Xcloud.id

Tag: Suahasil Nazara

  • Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

    Hal itu Hashim sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim.

    Hashim pun mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara.

    “So, ini [Kementerian Penerimaan Negara] untuk menangani pajak, menangani cukai dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” jelasnya.

    Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara sejatinya menjadi wacana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Namun, hingga saat ini wacana itu memang belum terealisasi.

    Sebagai gantinya, Prabowo menjadikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

    Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

    Tak hanya itu, Prabowo pun menambah porsi wakil menteri keuangan menjadi tiga orang, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum Prabowo dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang cukup getol menolak pemisahan bagian penerimaan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian keuangan. 

    Sri Mulyani menganggap bahwa penerimaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan fiskal secara keseluruhan. 

    Adapun, sebelumnya, tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Anggito Abimanyu. 

    “[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024). 

    Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

    Bahkan, dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, yakni Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

    “Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya. 

    Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut. 

    “No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro. 

    Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu. 

    “Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

  • BI Proyeksi Ekonomi 5,6% di 2025, Ini Respons Airlangga-Wamenkeu

    BI Proyeksi Ekonomi 5,6% di 2025, Ini Respons Airlangga-Wamenkeu

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8-5,6%. Pertumbuhan itu diyakini dapat tercapai meski di tengah ketidakpastian dan gejolak global yang terus berlanjut.

    Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia telah diproyeksikan seusai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2%. Namun, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan didorong meningkat setiap tahunnya.

    “Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN kan begitu tapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi,” kata Airlangga ditemui di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga mengantisipasi efek dari kebijakan Donald Trump sebagai Presiden baru Amerika Serikat (AS). Apalagi Indonesia belum lolos mendapatkan relaksasi tarif melalui Generalized System of Preferences (GSP), program perdagangan AS yang memberikan perlakuan khusus kepada produk ekspor ke negara tersebut.

    “Waktu jilid 1 kita berunding GSP tapi tidak dinaikkan ke kongres atau senat sehingga sampai sekarang produk Indonesia ke Amerika Serikat kena tarif,” terangnya.

    Pemerintah masih akan mendorong Indonesia mendapatkan GSP karena Indonesia dan AS merupakan partner yang strategis. Saat ini Indonesia juga tengah berjuang untuk masuk dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Tentu kita berharap positioning Indonesia akan lebih baik, apalagi ya tentu kita harap alternatif daripada direct investment dari China bisa ke Indonesia,” tuturnya.

    Ditemui di lokasi yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan senada terkait target ekonomi Indonesia 2025 sesuai dengan yang telah diproyeksi di APBN 2025. Namun, diakui harus ada beberapa aspek yang diwaspadai dan ditingkatkan untuk menjaga perekonomian Indonesia ke depan.

    “Kita liat aktivitas ekonomi 2024 menggeliat. Tentu saja titik titik yang kita waspadai ada, konsumsi harus kita tingkatkan, investasi akan lebih bagus lagi kalau bisa kita tumbuhkan,”pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Sebulan Kabinet Prabowo, Begini Progres Penataan Kementerian Baru

    Sebulan Kabinet Prabowo, Begini Progres Penataan Kementerian Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan sekitar sebulan. Proses penyusunan dan penataan Kementerian baru, baik terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggaran hingga target kinerja masih berlangsung.

    Akhir pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumpulkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard; serta Wakil Menteri Keuangan 2 Suahasil Nazara.

    “Penetapan Kertas Kerja Bersama antara Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari indikator kinerja komposit lintas sektor, penentuan indikator kinerja masing-masing instansi pemerintah, serta keterpaduan dan fleksibilitas perencanaan, program, kinerja, penganggaran, dan tata kelola sesuai prioritas pembangunan,” jelas Rini.

    Kemudian penyelarasan Renstra lintas kementerian, lembaga, dan pemda melalui SAKIP dan SAKP. Sementara tindak lanjut ketiga, adalah pemetaan layanan pemerintah pasca penetapan Kabinet Merah Putih. “Tindak lanjut berikutnya adalah memastikan tersusunnya proses bisnis layanan yang kolaboratif sehingga tidak mengurangi dan menghambat kualitas layanan,” ungkapnya.

