Xcloud.id

Tag: Subandi

  • KORPRI Sidoarjo Resmi Dikukuhkan

    KORPRI Sidoarjo Resmi Dikukuhkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Akh. Jazuli, S.H., M.Si secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 di Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo Jum’at (17/1/2025).

    Hadir dalam prosesi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati., SKM., M.Kes itu, Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, M.Kndan jajaran Forkopimda Kab. Sidoarjo.

    Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Akh. Jazuli, S.H., M.Si dalam sambutannya mengharapkan agar Dewan pengurus korpri menjadi pelopor serta naungan bagi anggotanya.

    “Saya mendokan agar pengurus korpri yang baru saja dulantik menjadi abdi negara yang berkah dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi pelopor bagi anggota Korpri lainya,” kata Jazuli.

    Selanjutnya menjadi pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas harus ikhlas dan menjadi team work yang baik serta jangan sampai mengecewakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kekompakan kebersamaan dan sinergitas KORPRI Itu dalam satu tubuh dalam artian mari maju, bekerja, senang bersama, serta kerja secara ikhlas,” terangnya.

    Sementara Plt. Bupati Subandi menyampaikan terima kasih atas wejangan wejangan luar biasa yang telah diberikan Akh Jazuli yang dapatnya bisa dijadikan penyemangat bagi pengurus KORPRI Kab. Sidoarjo

    Subandi juga mengingatkan kepada pengurus KORPRI yang baru dilantik bahwa tugas dan fungsi KORPRI adalah pengabdian untuk bangsa dan negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merubah mindset dari segala sesuatu yang susah menjadi mudah.

    “Mari kita bekerja santai tapi serius agar pekerjaan itu ringan dirasa, sebagai kepala daerah bukan suatu hal mudah membawa gerbong pemerintahan yang begitu besar, untuk itu mari bersama KORPRI yang sudah dilantik ini mulai pengurus dan anggota mari betul-betul bisa merubah mindset untuk memudahkan pelayanan kepada Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya

    Lanjut Subandi, pada hari ini adalah bukti nyata bahwa Sidoarjo terus berbenah sebagai abdi negara yang tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan. Bekerja bersama-sama melakukan perubahan di Kabupaten Sidoarjo ini menjadi lebih baik lagi, dengan terus menjaga komunikasi serta koordinasi antara pimpinan daerah, pejabat serta pegawai ASN, tingkat kan kedekatan agar segala persoalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini dapat diatasi bersama.

    Plt Bupati juga mengajak untuk bersama membuat perubahan di Kab.Sidoarjo, senantiasa duduk bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Subandi juga mengajak ikut berperan serta menyukses kan visi dan misi bupati dan awakil, bersama cegah korupsi, guyup rukun.

    “Sekali lagi selamat bagi pengurus KORPRI yang telah dikukuhkan semoga langkah saudara semua senantiasa bermanfaat bagi anggota KORPRI masyarakat serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan yang ada di Sidoarjo,” harapnya. (isa/kun)

  • Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M melakukan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6, dan disambut oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu,(15/1/2025).

    Kepala LKPP menyampaikan apresiasi atas setiap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

    Hendrar menjelaskan bahwa pada tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5 yang selama ini digunakan.

    “Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time,” ucapnya.

    Lanjut dia, integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30%, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi,” ujarnya.

    Otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.

    Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur, sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa.

    “Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret, dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Hendrar.

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M bersama Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Fokus pada produk lokal dan UMKM

    Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp1.200 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri, yang mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8%. “Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.

    Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan, dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja daerah serta kementerian/lembaga mensyaratkan minimal 40% digunakan untuk produk dan jasa UMKM.

    “Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah, dan melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa apabila UMKM dilibatkan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (machine-to-machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.

