Xcloud.id

Tag: Subandi

  • Bupati Sidoarjo Berharap IKA PMII Jadi Mitra Jembatan Aspirasi Rakyat

    Bupati Sidoarjo Berharap IKA PMII Jadi Mitra Jembatan Aspirasi Rakyat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo resmi melantik pengurus cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sabtu (3/5/2025).

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi mengapresiasi atas peran penting IKA PMII, baik sebagai organisasi kaderisasi mahasiswa maupun sebagai wadah alumni yang kini tersebar di berbagai sektor strategis.

    Bupati berharap IKA PMII juga memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

    “Saya berharap IKA PMII tidak hanya menjadi ruang silaturahmi alumni, tapi juga menjadi laboratorium ide dan aksi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. PMII harus jadi tempat pengembangan diri yang melahirkan calon-calon pemimpin hebat di masa depan,” ucap H. Subandi.

    Ia juga menegaskan pentingnya peran IKA PMII dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Menurutnya, alumni PMII yang kini berada di berbagai lapisan profesi bisa menjadi katalisator pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

    Pelantikan pengurus cabang IKA PMII ini juga ditandai dengan dialog terbuka yang menghadirkan berbagai tokoh alumni, aktivis, dan pejabat daerah. Forum ini menjadi ruang diskusi produktif terkait kontribusi alumni PMII dalam pembangunan daerah serta tantangan-tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Sidoarjo.

    Ketua terpilih IKA PMII Cabang Sidoarjo, Taufiqurrahman menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi aktif dengan Pemkab Sidoarjo. “Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah, hadir di tengah masyarakat, dan menjadikan PMII sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan daerah,” tegasnya. (isa/kun)

  • Bupati H. Subandi Pimpin Kerja Bakti dan Tanam Pohon Pule

    Bupati H. Subandi Pimpin Kerja Bakti dan Tanam Pohon Pule

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin kegiatan kerja bakti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah stakeholder di Taman Ilyushin Juanda, Sabtu (2/5/2025).

    Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon pule oleh BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo sebagai bagian dari Program Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan Kabupaten Sidoarjo 2025.

    Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, perwakilan Puspenerbal, TNI, serta instansi terkait. Kerja bakti difokuskan pada penanaman pohon pule di area taman yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, menciptakan ruang publik yang lebih menarik dan nyaman, serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh jajaran Forkopimda dan seluruh stake holder termasuk Puspenerbal serta TNI yang ada di wilayah maritim Juanda untuk bersama-sama menjaga dan membenahi Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik dan nyaman,” ucapnya.

    H. Subandi menegaskan bahwa anggaran revitalisasi Taman Ilyushin Juanda sudah tersedia dalam APBD 2025. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Paspenerbal untuk pelaksanaan teknisnya.

    “Anggaran sudah tersedia untuk revitalisasi taman Ilyushin Juanda ini, tinggal nanti saya berkordinasi dengan Paspenerbal untuk kelanjutan pelaksanaannya. Taman ini akan kita kembangkan menjadi ruang hijau yang asri dan indah, sehingga bisa menjadi paru-paru kota,” ucap H.Subandi.

    Revitalisasi taman juga bertujuan untuk menunjang perwajahan kota, menciptakan suasana yang lebih hijau dan segar, serta mendorong aktivitas sosial dan rekreasi. (isa/kun)

  • Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi  menyerahkan berbagai penghargaan kepada guru dan siswa di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). Penyerahan penghargaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional.

    Penghargaan diberikan kepada GTK Dedikatif Guru SD, GTK Inovatif Guru SD, GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu, lomba penulisan artikel ilmiah popular majalah Idea Dwija tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK serta penyerahan penghargaan kepada dua siswa yang berhasil menjuarai Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP/MTs.

    Bertindak sebagai Inspektur Upacara/Irup Bupati Sidoarjo Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

    Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

    Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab Iain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

    “Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutan upacara.

    Ditambahkan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

    Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

    “Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” terang Subandi.

    Ia juga menyampaikan bahwa Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

    Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ucapnya. (isa/but)

  • Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan buruh di Sidoarjo ikut memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday). Mereka menggelar aksi damai di depan pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo Kamis (1/5/2025)

    Para buruh itu berasal dari berbagai organisasi buruh. Diantaranya dari DPC Sarbumusi Sidoarjo, Federasi Serikat Buruh Independent, FSPMI dan FSP RTMM SPSI. Mereka datang dari berbagai lokasi menggunakan motor, truk dan mobil odong-odong, dan sebagainya.

    Tidak hanya pria dalam aksi Mayday tersebut. Tampak pula ratusan buruh perempuan. Mereka ingin menemui Bupati Sidoarjo H. Subandi. Setelah itu mereka menggelar peringatan Mayday di Surabaya.

