, Maksimalkan Rumah Pompa

    Selain penanganan titik banjir di Lippo Plasa Sidoarjo yang masuk wilayah jantung kota, Pemkab Sidoarjo juga bergerak menormalisasi sungai di kawasan Bluru Kidul hingga Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo. Puluhan petugas tampak membersihkan sampah yang menghambat aliran air di sungai dan lainnya.

    Rumah pompa yang siaga 24 jam untuk mengatasi banjir

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyebut normalisasi sungai merupakan langkah krusial untuk memastikan aliran tetap lancar selama musim hujan. “Kalau aliran air di sungai lancar, tidak terhalang sampah, insya Allah tidak akan banjir. Kalau pun ada genangan nantinya cepat surut,” ujar H. Subandi saat meninjau lokasi di Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo.

    Rumah pompa di perbatasan Bluru Kidul juga disiagakan penuh untuk mencegah air sungai meluap ke permukiman warga. “Kami maksimalkan rumah pompa ini untuk mempercepat aliran air sungai di Rangkah Kidul,” paparnya.

    Selain upaya teknis, Bupati H. Subandi mengajak warga berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai.

    “Mari bersama-sama peduli terhadap kebersihan lingkungan untuk meminimalisir sumbatan yang bisa menyebabkan banjir. Kalau terjadi banjir, pasti akan semua warga,” imbaunya.

    Dengan kombinasi rumah pompa siaga, tambahan pompa portable, pengerukan saluran, dan normalisasi sungai, Pemkab Sidoarjo juga memperkuat upaya mitigasi banjir di sejumlah titik rawan. Banjir di depan Lippo Plasa Sidoarjo yang menjadi sorotan utama diharapkan tidak lagi berlangsung lama atau bahkan dapat dicegah sepenuhnya.

    Langkah terpadu ini menandai keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam memastikan kawasan kota tetap aman selama musim hujan tiba. Pemkab menegaskan seluruh tim teknis siap bergerak kapan pun jika diperlukan.

    Bersih-bersih Sampah di Sungai Mangetan Kanal

    Sebelum memasuki musim penghujan, pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo juga melakukan bersih-bersih sungai di saringan saluran Mengetan Kanal, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan.

    Pembersihan sampah dan tanaman air yang tumbuh diatas permukaan air sungai, dilakukan pembersihan dengan mengerahkan alat berat untuk mengangkat berbagai jenis sampah yang menumpuk di titik tersebut.

    Aktivitas itu dilakukan untuk memastikan aliran sungai tetap lancar dan mengurangi debit air. Disamping itu juga mengantisipasi adanya banjir memasuki musim penghujan.

    Sampah yang berhasil diangkut cukup beragam, mulai dari plastik, limbah rumah tangga, hingga potongan bambu dan ranting kayu yang tersangkut di saringan saluran. Dalam sekali pengerjaan, sedikitnya satu truk sampah berhasil diangkut dari lokasi.

    Kepala Dinas PUBMSDA, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap minggu sebagai bagian dari program normalisasi sungai. Ia menyebutkan, saringan saluran berfungsi penting untuk mencegah sampah masuk ke kanal utama yang berpotensi menimbulkan luapan air ke permukiman.

    Peralatan berat yang diterjunkan untuk membersihkan eceng gondok dan tanaman air yang bisa menyumbat aliran air

    “Pengerukan sampah ini rutin kami lakukan seminggu sekali agar aliran sungai tetap lancar. Kalau dibiarkan menumpuk, air bisa meluap dan menyebabkan banjir. Sebelum hal yang tidak diinginkan seperti banjir datang, maka mari kita bergotong royong untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama,” kata Dwi Eko Saptono.

    Dwi Eko Saptono juga menyampaikan, kegiatan pembersihan dilakukan dengan kombinasi alat berat dan tenaga manual untuk menjangkau seluruh bagian saluran. Upaya ini menjadi langkah penting Pemkab Sidoarjo dalam menjaga kebersihan dan fungsi sungai, terutama di kawasan padat penduduk seperti Gedangan, Taman dan Waru

    Meski begitu, banyaknya sampah yang menumpuk menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masih ditemukan warga yang membuang sampah langsung ke sungai, yang pada akhirnya memperburuk kondisi aliran air.

    Bupati H. Subandi pun kembali mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampai ke sungai.

    “Kebersihan sungai bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tanggungjawab kita bersama. Mari jaga lingkungan agar terhindar dari bencana banjir,” ajak H. Subandi.

    Dengan langkah konsisten seperti ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan bebas banjir bagi seluruh warganya.

