Tag: Suahasil Nazara

  • Gara-gara Harga CPO, Setoran Kepabeanan-Cukai Tembus Rp 221,3 Triliun

    Gara-gara Harga CPO, Setoran Kepabeanan-Cukai Tembus Rp 221,3 Triliun

    Jakarta

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2025. Tercatat penerimaan naik hingga mencapai Rp 221,3 triliun, di antaranya didorong oleh komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan cukai.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan kepabeanan dan cukai RI pada bulan September 2025 naik 7,1% dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi ini juga telah memenuhi 73,4% dari target APBN 2025 dan 71,3% dari outlook.

    “Sampai akhir September 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai kita Rp 221,3 triliun. Ini tumbuh 7,1% dibandingkan tahun lalu,” kata Suahasil, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Realisasi tersebut terdiri atas, pertama, penerimaan cukai yang mencapai Rp 163,3 triliun atau naik 4,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan cukai tetap terjaga meski produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) menurun sebesar 2,9%.

    Kedua, ada penerimaan bea keluar sebesar Rp 21,4 triliun. Angka ini tumbuh signifikan sebesar 74,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga CPO dan volume ekspor sawit.

    “Meningkat 74,8% dibandingkan tahun lalu karena ada kenaikan harga CPO, ekspor sawit, dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Jadi, bea keluar kita meningkat,” ujarnya.

    Ketiga, realisasi bea masuk RI yang per September 2025 mencapai Rp 36,6 triliun, turun 4,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kondisi, salah satunya utilisasi Free Trade Agreement (FTA).

    “Ini karena penurunan tarif bea masuk, ada juga efek bea masuk komoditas pangan dan ada juga banyak sekali perdagangan yang me-utilisasi FTA dengan tarif bea masuk yang lebih rendah. Ini juga sudah membantu perekonomian kita bekerja, karena sebagian dari bea masuk ini adalah bea masuk untuk barang modal maupun barang keperluan produksi,” kata Suahasil.

    Secara umum, penerimaan kepabeanan dan cukai mampu tumbuh didorong oleh peningkatan aktivitas impor barang modal dan investasi, serta menjaga produksi cukai hasil tembakau.

    (shc/kil)

  • Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Selain itu, Teddy mengatakan rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta perkembangan terkini yang terjadi.

    Dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

    Selain itu, nampak hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Seskab Teddy juga menghadiri rapat bersama dengan Dasco, Purbaya, Prasetyo, Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat itu juga dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Mabes TNI.

    Dasco mengungkapkan rapat tersebut membahas isu terkait politik, ekonomi, hingga keamanan.

    “Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain soal pembahasan umum, menurut dia, rapat tersebut juga membahas dinamika terkini soal transfer ke daerah (TKD), namun DPR RI dan pemerintah belum berkesimpulan apapun mengenai hal itu.

    “Belum (kesimpulan), masih panjang,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Lihat Langsung Penyerahan Smelter Hasil Sitaan Korupsi ke PT Timah Tbk – Page 3

    Presiden Prabowo Lihat Langsung Penyerahan Smelter Hasil Sitaan Korupsi ke PT Timah Tbk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan smelter hasil sitaan mega korupsi Timah kepada PT Timah Tbk, Senin (6/10/2025). Total ada enam smelter timah yang diserahkan negara kepada PT Timah Tbk.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Presiden Prabowo tiba di Smelter PT. Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada pukul 10.50 WIB. PT. Tinindo Internusa merupakan salah satu smelter sitaan yang diserahkan kepada PT Timah Tbk.

    Aset diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selanjutnya, Suhaisil menyerahkan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Setelah itu, Rosan menyerahkan aset sitaan tersebut kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro. Prabowo bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan aset tersebut.

    Usai prosesi penyerahan ini, PT Timah Tbk akan mengelola operasional enam smelter. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung.

    Smelter PT Tinindo Internusa merupakan aset sitaan negara dari kasus korupsi tata niaga timah. Smelter tersebut merupakan salah satu sitaan Kejaksaan Agung pada kasus korupsi timah Harvey Moeis.

