Xcloud.id

Tag: Suahasil Nazara

  • Sederet Alasan Target Pajak Purbaya 2025 Sulit Dicapai

    Sederet Alasan Target Pajak Purbaya 2025 Sulit Dicapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghadapi risiko pelebaran shortfall alias selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak tahun 2025. Risiko pelebaran itu dipicu oleh rendahnya daya pungut penerimaan pajak, yang sampai kuartal III/2025 hanya di angka 8,58%. 

    Angka itu mengonfirmasi bahwa pengumpulan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun hanya mencakup 8,58% dari total PDB hingga kuartal III/2025 yang mencapai Rp17.672,9 triliun. 

    Dalam catatan Bisnis, rendahnya daya pungut penerimaan pajak itu terjadi karena 3 aspek. Pertama, karena kinerja perekonomian yang jelas berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Kedua, celah kepatuhan atau compliance gap. Ketiga, policy gap atau celah penerimaan pajak karena kebijakan tertentu, salah satunya pengecualian pajak atau tax exemption.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa target fiskus senilai Rp2.076,9 triliun yang sulit dicapai disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melemah. “Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu enggak tercapai, karena ekonominya turun, tetapi orang-orang kan enggak peduli di luar,” jelasnya dikutip dari akun Instagram resmi @menkeuri, Minggu (9/11/2025).

    Oleh sebab itu, dia meminta agar Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu tetap berusaha seoptimal mungkin. Dia meyakini kondisi perekonomian sudah berbalik arah sejak akhir kuartal III/2025, atau tak lama setelah dia menjabat Menkeu.

    Beberapa gebrakan Purbaya yakni memindahkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke himbara guna memacu pertumbuhan kredit, maupun menggelontorkan beberapa stimulus. “Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa tercapai,” paparnya.

    Untuk tahun depan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan penerimaan pajak akan membaik. Sebab, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan didorong mencapai 6% (yoy). “Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%, itu harusnya kalau rasionya kita betul itu, private sektornya bisa jalan, tetapi anda ngerti kan apa yang anda kerjain? Jaga terus integritas,” terangnya.

    Target Ekonomi Sulit Tercapai 

    Adapun pelambatan laju perekonomian pada kuartal III/2025 yang realisasinya hanya 5,04% semakin memperberat posisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan tahunan di angka 5,2%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi penerimaan pajak, karena pajak adalah babak terkahir dari siklus ekonomi.

    Orang atau badan yang memperoleh tambahan penghasilan secara otomatis akan membayar pajak. Kalau rugi atau mengalami kondisi tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, orang atau badan tidak wajib membayar pajak. 

    Kalau menurut perhitungan secara akumulatif, untuk mencapai angka pertumbuhan 5,2%, pemerintah perlu mengejar target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 di angka 5,77% – 5,8%. Sementara proyeksi pemerintah saat ini, kuartal IV/2025 hanya tumbuh di angka 5,5%.

    Hal itu berarti, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya akan berada di kisaran 5,13%. Meski simulasinya jauh lebih baik 2024 yang hanya tumbuh di angka 5,03%, secara tren pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di angka 5,5% apalagi 5,77% sangat jarang bisa dicapai.

    Dalam catatan Bisnis, selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 tidak pernah mencapai angka 5,5%. Apalagi dengan kondisi ekonomi 2025, yang selain ditopang dukungan dari stimulus pemerintah, nyaris tidak ada momentum politik atau ekonomi dalam skala besar yang bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,5% pada kuartal IV/2025.

    Rata-rata pertumbuhan ekonomi kuartal IV dari tahun 2015-2024 hanya di kisaran 4,3%. Nilai rata-rata ini memperhitungkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2020 yang terkontraksi 2,19% akibat pandemi Covid-19.

    Sedangkan pencapaian tertinggi pertumbuhan ekonomi kuartal IV dalam 10 tahun terakhir, terjadi pada tahun 2017. Saat itu realisasi pertumbuhannya di angka 5,19%. Menariknya, kuartal IV tahun 2018 dan 2023 yang didukung booming komoditas, realisasi pertumbuhannya masing-masing hanya di angka 5,18% dan 5,04%.

    Artinya, kalau menilik tren tersebut, pertumbuhan ekonomi di angka 5,5% atau 5,77% pada kuartal IV nyaris tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Apalagi dengan fakta bahwa terjadi tren pelambatan kinerja konsumsi rumah tangga selama kuartal III/2025 lalu di angka 4,89%. Padahal, target pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang harus dipenuhi pemerintah agar bisa tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025, minimal harus di angka 5,77%.  

