Xcloud.id

Tag: Suahasil Nazara

  • Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.

    Sejumlah menteri yang hadir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Sedangkan, wakil menteri yang hadir di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara.

    “Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam soal APBN 2026 membahas KEM PPKF,” kata Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    Sementara itu Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa pembahasan KEM PPKF kali ini dalam rangka merespons siklus APBN 2026.

    “Itu kan ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan DPR. Kita melaporkan ke Presiden,” katanya.

    Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan dan penyampaian KEM PPKF merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (26/3/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

    Selain itu, beberapa wakil menteri yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    “Rapat bersama Presiden Prabowo ini membahas APBN 2026, khususnya terkait dengan KEM PPKF,” ujar Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan diskusi kali ini merupakan bagian dari siklus penyusunan APBN 2026.

    “Dokumen ini mencakup pokok-pokok kebijakan fiskal yang nantinya akan disampaikan ke DPR. Kami melaporkan langsung kepada Presiden,” jelasnya.

    Mengutip informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memberikan gambaran serta skenario kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen ini digunakan sebagai bahan diskusi awal dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan serta penyampaian KEM PPKF juga menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

  • Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal

    Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal

    loading…

    Peluncuran program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA

    JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi industri lokal, bukan impor. Saat ini masih ada dapur yang menggunakan wadah MBG produk luar negeri.

    “Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal,” kata Luhut usai bertemu dengan Prabowo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para anggota DEN, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

    “Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, DEN juga menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan. Kesimpulannya adalah program ini sangat bagus dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta dan menekan kemiskinan mencapai 5,8%.

    2 Juta Penerima ManfaatSementara itu, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp710,5 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

    “Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

    Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.

    Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

    – Anak Pra-SD: 111.127 orang
    – Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
    – Siswa SD/MI: 912.023 orang
    – Siswa SLB: 4.548 orang
    – Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
    – Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
    – Ibu Menyusui: 2.613 orang
    – Balita: 7.811 orang
    – Ibu Hamil: 1.835 orang

    (abd)

  • Penerima Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Target

    Penerima Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Target

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rendah. Sampai 12 Maret 2025 anggaran yang baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang.

    Dadan mengatakan penyebab belanja MBG baru Rp 710,5 miliar sejak awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian administrasi.

    “Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal,” kata Dadan kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

    Dadan memastikan penyerapan MBG akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, utamanya pada September 2025. Hal itu disebut sesuai rencana awal di mana sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur telah siap semua.

    “Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program MBG hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggara menjadi Rp 171 triliun.

    “Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

    (aid/kil)

  • Cek Rekening! THR ASN, TNI/Polri, Pensiunan Cair Mulai Hari Ini (17/3)

    Cek Rekening! THR ASN, TNI/Polri, Pensiunan Cair Mulai Hari Ini (17/3)

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan cair mulai hari ini, Senin (17/3/2025). Pencairan THR Lebaran 2025 dilakukan secara bertahap.

    Kemenkeu mencatatkan total anggaran THR ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan mencapai Rp49,9 triliun pada 2025.

    “THR bagi ASN pada 2025 mencapai Rp49,9 triliun. Pencairan THR akan dilakukan secara bertahap mulai Senin, 17 Maret 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/3/2025).

    Dia menjelaskan THR yang dibayarkan ini meliputi gaji pokok tunjangan melekat dan tunjangan kinerja yang mengacu pada besaran gaji ASN per Februari 2025.

    Di samping itu, Suahasil menekankan bahwa THR ini bakal diberikan tanpa pemotongan tunjangan kinerja ASN. Dengan demikian, pembayaran THR ini bakal dibayarkan 100%.

    “THR ini akan diberikan tanpa pemotongan tunjangan kinerja dalam komponen THR, sehingga dipastikan akan dibayarkan 100%,” tambahnya.

    Adapun, berdasarkan catatan Kemenkeu, jumlah THR terbesar diberikan untuk ASN daerah sebesar Rp19,3 triliun, diikuti ASN Pusat, TNI dan Polri senilai Rp17,7 Triliun.