    Berikut daftar 6 smelter yang diserahkan ke PT Timah:

    1. Smelter PT Stanindo Inti Perkasa

    2. Smelter CV Venus Inti Perkasa

    3. Smelter PT Menara Cipta Mulia

    4. Smelter PT Tinindo Internusa

    5. Smelter PT Sariwiguna Bina Sentosa

    6. Smelter PT Refind Bangka Tin

    Selain 6 smelter tersebut, aset lain yang diseahkan kepada PT Timah Tbk, yakni:

    1. Alat berat: 108 unit

    2. Peralatan tambang: 165 unit

    3. Logam timah: 680.687,60 kg

    4. Tanah: 22 bidang dengan total luas 238.848 meter persegi

    5. Gedung mess: 1 unit

    6. Total nilai aset Rp 1.451.656.830.000

    Dalam acara ini, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Imigrasi dan Pemasyararakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Kemudian, Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

     

    Presiden Prabowo Subianto memantau langsung tambang ilegal yang disita, dan diberikan kepada PT Timah Tbk.

  • Momen Prabowo Tinjau Langsung Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun di Bangka

    Momen Prabowo Tinjau Langsung Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun di Bangka

    Bisnis.com, BANGKA – Udara pagi di Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Senin (6/10/2025), terasa lebih sibuk dari biasanya. Deru mesin pesawat kepresidenan Boeing 737-800/BBJ mendarat dengan mulus di landasan.

    Dari kejauhan, jajaran pejabat daerah dan pusat telah berdiri rapi, menunggu sosok Presiden Prabowo Subianto. Pagi itu, Prabowo datang untuk menyaksikan momen bersejarah penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) terbesar sepanjang sejarah industri pertambangan timah di Tanah Air.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo berdiri menyambut. Begitu Presiden turun dari tangga pesawat, suasana formal bercampur hangat.

    Presiden Ke-8 RI itu tidak lama berlama-lama di bandara. Dengan pengawalan ketat, rombongan segera menuju Kota Pangkal Pinang. Di sana, tepatnya di Smelter PT Tinindo Internusa, sebuah acara monumental digelar penyerahan aset rampasan negara dengan total nilai yang fantastis, Rp300 triliun.

    Smelter PT Tinindo Internusa pagi itu tampak megah. Menurut pantauan Bisnis di bagian gudang, tumpukan balok timah, aluminium, hingga kristal Sn tertata rapi.

    Bau khas logam bercampur debu industri memenuhi udara. Para pekerja smelter berdiri di sisi barisan, sebagian masih mengenakan helm proyek, menyaksikan peristiwa yang jarang mereka bayangkan sebelumnya bahwa orang nomor satu di Indonesia itu hadir langsung, menyaksikan barang rampasan negara yang nilainya mencapai Rp6—Rp7 triliun dan mewakili kerugian negara sekitar Rp300 triliun akibat praktik tambang ilegal.

    Kepala negara terlihat berkeliling smelter, meninjau langsung tumpukan barang rampasan. Dia berhenti sejenak di depan sebuah tumpukan timah bertuliskan “Garuda RI 1”, menyentuh permukaannya, lalu berbicara singkat kepada Jaksa Agung.

    Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penyerahan enam unit smelter sitaan negara di Smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025). Foto: Akbar Evandio

    Prosesi penyerahan aset dilakukan berjenjang. Jaksa Agung Burhanuddin terlebih dahulu menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Aset diserahkan lagi kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, sebelum akhirnya resmi diterima oleh Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widiyantoro.

    Tepuk tangan mengiringi setiap tahap serah terima, seolah menandai langkah baru dalam tata kelola kekayaan alam Indonesia. Presiden Ke-8 RI yang berdiri di barisan depan, memperhatikan dengan wajah serius.

    Ketika tiba gilirannya berbicara, Kepala negara pun berjalan ke lokasi wartawan berkumpul. Sorot kamera wartawan langsung mengarah. Dengan suara berat khasnya, Prabowo membuka pernyataan dengan lantang mengucapkan terima kasih kepada jajaran aparat yang dinilainya memberikan bukti konkret dalam memulihkan kekayaan negara.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” ujarnya di Smelter PT Tinindo Internusa, Senin (6/10/2025). 

    Prabowo menekankan bahwa apa yang terlihat hari itu bukan sekadar barang sitaan, melainkan simbol keseriusan negara menegakkan hukum.

    “Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, pejabat-pejabat semuanya. Ini bukti pemerintah serius sudah bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak peduli siapa yang ada di sini,” katanya tegas.

    Lebih lanjut, Pria yang berulang tahun pada 17 Oktober itu juga menyebutkan nilai kerugian negara dari praktik ilegal ini mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka fantastis yang membuat banyak orang di lokasi menghela napas.

