Xcloud.id

Tag: Subandi

  • Bupati Sidoarjo Beri Pesan Penting pada Peserta Retret Kades

    Bupati Sidoarjo Beri Pesan Penting pada Peserta Retret Kades

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Seluruh Kepala Desa/Kades se Kabupaten Sidoarjo mengikuti Retret di Puslat Rindam V/Brawijaya Malang selama dua hari ke depan atau penutupan pada hari Jumat (5/12/2025).

    Ratusan Kades tersebut digembleng untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan kapabel. Mereka dilatih dan dididik sendiri oleh para pelatih anggota TNI Rindam V/Brawijaya Malang.

    Selain itu mereka juga akan dibekali materi oleh Polresta, Kejaksaan dan Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK). Retret tersebut merupakan Program Pelatihan Desa Beraksi atau Desa Bersih dan Anti Korupsi yang digelar Pemkab Sidoarjo.

    Pelatihan Desa Beraksi tersebut dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi. Bupati mengatakan Program Desa Beraksi sebagai upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Oleh karenanya lewat program tersebut diharapkan terwujud tata kelola desa yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

    “Program ini selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang menegaskan pentingnya pencegahan melalui penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (4/11/2025).

    Bupati berharap, Program Desa Bersih dan Anti Korupsi bukan hanya sekadar slogan. Namun menjadi kewajiban moral dan administratif untuk mewujudkannya bersama. Oleh karenanya ia menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.

    Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Bupati meminta semua perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan desa harus terbuka untuk publik dan terdokumentasi dengan baik. “Laporan keuangan dan penggunaan anggaran wajib dapat diakses oleh masyarakat dan aparat pengawas,” pintanya.

    Kedua, partisipasi masyarakat. Bupati H. Subandi meminta pemerintah desa melibatkan warga dalam perencanaan dan pengawasan program desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, penguatan kapasitas aparatur desa.

    Harapan dia kepada kepala desa dan perangkat desa agar terus meningkatkan kompetensi administrasi, pengelolaan keuangan, dan etika publik seperti halnya mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini.

    “Kepada seluruh peserta ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, menerapkan ilmu yang diperoleh, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Bersama kita wujudkan desa yang bersih, akuntabel, dan berdaya demi kesejahteraan warga Kabupaten Sidoarjo,” terang H. Subandi.

    H. Subandi menegaskan Program Pelatihan Desa Beraksi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat integritas pemerintahan desa. Kepala desa harus mampu meningkatkan etos kerja dan menjaga kedisiplinannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Jangan sampai ada penyelewengan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat. Ia ingatkan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan anggaran, kolusi, atau nepotisme akan ditindak sesuai aturan hukum dan peraturan yang berlaku.

    “Pemerintah kabupaten akan mendukung mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi untuk menjaga integritas pemerintahan desa,” imbuhnya. (isa/but)

  • Importir Sebut Perbaikan Kinerja Bea Cukai Butuh Waktu dan Pendalaman

    Importir Sebut Perbaikan Kinerja Bea Cukai Butuh Waktu dan Pendalaman

    Liputan6.com, Jakarta – Perbaikan kinerja dan layanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) membutuhkan waktu dan pendalaman terkait rencana pembekuan Ditjen Bea Cukai jika tidak segera perbaiki layanan.  

    Demikian disampaikan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    “Kalau ada kekurangan dari Bea Cukai hendaknya dan sudah sewajarnya diperbaiki, bukan malah ingin dibekukan,” ujar Ketua Umum GINSI Subandi dikutip dari Antara.

    Terkait pelayanan Bea Cukai saat ini, Subandi menilai pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut sudah cukup responsif dan cepat berkaitan dengan kegiatan importasi.

    Namun, ia juga mengakui jika ada kekurangan atau hambatan yang menyangkut teknis dan kasuistik terkait kepabeanan dan cukai, biasanya hanya pada problem klasik seperti saat sistem Ceissa mengalami error.