    Berikut rincian anggaran THR 2025 untuk ASN, PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan

    1. ASN Daerah dengan anggaran Rp19,3 triliun yang bersumber dari APBN

    2. ASN Pusat, TNI, dan Polri sebanyak 2 juta orang dengan anggaran Rp17,7 triliun

    3.Pensiunan sebanyak 3,6 juta orang dengan anggaran Rp12,4 triliun.

    “Dengan regulasi yang sudah diterbitkan, THR bisa segera dibayarkan oleh seluruh kementerian dan lembaga,” pungkas Suahasil.

  • APBN 2025 per 28 Februari mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB

    APBN 2025 per 28 Februari mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB

    Kamis, 13 Maret 2025 14:13 WIB

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) bersama Wakil Menteri Suahasil Nazara (kedua kiri), Anggito Abimanyu (kiri), Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (ketiga kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kanan) bersiap mengikuti konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

  • Bukan Rp 10.000, Segini Harga Pertalite Seharusnya

    Bukan Rp 10.000, Segini Harga Pertalite Seharusnya

    Jakarta –

    Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar menjadi jenis BBM yang disubsidi pemerintah. Saat ini, Pertalite dijual seharga Rp 10.000 per liter, dan solar subsidi seharga Rp 6.800 per liter.

    Harga itu bukan harga aslinya. Sebab, ada sebagian harga yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, APBN membayarkan selisih harga dari harga BBM seharusnya menjadi harga jual eceran yang dibayarkan masyarakat.

    “Bagaimana cara subsidi ini diberikan? Caranya adalah dengan APBN membayarkan selisih harga dari harga keekonomian, harga yang seharusnya, dengan harga yang menjadi dibayar oleh masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

    Suahasil mencontohkan harga Pertalite. Saat ini Pertalite dijual seharga Rp 10.000 per liter. Namun, harga keekonomian atau seharusnya adalah Rp 11.700 per liter.

    “Contohnya untuk Pertlaite harga seharusnya adalah Rp 11.700 per liter. Namun yang di harga jual eceran yang dibayar masyarakat adalah Rp 10.000. Berarti Rp 1.700 per liter atau sekitar 15 persennya itu dibayar oleh APBN. Dan saat ini ada 157,4 juta kendaraan yang menggunakan,” kata Suahasil.

    Begitu juga dengan BBM jenis Solar. Bahkan, harga Solar seharusnya lebih mahal dari Pertalite, yaitu Rp 11.950 per liter. Namun, harga Solar yang dibayar masyarakat adalah Rp 6.800 per liter.

    “Untuk Solar yang ditanggung APBN adalah Rp 5.150 per liter. Dan sekarang dipakai oleh sekitar 4 juta kendaraan,” ujar Suahasil.

    Sementara di luar Pertalite dan Solar tidak termasuk BBM subsidi. Adapun untuk mendapatkan BBM subsidi ini, kendaraan khususnya roda empat atau lebih harus terdaftar dalam program Subsidi Tepat dan memiliki QR Code. Untuk membeli Pertalite atau Solar, pemilik kendaraan akan diminta menunjukkan QR Code untuk di-scan.

    Cara Daftar Subsidi Tepat

    Untuk tetap bisa menggunakan BBM subsidi itu maka harus segera mendaftar. Cara mendaftarnya pun mudah. Kamu tinggal membuka laman https://subsiditepat.mypertamina.id/. Siapkan dokumen yang dibutuhkan berupa:

    Foto KTPFoto DiriFoto STNK Depan dan Belakang (Dibuka)Foto Kendaraan Tampak Semua (Tampang Depan dan Sisi)Foto nomor polisi kendaraanUntuk kendaraan komersial barang, komersial penumpang dan layanan umum membutuhkan Foto KIR. KIR merupakan uji kelayakan kendaraan secara teknis. Foto KIR itu harus diambil dengan jelas untuk memudahkan dalam proses pendaftaran.

    Kalau dokumen sudah disiapkan, maka tinggal mendaftarkan kendaraan dengan memasukkan data diri dan dokumen. Jika kendaraan sudah selesai terverifikasi, maka tinggal mengunduh QR Code yang diberikan.