    “Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual, memastikan standar SNI, dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, S.T., M.T., Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, S.E., M.M., serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (isa/but)

  • Sidoarjo Kukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata

    Sidoarjo Kukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menggandeng sebanyak 164 muda-mudi Duta Pariwisata dalam melaunching sekaligus mengkukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (14/1/2025),

    Pengukuhan tersebut dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi. Hadir dalam pengukuhan itu Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari serta tamu lainnya.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan program Satu Desa Satu Duta Pariwisata akan menggali potensi pariwisata yang ada di setiap desa. Setiap desa memiliki karateristik dan keunikan tersendiri. Baik itu dari segi alam, budaya maupun tradisi lokal yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata.

    Plt Bupati berharap Duta Pariwisata dapat menjadi ujung tombak dalam mempromosikan keunggulan – keunggulan desanya masing – masing. “Program Satu Desa Satu Duta Pariwisata ini juga akan memotivasi setiap desa untuk terus menggali dan mengembangkan pariwisatanya,” ucapnya.

    H. Subandi meminta nantinya Duta Pariwisata dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desanya. Selain itu mereka diharapkan dapat ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan alam.

    Semua pihak diharapkan Plt. Bupati saling mendukung dan bersinergi dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun juga dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

    “Mari kita jadikan sektor pariwisata ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ajaknya.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari mewakili Pj. Gubernur Jatim menambahkan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memilki destinasi wisata patut diperhitungkan. Pariwisata di Sidoarjo tidak kalah bagusnya dengan daerah lain di Jawa Timur. Oleh karenanya peran Duta Pariwisata sangat dibutuhkan untuk dapat mempromosikannya secara luas. “Dalam meningkatkan kunjungan wisata perlu melibatkan Duta Wisata di Jawa Timur,” jelasnya.

    Menurut Evy, keberadaan Duta Wisata akan membantu pemerintah dalam urusan kepariwisataan. Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi. “Peran Duta Wisata diantaranya sebagai ambassador, sebagai ikon, sebagai educator dan sebagai promotor,” urainya memaparkan. (isa/kun)

  • Plt Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim

    Plt Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menerima penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima pada peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2025.

    Penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Apel Bulan K3 Nasional tahun 2025 Provinsi Jawa Timur di lapangan sepak bola Prapat Kurung Kota Surabaya, Senin, (13/1/2025).

    Penghargaan diterima Plt. Bupati Sidoarjo yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia.

    Menurut Ainun Amalia, kesadaran perusahaan di Kabupaten Sidoarjo menerapkan K3 maupun Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) cukup bagus. Begitu pula dengan penerapan program P2HIV/AIDS dan penanggulangan tuberkulosis perusahaan di Sidoarjo.

    Lanjut Ainun, kesadaran tersebut akan terus didorongnya agar perusahaan-perusahaan yang ada dapat segera menerapkannya. Salah satu caranya dengan mengajak mereka besinergi dan terus mensosialisasikan penerapan K3 maupun SMK3 serta mengajak menerapkan program P2HIV/AIDS dan penanggulangan tuberkulosis

    “Alhamdulillah sampai hari ini ada peningkatan perusahaan yang menerapkan K3 meski tidak signifikan, terbukti perusahaan-perusahaan baru sekarang sudah masuk kategori penerima penghargaan,” ucapnya.

    Ainun Amalia mengatakan penerapan K3 maupun SMK3 pada perusahaan penting diwujudkan. Pasalnya secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Dikatakannya perusahaan yang zero accident atau nol kecelakaan terbukti mampu memperlancar produksinya.

    “Kita harapkan penerapan K3 maupun SMK3 dapat menjadi budaya seluruh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo,” harapnya.

    Kedepan ia berharap seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat menerapkan budaya K3 sekaligus SMK3 di tempatnya. Dengan penerapan tersebut, ia yakin angka kecelakaan kerja dapat ditekan sampai nol kecelakaan. Dengan demikian tidak ada lagi kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditempat kerjanya.

    “Kita harapkan seluruh perusahaan untuk segera menerapkannya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah menerapkan K3 maupun  SMK3 ditempatnya,” ucapnya.