    Rini memaparkan progres penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih atau KMP hingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP merupakan inisiasi untuk penguatan penyelarasan kinerja seluruh instansi pemerintah yang awalnya bersifat cenderung instansional menjadi kinerja bersama dalam pencapaian target pembangunan nasional.

    “Penerapan SAKP berimplikasi pada setiap kementerian dan lembaga akan bergerak mencapai outcome bersama, tidak lagi sibuk dengan target sendiri-sendiri,” kata Rini.

    Saat ini Kementerian PANRB sedang melakukan percepatan penataan kelembagaan kabinet. Penataan organisasi itu dipercepat agar anggaran, program pembangunan, serta kelembagaannya berjalan beriringan.

    Dari 54 lembaga kementerian, sudah sebagian besar lembaga yang telah selesai dilakukan penataan organisasi dan tata kerja. Beberapa dalam proses pengusulan hingga finalisasi atau harmonisasi.

    (mij/mij)

  • Sah, Pilkada Serentak 27 November 2024 jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Sah, Pilkada Serentak 27 November 2024 jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Hingga 20 September 2024, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,43 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa total dana yang disiapkan untuk Pilkada mencapai Rp 37,52 triliun, yang disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan dalam memastikan suksesnya Pilkada serentak ini.

    Alokasi Anggaran PilkadaDana dari APBN digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dari persiapan logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara.

    Berikut adalah beberapa peran utama dana APBN dalam mendukung Pilkada serentak dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Rabu (20/11/2024):

    1. Pembiayaan Logistik dan Administrasi

    Penyelenggaraan Pilkada memerlukan berbagai sarana dan prasarana, seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, dan peralatan IT untuk mendukung sistem pemilihan. Dana APBN memastikan semua kebutuhan logistik ini tersedia dan siap digunakan pada hari pemilihan.

    2. Pelatihan dan Sosialisasi

    Dana APBN juga dialokasikan untuk melatih petugas pemilihan dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Pelatihan ini penting agar petugas pemilihan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai prosedur.

     

  • Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025 – Page 3

    Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024). Salah satu poin utama pembahasan terkait alokasi anggaran 2025.

    Seperti diketahui, Kementerian PU mengantongi anggaran 2025 sebesar Rp 116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Namun, alokasinya harus dibagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang juga instansi pecahan dari Kementerian PUPR.

    “Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin. PUPR Rp 116 (triliun), tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR. Tetap masih (sama), angkanya enggak berubah,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seusai pertemuan dengan Wamenkeu dan jajarannya, Senin (18/11/2024).

    Alokasi Anggaran

    Adapun secara alokasi, Kementerian PKP mendapat jatah Rp Rp 5,078 triliun di 2025. Besaran pagu tersebut sempat dipertanyakan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Lantaran terlalu minim untuk bisa mendukung program 3 juta rumah.

    Maruarar lantas meminta tambahan dana sebesar Rp 48,4 triliun. Merespons itu, Diana mempersilakan Kementerian PKP usul tambahan anggaran langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    “Kalau anggaran yang kemarin untuk Perumahan kan cuman Rp 5 triliun. Sisanya nanti minta sendiri. Proses, usulan mulai tanggal 2 Januari (2025), bukan sekarang,” ujar Diana.

     

     

     

  • Program 3 Juta Rumah, Menteri Perumahan Minta Anggaran Rp53,6 Triliun

    Program 3 Juta Rumah, Menteri Perumahan Minta Anggaran Rp53,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun. 

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025.

    Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun. 

    “Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024). 

    Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. 

    Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

    Pada saat yang sama, Ara juga mengaku bakal mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Alasannya, guna meningkatkan daya masyarakat untuk memiliki hunian.

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. 

    Pasalnya, tambah Suahasil, sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. 

    “Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan,” pungkasnya.

