Xcloud.id

Tag: Subandi

  • Terjawab! Pj Gubernur Jatim ke NTB, SPT Plt Bupati Sidoarjo Diserahkan Pj Sekdaprov

    Terjawab! Pj Gubernur Jatim ke NTB, SPT Plt Bupati Sidoarjo Diserahkan Pj Sekdaprov

    Surabaya (beritajatim.com) – Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Pulung Chausar menjelaskan, mengapa bukan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Wabup Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    “Bapak Pj Gubernur Jatim ada giat di Provinsi NTB. Ada perjanjian kerja sama bidang ekonomi dengan Gubernur NTB. Untuk itu, SPT bagi Plt Bupati Sidoarjo Pak Subandi diserahkan oleh Pak Bobby Pj Sekdaprov Jatim. Ini supaya tidak terhambat pelayanan kepada publik dan mengganggu roda pemerintahan,” kata Pulung kepada beritajatim.com, Rabu (8/5/2024).

    Mengapa penyerahan SPT Plt Bupati Sidoarjo tidak dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya? “Ini karena yang menyerahkan Bapak Pj Sekdaprov Jatim. Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Jatim, di ruang kerja Pj Sekdaprov,” tuturnya.

    Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat perintah tugas (SPT) kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    Dengan penyerahan SPT ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dinonaktifkan pascapenahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5/2024) kemarin.

    SPT ini dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Penyerahan SPT ini dilakukan di Ruang Kerja Pj Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo. Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik,” kata Subandi. [tok/aje]

  • Pj Sekdaprov Serahkan SPT ke Plt Bupati Sidoarjo, Kemana Pj Gubernur Jatim?

    Pj Sekdaprov Serahkan SPT ke Plt Bupati Sidoarjo, Kemana Pj Gubernur Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat perintah tugas (SPT) kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    Dengan penyerahan SPT ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dinonaktifkan pascapenahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5/2024) kemarin.

    SPT ini dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Penyerahan SPT ini dilakukan di Ruang Kerja Pj Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo. Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik,” kata Subandi.

    “Tadi disampaikan kita sebagai pimpinan daerah, tentu kita akan melanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda terkait di pelayanan, terkait pembangunan, bekerja sama dengan stakeholder yang ada,” imbuhnya.

    Setelah dilantik, Subandi yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini menyatakan akan langsung bekerja. “Nanti kita langsung koordinasi semua lintas OPD, kita ajak musyawarah semua. Semua camat. Sehingga, nanti kegiatan yang selama ini ditinggal berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono mengatakan, telah memberikan penugasan pada Wakil Bupati Sidoarjo sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Hal ini sesuai UU 23 tahun 2014 Pasal 65 ayat 3 dan Pasal 66 ayat 1 huruf C bahwa apabila bupati definitif menjalani masa tahanan beliau dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Otomatis agar roda pemerintahan tetap berjalan, maka tugas dilaksanakan Bapak Wakil Bupati sebagai Plt Bupati,” ungkap Bobby usai kegiatan.

    Dengan penunjukan ini, Bobby berharap agar roda pemerintahan dapat segera berjalan, sehingga tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

    “Roda pemerintahan harus berjapan, proses pembangunan harus bejalan, lalu proses layanan publik harus dipastikan agar tidak terganggu karena ini hak masyarakat. Kita tahu Sidoarjo banyak dapat penghargaan dari KemenpanRB dan Kemendagri terkait pelayanan publik. Ini yang harus dipastikan Pak Plt Bupati,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Maju Bacawabup, Aktivis Ini Ingin Sidoarjo Maslachah, Bukan Masalah

    Maju Bacawabup, Aktivis Ini Ingin Sidoarjo Maslachah, Bukan Masalah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Mochammad Sholihul Umam mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati di Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo, Jumat (3/5/2024).

