Xcloud.id

Tag: Suahasil Nazara

  • Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, FORTUNE – Sektor perumahan dinilai dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sektor perumahan dapat menjadi pendorong dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. 

    Ini karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja asli Indonesia yang dapat memacu aktivitas perekonomian dan berbagai sektor turunannya. 

    “Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” papar Suahasil dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook bertajuk Year of Wooden Snake, Wisdom and Balance in the Midst of Global Economy Dynamics, Rabu (5/2).

    BTN sebagai mitra pemerintah dianggap turut menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional. Secara khusus, Suahasil mengapresiasi peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan di BTN.

    Sementara itu, dari sisi pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    Selama hampir satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui program FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Hingga saat ini tengah diupayakan menggodok agar FLPP lebih kuat lagi.

    “Presiden sudah menyampaikan berbagai macam arahan bagaimana kita dapat membangun rumah tiga juta dalam setahun, dan bagaimana para pemangku kepentingan di ekosistem, seperti bank, pemerintah, dan swasta juga berperan,” ujar Suahasil.

    Pada kesempatan sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah demi mendukung masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

    Di antaranya adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV,) yang memudahkan Kpr tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025.

  • Wamenkeu: Program tiga juta rumah kunci pertumbuhan ekonomi nasional

    Wamenkeu: Program tiga juta rumah kunci pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan program tiga juta rumah merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Suahasil menjelaskan sektor perumahan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

    “Sektor perumahan menjadi salah satu agenda penting yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti tertuang dalam Program Tiga Juta Rumah yang mengemban amanat pemenuhan tiga juta hunian per tahunnya di perdesaan dan perkotaan,” kata dia.

    Menurut Suahasil, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melihat perlu menggunakan produksi dalam negeri, yang asalnya dari manufaktur Indonesia dan sumber daya alam Indonesia, karena dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect).

    Wamenkeu menambahkan, BTN sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan untuk perumahan rakyat menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional.

    Sebagai bentuk komitmen dukungan pemerintah terhadap kontribusi BTN terhadap sektor perumahan, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    “Selama satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Saat ini kami sedang menggodok bagaimana agar FLPP lebih kuat lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Tegaskan Komitmen Terhadap IKN Tak Turun – Page 3

    Istana Tegaskan Komitmen Terhadap IKN Tak Turun – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp43,4 triliun atau 97,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

    “Rp43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN ini adalah 97,3 persen dari total pagu anggaran Rp44,5 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (6/1).

    Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain serta gedung Otoritas IKN (OIKN).

    Kemudian, pembangunan Tower Rusun ASN dan Hankam rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan bandara IKN.

    “Digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, pengendalian banji IKN,” tambah Suahasil.

    Menurut Suahasil adanya pembangunan di IKN telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Dan telah kita liat dampaknya bagi Provinsi Kaltim dan secara keseluruhan Kalimantan,” imbuhnya.

    Pertumbuhan ekonomi di Kaltim pada tahun 2022 tercatat hanya 4,5 persen, kemudian meningkat pada 2023 menjadi 6,2 persen dan di kuartal III tahun 2024 (ctc) pertumbuhan di provinsi tersebut juga tercatat 6,2 persen.

    “Walaupun harga komoditas batubara, CPO, dan juga harga komoditas lain yang menjadi hasil dari kalimantan banyak yang mengalami tekanan harga, namun ekonomi kalimantan bisa terjaga,” papar dia.

    Bukan hanya itu, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan sejak 2022 yang tercatat 5,71 persen, lalu 2023 5,31 persen dan 2024 5,14 persen.

    Seiring dengan penurunan pengangguran lapangan kerja di provinsi tersebut pun meningkat dari sebelumnya 2023 1,85 juta pekerja menjadi 1,98 juta pekerja di 2024.

    “Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerjasama membangun daerah,” Suahasil mengakhiri.