    Upaya lain yang disiapkan untuk mengatasi banjir di titik-titik rawan, kini Pemkab Sidoarjo juga terus mematangkan langkah penanganan banjir lainnya, yakni menyusun master plan penanganan banjir secara menyeluruh.

    Master plan tersebut sudah melalui proses pembahasan lintas instansi. Hal itu penting karena persoalan banjir di Sidoarjo tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan kewenangan pemerintah pusat.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, M. Ainur Rahman menyatakan bicara soal banjir di Sidoarjo, tentu kewenangannya tidak hanya di daerah, ada beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga butuh kolaborasi.

    Ainur menjelaskan, dokumen master plan sudah disiapkan untuk menjadi pedoman utama dalam menuntaskan masalah banjir. Isinya meliputi strategi teknis hingga arahan kebijakan jangka panjang.

    “Dalam waktu dekat pihaknya akan mempresentasikan hasil penyusunan master plan tersebut. Presentasi itu sekaligus menjadi bentuk realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo di bidang infrastruktur lingkungan. Ini menjadi sebuah guidance, arahan bagaimana penanganan banjir dilakukan secara terencana dan terukur,” urainya. (adv/isa/but)

  • Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda PBB-P2, BPHTB dan PBJT hingga April 2026

    Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda PBB-P2, BPHTB dan PBJT hingga April 2026

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan sanksi administratif pajak daerah.

    Kebijakan yang mulai berlaku sejak 5 November 2025 hingga 8 April 2026 ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenai denda keterlambatan.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, program ini merupakan langkah strategis dalam upaya mengintensifkan pajak daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kebijakan ini kami ambil untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, sekaligus memberikan keringanan agar tidak terbebani denda,” ujar Subandi, Kamis (13/11/2025).

    Pembebasan sanksi administratif ini mencakup berbagai jenis pajak daerah, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, hingga jasa kesenian dan hiburan.

    Untuk PBB-P2, penghapusan denda berlaku mulai tahun pembayaran 2025. Sedangkan BPHTB mendapatkan pembebasan sanksi administratif untuk pajak terutang hingga tahun pajak 2024. Adapun wajib pajak reklame, air tanah, serta PBJT juga berhak atas pembebasan denda keterlambatan pembayaran untuk tahun 2024 dan masa pajak Januari–September 2025.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberi keringanan bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah.

    “Kami berharap masyarakat memanfaatkan program ini sebaik mungkin karena masa pembebasan denda cukup panjang, hingga awal April 2026,” tutur Mimik.

    Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) juga mempermudah sistem pembayaran dengan menyediakan berbagai kanal non-tunai. Wajib pajak dapat membayar melalui layanan mobile banking sejumlah bank persepsi seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, OCBC, BRI, BTN, dan Bank Muamalat.

    Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan melalui platform e-commerce seperti Bukalapak, LinkAja, Tokopedia, Shopee, Gojek, Blibli, dan OVO, serta jaringan ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Fastpay, dan Pos Indonesia. Warga juga dapat menggunakan metode QRIS atau Virtual Account yang dapat diakses melalui laman resmi Pemkab Sidoarjo di https://sppt.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/tagihan/pembayaran.

    Dengan adanya kemudahan dan pembebasan denda ini, Pemkab Sidoarjo berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah. (ted)

  • Banjir Depan Lippo Mal Sidoarjo, Pemkab Siagakan 5 Pompa 24 Jam

    Banjir Depan Lippo Mal Sidoarjo, Pemkab Siagakan 5 Pompa 24 Jam

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiagakan dua rumah pompa dan tiga pompa portabel selama 24 jam untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di kawasan depan Lippo Mal Sidoarjo.

    Selain itu, Pemkab juga mengerahkan alat berat untuk mengeruk dan menormalisasi seluruh saluran air di sekitar lokasi tersebut.

    “Kita pastikan semua saluran normal dan lancar,” ujar Bupati Sidoarjo, H. Subandi, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, langkah ini diambil agar banjir di bawah jalan tol depan Lippo Mal tidak terulang lagi. Kalaupun terjadi, genangan bisa segera ditangani dan tidak berlangsung lama.

    “Rumah pompa dan pompa portabel disiagakan 24 jam. Kalau dirasa kurang, akan kita tambah. Begitu ada genangan, harus langsung disedot dengan pompa agar tidak semakin parah,” tegasnya.

    Bupati Subandi juga mengingatkan agar peristiwa pompa rusak tidak terulang seperti saat banjir pada Senin lalu. Ketika itu, dirinya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dan mendapati pompa tidak berfungsi maksimal akibat gangguan teknis.