    “Sholihul Umam terdaftar sebagai peserta calon kepala daerah (Cakada) ke 11 dari keseluruhan Cakada bupati maupun wakil bupati yang mendaftar secara online maupun offline di Desk Pilkada DPC PKB Kab. Sidoarjo,” ucap Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Kab. Sidoarjo H. Shihabuddin.

    Muchammad Sholichul Umam menyatakan pendaftarannya sebagai calon wakil bupati di Sidoarjo karena merasa terpanggil ingin berbuat terbaik untuk Sidoarjo.

    Sebagai seorang aktifis dirinya ingin  terlibat aktif dalam pembangunan dan kemajuan Sidoarjo melalui kontestasi Pilbup di Sidoarjo. “Sebagai seorang aktifis saya ingin ikut mewarnai dalam kontestasi Pilbup Sidoarjo,” ucapnya usai penyerahan berkas.

    Dia menjelaskan, selama ini yang ikut kontestasi dan didukung oleh PKB dalam Pilbup mulai birokrasi seperti Win Hendrarso, dari pengusaha seperti H. Saiful llah, dan terakhir keluarga pesantren H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

    “Tanpa meyinggung ketiganya, saya sebagai aktifis ingin juga diberikan kesempatan. Sebelum mendaftar saya juga minta restu Hj. Anik Maslachah dan juga Ketua DPW PKB H. A Halim Iskandar. Saya staf ahlinya Bu Anik Maslachah di DPRD Jatim, dan beliau juga merestui saya mendaftar sebagai calon wakil bupati di Sidoarjo,” imbuhnya.

    Soal visi dan misi untuk Sidoarjo kedepan, Umam begitu dia akrab dipanggil menjelaskan, tatanan pemerintahan birokrasi harus lebih baik lagi. Termasuk juga soal pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama, harus juga bertambah lebih baik.

    “Termasuk program soal infrastruktur di Sidoarjo yang selama sudah maju dalam pemerintahan Gus Muhdlor – H. Subandi, harus diteruskan atau dilanjutkan pembangunannya sampai merata di semua kecamatan se Sidoarjo. Dan jangan sampai ada lagi viral jalan rusak di tanami pepohonan,” jelas mantan aktivis PMII Jawa Timur itu.

    Masih kata Umam, termasuk soal UMKM di Sidoarjo, harus terus dibina, terus ada pendampingan karena keberadaan UMKM menunjang perekonomian di Sidoarjo. “Sidoarjo kedepan harus maslachah atau mengandung kebaikan semuanya, jangan sampai mengandung masalah,” pungkasnya menutup. (isa/kun)

  • Survey ARCI: Pilkada Sidoarjo 2024, H Subandi-Mimik Tertinggi

    Survey ARCI: Pilkada Sidoarjo 2024, H Subandi-Mimik Tertinggi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Lembaga Survey Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil popularitas (keterkenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) calon bupati Sidoarjo H. Subandi berpasangan dengan calon wakil bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana menjadi pasangan terkuat dalam Pilkada Sidoarjo 2024.

    Direktur ARCI Baihaki Siradj mengatakan popularitas dan elektabilitas H. Subandi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo aktif, hasil survey nya tinggi setelah Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Survey yang dilakukan ARCI mulai 17 hingga 23 April 2024 lalu. Berbagai simulasi yang di lakukan melalui pertanyaan kepada sekitar 1.000 responden di 18 kecamatan se-Sidoarjo, H. Subandi sebagai calon bupati dan Hj. Mimik sebagai calon wakil bupati, keduanya menduduki prosentase tertinggi.

    ”Subandi dan Mimik selalu menempati prosentase tertinggi dalam berbagai simulasi. Subandi paling populer, bisa lantaran karena saat ini masih menjabat sebagai wakil bupati aktif,” ucapnya Senin (29/4/2024).