    “Yang kami rasakan selama ini layanan Bea Cukai sudah sangat cepat dari mulai pengajuan dokumen sampai jadi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) impor. Terutama yang kami rasakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia,” kata dia.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengultimatum lembaga Bea Cukai untuk segera memperbaiki kinerja pelayanan karena jika tidak, sistem kepabeanan akan dikembalikan pada skema yang berlaku pada zaman Orde Baru (Orba).

    Pada zaman itu, Societe Generale de Surveillance (SGS) merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss yang berpengalaman mengawasi standar mutu perdagangan internasional.

    Dengan pelimpahan tugas ini, menurut dia, sejumlah pegawai Bea Cukai di zaman itu harus dirumahkan karena fungsi mereka diambilalih oleh PT Surveyor Indonesia bersama SGS.

    Purbaya mengungkapkan, SGS merupakan langkah cadangan. Jika perbaikan internal tidak berjalan signifikan, pemerintah bukan tidak mungkin mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan seperti era Orde Baru.

    Rencana itu, menurut Menkeu, justru membuat jajaran Bea Cukai lebih bersemangat karena menyadari risiko kehilangan kewenangan mereka yang utama

  • Bupati Sidoarjo Tegaskan Percepatan Proyek Pintu Air Kedungpeluk untuk Cegah Banjir Tanggulangin

    Bupati Sidoarjo Tegaskan Percepatan Proyek Pintu Air Kedungpeluk untuk Cegah Banjir Tanggulangin

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan pintu air dan rumah pompa (Boezem) di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi.

    Rapat yang diadakan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Senin (1/12/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM), Dwi Eko Saptono, serta pelaksana proyek.

    Bupati Subandi menekankan pentingnya percepatan proyek yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kecamatan Tanggulangin. “Proyek ini harus segera selesai, karena pembangunan rumah pompa mengalami deviasi sebesar 30%,” ujar Bupati Subandi.

    Ia meminta agar penambahan tenaga kerja dapat dilakukan untuk menyelesaikan lantai bawah rumah pompa. “Jika lantai bawah selesai, maka sistem pembuangan air dapat segera dioperasikan untuk mengantisipasi kelebihan debit air,” lanjutnya.

    Tantangan utama dalam proyek ini adalah penyelesaian lantai bawah rumah pompa yang menjadi bagian paling sulit. Bupati Subandi memberikan tenggat waktu hingga Jumat untuk menyelesaikan bagian tersebut, mengingat pengerjaan ini krusial bagi kelancaran pembuangan air dari Tanggulangin ke Kedungpeluk, yang akan mengalir menuju muara.

    “Kalau lantai bawah selesai, dalam kondisi cuaca apapun, pembuangan air akan lebih lancar,” jelas Bupati Subandi.

    Ia menambahkan, apabila lantai bawah tidak selesai, pembuangan air tetap akan terhambat. Pembangunan dam dan rumah pompa ini menjadi solusi utama untuk mengurangi dampak banjir di Tanggulangin yang selama ini kerap merendam permukiman warga.

    Bupati juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek ini agar tidak terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor pelaksana. Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, yaitu hingga 26 Desember 2025, Bupati mengingatkan Dinas PUBM untuk memastikan penyelesaian proyek ini sesuai jadwal, dengan kemungkinan tambahan waktu hingga 50 hari jika diperlukan.

    Pemkab Sidoarjo sangat berharap agar proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu, guna mengurangi dampak bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin. “Jangan sampai kontraktor gagal menyelesaikan proyek ini. Kasihan warga Tanggulangin yang harus menanggung dampak banjir,” ujar Bupati Subandi menegaskan. [isa/suf]

  • Kasus HIV/AIDS di Sikka NTT Terus Meningkat, Semua Kecamatan Terpapar

    Kasus HIV/AIDS di Sikka NTT Terus Meningkat, Semua Kecamatan Terpapar

    Liputan6.com, Jakarta Kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus bertambah. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Sikka mencatat ada 1.225 kasus HIV/AIDS di wilayah itu.

    “369 HIV dan 857 Aids dengan tingkat kematian sebanyak 260 orang,” kata Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi dalam konferensi pers, Kamis (27/11/2025).