    H. Subandi menemui ribuan buruh Sidoarjo tersebut bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto serta Sekda Fenny Apridawati, dan Kadisnaker Ainun Amalia.

    Bupati Sidoarjo juga mengajak mereka untuk makan bersama. Ada seribu lebih nasi kotak yang disediakannya. Mereka duduk bersama di paseban Alun-alun Sidoarjo untuk menikmatinya. Setelah itu para buruh melakukan orasinya didepan pendopo sebelum berangkat ke gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menemui Gubernur Jatim.

    Ada dua tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksinya depan pendopo Delta Wibawa. Pertama kuota 5 persen bagi anak buruh untuk dapat diterima di SMP negeri di Sidoarjo. Kedua pengobatan gratis di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dua tuntutan tersebut langsung diakomodir Bupati Sidoarjo H. Subandi diatas truk para buruh.

    “Yang diminta oleh buruh terkait pendaftaran anak sekolah mulai dari SD sampai SMP, tentu kita sebagai pimpinan daerah tentu akan mengakomodir, kalau Pergub mengatur kuota 5 persen bagi anak buruh yang tidak mampu masuk SMA negeri, tentu pemerintah daerah akan mengikuti,” ucapnya.

    H. Subandi mengatakan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama serikat buruh. Kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan akan selalu menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Untuk itu ia meminta dukungan seluruh organisasi buruh dalam mewujudkannya. “Tugas kita mengantarkan kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan, setuju?,” papar bupati.

    Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta massa buruh untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan selalu merangkul buruh yang menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo.

    Untuk itu ia meminta buruh di Sidoarjo selalu kompak dan guyub dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Ia akan kawal apa yang menjadi tuntutan para buruh. Ia berharap komunikasi buruh dengan pemerintah daerah dapat terus dilakukan.

    “Karena hari ini panjenengan menganggap bupati sebagai bapak e panjenengan, sudah ayo bareng-bareng kita berkomunikasi, apapun akan kita perjuangkan,”ucap Bupati Sidoarjo H. Subandi sebelum mengantar ribuan buruh dari pendopo ke bundaran Waru menggunakan motor menuju Surabaya. (isa/kun)

  • Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), daerah wajib merealisasikannya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mendorong kepala daerah untuk menyusun program dukungan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya melestarikan bahasa nasional tersebut sebagai identitas sekaligus bentuk kedaulatan bangsa.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kesiapannya mendukung penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas di berbagai daerah.

    “Kami sepakat dengan topik ini. Dan otomatis kami akan sama-sama menyosialisasikan kepada pemegang otoritas yang ada di kewilayahan (kepala daerah),” kata Tito pada Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Jumat.

    Menurut Tito, saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan, di sejumlah daerah tidak sedikit masyarakat yang hanya memahami bahasa daerah setempat.

    Mendagri mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyusun program dukungan tersebut.

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tito menegaskan bahwa daerah wajib merealisasikannya.

    Hal ini nantinya, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyusun petunjuk teknis dari program dukungan tersebut.

    Ia menilai upaya mendorong penggunaan bahasa Indonesia dapat berbasis pada pendekatan penghargaan. Oleh karena itu, beberapa program dukungan dapat berupa pelaksanaan berbagai lomba yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.

    Tak hanya itu, Tito juga mengusulkan agar daerah yang berprestasi dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia diberi penghargaan.

    “Bila perlu ke Menteri Keuangan meminta insentif fiskal untuk daerah-daerah yang berprestasi untuk menjaga kelestarian dan mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kedaulatan dan bahasa resmi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pimpinan Komite III DPD RI Jelita Donal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Subandi, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sidang Korupsi PKBM Pasuruan, Terdakwa Sebut Pegawai Disdikbud Minta Uang dalam Amplop

    Sidang Korupsi PKBM Pasuruan, Terdakwa Sebut Pegawai Disdikbud Minta Uang dalam Amplop

    Pasuruan (beritajatim.com) — Fakta mengejutkan kembali mengemuka dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu (16/4/2025). Sebanyak 12 saksi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pasuruan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan kesaksian atas perkara dengan terdakwa Bayu Putra Subandi (BPS), Ketua PKBM Salafiyah di Kejayan.

    Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu itu berlangsung alot. Belasan saksi yang terdiri dari staf, Kasi, Kabid, hingga Kepala Dinas dan mantan kepala dinas didengarkan keterangannya secara bergantian. Mantan Kepala Disdikbud Kabupaten Pasuruan, Hasbullah, yang telah pensiun, juga turut bersaksi dalam perkara ini.