  • Menteri Ara Beri Sinyal Harga Rumah Bakal Turun – Page 3

    Menteri Ara Beri Sinyal Harga Rumah Bakal Turun – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah usulan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, untuk program pembangunan 3 juta rumah yang dapat berperan menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

    Salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi CSR. 

    “Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan. Sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Selain itu, Ara juga menilai penting insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat. Dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN, serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. 

    “Seperti yang sudah saya sampaikan di hadapan pimpinan Pemerintah Daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional, bahwa disepakati penghapusan BPHTB dari Pemda Tingkat 2, percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin,” paparnya.

     

  • Komisaris PLN Dirombak, Orang Dekat Prabowo Masuk – Page 3

    Komisaris PLN Dirombak, Orang Dekat Prabowo Masuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Ada 4 nama baru yang masuk dalam daftar trsebut, termasuk beberapa orang dekat Presiden Prabowo Subianto.

    Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor SK-269/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT PLN. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penggantian daftar komisaris dilakukan pada Kamis, 14 November 2024.

    Adapun 4 nama baru yang jadi Komisaris PLN diantaranya Wakil Menteri BUMN Aminudin Maruf sebagai Komisaris. Aminudin pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Ada pula, Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode 2014-2019, Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Sebelumnya, dia menempati posisi Komisaris Utama PT Pelni (Persero).

    Berikutnya, ada nama Purnawirawan Polisi, Yazid Fanani yang ikut masuk sebagai Komisaris Independen. Seeta, nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu sebagai Komisaris.

    RUPS juga mengangkat kembali Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

    Ada beberapa nama yang diberhentikan, yakni Dudy Purwagandhi yang didapuk menjadi Menteri Perhubungan, sebelumnya menjabat Komisaris PLN. Lalu, ada Charles Sitorus yang tersandung kasus hukum, sempat menjabat Komisaris.

    Berikutnya ada Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, sebelumnya sebagai Komisaris. Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan Nawal Nely yang sebelumnya Komisaris. Serta, Mohamad Ikhsan dari posisi Komisaris.

  • Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham PT PLN (Persero) menetapkan empat komisaris baru dan memperpanjang masa jabatan dua direksi PT PLN (Persero).

    Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (14/11/2024) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

    Berdasarkan keterangan resmi PLN, RUPS ini menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris, antara lain:

    1. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama

    2. Nawal Nely sebagai Komisaris

    3. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris

    4. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen

    5. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris

    Dan mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari:

    1. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    2. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    3. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    4. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    5. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dengan penetapan tersebut, maka susunan jajaran Dewan Komisaris PLN terbaru berubah menjadi sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    3. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

    4. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    5. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

    6. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    7. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

    8. Andi Arief sebagai Komisaris Independen

    9. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN terbaru menjadi sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

    2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

    4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

    6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

    7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

    10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

    (wia)

  • Erick Thohir Angkat Anak Buah Bahlil Jadi Komisaris PLN

    Erick Thohir Angkat Anak Buah Bahlil Jadi Komisaris PLN

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis, 14 November 2024, melakukan perubahan susunan komisaris di PT PLN (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut diputuskan ada penambahan satu komisaris di PLN.

    Posisi Komisaris tersebut diisi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, di mana Kementerian ESDM saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

    “Ya salah satunya saya lah, jadi Komisaris di PLN,” kata Jisman di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    Pada kesempatan itu ia juga menyebut tidak ada perubahan pada jajaran direksi PLN. Artinya Darmawan Prasodjo tetap menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

    “(Darmawan) masih lah masih tetap (menjabat Dirut),” ujar Jisman.

    Saat ditanya lebih rinci soal pergantian Komisaris lain di PLN, Jisman mengaku belum mengetahui pasti. Sementara itu, Suahasil Nazara diproyeksikan tetap menjabat Wakil Komisaris Utama PLN.

    Dilansir dari laman Kemneterian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Ia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1993. Pada tahun 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, ia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Karirnya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022 ia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    (ily/rrd)