    Policy Gap

    Soal celah dari kebijakan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada pertengahan Oktober lalu mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sebesar Rp530 triliun yang tidak terpungut pada 2025.

    Suahasil menjelaskan bahwa ratusan triliun potensi pendapatan negara itu tak terpungut akibat berbagai program belanja perpajakan yang pemerintah luncurkan sepanjang tahun ini.

    Dia mencontohkan bahwa Kementerian Keuangan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan makanan, barang/jasa pendidikan, kesehatan, maupun listrik di bawah 6.600 volt-ampere. Selain itu, bea masuk ke sejumlah komoditas juga dibebaskan.

    Di sisi lain, kebijakan insentif tax holiday (pembebasan pajak), tax allowance (pengurangan pajak), tax incentive (insentif pajak), hingga PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang sifatnya final.

    “Itu semua adalah bentuk fasilitas perpajakan yang kita maksudkan, ya sudah, uangnya biar tetap di perekonomian, berputar di perekonomian. Estimasi kita untuk 2025 adalah sekitar Rp530 triliun yang tidak dikumpulkan oleh pemerintah,” jelas Suahasil dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Tabel Belanja Pajak 2021-2026

    Jenis Pajak
    2021
    2022
    2023
    2024
    2025
    2026

    PPN & PPnbM
    169,9
    190,4
    208,2
    227,8
    343,3
    371,9

    PPh
    106,5
    120,7
    129,2
    140,7
    150,3
    160,1

    Bea Masuk & Cukai
    16,6
    16,4
    21,5
    31,3
    36,2
    31,1

    PBB S5L
    0
    0,6
    0,7
    0,1
    0,1
    0,1

    Bea Meterai 
    –
    0,4
    0,5
    0,3
    0,3
    0,4

    Total
    293
    328,5
    360
    400,1
    530,3
    563,6

    Keterangan: Kemenkeu, dalam triliun, 2025-2026 proyeksi

    Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia ini pun mengklaim bahwa besarnya belanja perpajakan itu menjadi salah satu alasan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia kerap rendah. Dia mencontohkan, Rp530 triliun potensi penerimaan pajak yang tak terpungut itu setara 2% dari PDB Indonesia.

    Lebih lanjut, dia merincikan sektor-sektor yang paling menikmati belanja perpajakan itu sepanjang tahun ini. Menurutnya, sektor manufaktur menjadi penikmat utama belanja perpajakan itu dengan estimasi sebesar Rp137 triliun sepanjang tahun ini, diikuti sektor pertanian (Rp60,5 triliun) dan perdagangan (Rp55 triliun).

    Sementara berdasarkan agennya, Suahasil mengungkapkan rumah tangga menikmati sekitar 55% belanja perpajakan itu, diikuti dunia bisnis dan investasi (25%) serta UMKM (18%). Dia pun mendorong agar setiap lapisan masyarakat terus menikmati belanja perpajakan tersebut. Suahasil menggarisbawahi bahwa belanja perpajakan bukan stimulus ekonomi yang terbatas untuk periode tertentu melainkan terus berjalan.

    “Kalau udah ada insentifnya dipakai, silakan. Pakainya bagaimana? Pakainya adalah dengan menjalankan terus kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonominya jalan, transaksinya jalan, ada sejumlah pajak yang enggak perlu dibayar,” tutup Suahasil.

    Rumitnya Administrasi PPN 

    Selain insentif PPh, rumitnya administrasi PPN di Indonesia juga turut menyumbang rendahnya daya pungut penerimaan pajak. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption. 

    Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun. 

    Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

    Aktivitas perekonomian di pasar tradisional./JIBI

    Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas. 

    Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

    Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun. Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

    Compliance Gap

    Selain celah kebijakan, kepatuhan wajib pajak alias compliance gap juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Tren rasio kepatuhan formal wajib pajak yang hanya di angka 71% menunjukkan bahwa tudingan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih berburu di kebun binatang bukan isapan jempol semata.

    Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan terjadi penurunan kepatuhan formal penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2024 wajib pajak orang pribadi (WP OP).

    Kantor Direktorat Jenderal Pajak alias DJP./Istimewa

    Setiap tahunnya, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat pada 31 Maret untuk WP OP dan 30 April untuk WP Badan.

