Jakarta –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap biang kerok krisis moneter 1997-1998 yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Indonesia belum berpengalaman menghadapi situasi serupa kala itu.
Purbaya mulanya bercerita bahwa dirinya telah berkecimpung di ranah ekonomi cukup lama, sejak tahun 2000 silam. Lalu sejak 1995 iya mulai intens mempelajari ekonomi, namun sebelum lulus sekolah, terjadi krisis
“Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara sudah berantakan pada waktu itu. Pada 2000 pertumbuhan mendekati 0 rendah kan, habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6%,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Biang Kerok Krisis Moneter 1997-1998
Purbaya menjelaskan, terjadinya krisis moneter dimulai dari beberapa negara di Asia, sehingga pada kala itu muncul istilah yang dikenal sebagai Krisis Keuangan Asia 1997. Pada kala itu, negara-negara yang lebih dulu kena seperti Thailand hingga Korea, namun yang terkena dampak paling buruk Indonesia.
Atas kondisi tersebut, Purbaya melakukan pendalaman untuk menemukan penyebab dari kondisi yang dialami Indonesia saat itu. Analisis dilakukannya mengacu pada pengalaman krisis di Amerika Serikat (AS) pada 1930 yang juga telah dianalisis oleh berbagai ekonom peraih Nobel.
“Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis mereka debat bunga dinolkan, kok masih krisis? Rupanya pada waktu itu, walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif, jadi ekonominya dicekik,” jelasnya.
Saat krisis melanda AS, suku bunga sudah mencapai titik terendahnya di kisaran 0%. Namun ekonomi tidak mampu bergerak akibat peredaran uang primer (base money) justru sedikit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjalani rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Didampingi tiga Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, Purbaya memaparkan rencana kerja serta anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Foto: Grandyos Zafna
Suku Bunga Naik
Indonesia pun melakukan kebijakan serupa pada periode krisis 1997-1998. Purbaya mengatakan, kala itu suku bunga di Indonesia telah dinaikkan untuk meredam tekanan kurs, namun peredaran uang primer malah diperbanyak hingga menyebabkan tekanan inflasi secara signifikan.
“Tahun 1997, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu Bank Indonesia menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, bunga tinggi mana ada yang pinjam,” ujar Purbaya.
“Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi kita mencetak uang itu tumbuhnya 100%, jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau longgar?,” sambungnya.
Menurutnya, kebijakan itu menjadi awal mula kehancuran perekonomian Indonesia pada 1998. Bahkan Purbaya menyebut, Indonesia membiayai kehancuran ekonomi sendiri pada kala itu tanpa sadar.
“Kalau kita melahirkan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan riil sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar,” kata dia.
Namun demikian, Purbaya menegaskan, kekacauan yang terjadi bukan disebabkan karena kelalaian para ekonom pada kala itu, melainkan karena Indonesia belum pernah menghadapi kondisi serupa, seperti yang sempat terjadi di AS pada 1930.
“Ini bukan karena ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau bagaimana, tapi kita memang belum pernah menghadapi keadaan seperti itu. Jadi, kita belum tahu seperti apa dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi, pada waktu 2008 ada Global Financial Meltdown, kebijakan kita ubah,” ujar Purbaya.
Halaman 2 dari 2
(shc/ara)
/data/photo/2025/08/15/689ecf4b888f8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Nasional
16 Agustus 2025")