    Dia menjelaskan kasus HIV dan AIDS telah ditemukan di semua wilayah kecamatan dan menyerang semua kelompok umur, serta hampir semua profesi dalam masyarakat.

    Menurutnya, risiko terinfeksi heteroseks menempati urutan teratas dengan angka 1.012 kasus, disusul homoseks sebanyak 135 kasus, perinatal 51 kasus, tidak diketahui 23 kasus dan penasun 4 kasus

    “Temuan kasus baru selama bulan Januari sampai Juli 2025 sebanyak 35 kasus,” jelasnya.

    Untuk mewujudkan Sikka Bebas Aids 2030, pemerintah daerah sudah memiliki sumber daya dan fasilitas berupa fasilitas layanan untuk tws HIV yaitu klinik VCT di Puskesmas, Klinik CSR di RSUD Maumere dan para medis terlatih baik dokter, perawat, tenaga laboratorium dan tenaga konselor di rumah sakit dan puskesmas.

    “Ada tiga rumah sakit penanggulangan HIV AIDS secara gratis yaitu di Puskesmas Beru, Puskesmas Nita dan Puskesmas Waipare,” katanya.

  • Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan rumah pompa dan bendungan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terus dikebut.

    Proyek pembangunan rumah pompa dan bendungan ini memiliki fungsi strategis dalam mengatur aliran air. Termasuk mengendalikan volume air agar tidak meluap ke area hilir yang kerap menjadi titik langganan banjir.

    Infrastruktur ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air dari wilayah hulu, khususnya dari Kecamatan Tanggulangin.

    Bupati H. Subandi menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu sesuai jadwal yang ditargetkan, yaitu pada 26 Desember 2025. Menurutnya, keberadaan rumah pompa dan bendungan ini akan sangat membantu kelancaran aliran sungai dari Tanggulangin dan berkontribusi besar dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

    “Saya minta seluruh pihak terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengurangi dampak banjir, terutama di wilayah Tanggulangin yang selama ini terdampak signifikan,” tegas H.Subandi
    saat meninjau perkembangan pembangunan rumah pompa bersama jajaran Dinas PUBMSDA, BPBD Sidoarjo, serta unsur Forkopimka di Candi, Kamis (27/11/2025).

    Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup aspek kualitas pekerjaan hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek.

    “Semua pembangunan akan kami evaluasi, mulai dari kualitas hingga kesesuaian target. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Riyan, pelaksana lapangan mengutarakan pembangunan proyek ini sudah masuk tahap 49%, dan optimis selesai tepat waktu meski di musim penghujan.

    “Pembangunan ini sudah berjalan 49% dan akan kita kebut agar selesai pada tanggal 26 Desember 2025. Pengerjaan akan kita fokuskan pada lantai dasar bendungan sesuai dengan arahan Bupati Sidoarjo,” ucapnya.

    Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir serta memastikan pembangunan berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat. (isa/but)

  • Bupati Sidoarjo H Subandi Apresiasi Wajib Pajak Panutan

    Bupati Sidoarjo H Subandi Apresiasi Wajib Pajak Panutan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi Wajib Pajak Panutan dalam acara Bulan Panutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, dengan diikuti oleh 250 peserta dari berbagai sektor.

    Termasuk wajib pajak badan dan perorangan, instansi pemerintah, BUMD, serta pemenang lomba karya Tiktok dan Instagram Reels “Taxcited Sidoarjo 2025”, yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (27/11/2025).

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa penghargaan ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat waktu. Dikatakannya, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai pembangunan.

    “Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Sidoarjo,” ujarnya.

    H. Subandi berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha, wajib pajak badan maupun perorangan untuk semakin patuh dan berkontribusi dalam membangun Sidoarjo yang lebih maju.

    “Semoga semangat para wajib pajak teladan ini menjadi inspirasi bagi yang lain untuk ikut serta membangun daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak,” terangnya.

    Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati dalam laporannya menyampaikan realisasi penerimaan pajak daerah hingga 26 November 2025 mencapai Rp 1,581 Triliun atau 93,21 persen dari target Rp 1,696 Triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat Rp 1,407 Triliun.

    Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, wajib pajak, dan mitra pemungut pajak yang selama ini turut membantu optimalisasi penerimaan daerah.

    “Peningkatan realisasi pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak yang terus membaik dan dukungan berbagai pihak. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pajak melalui inovasi digital, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kualitas SDM agar masyarakat semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan kepada sejumlah kategori, di antaranya:

    826 Wajib Pajak Restoran
    128 Wajib Pajak Hotel
    773 Wajib Pajak Parkir
    100 Wajib Pajak Hiburan
    385 Wajib Pajak Non-PLN
    2.413 Wajib Pajak Air Tanah
    8.929 Wajib Pajak Reklame
    836.066 objek Wajib Pajak PBB-P2
    19.220 Wajib Pajak BPHTB
    2.820 Wajib Pajak Instansi Pemerintah/BUMD
    7 Mitra Kerja Pemungut Pajak

    BPPD juga melaporkan keberhasilan kegiatan penyuluhan pajak melalui program “Taxcited Sidoarjo 2025” yang diikuti lebih dari 110 peserta dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. (isa/ted)

  • Bupati Sidoarjo Tinjau Banjir di Waru: Pompa Dikerahkan, Bangunan Liar Bakal Ditertibkan

    Bupati Sidoarjo Tinjau Banjir di Waru: Pompa Dikerahkan, Bangunan Liar Bakal Ditertibkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau dua titik lokasi banjir di ruas jalan perbatasan Desa Tambaksawah dan Tambakrejo, Kecamatan Waru, yang terendam hingga setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut membuat akses warga terganggu dan berpotensi memasuki permukiman.

    Dalam peninjauan bersama Kepala DPU BM SDA Dwi Eko Saptono dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Sobirin Setio Utomo, Subandi memastikan penanganan banjir dilakukan dengan cepat, tepat, dan efektif. Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan harus menghadirkan solusi agar genangan tidak meluas.

    Saat berdialog dengan warga, Subandi menyampaikan bahwa pompa portabel sudah dikerahkan untuk mempercepat penyedotan air. “Pompa portabel kita kerahkan untuk percepatan penyedotan air. Kondisi rumah pompa baik, dan jika ada kerusakan akan segera diperbaiki dan tidak terjadi banjir lagi,” ucapnya Selasa (25/11/2025).

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air tetap berfungsi optimal. “Jangan membuang sampah ke saluran dan sungai agar aliran air tidak tersumbat,” pesannya.

    Selain itu, Subandi menyoroti adanya bangunan yang berdiri di atas aliran dan bantaran sungai sehingga mempersempit jalannya air. “Sungai harus steril dari bangunan liar. Bangunan di atas bantaran sungai akan ditertibkan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memastikan penanganan banjir berlangsung sistematis dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. [isa/beq]

  • Transparansi Pengelolaan Keuangan, Bupati Sidoarjo Beri Apresiasi 10 Desa

    Transparansi Pengelolaan Keuangan, Bupati Sidoarjo Beri Apresiasi 10 Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi memberikan apresiasi kepada 10 desa yang berhasil menjadi nominator penilaian tata kelola desa dengan predikat sangat memadai tahun anggaran 2024. Penilaian tersebut menunjukkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

    Apresiasi tersebut diberikan saat acara Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan dan aset desa di Pendopo Delta Wibawa Senin (24/11/2025).

    Tindak lanjutnya, bupati meminta para camat, sekretaris camat (sekcam), dan kepala seksi (kasi) pemerintahan untuk memperketat pendampingan serta sosialisasi kepada desa-desa yang masih masuk kategori merah atau kurang memadai.

    “Saya minta kepada camat, sekcam, hingga kasi agar melakukan pendampingan khususnya kepada desa-desa yang masih kurang dalam tata kelola keuangannya. Hal ini penting agar desa yang belum memenuhi standar tata kelola dapat segera memperbaiki pengelolaan keuangan, aset, maupun administrasi secara menyeluruh,” katanya.

    H. Subandi menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian penting dari pembangunan desa yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.