    Pada tahun lalu, realisasinya penyampaian SPT Tahunan 2023 mencapai 1.048.242 atau 1,04 juta untuk WP Badan (korporasi) dan 13.159.400 atau 13,15 juta untuk WP OP.Sementara pada tahun ini, realisasi penyampaian SPT Tahunan 2024 sebesar 1.053.360 atau 1,05 juta untuk WP Badan dan 12.999.861 atau 12,99 juta untuk WP OP.

    Artinya, ada penurunan penyampaian SPT Tahunan WP OP pada tahun ini sebesar 159.539 (-1,21%) dibandingkan tahun lalu. Padahal, penyampaian SPT Tahunan WP Badan pada tahun ini meningkat sebanyak 5.118 (+0,49%) dibandingkan tahun lalu.

    Cerminan Ekonomi 

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio itu bukan semata karena faktor administrasi, melainkan cerminan perlambatan ekonomi nasional.

    “Kinerja penerimaan pajak di negara berkembang seperti Indonesia bersifat pro-cyclical. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, tax ratio juga ikut menurun,” jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

    Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 itu turun dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yaitu 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.

    Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% per kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19.

    Fajry mencatat, jika melihat tren penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir maka tampak penurunan tahun ini merupakan yang paling tajam yaitu sebesar 0,9 poin persentase (dari 9,48% per kuartal III/2024 menjadi 8,58% per kuartal III/2025).

    Dia mengaku memang banyak terjadi gejolak sepanjang tahun ini dari besarnya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Hanya saja, Fajry menilai faktor restitusi pajak hanya berdampak pada kuartal I/2025, sedangkan pengaruh pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum terbukti signifikan.

    “Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III,” ujarnya.

    Pemerintah sendiri menargetkan tax ratio 2025 sebesar 10,03%, atau 1,44 poin lebih tinggi dari posisi saat ini. Fajry meragukan target tersebut realistis dicapai dalam sisa tahun berjalan.

    Dia berkaca pada realisasi tax ratio tahun lalu. Saat itu, tax ratio mencapai 9,48% sampai dengan kuartal III/2024; pada akhir tahun, tax ratio tercatat di angka 10,08% atau hanya meningkat 0,6 poin persentase meski dengan berbagai usaha ekstra yang telah dilakukan otoritas.

    “Kalaupun sisi penerimaannya mau dipaksa untuk mencapai target, iklim usaha yang akan menjadi korbannya,” wanti-wantinya.

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

    Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

    Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

    Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
    Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

    MBG

    Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

    Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

    “Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari,” ujar Prabowo.

    Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

    Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

    “Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo.

    Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih

    Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

    “Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

    “Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya,” ungkap Prabowo.

    Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

    “Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini,” tuturnya.

    Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

    “Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” ujar Ferry.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    Sekolah Rakyat

    Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

    “Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Prabowo.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

    Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

    Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

    Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

    Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    “Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

    Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

    “Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujarnya.

    Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

    “Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” tegasnya.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Mendadak Sambangi Kantor Menteri PU Sore Ini, Bahas Apa?

    Purbaya Mendadak Sambangi Kantor Menteri PU Sore Ini, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada sore ini, Jumat (17/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Purbaya tiba di Kantor Kementerian PU yang berlokasi di Kecamatan Selong, Kebayoran Baru pada pukul 16.43 WIB.

    Meski demikian, belum diketahui maksud kedatangan Purbaya. Akan tetapi, dirinya belakangan ini giat menyambangi Kementerian/Lembaga dalam rangka memantau serapan anggaran TA 2025.

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa Kementerian PU sebagai kementerian teknis pembangunan infrastruktur masuk ke dalam 3 besar kementerian yang memiliki anggaran besar, tetapi realisasinya masih rendah.

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN [Badan Gizi Nasional] per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa politik Anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama masih rendahnya penyerapan anggaran.

    Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

    “Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah,” ungkapnya.

  • Purbaya: Anggaran K/L tak terserap bisa dialihkan untuk bayar utang

    Purbaya: Anggaran K/L tak terserap bisa dialihkan untuk bayar utang

    Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang atau saya pakai untuk bayar utang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

    “Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya mengatakan tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru, kata dia, tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran.

    “Masih ada dua minggu, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, di mana Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian mencatatkan realisasi yang masih rendah.

    “Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

    Rinciannya, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Sementara Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Adapun total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

    Suahasil mendorong K/L untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan belanja, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/proyek dan pengadaan barang dan jasa (BPJ); monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai dengan jadwal; serta menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN. Rencana penurunan tarif PPN diklaim akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. 