    Dalam peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2025 Provinsi Jawa Timur kali ini, Bupati Sidoarjo menjadi salah satu diantara 10 bupati walikota di Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim tahun 2025 ini.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mencapai zero accident, SMK3, Program P2HIV/AIDS dan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja. (isa/but)

  • Gerakan Jihad Rawat Sungai Digaungkan Pemkab Sidoarjo

    Gerakan Jihad Rawat Sungai Digaungkan Pemkab Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jihad rawat sungai menjadi program Pemkab Sidoarjo dalam menggecarkan bersih-bersih sungai dari sampah. Pemkab Sidoarjo menggerakkan seluruh elemen untuk menyusuri dan diidentifikasi. Jika banyak sampah langsung ditangani.

    Kegiatan Jihad rawat sungai ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh ASN Pemkab Sidoarjo. Ini menjadi tugas baru bagi mereka. Seluruh ASN diajak keluar kantor untuk kerja bakti membersihkan sungai-sungai yang ada.

    Pemkab Sidoarjo menamakan aksi itu sebagai jihad rawat sungai Sidoarjo. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo juga diajak bersinergi. Demikian juga dengan pemerintah desa. Mereka diajak bersama-sama menuntaskan permasalahan sampah sungai.

    Seperti dilakukan jihad rawat kali di Avoer Kedungan yang berada di Desa Candi Pari Kecamatan Porong. Tumbuhan enceng gondok memenuhi aliran sungai tersebut. Enceng gondok yang juga bercampur sampah itu menyumbat jembatan sungai.

    Kurang lebih 500 orang ASN Sidoarjo bersama anggota Kodim 0816 Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo serta masyarakat setempat dikerahkan untuk membersihkannya.

    Satu persatu memegang galah panjang yang disambung garpu besi. Dengan alat modifikasi itu enceng-enceng gondok dapat dinaikkan kedaratan. Selain itu juga menggunakan kail jangkar yang diikat tali tambang. Alat buatan itu mampu menarik enceng gondok dan sampah yang berada didalam sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi serta Dandim Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati juga ikut terjun langsung membersihkan sampah sungai. Menarik enceng gondok dilakukannya bersama-sama. Selain tenaga manual, Pemkab Sidoarjo juga menerjunkan satu excavator dan dua truk sampah. Alat berat itu mampu mempercepat pembersihan sampah sungai.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan kerja bakti membersihkan sungai akan terus dilakukan. Sungai-sungai yang ada akan dicek kebersihannya. Jika banyak sampah, seluruh ASN Sidoarjo akan diterjunkannya. Anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo juga dilibatkannya. Upaya itu sebagai langkah antisipasi banjir dimusim penghujan saat ini.

    “Kita gerakkan jihat rawat sungai, artinya kita akan susuri sungai jika ada sungai yang terhambat sampah termasuk enceng gondok langsung kita bersihkan, ini tadi ada tiga Kasur yang dibuang di sungai,” ucapnya Minggu (12/1/2025).

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi juga berharap dukungan masyarakat untuk ikut serta menjaga sungainya. Caranya dengan tidak membuang sampah di sungai. Dikatakannya sampah sungai menjadi penyebab banjir. Sampah akan menyumbat aliran sungai. Akibatnya air sungai akan meluber kepemukiman jika hujan deras.

    Oleh karenanya ia meminta seluruh masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak dibuang dijalan apalagi di sungai.

    “Saya tidak ingin ada hujan sedikit Sidoarjo banjir, mencegah banjir ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan pimpinan daerah saja namun juga kepala desa, pak camat, seluruh OPD dan masyarakat,” terangnya.

    H. Subandi juga meminta kepada pemerintah desa untuk segera membuat Peraturan Desa/Perdes tentang pengelolaan sampah. Perdes tersebut juga dimintanya mencantumkan sanksi bagi warga yang melanggar larangan buang sampah sembarangan.

    Dengan Perdes tersebut ia yakin pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik. Terlebih mampu mengubah kebiasaan buruk masyarakat yang seenaknya membuang sampah.
    “Kita sudah perintahkan kepada kepala desa untuk bikin Perdes sampah, biar nanti membuang sampah tidak disungai,” papar Bupati Sidoarjo terpilih periode 2025-2030 itu. [isa/aje]

  • Mensos RI Dialog Pilar Sosial di Pendopo Sidoarjo

    Mensos RI Dialog Pilar Sosial di Pendopo Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) H. Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono hadiri acara Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Para Pilar Sosial Surabaya Raya di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Kamis (9/1/2025). Di antaranya Pilar Kabupaten Sidoarjo, Pilar Kota Surabaya dan Pilar Kabupaten Gresik serta para Keluarga Penerima Manfaat (PKM).