    “Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita berhentikan,” ucapnya mantap.

    Prabowo juga menyinggung soal tanah jarang (rare earth) monasit yang ikut disita. Nilainya bisa melampaui angka yang diumumkan hari itu.

    “Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar, US$200.000,” kata Prabowo.

    Pernyataan itu membuka mata banyak pihak bahwa potensi kekayaan Bangka Belitung bukan hanya timah, tetapi juga mineral strategis yang dibutuhkan industri global, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga teknologi satelit.

    Di akhir kunjungan, Prabowo kembali menegaskan kepada seluruh aparat agar tindak tersebut terus dilakukan ke depan guna memulihkan kekayaan negara yang dirampas oleh tangan tak bertanggung jawab.

    “Saya minta diteruskan. Jangan berhenti di sini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat,” ucapnya.

    Laporan resmi menyebutkan daftar barang rampasan yang diserahkan hari itu mencakup 108 unit alat berat. Kemudian terdapat 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer); 94,47 ton crude tin dalam 112 balok; Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton).

    Belum lagi adanya Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton); Mess karyawan 1 unit; Kendaraan 53 unit; tanah 22 bidang seluas 238.848 m²; Alat pertambangan 195 unit; logam timah 680.687,6 kg dan 6 unit smelter.

    Termasuk uang tunai yang telah masuk kas negara senilai Rp202,7 miliar, US$3,1 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840. 

    Di balik angka-angka itu, terselip kisah panjang tentang praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, kerugian negara dibiarkan bocor. Kini, dengan tindakan tegas, pemerintah berusaha mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat.

    Langkah Presiden Prabowo ini dinilai tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga pesan politik. Dengan turun langsung, dia menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan retorika. Aset yang kembali ke negara adalah bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat.

    Lebih jauh, aset yang kembali ke negara diyakini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi.

    “Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” ujar Prabowo berulang kali, menegaskan fokusnya.

    Rombongan kemudian bertolak kembali ke bandara. Namun gema pernyataannya masih terasa di udara Pangkal Pinang. Bagi masyarakat, hari itu bukan hanya soal barang rampasan, melainkan simbol bahwa negara hadir dan berani melawan mafia tambang.

  • Prabowo Ungkap Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun Akibat Tambang Ilegal di Babel – Page 3

    Prabowo Ungkap Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun Akibat Tambang Ilegal di Babel – Page 3

    Prabowo pun memuji Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam upaya penyelamatan kekayaan negara.

    Prabowo meyakini pemerintah mampu menyelamatkan ratusan triliun kekayaan negara lainnya untuk kepentingan masyarakat.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, panglima TNI, angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Smelter hasil sitaan mega korupsi Timah kepada PT Timah Tbk pada Senin (6/10/2025). Total ada enam smelter timah yang diserahkan negara kepada PT Timah Tbk.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Smelter PT. Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada pukul 10.50 WIB. PT. Tinindo Internusa merupakan salah satu smelter sitaan yang diserahkan kepada PT Timah Tbk.

    Aset diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selanjutnya, Suhaisil menyerahkan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Setelah itu, Rosan menyerahkan aset sitaan tersebut kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro. Prabowo bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan aset tersebut.

    Usai prosesi penyerahan ini, PT Timah Tbk akan mengelola operasional enam smelter. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung.

    Smelter PT Tinindo Internusa merupakan aset sitaan negara dari kasus korupsi tata niaga timah. Smelter tersebut merupakan salah satu sitaan Kejaksaan Agung pada kasus korupsi timah Harvey Moeis.

     

  • Pramono pastikan dana APBD DKI tidak mengendap di bank

    Pramono pastikan dana APBD DKI tidak mengendap di bank

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengendap di perbankan.

    “Jadi, secara prinsip karena memang APBD DKI ini kami kontrol terus-menerus, kita tidak ada masalah karena memang di DKI sangat dinamis dan untuk itu nggak ada yang mengendap sama sekali lah,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati memaparkan dana yang tersimpan di rekening kas daerah bukan sisa anggaran, melainkan dana yang masih menunggu jadwal pencairan.

    “Jadi, tersimpan di Bank DKI, di rekening kas daerah. Jadi, tidak bisa disampaikan seperti mengendap. Karena pada saat nanti minggu depan ada belanja, itu nanti akan kita keluarkan. Jadi, masih dalam koridor yang wajar,” ujar Lusiana.