    “Ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan pemerintah desa agar menjadi desa anti korupsi, diantaranya penggunaan dana desa harus tepat sasaran, keuangan desa wajib tertib sesuai regulasi, dan program pembangunan desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa saat ini baru 28 desa masuk kategori hijau, sementara 95 desa masih berada pada kategori merah.

    “Kita akan lakukan evaluasi triwulan. Integritas aparatur desa adalah kunci. Jangan sampai kepala desa tidak memahami tata kelola. Kalau masih ragu, konsultasikan dan belajar bersama,” tegas H. Subandi.

    Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengawasan desa tahun anggaran 2024 yang dilakukan terhadap 318 desa di 18 kecamatan. Evaluasi itu mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk “Mengangkat Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

    Dari hasil evaluasi, terdapat 10 desa terbaik yang mendapat penghargaan atas keberhasilan melaksanakan tata kelola keuangan dan aset desa dengan predikat memadai, yaitu:

    1. Desa Waruberon – Balongbendo
    2. Desa Keboan Anom – Gedangan
    3. Desa Modong – Tulangan
    4. Desa Wadungasri – Waru
    5. Desa Simoketawang – Wonoayu
    6. Desa Simoangin-angin – Wonoayu
    7. Desa Trompoasri – Jabon
    8. Desa Kwangsan – Sedati
    9. Desa Bligo – Candi
    10. Desa Sidomojo – Krian

    Selain itu, terdapat empat nominator desa antikorupsi, yaitu Desa Kwangsan (Sedati), Wadung Asri (Waru), Simoketawang (Wonoayu), dan Trompoasri (Jabon). Desa Kwangsan juga menjadi nominator desa antikorupsi tingkat Provinsi Jawa Timur.

    Andjar menjelaskan lima indikator evaluasi yang digunakan, yakni:

    1. Penyusunan Rencana Anggaran Kas dengan bobot evaluasi 1 persen,
    2. Tata Kelola Keuangan TA 2024 dengan bobot evaluasi 65 persen,
    3. Kesesuaian SILPA dengan bobot evaluasi 1 persen,
    4. Pengadaan Barang dan Jasa Desa dengan bobot evaluasi 25 persen,
    5. Pengelolaan Aset Desa serta kontribusi BUMDes terhadap PADes dengan bobot evaluasi 6 persen.

    Secara keseluruhan, terdapat 28 desa kategori hijau (8,8 persen), 195 desa kategori kuning (61,3 persen), dan 95 desa kategori merah (29,9 persen). Untuk desa kategori merah, inspektorat sudah menjadwalkan pendampingan dan sosialisasi intensif agar kualitas tata kelola dapat meningkat pada tahun berikutnya.

    Andjar menyebut, pada evaluasi yang masih menjadi kekurangan pada desa dalam pengelolaan keuangan ketidaktepatan dokumen.

    “Beberapa temuan yang umum kami jumpai saat evaluasi meliputi ketidaktepatan dokumen SPJ, pengelolaan aset desa yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya. (isa/ted)

  • Sungai Meluap, Warga 2 Desa di Sidoarjo Berhari-hari Hidup dengan Banjir Surabaya 24 November 2025

    Sungai Meluap, Warga 2 Desa di Sidoarjo Berhari-hari Hidup dengan Banjir Surabaya 24 November 2025