    Survei ARCI

    H Subandi menjadi pilihan utama dan menempati urutan keterpilihan tertinggi (37,2 persen) di antara figur-figur lain. Ada Bambang Haryo (30,7 persen). Ahmad Amir Aslihin atau Mas Iin (17,2 persen). H Usman (9,3 persen).

    Baihaki melanjutkan untuk angka tertinggi dalam survei calon wakil bupati? Hj Mimik menempati urutan pertama. Elektabilitas Mimik mencapai (30,7 persen), KH Zainal Abidin (25,5 persen) H Usman (12,3 persen), Adam Rusdi (9,4 persen).

    Pasangan H Subandi-Mimik Paling Atas

    Bagaimana bila H Subandi dan Mimik dipasangkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati? Duet kader PKB dan Partai Gerindra itu menduduki posisi paling tinggi.

    Mereka dipilih oleh 38,7 persen responden. Berikutnya adalah pasangan Bambang Haryo dan Adam Rusdi (32,2 persen). Lalu, pasangan Amir Aslihin dan KH Zainal Abidin (23,4 persen).

    ”Elektabilitas calon bupati Sidoarjo H Subandi dengan calon wakil bupati Hj. Mimik Idayana tertinggi jika berpasangan. Namun tinggi prosentase masih dibawa 40 persen, dan pasangan yang lain masih bisa berkesempatan untuk menyamai atau melebihi, tergantung branding yang dilakukan oleh masing-masing calon,” sebut dia.

    Jika berpasangan dengan Bambang Haryo pun, sebenarnya, Mimik Idayana tetap menduduki posisi keterpilihan tertinggi (35,4 persen). Namun, angkanya lebih tinggi bila dipasangkan dengan H Subandi.

    Masih menurut Baihaki, banyak pemilih di Kabupaten Sidoarjo memiliki preferensi tertentu. Mereka ingin pemimpin yang berpengalaman, baik itu di eksekutif maupun legislatif.

    ”Masyarakat cenderung memilih calon yang berpengalaman, baik itu pengalaman di ekaekutif maupun di legislatif,” urai Baihaki. (isa/ted)

  • 2 Calon Kepala Daerah Sidoarjo Daftar Bareng, Sehati dan Siap Berpasangan

    2 Calon Kepala Daerah Sidoarjo Daftar Bareng, Sehati dan Siap Berpasangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo menerima dua calon kepala daerah (Cakada) Senin (29/4/2024).

    Kedua calon kepala daerah yang mendaftar tersebut H. Subandi notabene Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo sebagai calon bupati dan Hj Mimik Idayana politisi Partai Gerindra sebagai calon wakil bupati.

    Menariknya, setelah keduanya diterima oleh panitia Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo, keduanya sepakat untuk bergandengan atau berpasangan dalam Pilbup Sidoarjo 2024 nanti.

    Kedua pendaftar juga langsung disandingkan oleh panitia Desk Pilkada. Mulai penyerahan berkas secara bergantian, dan setelah diterima, keduanyapun bersepakat akan berpasangan.

    “Kita sudah satu visi dan akan berpasangan. Semoga yang DPP di pusat merestui dan merekomendasi kita berdua,” kata H. Subandi.

    H. Subandi menambahkan dirinya bersedia mencalonkan diri ingin menjadi pelayanan masyarakat yang baik, dan kemajuan pembangunan berkelanjutan untuk Sidoarjo kedepan.

    “Saya ingin menjadikan Sidoarjo bertambah lebih baik, mulai tata kelola dalam pembangunan, Sidoarjo yang bersih dari pungli, tidak ada gratifikasi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Pernyataan sama juga disampaikan oleh Hj. Mimik Idayana ingin membawa dan membangun Sidoarjo bertambah lebih baik. Dari komunikasi yang dilakukan bersama H. Subandi dirinya merasa sejalan dalam keinginan membawa Sidoarjo kedepan.