    Mensos RI mengatakan para pendamping sosial ini diberikan target dalam 1 tahun bisa membuat 10 KPM naik kelas dan menjadi keluarga yang sejahtera sehingga mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan.

    “Provinsi Jawa Timur memiliki anggaran yang cukup besar untuk program ini, yaitu mencapai Rp 12 triliun yang nantinya akan dibagi untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menteri yang akrap disapa Gus Ipul itu meminta agar para pendamping bekerja secara terukur dengan menggunakan proses bisnis yang telah kami siapkan untuk pencapaian program pemerintah dalam memberantas kemiskinan.

    “Nantinya, bagaimana 300 KPM yang didampingi diberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan,” harapnya.

    Kementerian Sosial juga akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan data tunggal sosial ekonomi sebagai skala prioritas. Dengan data tunggal tersebut, akan dapat dipilah mana saja yang sudah diberikan perlindungan sosial oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

    “Kalau selama ini, pemerintah mungkin masih berjalan sendiri-sendiri sebagaimana arahan presiden, kita diminta menjadi super tim yang ada di pusat dan daerah yang dimulai dari pemutakhiran data. Berdasarkan data itulah kita akan lakukan beberapa perencanaan program sehingga lebih tepat sasaran,” jelasnya.

    Sementara itu, Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi menyambut baik setiap upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan sosial.

    “Dialog sosial ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pandangan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat,” kata Subandi.

    Subandi juga menjabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga aktif dalam mendukung program kesejahteraan sosial masyarakatnya diantaranya dengan kegiatan-kegiatan yang menggandeng pelaku organisasi.

    Disebutkan dia, dalam setahun terakhir tidak kurang dari setengah triliun rupiah anggaran dari APBN yang telah digelontorkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam berbagai bentuk program/kegiatan antara lain : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Permakanan Lanjut Usia dan Disabilitas, Bantuan Kepada Anak Yatim/Piatu/Yatimpiatu (YAPI), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Program Indonesia Pintar (PIP) dan program lainnya,” rinci Subandi.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih dan bangga kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan unsur lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera mandiri,” paparnya.

    Dalam kesempatan ini pula Mensos Saifullah Yusuf memberikan bantuan kursi roda serta bantuan yang lainnya kepada para penerima manfaat. (isa/but)

  • KPU Sidoarjo Tetapkan Subandi – Mimik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    KPU Sidoarjo Tetapkan Subandi – Mimik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Sidoarjo (beritajatim.com) – KPU Sidoarjo menggelar Rapat Pleno terbuka untuk menetapkan H. Subandi dan Hj. Mimik Idayana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Acara diselenggarakan di aula KPU Sidoarjo, Kamis (9/1/2025).

    Acara penetapan dihadiri pasangan terpilih H. Subandi dan Hj. Mimik Idayana, Ketua KPU Fauzan Adhim, Ketua Bawaslu Agung Nugraha, Kepala Kejari Roy Rovalino Herudiansyah, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNNK Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto dan sejumlah undangan lain.

    Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim, mengapresiasi kepada seluruh pihak dalam mendukung tahapan selama Pilkada Sidoarjo 2024 berjalan lancar.

    “Kami mengucapkan selamat kepada pasangan Subandi-Mimik atas terpilihnya sebagai pemimpin baru Sidoarjo. Proses pemilukada telah berjalan lancar berkat kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan bijak,” ucap Fauzan.

    Cabup Sidoarjo terpilih H. Subandi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk bekerja keras demi kemajuan untuk membawa perubahan positif di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

    Sementara Wabup Sidoarjo terpilih Hj. Mimik Idayana menambahkan bahwa pemerintahannya akan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kami ingin menciptakan pemerintahan yang terbuka, dimana masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan dan melihat langsung hasil kerja kami,” terang Mimik.