    Sungai Meluap, Warga 2 Desa di Sidoarjo Berhari-hari Hidup dengan Banjir
    Tim Redaksi
    SIDOARJO, KOMPAS.com
    – Banjir kembali merendam Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu (23/11/2025).
    Bukannya surut, ketinggian
    banjir
    hingga hari ini semakin meninggi antara 10 hingga 40 sentimeter pada Senin (24/11/2025).
    Menurut Suhartoyo, warga Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, banjir sudah mulai menggenangi kawasan permukiman sejak Kamis (20/11/2025).
    Bukannya surut, hujan deras yang terjadi pada Sabtu (22/11/2025) dan Minggu (23/11/2025) semakin memperparah ketinggian genangan.
    “Kamis kemarin tingginya sekitar 10 sentimeter, nah Sabtu, Minggu itu hujan deras, akhirnya banjir makin tinggi, sekitar 40 sentimeter,” ujar Suhartoyo, Senin (24/11/2025).
    Menurut Toyo, pemukiman mereka sudah menjadi langganan banjir saat hujan tiba. Hal ini disebabkan kondisi kontur wilayah yang lebih rendah dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Hal ini menyebabkan genangan air sulit dialirkan ke sungai-sungai yang ada di sekitaran permukiman mereka.
    Selain itu, sungai-sungai itu hingga kini tengah meluap, hingga banjir sulit untuk surut.
    “Desa ini kan kayak mangkok, jadi air dari desa-desa di sebelah itu kumpul semua di sini. Air mau dibuang ke sungai pakai pompa ya tetap airnya balik lagi ke sini, jadi ya muter aja,” ujarnya.
    Sebelumnya, Bupati
    Sidoarjo
    Subandi menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo tengah berupaya melakukan normalisasi aliran sungai dengan pembersihan sampah serta pengoperasian pompa pada titik-titik genangan.
    “Normalisasi sungai, memaksimalkan pompa, tengah kita upayakan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa perbaikan sistem drainase dan mitigasi banjir jangka panjang,” kata Bupati Sidoarjo.
    Namun, menurut sejumlah warga Desa Kedungbanteng, normalisasi Sungai Kedungbanteng yang melintas di permukiman mereka sudah lama tidak lagi dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo.
    “Dulu itu pernah ada normalisasi di sungai Kedungbanteng, tapi ya sampai sekarang enggak pernah ada perawatan, ya akhirnya dangkal sungainya,” ujar Toyo, warga Kedungbanteng.
    Berdasarkan pantauan di Kelurahan Tanggulangin, terdapat dua desa yang tergenang banjir hingga saat ini, yakni Desa Banjarasri dan Desa Kedungbanteng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab & BAZNAS Bergerak: Fasilitas Al-Khoziny Dipulihkan, Santri Diminta Tetap Semangat

    Pemkab & BAZNAS Bergerak: Fasilitas Al-Khoziny Dipulihkan, Santri Diminta Tetap Semangat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepedulian organisasi, lembaga dan lainnya terhadap musibah robohnya bangunan tiga lantai Lembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran terus mengalir.

    Sabtu (21/11/2025), Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan bantuan kepada Lembaga Pesantren Al-Khoziny sebesar Rp 1,385 miliar. Itu merupakan donasi dari para ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa donasi ini sebagai wujud prihatin melihat dampak yang dirasakan oleh pengasuh, tenaga pendidik, santri, serta keluarga di sekitar akibat peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.

    “Di masa seperti ini, hal terpenting adalah bergerak bersama untuk meringankan beban dan memulihkan kembali kehidupan pesantren,” ucap Subandi.

    Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga menyerahkan bantuan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama. Bantuan ini merupakan dukungan nyata dari pemerintah daerah dan amanah masyarakat yang dihimpun oleh BAZNAS.

    “Tujuan kami adalah membantu pemulihan fasilitas, mendukung kebutuhan dasar santri, serta mempercepat proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan kembali berjalan dengan layak dan aman,” terang bupati.

    Dalam kesempatan itu, H. Subandi juga menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo atas kolaborasi dan respons cepat yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, donatur, dan relawan atas dukungan yang telah disalurkan.

    “Sinergi ini merupakan manifestasi nyata bahwa solidaritas itu jauh lebih kuat dibandingkan tantangan yang kita hadapi,” lanjutnya.

    Saat bertemu para pengasuh dan pengurus pesantren, bupati juga menyampaikan beberapa pesan. Di antaranya, pesan agar bantuan ini bisa dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, dengan memprioritaskan perbaikan yang paling mendesak demi keselamatan dan keberlangsungan pendidikan di pesantren.

    “Kami juga berpesan kepada para santri untuk tetap tenang dan terus bersemangat belajar serta menimba ilmu di pondok pesantren,” imbuhnya. (isa/kun)