    “Semoga ikhtiar saya ini mendapat restu dari DPP di Jakarta,” harap kaum hawa yang masih tercatat sebagai anggota Komisi D DPRD Kab. Sidoarjo itu. [isa/aje]

  • Ini Sidoarjo, Damai Dahulu Dalam Menyikapi Perbedaan

    Ini Sidoarjo, Damai Dahulu Dalam Menyikapi Perbedaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kedamaian menjadi tujuan utama partai-partai politik Sidoarjo dalam berdemokrasi. Hal itu terwujud dalam acara bertema ‘Merajut Silaturrahmi untuk Menyongsong Sidoarjo yang Lebih Baik’, yang digelar oleh DPD Partai Golkar Kab. Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo Sabtu (6/4/2024).

    Di acara lintas partai tersebut dihadiri oleh semua ketua partai Sidoarjo peserta Pemilu 2024. Para ketua partai politik juga sepakat melakukan penandatanganan kesepakatan dalam forum tersebut.

    “Acara ini 100 persen urusannya menjalin kekuatan bersilaturrahmi dan kedamaian dalam menghadapi Pilbup 2024 mendatang,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Kab. Sidoarjo Adam Rusydi.

    Adam menambahkan, silaturrahmi ini dirajut sekuat mungkin untuk menyambut Pilbup Sidoarjo 2024. Perbedaan calon dan lainnya, jangan sampai menjadikan benih permusuhan apalagi sampai mengorbankan masyarakat.

    “Urusan berbeda pilihan politik itu biasa dan disikapi secara dewasa. Termasuk nanti dalam urusan pilihan bupati dan wakil bupati, siapapun calonnya harus saling menghargai dan menghormati,” imbuhnya.

    Disinggung soal calon bupati dan wakil bipati Partai Golkar dalam Pilbup 2024 mendatang, Adam tidak menyebutkan. Dia melanjutkan dalam silaturrahmi pembahasannya soal silaturrahmi yang dikuatkan, urusan figur siapa calon yang didukung belakangan. “Soal figur, dinomorduakan, nomor satunya adalah kedamaian,” tegasnya.

    Para Ketua Parpol se-Sidoarjo sepakat damai

    Adam juga menjelaskan soal figur yang nantinya menjadi pilihan partainya adalah calon yang bisa membawa kemajuan dan kemakmuran masyarakat Sidoarjo. Dalam 3 tahun ini, kemajuan Sidoarjo sudah banyak dirasakan oleh masyarakat terutama dalam hal infrastruktur.

    “Sebelumnya saat saya reses, banyak masyarakat yang mengeluh soal infrastruktur, tapi sekarang alhamdulillah sudah bertambah baik,” puji Ketua Komisi A DPRD Jatim dan terpilih lagi dalam Pileg 2024 kemarin itu.

    Bisa mungkin, menurut Adam pemimpin yang sekarang ini akan dilanjutkan, dan nanti tergantung sikap partai atau arahan dari pusat soal dukungan dalam Pilbup 2024. “Pemimpin itu manusia. Namanya manusia, ada kelebihan dan mempunyai kekurangan,” tukasnya.

    Sementara Ketua DPRD Kab. Sidoarjo H. Usman dalam kesempatan sama mengapresiasi kegiatan ini. Mendahulukan perdamaian dalam menyikapi akan terjadinya perbedaan,” imbuhnya.

    Politisi PKB Kab. Sidoarjo itu juga sependapat dalam kepimpinan pemerintah saat ini Sidoarjo banyak mengalami kemajuan, terutama infrastruktur.

    “Sidoarjo selama dipimpin H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan H. Subandi, banyak mengalami kemajuan. Meski ada kekurangan itu saya rasa sedikit. Yang perlu diambil atau disikapi adalah kelebihan yang dimiliki pemimpin, bukan suatu kekurangannya,” sebutnya menutup. (isa/kun)

  • Beredar Pamflet H Subandi Siap Maju di Pilbup Sidoarjo 2024

    Beredar Pamflet H Subandi Siap Maju di Pilbup Sidoarjo 2024

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jelang pemilihan bupati (Pilbup) Sidoarjo 2024, suhu politik mulai menghangat. Satu per satu politikus Sidoarjo mulai didorong untuk siap maju sebagai calon bupati Sidoarjo 2024-2029.

    Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru lebih berani bersikap. Tetapi dari partai lain di Sidoarjo belum satupun yang berani terang-terangan siap dicalonkan atau mencalonkan diri.

    Sebelumnya H. Usman M. Kes selaku Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019-2024. Terbaru pamflet Ketua DPC PKB H. Subandi sekaligus Wakil Bupati Sidoarjo 2021-2024, siap maju sebagai calon bupati Sidoarjo 2024-2029 beredar ramai di WhatsApp Group (WAG) dan dipasang sebagai story oleh beberapa kader dan pngurus PKB.

    Pamflet yang dimaksud bergambar H. Subandi dengan jari telunjuk satu jari yang melambangkan partainya nomor 1, tagline-nya Bersih, Gesit dan Amanah.

    Selain tagline di atas satu jari telunjuknya, bingkai pamflet di bawah tangan yang menunjukkan satu jari, juga ada lingkaran warna hijau dengan jargon tulisan berbunyi “Wis Wayahe Duwe Bupati Sing Amanah”.

    Dikonfirmasi soal beredarnya pamflet yang banyak dibuat story oleh kader dan simpatisan PKB, H. Subandi tak memberikan jawaban.

    Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) yang konon maju kembali melalui kendaraan partai selain PKB, bisa dimungkinkan akan bersaing melawan wakil bupati yang mendampinginya selama 3,5 tahun dari rekomendasi dari DPP PKB. [isa/but]

  • KH Nur Cholis Misbah: Munculnya Tokoh Menawarkan Diri di Pilkada 2024 Perlu Diapresiasi 

    KH Nur Cholis Misbah: Munculnya Tokoh Menawarkan Diri di Pilkada 2024 Perlu Diapresiasi 

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tokoh ulama Sidoarjo menyebut sosok H. Usman yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, di bursa bakal calon bupati Sidoarjo selain H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan H. Subandi patut diperhitungkan dan diapresiasi oleh warga Sidoarjo.

    Hal itu ditegaskan KH Nur Cholis Misbah disela kegiatannya bersama Baznas RI dan PT Unilever di Pondok Pesantren Modern Al Amanah Junwangi, Krian Selasa (26/3/2024).

    Pendiri Ponpes Modern Al Amanah itu mengatakan, partai besar secara politik yang berpengaruh di Sidoarjo adalah PKB. Menurutnya, PKB sendiri sampai dengan saat ini belum memberikan tanda siapa yang akan diusung di Pilkada 2024.

    Sosok-sosok politisi yang saat ini namanya berhembus di masyarakat yang disebut sebagai bakal calon yang mengikuti kontestasi Pilkada juga patut diperhitungkan seperti, H. Usman, H. Subandi dan Gus Muhdlor.

    “Dari suara-suara arus bawah muncul tiga nama yakni, H. Usman, Abah Subandi dan Gus Muhdlor. Semoga dari nama-nama dan tawaran itu masyarakat bisa mengapresiasi,” jelasnya.

    Menurut alumni Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri itu, sosok politisi yang mau menawarkan dirinya sebagai calon dari kontestasi Pilkada patut diapresiasi.

    Tokoh ulama itu juga menyebut sebagai calon pemimpin harus bisa diajak berdiskusi. “Ya paling tidak  bisa diajak berdiskusi untuk ke depan Sidoarjo ini seperti apa dan sebagainya,” ungkapnya mengakhiri. (isa/ian)

  • 61 Wajah Baru Terpilih ke DPRD Jatim 2024-2029, Siapa Saja?