    “Begitu pompa diperbaiki dan kembali beroperasi normal, genangan air langsung surut. Supaya lebih cepat, kita tambah pompa dan normalisasi saluran airnya,” tandasnya.

    Banjir di depan Lippo Mal Sidoarjo menjadi perhatian serius karena menjadi titik terparah dari sejumlah lokasi genangan yang muncul sejak awal musim hujan.

    Shochib, operator rumah pompa di Jalan Raya Jati, menjelaskan bahwa banjir mulai surut setelah hujan mereda malam hari. Ia mengakui sempat terjadi kendala karena pompa utama berhenti beroperasi akibat gangguan listrik.

    “Saat pompa utama mati, kami segera datangkan tiga unit pompa portabel sebagai langkah darurat. Pompa portabel membantu menyedot air, tapi tenaganya memang tidak sekuat pompa utama. Begitu listrik normal, rumah pompa langsung difungsikan lagi,” jelas Shochib.

    Saat ini, dua rumah pompa dan tiga pompa portabel sudah siaga penuh di titik genangan tersebut. Pemerintah juga berencana menambah pompa portabel untuk mempercepat penanganan.

    “Kami siap 24 jam. Begitu cuaca mulai mendung, pompa langsung kami persiapkan. Saat ada genangan, pompa segera menyedot air agar tidak meluas,” pungkasnya. (isa/but)

     

     

     

  • Bupati Sidoarjo Resmi Kukuhkan Pengurus Dekranasda Sidoarjo

    Bupati Sidoarjo Resmi Kukuhkan Pengurus Dekranasda Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2025–2030 dalam acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

    Pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian RI dan Sekjen Dekranasda RI Ir. Reni Yanita M.Si, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian RI Budi Setiawan, S.T., M.M, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, S.E., Ketua Dekranasda Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816/Sidoarjo, Sekda Sidoarjo, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para pelaku UMKM dan perajin lokal.

    Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Ia menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan penegasan komitmen dan legalitas bagi Dekranasda untuk menjalankan peran strategis dalam memajukan industri kerajinan serta ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo.

    Dengan pengukuhan ini, Dekranasda resmi menjadi mitra yang sah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pertumbuhan sektor kerajinan dan UMKM.

    “Dekranasda memiliki tugas mulia untuk membina, mendampingi, serta membuka akses bagi para perajin, khususnya pelaku UMKM, agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Dengan dukungan pelatihan, permodalan, dan pemasaran, produk-produk lokal Sidoarjo harus mampu menembus pasar nasional hingga internasional,” ujar Bupati Subandi.

    Bupati Subandi mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat sektor kerajinan daerah. Menurutnya, sinergi antara Dekranasda, pemerintah daerah, pelaku usaha, perajin, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing.

    “Sidoarjo memiliki potensi luar biasa. Kita punya batik khas Sidoarjo dengan motif unik, bordir yang halus dan bernilai seni tinggi, serta produk kulit Tanggulangin yang telah dikenal luas. Dengan pembinaan berkelanjutan dan dukungan akses pasar, para perajin kita bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmen untuk menjadikan Dekranasda sebagai wadah yang aktif, inovatif, dan berdaya guna dalam memberdayakan para perajin lokal.

    “Dekranasda akan terus berupaya menjaga ciri khas budaya Sidoarjo dan mengembangkannya melalui karya-karya kreatif yang bernilai jual tinggi. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM agar lebih maju dan berdaya saing,” terangnya.

    Acara pengukuhan pengurus Dekranasda dan pembukaan Jambore Batik Jatim ke-4 Tahun 2025 berlangsung khidmat dan ditutup dengan peninjauan stan produk-produk unggulan kerajinan lokal Sidoarjo oleh Bupati bersama jajaran Dekranasda. (isa/ted)

  • Dua Ketua PKBM di Pasuruan Didakwa Korupsi Dana Bantuan Pendidikan Nonformal

    Dua Ketua PKBM di Pasuruan Didakwa Korupsi Dana Bantuan Pendidikan Nonformal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan kembali tercoreng setelah dua pengelola lembaga belajar masyarakat diduga menyelewengkan dana bantuan pemerintah. Kedua terdakwa, Mohamad Najib dan Drs. Adi Purwanto, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (4/11/2025).

    Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang semestinya digunakan untuk program pendidikan nonformal bagi warga belajar. Namun, dana tersebut diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi oleh kedua ketua lembaga tersebut.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Reza Ediputra, menyebut perbuatan kedua terdakwa menimbulkan kerugian negara dan bertentangan dengan prinsip penggunaan dana bantuan pendidikan.