    Namun demikian, di luar kebijakan populis tersebut, langkah pemerintah untuk membenahi administrasi PPN juga diperlukan untuk memastikan ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penerimaan negara.

    Sekadar catatan, pemerintah telah menaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu. Kenaikan tarif PPN itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang No7/2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih condong kepada dunia usaha.

    Sejatinya, beleid itu juga mengatur bahwa tarif PPN naik menjadi 12% pada 2025. Namun karena penolakan publik, kenaikan tarif PPN hanya berlaku secara terbatas, yakni untuk barang mewah. 

    Meski demikian, Purbaya mengemukakan bahwa pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026 untuk menentukan kebijakan tarif PPN. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-JIBI

    Bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB. 

    “Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan,” ujar Purbaya.

    Rumitnya Administrasi PPN 

    Terlepas dari rencana penurunan tarif, administrasi PPN di Indonesia tergolong rumit. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption. 

    Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun. 

    Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

    Tahun
    PPN
    Konsumsi RT
    Ratio
    VAT Gross Ratio

    2022 
    687,6
    10.161,7
    6,76
    61,5

    2023
    764,3
    11.109,6
    6,8
    62,5

    2024
    828,5
    11.964,9
    6,9
    62,9

    Sumber: Kemenkeu, BPS, diolah

    Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas. 

    Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

    Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

    Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

    Penerimaan Pajak 2025

    Adapun kinerja APBN 2025 membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun sampai dengan akhir September 2025. Realisasinya turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun.

    Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 yang outlooknya sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Secara umum, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun.

    “Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

    Secara terperinci, penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

    Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025. “Akan kita pantau terus semoga-moga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat,” katanya.

    Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak. “Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini,” pungkasnya.

  • Serapan Anggaran BGN-Kementerian PU dan Kementan Masih di Bawah 50 Persen per September 2025

    Serapan Anggaran BGN-Kementerian PU dan Kementan Masih di Bawah 50 Persen per September 2025

    JAKARTA – Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga akhir September 2025, terdapat tiga kementerian/lembaga (K/L) yang tingkat penyerapan anggaran belanjanya masih berada di bawah 50 persen.

    Adapun K/L tersebut adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), dan Kementerian Pertanian (Kementan).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, total realisasi belanja K/L telah mencapai Rp800,9 triliun, atau sekitar 62,8 persen dari target anggaran K/L tahun ini yang sebesar Rp1.275,6 triliun.

    Ia juga memaparkan rincian belanja dari 15 K/L dengan pagu anggaran terbesar, namun dari data tersebut, masih terdapat tiga K/L yang serapannya belum mencapai 50 persen.

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note penyerapannya masih di bawah 50 persen. BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9 persen, Kementerian PU sedikit di bawah 50 persen di angka 48,2 persen, dan Kementan di 32,8 persen,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa, 14 Oktober.

    Suahasil menekankan, pentingnya percepatan realisasi anggaran pada kuartal IV 2025, dan mengingatkan K/L untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan program dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa.

    Meskipun begitu, ia juga menegaskan percepatan tersebut harus tetap disertai dengan monitoring terhadap rencana penggunaan dana, serta memastikan pembayaran kegiatan dilakukan sesuai jadwal.

    Menurutnya, hal ini harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, efisiensi anggaran, dan identifikasi hambatan yang ada sebagai bagian dari upaya mitigasi.

    “Kita memerlukan belanja di kuartal IV, namun kita juga terus mendorong efisien belanja di tiap kementerian/lembaga,” katanya.

  • Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Realisasi Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga Masih Rendah, Tiga di Antaranya di Bawah 50 Persen

    Fajar.co.id, Jakarta — Dari 15 kementerian dan lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran besar, tiga di antaranya yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi anggaran yang masih rendah.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    “Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” ujarnya.

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

  • Kondisi APBN September 2025: Defisit Membengkak, Setoran Pajak Seret

    Kondisi APBN September 2025: Defisit Membengkak, Setoran Pajak Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi APBN September 2025 menunjukkan bahwa keuangan negara masih tekor karena setoran pajak yang loyo, bersamaan dengan serapan belanja yang lambat. Defisit APBN September 2025 tercatat Rp371,5 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Dia memaparkan Realisasi APBN September 2025, kondisi ekonomi terkini, dan merespons berbagai isu terkait kebijakan pemerintah.

    Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

    Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Lebih lanjut, Purbaya melanjutkan bahwa keseimbangan primer masih sebesar Rp18 triliun. Padahal, sambungnya, outlook keseimbangan primer didesain minus Rp109,9 triliun.

    “Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel menjaga keseimbangan antara dukungan pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Purbaya, Selasa (14/10/2025).

    Pemerintah awalnya mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

    Artinya, defisit APBN sebesar 1,56% per Agustus 2025 ini masih cukup jauh dari target maupun outlook yang telah ditetapkan.

    Setoran Pajak Lesu

    Realisasi penerimaan pajak per September 2025 senilai Rp1.295,3 triliun tercatat masih mengalami kontraksi 4,4% (year on year/YoY). Penerimaan itu baru mencakup 62,4% dari target pajak tahun ini senilai Rp2.076,9 triliun.

    Sebagai perbandingan, pada September 2024 pemerintah sudah mengumpulkan 70% pajak dari total target tahun lalu. Selain turun secara nominal, juga terjadi perlambatan dalam hal persentase capaian target pada September 2025 ini.

    Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 dengan outlook sebesar Rp2.076,9 triliun.

    “Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Purbaya.

    Tren buruknya penerimaan pajak dipicu oleh lesunya setoran dari jenis pajak utama. PPh Badan misalnya realisasinya hanya sebesar Rp215,1 triliun atau terkontrasksi 9,4%. Nasib lebih buruk terjadi di setoran PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% atau hanya senilai Rp474,4 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai bahwa penurunan penerimaan pajak itu karena besarnya restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepanjang tahun ini. Misalnya, penerimaan pajak secara bruto malah meningkat yaitu dari Rp1.588,21 triliun (Januari—September 2024) menjadi Rp1.619,2 triliun (Januari—September 2025).

    “Tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (14/10/2025).

    Kendati demikian, dalam bahan paparan Suahasil, tampak bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh anjloknya penerimaan pajak penghasilan korporasi (PPh badan) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).

    Tampak bahwa realisasi penerimaan PPh Badan mencapai Rp215,1 triliun. Angka itu turun 9,4% dari realisasi penerimaan PPh Badan periode yang sama tahun lalu.

    Sementara itu, realisasi penerimaan PPN & PPnBM mencapai Rp473,44 triliun. Angka itu turun 13,2% dari realisasi penerimaan PPN & PPnBM periode yang sama tahun lalu.

    Purbaya cs Sudah Tarik Utang Rp458 Triliun

    Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp458 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp662 sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp458 triliun tersebut setara 69,2% dari total target.

    “Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp501,5 triliun dan pinjaman sebanyak Rp43,5 triliun.

    Realisasi pembiayaan utang Rp458 triliun itu naik 31,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp347,9 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa belum lama ini Kementerian Keuangan menerbitkan SBN dua valuta asing (dolar AS dan euro), yaitu senilai US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SGD Bond). Menurutnya, permintaan sangat tinggi didukung oleh investor institusi global dengan total mencapai lebih dari US$9,4 miliar untuk dolar Amerika Serikat dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.

    “Kita sangat selektif dan juga bisa menekan harga dari yield ini,” ungkapnya.

  • BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

    BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan telah mengembalikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Pengembalian itu dilakukan karena diakui anggaran jumbo MBG belum bisa terserap seluruhnya.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran yang dikembalikan oleh BGN adalah sebesar Rp 100 triliun. Anggaran itu merupakan pengajuan tambahan untuk MBG tahun ini yang sebenarnya belum dicairkan kepada BGN.

    Sementara anggaran Rp 71 triliun yang telah dianggarkan dalam pagu APBN 2025 telah dipegang oleh BGN.

    “Yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Sementara Rp 71 triliun yang telah dianggarkan terlebih dahulu masih akan terus dipantau oleh Purbaya apakah bisa terserap seluruhnya sampai akhir tahun.

    “Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober,”jelasnya.

    Dalam konferensi pers APBN KITA, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi penerima MBG baru mencapai 31,2 juta penerima. Sementara realisasi anggarannya adalah Rp 20,6 triliun dari pagu Rp 71 triliun atau sekitar 29% per awal Oktober 2025.

    “Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera, dengan 6,6 juta penerima, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran tahun ini. Dana Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini.

    “Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Lebih lanjut, untuk tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp 268 triliun sehingga menjadikan lembaga tersebut satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

    Lihat Video ‘Dana Tak Terserap, BGN Kembalikan Rp 70 T ke Negara’:

    (acd/acd)