     

    Reporter: Siti Ayu Rachma

    Sumber: Merdeka.com

     

     

  • Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Dibuka, Ini Link Daftar dan Jadwal Seleksinya – Page 3

    Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Dibuka, Ini Link Daftar dan Jadwal Seleksinya – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan (wamenkeu) Suahasil Nazara mengadakan pertemuan dengan tim McKinsey Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin 11 November 2024.

    Pertemuan tersebut membahas mengenai reformasi tata kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang merupakan sebagai salah satu institusi penting dalam mendukung pengembangan pendidikan dan penelitian di Indonesia.

    Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menegaskan pentingnya peranan LPDP sebagai pengelola dana abadi pendidikan yang strategis untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. 

    Menurutnya, hal ini menjadi modal penting agar Indonesia mampu keluar dari “Middle Income Trap” atau perangkap pendapatan menengah yang menjadi tantangan banyak negara berkembang.

    “LPDP menjadi tumpuan dari berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki,” ujar Sri Mulyani, dikutip melalui laman Instagram, Selasa (12/11/2024). 

     

  • 40.000 Rumah Dibangun sejak Oktober 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    40.000 Rumah Dibangun sejak Oktober 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan sebanyak 40.000 unit rumah telah dibangun sejak Oktober 2024. Hal ini disampaikan Maruarar seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Per 20 Oktober 2024, sudah ada sekitar 40.000 rumah yang kami bangun,” ujar Maruarar.

    Pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo. Maruarar memastikan jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah.

    Sebagai langkah inovatif, Maruarar menyebutkan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan sitaan negara secara legal. Lahan tersebut berasal dari aset yang disita akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Selain itu, lahan yang masuk dalam program 3 juta rumah, yaitu hasil sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

    “Lahan-lahan ini akan masuk ke Ditjen Kekayaan Negara Kementerian keuangan. Kemudian ke Bank Tanah, dan akan diproses dengan skema legal, memiliki kepastian hukum, serta berkeadilan,” jelas Maruarar.

    Rumah yang dibangun dari lahan sitaan negara akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan.

    Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan masyarakat tanpa penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan pedagang sayur, untuk memiliki rumah.

    “Presiden Prabowo sangat memperhatikan keadilan, tidak hanya untuk mereka yang memiliki gaji tetap, tetapi juga untuk pekerja sektor informal,” tambah Maruarar.

    Dengan program 3 juta rumah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berharap dapat memberikan solusi perumahan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – 

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

    Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

    Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

    “Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat,” kata Maruarar.

    Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

    Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

    “Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata Maruarar.

    Sumber : Antara

  • Rp434,3 Triliun Digelontorkan untuk Subsidi BBM Sampai LPG

    Rp434,3 Triliun Digelontorkan untuk Subsidi BBM Sampai LPG

    Jakarta, FORTUNE – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan Rp434,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk membiayai subsidi. Anggaran tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik rumah tangga 900 VA, dan Pupuk, yang bertujuan meringankan beban masyarakat.

    “Manfaat APBN yang dinikmati langsung masyarakat termasuk dalam konteks menikmati harga BBM, LPG, listrik, pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam acara konferensi pers yang disiarkan virtual, Senin (6/1).

    Harga solar yang seharusnya Rp11.950 per liter, misalnya, hanya dibayar Rp6.800 per liter oleh masyarakat. Selisih sebesar Rp5.150 per liter ditanggung oleh APBN, dengan total subsidi solar tahun ini mencapai Rp89,7 triliun untuk sekitar 4 juta penerima manfaat.

    Selain solar, subsidi untuk Pertalite juga menjadi sorotan. Harga pasar Pertalite Rp11.700 per liter, tetapi masyarakat cukup membayar Rp10.000 per liter. Selisih Rp1.700 per liter ini menghasilkan total subsidi sebesar Rp56,1 triliun, yang dinikmati oleh sekitar 157 juta kendaraan.

    Untuk LPG 3 kilogram, subsidi yang diberikan pemerintah mencapai 70 persen dari harga pasar.