    61 Wajah Baru Terpilih ke DPRD Jatim 2024-2029, Siapa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah wajah baru terpilih menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029. Mereka segera berkantor di Jalan Indrapura Surabaya, menggantikan sejumlah caleg petahana yang terpental.

    Berdasarkan data yang diperoleh beritajatim.com, ada 61 wajah baru yang akan mengisi Gedung DPRD Jatim lima tahun ke depan. Dari 120 kursi, hanya ada 59 wajah lama yang kembali menghiasi DPRD Jatim.

    Dapil Jatim I (Surabaya)

    Di Dapil Jatim I, ada lima wajah baru dari total delapan anggota DPRD Jatim terpilih dari dapil tersebut.

    Mereka adalah putra Mensos RI Tri Rismaharini, Fuad Bernardi (PDIP). Fuad berhasil menemani petahana Yordan M Batara Goa dan mengalahkan dua petahana lain, yaitu Agustin Poliana dan Agatha Retnosari.

    Kemudian, ada putra caleg DPR RI terpilih yang juga pengusaha, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yakni Cahyo Harjo Prakoso (Gerindra). Cahyo mengalahkan petahana Hadi Dediansyah yang santer dikabarkan bakal maju Pilwali Surabaya 2024.

    Kemudian, ada politikus senior PKB yang juga Ketua DPC Surabaya Musyafak Rouf yang mengalahkan petahana Syamsul Arifin. Selanjutnya, ada Ketua DPC PSI Kota Surabaya Erick Komala.

    Lalu ada Mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo dari Demokrat yang berhasil mengalahkan petahana, Hartoyo.

    Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Dari total enam kursi Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim II, setengahnya adalah nama baru.

    Pertama ada Wakil Bendahara DPD PDIP Jatim Hari ‘Keceng’ Yulianto yang menggantikan Kusnadi dari Dapil Jatim II. Kusnadi diketahui tidak maju caleg di Pileg 2024 ini.

    Kemudian, ada nama istri Wabup Sidoarjo Subandi, yakni Sriatun. Sriatun menggantikan Amir Aslichin (putra Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah). Amir tidak maju caleg pada Pileg 2024 ini.

    Kemudian, ada Dedi Irwansa dari Demokrat. Demokrat berhasil merebut kursi dari PAN yang sebelumnya diisi oleh Khulaim.

    Dapil Jatim III (Pasuruan-Probolinggo)

    Ada sembilan kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim III. Ada lima nama baru dari Dapil Jatim III yang lolos ke DPRD Jatim periode 2024-2029.

    Yang pertama ialah Multazamudsz Dzikri dari PKB. Multazamudsz berhasil mengalahkan petahana PKB, yakni Ahmad Hilmy.

    Kemudian, dua caleg Gerindra yang lolos ke Indrapura di Dapil Jatim III adalah nama-nama baru. Yakni, Soemarjono dan Moh Mahrus. Dua petahana Gerindra di dapil ini yakni Anwar Sadad maju sebagai caleg DPR RI, sedangkan Rohani Siswanto tidak nyaleg.

    Lalu, ada Siti Salamah dari NasDem. Mantan Anggota DPRD Pasuruan dua periode ini berhasil mengalahkan petahana NasDem, Muzamil Syafi’i.

    Ada juga wajah baru baru Demokrat, yakni M Naufal Alghifary. Ketua DPC Demokrat Probolinggo ini berhasil mengalahkan petahana Kusnadi Demokrat.

    Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Ada sembilan kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim IV. Ada dua nama baru yang lolos dari dapil Jatim IV yakni Mantan Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi (PKB) dan Bima Rafsanjani Rafid (Gerindra).

    Dapil Jatim V (Jember-Lumajang)

    Ada 11 kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim V. Ada lima nama baru dari Dapil Jatim V.

    Nama baru itu yakni Anang Akhmad Syaifuddin dari PKB. Mantan Ketua DPRD Lumajang ini meraih 73.478 suara.