    Menurut dia, percepatan pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan sepanjang 2025. Kegiatan lainnya kini hanya menunggu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Setelah APBD Perubahan diketok, maka seluruh anggaran segera dicairkan.

    “Tentu saja, dengan adanya ini sebentar lagi kan APBD perubahan juga diketok. Nanti pada saat sudah diketok, maka kita akan kucurkan semua,” ujar Lusiana.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan menembus rekor tertinggi sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pemda lambat dalam membelanjakan anggarannya.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan hingga akhir Agustus 2025, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan Kemenkeu, pemda di Pulau Jawa yang paling banyak mengendapkan dana di bank.

    Sebanyak 119 pemda menaruh dana di bank dengan total mencapai Rp84,77 triliun atau 36,37 persen dari total dana pemda di perbankan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Sekolah Rakyat Baru Terserap 6,5%, Realisasi Rp788,7 Miliar untuk 100 Sekolah

    Anggaran Sekolah Rakyat Baru Terserap 6,5%, Realisasi Rp788,7 Miliar untuk 100 Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi anggaran untuk mendukung renovasi dan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 100 Sekolah Rakyat mencapai Rp788,7 miliar hingga periode 8 September 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencapai 6,5% dari total pagu APBN sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Perinciannya, sebesar Rp711,1 miliar diserap pelaksanaannya oleh Kementerian PU untuk mendukung renovasi sentra pendidikan. Sementara sisanya yakni Rp77,6 miliar diserap oleh Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan.

    Adapun, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Posisinya dibidik terus meningkat menjadi 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa.

    Sementara sebaran lokasinya, wilayah Jawa masih menjadi yang paling masif dibangun Sekolah Rakyat dengan total mencapai 48 unit. Kemudian Sumatra 22 unit, dan Sulawesi sebanyak 15 unit Sekolah Rakyat.

    Selanjutnya, Maluku–Papua memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    “Sumatra 22 sekolah, Jawa 48 sekolah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua kita berharap nanti akan meningkat terus jumlah siswanya dan jumlah sekolahnya,” tambah Suahasil.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) tahun depan disiapkan sebesar Rp20 Triliun. 

    Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025—2026.

    Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026—2027.

    “Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

  • Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama

    Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonomi daerah dengan menggunakan dua mesin utama, yakni mesin ekonomi sektor pemerintah dan sektor swasta.

    Menurut Tito, Kemendagri terus memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.

    “Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja daerah, seraya mengingatkan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.

    “Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ujarnya.

    Instruksi Mendagri kepada jajaran pemerintah daerah tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja daerah tahun 2025 justru melambat dibanding 2024, terutama pada pos belanja pegawai (-1,5 persen), belanja barang dan jasa (-10,6 persen), serta belanja modal (-32,6 persen).

    Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Akibatnya, dana pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar Rp192,57.

    “Kami berharap pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” ujar Suahasil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program MBG Habiskan Anggaran Rp13 Triliun hingga September 2025

    Program MBG Habiskan Anggaran Rp13 Triliun hingga September 2025

    GELORA.CO -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlaksana sejak awal tahun 2025 tercatat telah menghabiskan anggaran Rp13 triliun hingga 8 September 2025. Dana tersebut mencapai 18,3 persen dari pagu APBN yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

    “Dan saat ini, 8 September yang lalu, realisasinya adalah Rp13 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin, 22 September 2025.

    Realisasi anggaran ini naik Rp2,7 triliun dalam satu bulan, dengan posisi per akhir  Agustus 2025 telah mencapai Rp10,3 triliun. 

    Suahasil merinci dana MBG telah digunakan untuk menjangkau 22,7 juta penerima manfaat di Indonesia, yang dilayani oleh 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

    Adapun sebaran penerima MBG tercatat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara.

    Pemerintah, kata Suahasil berharap jumlah penerima manfaat MBG dan layanan program ambisius tersebut dapat semakin meningkat.

    “Jumlah ini terus meningkat, dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis, sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis,” tandasnya.

  • Kemenkeu catat realisasi anggaran MBG capai Rp13 T per September 2025

    Kemenkeu catat realisasi anggaran MBG capai Rp13 T per September 2025

    Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025.

    Realisasi itu setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.

    “Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.

    Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan mengalihkan anggaran MBG apabila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).

    Ia menegaskan, meski presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

    “MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.