    Awalnya para saksi mencoba menyangkal adanya penerimaan uang dari terdakwa. Namun, pernyataan terdakwa BPS di hadapan majelis hakim mematahkan keterangan para saksi. Ia menyatakan bahwa uang yang diberikan bukan berdasarkan inisiatif pribadi, melainkan atas permintaan langsung dari pegawai Disdikbud.

    “Jadi, ada permintaan dari Pak Didik untuk dimasukkan ke amplop sendiri-sendiri dengan besaran yang berbeda. Satu pegawai dengan pegawai lainnya tidak sama,” ungkap BPS.

    Menurutnya, hampir seluruh pegawai yang terlibat dalam pengurusan PKBM di Disdikbud Kabupaten Pasuruan menerima uang, mulai dari Rp500 ribu hingga puluhan juta rupiah. Hal ini sontak membuat Ketua Majelis Hakim terkejut dan memerintahkan agar uang yang berasal dari dana PKBM tersebut segera dikembalikan ke negara.

    Hasbullah akhirnya mengakui pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp42,5 juta dalam tiga kali pemberian, meski mengklaim bahwa uang itu berasal dari Forum Komunikasi PKBM. Pengakuan tersebut dibantah oleh BPS yang menyebut nominal dan frekuensi pemberian berbeda. Meski demikian, Hasbullah menyatakan bersedia mengembalikan uang itu karena mengaku tidak pernah meminta.

    Nama lain yang disebut dalam persidangan adalah Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Nursalim, yang disebut menerima Rp3 juta, serta Kasi bernama Didik Purnomo yang diduga menerima hingga Rp80 juta dalam kurun tiga tahun. Didik membantah nominal tersebut, namun tidak menyangkal adanya penerimaan.

    Peran Erwin Setyawan, operator data Dapodik, juga disorot. Ia diduga menerima Rp 30 juta dari BPS sebagai imbalan atas bantuannya dalam penyediaan data peserta didik fiktif yang diperoleh melalui akun milik pegawai Disdikbud. Erwin kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lain terkait korupsi dana PKBM.

    “Total uang yang disetorkan klien saya kepada oknum-oknum di Disdikbud Kabupaten Pasuruan sesuai dengan BAP mencapai lebih dari Rp300 juta,” ungkap Fahrizal Pranata Bahri, kuasa hukum BPS.

    Ia menambahkan bahwa kliennya memang memasukkan data fiktif, namun hal itu dilakukan karena inisiatif Erwin Setyawan serta adanya tekanan dan permintaan kompensasi dari berbagai pihak. [ada/beq]

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur Khofifah Takziah ke Korban Longsor di Jalur Mojokerto – Batu

    Gubernur Khofifah Takziah ke Korban Longsor di Jalur Mojokerto – Batu

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa takziah ke rumah duka keluarga korban musibah tanah longsor yang terjadi di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (3/4/2025) kemarin.

    Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Gubernur ke rumah duka di Dusun Urung Urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (5/4/2025). Ketiga korban yakni pasangan suami-istri (pasutri), Ahmad Fiki Muzakki (30) dan Fitria Handayani (30) dan sang anak Mikhaila Faiha Nina Sezen (3,5).

    “Pertama-tama kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Para korban dipanggil Allah SWT dalam perjalanan silaturahim ke rumah keluarganya. Kita semua mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji’un mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan khusnul khotimah,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah berharap kepada keluarga korban agar sabar dan ikhlas menerima musibah tersebut. Sebagai bentuk empati dan duka cita yang mendalam, Gubernur Khofifah memberikan santunan duka cita total Rp100 juta dengan rincian Rp10 juta per korban jiwa.

    Sementara itu, keluarga korban menjelaskan, jika ketiganya hendak ke Blitar dan berangkat dari rumah sekira pukul 10.00 WIB. “Kejadian jam 11. Dihubungi ibunya tidak bisa, satu jam kemudian dihubungi lagi tidak bisa terus ada kiriman video kecelakaan (longsor) tapi belum tahu kalau itu anaknya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur Khofifah mendatangi rumah duka keluarga korban di Desa Klopo Sepuluh RT 10 RW 02, Kecamatan, Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Didampingi Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah menemui ahli waris.

    Tujuh korban mengendarai minibus tersebut yakni Masjid Zatmo Setio (31), Rani Anggraeni (28), Syahrul Nugroho Rangga Setiawan (6), Putri Qiana Ramadhani (2), Wahyudi (71), Jainah (61), dan Saudah (70).

    Sekedar diketahui, total ada 10 korban dalam bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 10 korban tersebut berada di dua mobil yang berbeda melintas saat terjadi longsor yakni pikap dan minibus.