    Kemudian, ada Achmad Anis dari Golkar yang meraih 54.701 suara. Selanjutnya, ada Khusnul Khuluk dari PKS yang meraih 70.403 suara. Khusnul mengalahkan petahana Artono.

    Selanjutnya, ada nama kader Laskar Sholawat Nusantara (LSN), yakni Hermin dari Gerindra yang meraih 32.746 suara. Lalu ada nama Eko Yunianto dari PDIP yang meraih 70.469 suara dan menyingkirkan petahana Hari Putri Lestari.

    Dapil Jatim VI (Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu)

    Di Dapil Jatim VI ada alokasi 11 kursi DPRD Jatim. Ada lima nama baru yang berhasil melenggang ke Indrapura dari Dapil Jatim VI.

    Mereka adalah Mantan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (PDIP). Dewanti meraih 77.552 suara di Dapil Jatim VI.

    Selanjutnya, ada nama Saifudin Zuhri (PDIP). Saifudin dan Dewanti menggeser nama petahana PDIP seperti Daniel Rohi dan Gunawan.

    Lalu ada nama Chusni Mubarok dari Gerindra. Chusni meraih suara tertinggi di Dapil Jatim VI dengan raihan 130.992 suara. Lalu ada nama Puguh Wiji Pamungkas dari PKS yang meraih 44.481 suara.

    Selanjutnya, ada mantan Komisioner KPU Jatim yakni Muhammad Arbayanto yang maju caleg dari Demokrat. Arbayanto berhasil melenggang ke Indrapura usai meraih 25.497 suara

    Dapil Jatim VII (Kabupaten dan Kota Blitar, Tulungagung)

    Di Dapil Jatim VII ada alokasi tujuh kursi DPRD Jatim. Ada dua nama baru yang berhasil lolos ke Indrapura dari Dapil Jatim VII.

    Dua nama itu yakni Jairi Irawan dari Partai Golkar. Jairi yang merupakan Tenaga Ahli dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji berhasil meraih 83.253 suara. Kemudian, ada nama Laila Abidah dari PKB yang meraih 63.522 suara.

    Dapil Jatim VIII (Kabupaten dan Kota Kediri)

    Di Dapil Jatim VIII ada alokasi enam kursi DPRD Jatim. Ada empat nama baru yang melenggang ke Indrapura.

    Dimulai dari Mantan Wali Kota Kediri yakni Abdullah Abu Bakar (PAN). Abdullah meraih 166.320 suara dan menjadi caleg dengan suara tertinggi di dapil tersebut.

    Lalu ada nama Khusnul Arif dari Partai NasDem. Khusnul meraih 69.713 suara dan berhasil melenggang ke Indrapura. Ada nama Ro’aitu Nafif Laha dari Gerindra. Nafif Laha berhasil meraih 48.281 suara.

    Yang terakhir ialah adik kandung dari Ketua Golkar Jatim M Sarmuji, yakni Hadi Setiawan. Hadi yang maju caleg dari Golkar meraih 53.514 suara.

    Dapil Jatim IX (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi)

    Di Dapil Jatim IX tersedia 12 kursi DPRD Jatim. Ada tujuh nama baru yang berhasil lolos ke Indrapura dari Dapil Jatim IX.

    Ada nama Indra Widya Agustina (Demokrat) dengan 124.768 suara. Kemudian, Darmawan Sutanto (Gerindra) 82.072 suara.

    Lalu Agus Cahyono (PKS) 55.625 suara. Selanjutnya, Agus Black Hoe Budianto (PDIP) 57.151 suara, Miseri Effendy (Demokrat) 87.912 suara, Suli Daim (PAN) 47.783 suara, dan Hartono (Gerindra) 39.593 suara.

    Dapil Jatim X (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jombang)

    Di Dapil Jatim X tersedia delapan kursi DPRD Jatim. Ada lima nama baru yang berhasil melenggang ke Indrapura.