    Kalau nanti cocok dan sudah terdaftar, kamu akan mendapatkan QR code yang diterima di email atau notifikasi di laman subsiditepat.mypertamina.id. QR code itu bisa dicetak dan dibawa ke SPBU sehingga bila tidak memiliki aplikasi MyPertamina pun tidak masalah. QR Code tersebutlah yang digunakan untuk transaksi beli BBM subsidi.

    (rgr/dry)

  • Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

    Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.

    “Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

    “Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah telah mengalokasikan Rp 710,5 miliar untuk program MBG dalam periode 6 Januari hingga 12 Maret 2025, dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Awalnya, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ujarnya saat merilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

  • Kelompok PNS Ini Tak Dapat THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025

    Kelompok PNS Ini Tak Dapat THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, PPPK, anggota TNI/Polri akan dicairkan 100% tanpa ada potongan. Dalam hal ini Pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah.

    “Komponen yang dibayar adalah gaji, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja 100% dan dasar perhitungannya adalah penghasilan Februari 2025. Tidak ada potongan atau iuran dan PPh-nya ditanggung oleh pemerintah,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

    THR ASN akan dibayarkan mulai 17 Maret 2025 atau dua minggu sebelum Lebaran. Saat ini pemerintah juga telah menyiapkan Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025 dengan rincian untuk ASN Pusat dan TNI/Polri sebanyak 2 juta orang sekitar Rp 17,7 triliun, untuk pensiunan 3,6 juta orang Rp 12,4 triliun, serta untuk ASN daerah Rp 19,3 triliun.

    Meski begitu, ternyata tidak semua PNS bisa mendapatkan THR ataupun gaji ke-13 pada tahun ini. Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025.

    Sebab dalam Pasal 8 aturan itu disebutkan THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, atau

    “Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 8 huruf (b).

    Dengan kata lain, para abdi negara yang sedang tidak bertugas di luar tanggungan negara maupun yang sedang bekerja di instansi lain di luar pemerintah tidak akan mendapatkan THR pada Lebaran 2025 ini.

    (fdl/fdl)

  • Demi Harga Tiket Pesawat Murah Selama Mudik Lebaran 2025, Sri Mulyani Nombok Pajak Segini – Page 3

    Demi Harga Tiket Pesawat Murah Selama Mudik Lebaran 2025, Sri Mulyani Nombok Pajak Segini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif sebesar Rp 286,1 miliar untuk menurunkan harga tiket pesawat.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa insentif untuk menurunkan harga tiket pesawat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan digunakan untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat.

    “Estimasinya adalah sekitar beban APBN-nya Rp286,1 miliar. Jadi langsung dibayari oleh ditanggung oleh pemerintah. PPN-nya tetap dibayar tapi ditanggung oleh belanja negara,” kata Suahasil dalam konferensi Pers APBN KiTa Maret 2025, ditulis, Jumat (14/3/2025).

    Suahasil mengatakan, bahwa penurunan harga tiket pesawat yang diberikan Pemerintah sebesar 13-14% melalui mekanisme PPN yang ditanggung pemerintah. Kebijakan ini berlaku selama 15 hari, mulai dari 24 Maret hingga 7 April 2025.

    “Ini seperti ketika kemarin Natal dan tahun baru, kita lakukan lagi untuk Lebaran ini dan selama masa libur Idul Fitri, 15 hari dari 24 Maret sampai 7 April 2025,” ujarnya.

    Tak hanya tiket pesawat, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol selama periode mudik. Diskon sebesar 20% akan berlaku selama enam hari, yaitu empat hari untuk arus mudik (24-27 Maret) dan dua hari untuk arus balik (8-9 April 2025).

    “Kemudian, penurunan tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. Diskon 20% selama 6 hari, 4 hari arus mudik 24-27 Maret dan 2 hari arus balik 8-9 April 2025,” ujar Suahasil.

    Selain itu, pemudik yang terdampak pengalihan arus melalui tol Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan akan mendapatkan tambahan diskon hingga 30%.

    “Diskon tarif tambahan hingga 30% diberikan untuk pemudik yang terdampak pengalihan arus melalui tol Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan,” ujarnya.