    Dua kendaraan jenis pikap dan minibus tersebut terseret material longsor saat melintas di jalur alternatif Mojokerto – Batu pada, Kamis (3/4/2025) kemarin. Pikap membawa tiga orang dengan sopir, sementara minibus membawa tujuh orang dengan sopir. Sopir minibus lebih dilu dievakuasi pada pencarian hari pertama.

    Sementara sembilan korban dari kedua kendaraan berhasil ditemukan dan dievakuasi di hari kedua pencarian. Tiga korban di dalam mobil pikap dievakuasi sekira pukul 09.25 WIB dan enam korban di dalam minibus berhasil dievakuasi Tim SAR Gabungan sekira pukul 11.00 WIB. [tin/kun]

  • Bupati dan Wabup Sidoarjo Sidak Dampak Banjir serta Angin Kencang di Terminal 2 Bandara Juanda

    Bupati dan Wabup Sidoarjo Sidak Dampak Banjir serta Angin Kencang di Terminal 2 Bandara Juanda

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik terdampak bencana alam di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (2/4/2025).

    Sidak ini dilakukan menyusul terjadinya banjir di Jalan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, tumbangnya pohon di area parkir terminal, serta rusaknya rumah warga akibat hujan deras disertai angin kencang di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati.

    Genangan air setinggi 30 cm di sekitar Jalan Terminal 2 Juanda menjadi salah satu lokasi utama yang dikunjungi Bupati dan rombongan. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu kelancaran arus mudik di kawasan tersebut.

    Bupati Subandi menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sidoarjo segera melakukan investigasi untuk mencari penyebab genangan air.

    “Saya akan berkoordinasi dengan Dinas PU untuk segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab genangan ini. Banjir ini cukup mengganggu arus mudik di Terminal 2 Juanda. Kami juga akan mengerahkan alat penyedot air portabel untuk mempercepat penanganan,” ucapnya usai sidak.

    Selain itu, cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sidoarjo sehari sebelumnya juga menyebabkan tujuh pohon tumbang di area parkir Terminal 2 Juanda. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim gabungan dari BPBD Sidoarjo dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah dikerahkan untuk membersihkan material pohon tumbang agar aktivitas di terminal kembali normal.

    Bupati dan Wabup Sidoarjo memberikan BTT kepada korban bencana

    “Kami bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kami tetap waspada dan akan terus memantau kondisi cuaca. Kami juga akan memastikan semua pohon yang rawan tumbang di area strategis seperti terminal dan jalan utama segera dipangkas atau diamankan,” imbuhnya.

    Tidak hanya di Terminal 2 Juanda, rombongan juga meninjau kondisi warga Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, yang terdampak angin puting beliung. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut.

    Salah satu rumah mengalami kerusakan parah hingga atapnya roboh. Bupati dan Wakil Bupati langsung memberikan bantuan kepada warga terdampak serta memastikan proses pemulihan segera dilakukan.

    “Kami sangat prihatin atas musibah yang dialami warga di Desa Cemandi. Kami akan menyalurkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk membantu renovasi rumah milik Bapak Ibnu yang atapnya roboh. Semoga pemulihan dapat berjalan dengan cepat,” ujar Bupati Subandi.

    Pemkab Sidoarjo juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian darurat kepada petugas BPBD atau aparat setempat agar dapat segera ditangani. [isa/aje]

  • Kasus Tipikor PKBM Pasuruan, Bayu Putra Subandi Didakwa Pasal Berlapis

    Kasus Tipikor PKBM Pasuruan, Bayu Putra Subandi Didakwa Pasal Berlapis

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pasuruan telah berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

    Sidang yang digelar pada Rabu (19/3/2025) tersebut beragendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Bayu Putra Subandi.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Bayu Putra Subandi dengan pasal berlapis. Dakwaan primair yang disangkakan adalah Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

    Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, membenarkan bahwa sidang pembacaan dakwaan telah dilaksanakan.

    “Benar, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan telah dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin Rabu (19/3/2025),” ujar Ferry, Kamis (20/3/2025).

    Kasus korupsi ini menarik perhatian publik di Kabupaten Pasuruan, mengingat PKBM adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Dalam kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar.

    Sebelumnya, Bayu telah menjalani pemeriksaan bersama 33 orang saksi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Aksi dugaan korupsi ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2021.

    Ferry juga menambahkan bahwa proses hukum terhadap pelaku lainnya masih berlanjut.

    “Untuk PKBM yang jilid dua masih kami proses dan akan segera kami limpahkan,” tambahnya. (ada/ian)