    Kelima nama itu adalah Farid Kurniawan Aditama (Gerindra) 95.473 suara. Kemudian, Wiwin Sumrambah (PDIP) 84.521 suara.

    Lalu, Mokhammad Soleh (Demokrat) 51.545 suara, Sumardi (Golkar) 24.422 suara, dan Salim Azhar (PKB) yang meraih 64.748 suara.

    Dapil Jatim XI (Kabupaten dan Kota Madiun, Nganjuk)

    Di Dapil Jatim XI tersedia enam kursi DPRD Jatim. Ada empat wajah baru dari Dapil Jatim XI yang melenggang ke Indrapura.

    Yakni, Muhammad Ashari (PKB) 96.284 suara, Haris Wicaksono Wibowo (NasDem) 53.262 suara, Pudji Wahju Widodo (Golkar) 40.094 suara, dan Abdullah Muhdi (PKB) 39.013 suara.

    Dapil Jatim XII (Bojonegoro, Tuban)

    Di Dapil Jatim XII tersedia tujuh kursi DPRD Jatim. Ada empat wajah baru dari Dapil Jatim XII yang melenggang ke Indrapura.

    Keempat wajah baru itu, yakni kakak kandung dari Bupati Tuban Aditya Halindra. Dia adalah Aulia Hany Mustikasari (Golkar). Aulia meraih 182.550 suara.

    Selanjutnya, ada Muhammad Mughni (PKB) 81.449 suara, Ony Setiawan (PDIP) 34.382 suara, dan Sri Wahyuni (Demokrat) 49.043 suara.

    Dapil Jatim XIII (Gresik, Lamongan)

    Di Dapil Jatim XIII tersedia delapan kursi DPRD Jatim. Ada tiga wajah baru dari Dapil Jatim XIII yang berhasil melenggang ke Indrapura.

    Ketiga wajah baru itu yakni Hasanuddin (PDIP) 62.289 suara, Husnul Aqib (PAN) 84.181 suara, dan Much Abdul Qodir (PKB) 93.185 suara.

    Dapil Jatim XIV (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

    Di Dapil Jatim XIV, ada 12 kursi DPRD Jatim. Ada tujuh wajah baru yang berhasil melenggang ke Indrapura dari Dapil Jatim XIV.

    Wajah-wajah baru itu yakni Moch Fauzan Ja’far (PKB) 181.545 suara, Sobirin (Golkar) 154.201 suara, Harisandi Savari (PKS) 194.300 suara.

    Kemudian, ada Nurul Huda (PPP) 144.242 suara, Nur Faizin (PKB) 164.222 suara, Agus Wahyudi (NasDem) 174.113 suara, dan Abrari (PDIP) 200.019 suara. [tok/beq]

  • BKN Ancam Potong Tunjangan Kinerja PNS Tak Netral di Pilpres 25 Persen

    BKN Ancam Potong Tunjangan Kinerja PNS Tak Netral di Pilpres 25 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak netral di Pilpres 2024 diancam kena potongan tunjangan kinerja (tukin) 25 persen.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pihaknya sudah menerima 47 laporan pelanggaran netralitas PNS hingga 31 Januari 2024. Ada 42 pelanggaran disiplin dan 5 lainnya berupa dugaan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga (K/L) yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ucap Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    Jenis pelanggaran netralitas disiplin ASN yang dilaporkan, antara lain pemberian dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon.

    Sedangkan jenis pelanggaran netralitas kode etik, seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon tertentu.

    Nanang merinci dua sanksi utama pelanggaran disiplin ASN dalam Pilpres 2024. Pertama, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

    Kedua, hukuman disiplin berat. Sanksinya bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

    “Sementara itu, sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS,” jelas BKN.

    BKN mengatakan aduan yang masuk masih berpotensi bertambah selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

    (skt/agt)