    “Harga sebenarnya LPG 3 kilogram adalah Rp42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung. Selisih Rp30.000 ini ditanggung oleh APBN,” ujarnya.

    Listrik bersubsidi juga menjangkau sekitar 40 juta pelanggan dengan total anggaran Rp156,4 triliun. Sedangkan pada sektor pertanian, subsidi pupuk mencapai Rp47,7 triliun. Pemerintah menanggung biaya Rp3.300 per kilogram untuk pupuk urea dan Rp8.500 per kilogram untuk pupuk NPK.

  • APBN 2024 salurkan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM hingga listrik

    APBN 2024 salurkan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM hingga listrik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    APBN 2024 salurkan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM hingga listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi penyaluran subsidi untuk masyarakat, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp434,3 triliun.

    “Manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat juga termasuk dalam konteks menikmati harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin.

    Dia merinci, solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Artinya, sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen dari harga asli ditanggung oleh APBN. Total realisasi anggaran untuk subsidi ini mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan.

    Kemudian, Pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp56,1 triliun dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.

    Minyak tanah yang seharusnya berharga Rp11.150 per liter dijual kepada masyarakat dengan harga Rp2.500 per liter, disubsidi Rp8.650 per liter (78 persen) dengan realisasi anggaran Rp4,5 triliun. Subsidi ini memberikan manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.

    Untuk LPG 3 kg, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung dari harga asli Rp42.750 per tabung. Sebesar 70 persen atau Rp30.000 harga LPG 3 kg per tabung disubsidi oleh APBN, dengan realisasi mencapai Rp80,2 triliun dan dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.

    Di sektor listrik, total subsidi yang digelontorkan mencapai Rp156,4 triliun.

    Tarif untuk rumah tangga 900 VA subsidi seharusnya Rp1.800 per kWh, namun masyarakat hanya membayar Rp600 per kWh, disubsidi sebesar Rp1.200 per kWh (67 persen) dan dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.

    Listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi mendapatkan kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), menurunkan biaya dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp1.400 per kWh dan dimanfaatkan oleh 50,6 juta pelanggan.

    Sementara untuk pupuk, nilai realisasi subsidi mencapai Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk kepada petani.

    Pupuk urea, dengan harga seharusnya Rp5.558 per kg, dijual dengan harga Rp2.250 per kg atau disubsidi Rp3.308 per kg (59 persen).

    Sementara pupuk NPK yang seharusnya berharga Rp10.791 per kg, dijual kepada petani dengan harga Rp2.300 per kg atau disubsidi sebesar Rp8.491 per kg (78 persen).

    Sumber : Antara

  • Harga LPG 3 Kg Sesungguhnya 1 Tabung Rp42.750

    Harga LPG 3 Kg Sesungguhnya 1 Tabung Rp42.750

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan harga asli LPG 3 Kg adalah Rp42.750 per tabung.

    “(Subsidi) LPG 3 kg ini sangat besar, harga sesungguhnya satu tabung adalah Rp42.750,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    Namun, Suahasil menegaskan masyarakat tak mesti membayar semahal itu. Harga gas melon yang dibayar rakyat di toko eceran adalah Rp12.750 per tabung.

    Ia menyebut ini terjadi berkat subsidi yang diberikan dari APBN. Suahasil mengatakan subsidi per tabung LPG 3 kg mencapai Rp30 ribu atau 70 persen.

    “Realisasi belanja subsidi LPG 3 kg di 2024 adalah Rp80,2 triliun. Cukup besar kalau kita lihat, dibandingkan yang lain (BBM hingga pupuk),” jelas Suahasil.

    “Ini digunakan sekitar 40,3 juta pelanggan, biasanya digunakan oleh UMKM dan rumah tangga,” tutupnya.

    Subsidi LPG, BBM, hingga listrik masuk dalam kelompok belanja perlindungan sosial (perlinsos). Wakil dari Sri Mulyani itu mengatakan perlinsos naik dari Rp436,2 triliun di 2023 ke Rp455,9 triliun pada 2024.