    “Dana bantuan pendidikan itu diselewengkan untuk keperluan pribadi, bukan untuk kegiatan PKBM sebagaimana mestinya,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

    Dalam dakwaan disebutkan, Mohamad Najib selaku Ketua PKBM Sabilul Falah di Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, diduga menyelewengkan anggaran sejak 2021 hingga 2024. Sementara itu, Adi Purwanto, Ketua PKBM Budi Luhur di Desa Karangrejo, Kecamatan Gondangwetan, disangka melakukan pelanggaran serupa pada periode yang sama.

    Jaksa menilai, kedua terdakwa memiliki pola penyimpangan yang hampir identik dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Dana yang semestinya digunakan untuk program pendidikan kesetaraan dan pelatihan masyarakat justru tidak tersalurkan sesuai peruntukannya. “Antara satu perbuatan dengan lainnya memiliki keterkaitan erat, sehingga dinilai sebagai satu perbuatan berlanjut,” tambah Reza.

    Kasus yang menjerat dua ketua PKBM ini menambah panjang daftar penyimpangan dana pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, Ketua PKBM Salafiyah Kejayan, Bayu Putra Subandi, telah divonis enam tahun penjara atas kasus serupa.

    Selain itu, dua terdakwa lain, yakni Erwin Setiawan selaku Ketua PKBM Riyadul Arkham Pandaan dan Nurkamto, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga masih menunggu vonis dari majelis hakim. Rangkaian kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan pendidikan masyarakat di tingkat daerah.

    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Fery Ardianto, menegaskan komitmen pihaknya dalam menuntaskan perkara ini hingga ke akar. “Kami akan kawal seluruh proses hukum agar ada efek jera dan kepercayaan publik bisa dipulihkan,” tegasnya.

    Kasus ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola bantuan pendidikan agar dana pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal. [ada/beq]

  • Bupati Sidoarjo Serahkan Santunan, Pesantren Al Khoziny Terima Bantuan Rp1 Miliar

    Bupati Sidoarjo Serahkan Santunan, Pesantren Al Khoziny Terima Bantuan Rp1 Miliar

    Sidoarjo (beritajatim.com) — Para korban bangunan roboh di halaman Lembaga Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, mendapat perhatian dari Bupati Sidoarjo H. Subandi, Baznas Kabupaten Sidoarjo, serta Dinas Sosial Sidoarjo.

    Sebanyak enam keluarga korban menerima bantuan dari anggaran pemerintah. Penyerahan dilakukan di kediaman masing-masing korban, Sabtu (1/11/2025).

    Keenam penerima bantuan tersebut yakni keluarga Mohammad Abdul Rohman Nafis dari Sedati, keluarga M. Muhfi Alfian dari Buduran, keluarga Moh. Rizki Maulana Saputra dari Buduran, keluarga Fairuz Shirojuddin dari Tulangan, keluarga Irham Ghifari dari Krian, serta keluarga Moch. Adam Fidiansyah dari Sukodono.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah tersebut. “Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu tabah. Ananda-ananda yang sudah almarhum ini merupakan pahlawan santri kita, berjuang di pondok pesantren dan meninggal dalam keadaan syahid,” ucapnya.

    Pemkab Sidoarjo bersama Baznas menyalurkan santunan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing keluarga korban. Selain itu, pekan depan akan disalurkan bantuan pembangunan untuk Lembaga Pesantren Al Khoziny senilai Rp1 miliar.

    “Ini bentuk tanggung jawab moral kita semua. Kami ingin pondok segera bangkit dan kembali beraktivitas agar anak-anak bisa kembali belajar dengan aman,” ujarnya.

    Subandi menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan dan bantuan bagi pesantren dan keluarga korban. “Tentunya hal ini menjadi bentuk support, dukungan, dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

    Sementara itu, Jayanti Mandasari, ibu dari almarhum M. Muhfi Alfian, menyampaikan keikhlasannya melepas sang anak.

    “Mugi-mugi anak saya husnul khatimah dan bahagia di surga. Sejak mondok, perubahannya bagus sekali. Saya ikhlas, saya ridho, nak. Sampean dikasih istimewa sama Allah, nggak semua orang meninggal dalam keadaan sujud dan suci,” tuturnya sambil menangis. (isa/kun)

  • PKK Sidoarjo Gelar Lomba Pidato Sampah: Cetak Kader Peduli Lingkungan & Solusi Kreatif

    PKK Sidoarjo Gelar Lomba Pidato Sampah: Cetak Kader Peduli Lingkungan & Solusi Kreatif

    Sidoarjo (beritajatim.com) – TP PKK Kabupaten Sidoarjo melalui Pokja I menggelar Lomba Pidato Kader bertema pengelolaan sampah, yang dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Inovasi dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (31/10/2025).

    Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, menyaksikan langsung pemilihan 6 besar dari 36 peserta yang sebelumnya diseleksi menjadi 10 finalis, mewakili masing-masing kecamatan.

    dr. Sriatun menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi persoalan sampah rumah tangga yang masih menjadi tantangan serius seiring peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat.

    Ia menegaskan peran kader PKK sebagai agen perubahan dalam mendorong budaya hidup bersih, peduli lingkungan, dan berkelanjutan.

    “Lomba pidato ini bukan sekadar ajang kemampuan berbicara, tetapi juga wadah menggali ide, inovasi, dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga secara bijak dan kreatif,” ujarnya.

    Menurutnya, TP PKK terus mendukung gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui edukasi, pelatihan, pembentukan bank sampah, komposting skala rumah tangga, serta pemanfaatan barang bekas menjadi produk bernilai.

    “Dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kami ingin menanamkan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Sriatun juga mengajak kader dan masyarakat untuk mencintai lingkungan melalui kerja bakti dan pengelolaan sampah yang baik. Ia berharap kegiatan ini melahirkan kader kreatif dan inspiratif.

    Sementara itu, Ketua Pokja I TP PKK Sidoarjo, Sudarwati Tirtoadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran kader akan pentingnya pengelolaan sampah serta melatih keterampilan komunikasi persuasif untuk mengajak masyarakat ikut peduli. Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, hadir sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut.

    Daftar Pemenang Lomba Pidato Kader PKK
    Juara I: TP PKK Kecamatan Krembung
    Juara II: TP PKK Kecamatan Balongbendo
    Juara III: TP PKK Kecamatan Porong
    Harapan I: TP PKK Kecamatan Wonoayu
    Harapan II: TP PKK Kecamatan Krian
    Harapan III: TP PKK Kecamatan Krian

    (isa/kun)

  • Bupati Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai, Target Rampung 80% Sebelum Puncak Musim Hujan

    Bupati Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai, Target Rampung 80% Sebelum Puncak Musim Hujan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat pengerjaan normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Alat-alat berat dikerahkan untuk mengangkat endapan lumpur, tumbuhan liar, dan sampah dari dasar sungai. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turun langsung meninjau pelaksanaan di lapangan, Rabu (29/10/2025).

    Tiga sungai di Kecamatan Candi disusuri Bupati Subandi, mulai dari Sungai Mbah Gepuk Balongdowo hingga Sungai Kedungpeluk dan Sungai Tekuk Penjalin Pecabean. “Menghadapi musim hujan ini mudah-mudahan kita benar-benar siap. Normalisasi sudah berjalan semua, minimal 80 persen tercapai sebelum puncak musim hujan,” ujarnya.

    Subandi menjelaskan, saat ini sembilan alat berat milik Pemkab Sidoarjo terus bekerja di sejumlah titik. Jika kondisi lapangan memungkinkan, jumlahnya akan ditambah dengan menyewa alat berat tambahan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA). Fokus utama normalisasi diarahkan ke wilayah rawan genangan, seperti Kecamatan Tanggulangin, Candi, Porong, dan Taman.

    Untuk memastikan pekerjaan berjalan optimal, Subandi meminta DPUBMSDA Sidoarjo melakukan pengawasan ketat dengan laporan progres mingguan. Pemantauan juga akan menggunakan drone agar hasilnya lebih akurat. “Sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari PU bahwa setiap minggu kita cek. Dari teman-teman humas supaya pakai drone untuk mengecek sejauh mana progresnya,” tegasnya.

    Targetnya, pengerjaan normalisasi sungai selesai dalam waktu satu bulan setengah ke depan. Salah satu yang tengah dikebut ialah normalisasi Sungai Mbah Gepuk Balongdowo Candi sepanjang empat kilometer, dengan progres saat ini mencapai sekitar 1,8 kilometer. Subandi juga telah menginstruksikan agar pengerjaan dilakukan lembur pada akhir pekan.

    “Satu alat berat hanya mampu menormalisasi sekitar 150 meter per hari, maka kita instruksikan PUBM untuk lembur hari Sabtu dan Minggu agar memaksimalkan kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Subandi mengimbau masyarakat turut serta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran kecil yang tersumbat. Ia juga akan mengeluarkan surat edaran kepada camat dan kepala desa untuk menggerakkan gotong royong di tingkat kelurahan dan desa.

    “Nanti kita gerakkan bersama untuk gotong royong. Suratnya sudah dibikinkan Sekda, insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan,” ujarnya. [isa/beq]