    “Mari bersama-sama untuk berkolaborasi membangun Sidoarjo yang lebih baik. Semua elemen masyarakat kita rangkul untuk kemajuan Sidoarjo tercinta,” sambung Hj Mimik Idayana menutup. [isa/suf]

  • Menteri Zulhas Semangati Petani Tarik Sidoarjo yang Keluhkan Pasokan Air

    Menteri Zulhas Semangati Petani Tarik Sidoarjo yang Keluhkan Pasokan Air

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengunjungi Desa Mliriprowo Kec Tarik. Zulkifli Hasan datang menemui petani Sidoarjo di Desa Mlirip Rowo Kecamatan Tarik Selasa (7/1/2025).

    Ikut mendampingi Zulhas sapaan akrap Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, dan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Plt. Kedatangan mereka disambut Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.

    Di desa tersebut Zulkifli Hasan juga menyempatkan diri melihat perbaikan tanggul Dam Rolak Songo sisi Timur yang longsor. Kehadiran Zulhas juga disambut gembira para petani Sidoarjo yang sudah menunggunya di saluran irigasi sekunder Kemlaten Desa Mliriprowo.

    Para petani juga antusias menyampaikan uneg-unegnya saat Zulhas datang. Menko itu sengaja meminta para petani untuk menyampaikan keluh kesahnya sebagai petani, saah satunya keluhan pasokan air persawahan.

    “Kalau kendalanya masalah pasokan air, mulai hari ini pasokan air untuk kebutuhan mengairi sawah akan dimaksimalkan,” ucap Zulkifli.

    Zulhas juga menyemangati para petani untuk ikut mewujudkan swasembada pangan nasional. Lanjut dia program swasembada pangan nasional menjadi program Presiden Prabowo saat ini.

    Dikatakannya pemerintah tengah melakukan perbaikan-perbaikan saluran irigasi pertanian. Bahkan pembangunan saluran irigasi baru juga akan dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Termasuk saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo. “Tahun ini akan optimalisasi atau direhabilitasi atau dibangun baru irigasi kita,” imbubnya.

    Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengungkapkan tahun ini tidak ada impor beras yang dilakukan pemerintah. Pemerintah akan menyerap seluruh hasil gabah maupun beras petani tanah air. Untuk itu para petani diharapkan terus menghasilkan komoditas pertanian yang bagus. Pemerintah juga akan membeli hasil pertanian dari para petani dengan harga yang bagus. (isa/ted)

  • Derita Bocah Mikrosefalus di Dekat Kediaman Prabowo, Bantuan Tak Kunjung Datang

    Derita Bocah Mikrosefalus di Dekat Kediaman Prabowo, Bantuan Tak Kunjung Datang

    JABAR EKSPRES – Di tengah kesulitan hidup, pasangan suami istri Mansur dan Eka Herawati mengungkapkan keluh kesah mereka terkait kurangnya perhatian dari Desa Leuwinutug.

    Terutama untuk anak bungsu mereka yakni Marwan (6), ia terlahir dengan penyakit mikrosefalus.

    Mansur dan Eka merupakan warga Kampung Blok Monong, lokasi tempat tinggalnya ini tak jauh dari kediaman Presiden RI Prabowo Subianto.

    Diketahui, Mikrosefalus adalah kelainan pada ukuran kepala bayi yang berbeda dari ukuran normal.

    Sejak lahir, Marwan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 40 hari, dan beberapa kali mendapatkan transfusi darah.

    BACA JUGA: Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    Meski sudah berusia enam tahun, Marwan belum bisa hidup mandiri dan membutuhkan perawatan khusus setiap harinya.

    Mansur menceritakan, bagaimana Marwan sempat menjalani perawatan rutin, hingga pada 2019 mereka terpaksa menghentikan pengobatan karena pandemi Covid-19 yang melanda.

    Sejak saat itu, keluarga ini terpaksa bertahan hidup dengan mengandalkan sedekah dari warga sekitar dan bantuan dari acara hajatan.