    Khusus untuk subsidi LPG 3 kg alias gas melon, Suahasil mengatakan total realisasinya mencapai 8,3 juta metrik ton.

    (skt/agt)

  • Simak Harga Asli Pertalite dan LPG 3 Kg Jika Tidak Disubsidi – Halaman all

    Simak Harga Asli Pertalite dan LPG 3 Kg Jika Tidak Disubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap harga asli BBM Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg) jika tidak disubsidi oleh pemerintah.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Pertalite dan LPG 3 kg adalah dua barang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat dalam konteks menikmati harga bbm, LPG, harga listrik, harga pupuk karena APBN memberikan subsidi,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Untuk solar, Suahasil mengungkapkan bahwa harganya seharusnya pada 2024 adalah Rp 11.950 per liter.

    Namun, berkat subsidi pemerintah, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih harga sebesar Rp 5.150 per liter tersebut ditanggung oleh APBN.

    “Jadi kalau teman-teman beli solar 20 liter, itu setelah beli, itu ibaratnya baru terima uang dari APBN Rp 100 ribu. Rp 100 ribu enggak ke penerima, tapi dibayari negara,” ujar Suahasil.

    Realisasi subsidi solar pada 2024 mencapai Rp 89,7 triliun, yang dimanfaatkan oleh sekitar 4 juta kendaraan.

    Untuk Pertalite, harga seharusnya adalah Rp 11.700 per liter, sedangkan harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 10.000 per liter.

    Dengan subsidi, APBN menanggung selisih Rp 1.700 per liter. Realisasi subsidi Pertalite pada 2024 mencapai Rp 56,1 triliun. Subsidi ini dinikmati oleh sekitar 157,4 juta kendaraan.

    Kemudian, harga minyak tanah yang seharusnya sebesar Rp 11.150 per liter, harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 2.500 per liter.

    “Sehingga selisihnya cukup besar, yaitu Rp 8.650 per liter, tetapi konsumisnya relatif sedikit,” ujar Suahasil.

    Secara total, realisasi 2024 subsidi minyak tanah adalah Rp 4,5 triliun untuk dipakai oleh sekitar 1,8 juta rumah tangga.

    Kemudian, Suahasil mengatakan subsidi untuk LPG 3 kg atau gas melon sangat besar.

    Harga asli gas melon adalah Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.

    Subsidi yang diberikan pemerintah mencapai Rp 30 ribu per tabung atau sekitar 70 persen dari harga aslinya.

    Total subsidi untuk gas melon pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 80,2 triliun, yang dimanfaatkan oleh sekitar 40,3 juta pelanggan, termasuk UMKM dan rumah tangga.

    Petugas mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, Jateng,.

    Selain BBM dan LPG, pemerintah juga memberikan subsidi untuk listrik dan pupuk.

    Untuk listrik dengan daya 900 VA, harga yang seharusnya dibayar adalah Rp 1.800 per kWh, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 600 per kWh untuk yang subsidi, dan yang non subsidi Rp 1.400 per kwh.

    Subsidi yang ditanggung oleh APBN pada 2024 untuk listrik ini diperkirakan mencapai Rp 156,4 triliun, yang dapat dinikmati oleh sekitar 90 juta pelanggan.

    Pemerintah juga memberikan subsidi untuk pupuk, seperti pupuk urea yang harga seharusnya Rp 5.558 per kg, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 2.250 per kg.

    Begitu pula dengan pupuk NPK yang harga aslinya Rp 10.791 per kg, sedangkan harga yang dibayar masyarakat hanya Rp 2.300 per kg.

    Subsidi ini membuat APBN menanggung selisih harga hingga 59 persen untuk pupuk urea dan 78 persen untuk pupuk NPK, dengan total subsidi pupuk pada 2024 mencapai Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk yang disalurkan kepada petani.