    “Kalau untuk keluarga kita sedapetnya aja dari keluarga, kalau ada sedekah, hajatan, syukuran kadang suka ngasih kalau penghasilan pribadi ya ga ada,” ungkap Mansur dengan nada yang penuh harap.

    Kemudian sang istri Eka menambahkan bahwa mereka hanya mendapat sedikit penghasilan dari ‘proyek’ yang datang dari warga, yang jarang terjadi.

    BACA JUGA: Airsoft Gun Jadi Target Utama Razia di Kabupaten Bogor

    Meski begitu, mereka tetap bersyukur atas bantuan yang mereka terima, terutama saat pandemi. Pemerintah desa sempat memberikan bantuan beras dan membantu pembuatan kartu BPJS untuk Marwan.

    “Waktu itu ada bantuan beras, BPJS mereka yang buatkan, semasa almarhum Kepala Desa Kesra 1, mereka yang urus,” katanya.

    Namun, kesedihan datang saat Eka menceritakan tentang sebuah kunjungan asesmen yang dilakukan oleh pihak terkait beberapa waktu lalu.

    Mereka datang, menanyakan tentang kebutuhan susu dan popok untuk Marwan, tetapi setelah itu, tidak ada bantuan yang datang.

    “Mereka cuma tanya susu dan pampers sehari berapa, setelah itu nggak ada lagi. Kalau memang serius, seharusnya ada tindak lanjutnya,” keluh Eka dengan air mata yang hampir menetes.

  • Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Kisah pilu yang terjadi di Desa Leuwinutug, Kabupaten Bogor menggambarkan ketidakpedulian pemerintah setempat kepada warganya.

    Hanya beberapa kilometer dari tempat tinggal Presiden Prabowo Subianto, Kehidupan keluarga Ayat Subandi dan putranya Enda Subundi (15) sangat memprihatinkan.

    Padahal, Desa Leuwinutug yang dipimpin oleh orang-orang yang dekat dengan partai Gerindra itu, seakan tak tau ada warganya yang membutuhkan uluran tangan mereka.

    Enda Subandi, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, telah menghadapi tantangan berat sejak usianya masih sangat muda.

    Ketika itu, Enda berusia empat bulan, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan.

    BACA JUGA: Pria Tenggelam di Sungai Citarum saat Cari Rongsokan, Kantor SAR Bandung Terjunkan Tim Rescue

    “Awalnya sih normal, cuma pas usia 3–4 bulan, anak saya mengalami panas tinggi dan kejang,”ujar Ayat Subandi saat ditemui di kediamnya, Selasa (7/1).

    “Kami bawa ke rumah sakit di Cikaret selama 10 hari, tapi setelah itu kami terpaksa ke tukang urut di Tasikmalaya,” cerita Ayat Subandi, dengan suara yang sedikit terseok-seok, menahan kesedihan yang mendalam.

    Meski berulang kali mengupayakan pengobatan, dari rumah sakit hingga pengobatan alternatif, kondisi Enda tetap tidak membaik.

    Dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Di tengah penderitaan yang mereka hadapi, Ayat tidak bisa melupakan bantuan yang pernah ia terima.

    Sejak 2021, mereka mendapatkan bantuan berupa sembako dan kursi roda dari pemerintah. Namun, bantuan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan Enda yang kini tumbuh lebih besar.

    BACA JUGA: Bocoran Tanggal Rilis Samsung Galaxy S25, Cek Harga dan Spesifikasi di Sini

    “Dulu dapat kursi roda dan sembako, tapi sekarang sudah nggak kepake. Kursinya sudah kecil, harus ganti yang lebih besar,” ucapnya.

    Meski merasa dihargai dengan adanya bantuan tersebut, Ayat Subandi merasa kebijakan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan keluarga mereka.

    “Kami sudah sering didata sebagai penerima bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada lagi yang datang,” katanya.

    Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa mereka tidak mengharapkan banyak bantuan, tetapi jika memang ada yang ingin membantu, mereka akan menerimanya dengan tangan terbuka.