Xcloud.id

Tag: Suahasil Nazara

  • Cek Kesehatan Gratis untuk Semua, Inovasi Kesehatan Publik yang Terus Bertumbuh

    Cek Kesehatan Gratis untuk Semua, Inovasi Kesehatan Publik yang Terus Bertumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan program-program berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu yang kini mulai dirasakan manfaatnya secara luas adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) layanan skrining kesehatan tanpa biaya yang tersedia di ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dan terbuka untuk semua warga, baik yang sudah maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 4,2 juta peserta hingga akhir April. Pemeriksaan dilakukan di lebih dari 9.300 puskesmas, mencakup layanan pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi gaya hidup sehat. Antusiasme masyarakat terus bertumbuh, menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbarui perkembangan program ini. 

    “Beberapa waktu yang lalu, kita terus meng-update program pemeriksaan kesehatan gratis. Sekarang yang sudah mengakses adalah 4,4 juta pendaftar lebih,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025.

    Ia juga menegaskan adanya tren positif sejak program ini dimulai. 

    “Kita lihat terjadi peningkatan terus sejak bulan Februari, Maret, April, dan tentu kita harapkan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Salah satu inovasi menarik dari CKG adalah skema “Cek Kesehatan Ulang Tahun”, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan layanan gratis ini pada hari ulang tahun mereka hingga 30 hari setelahnya. Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok usia produktif 25–59 tahun yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. 

    Dalam hal ini, Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan Skema inovatif seperti “Cek Kesehatan Ulang Tahun” memiliki relevansi ekonomi yang tinggi karena pendekatan ini mendorong masyarakat secara aktif memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin dan tepat waktu, khususnya pada momen personal seperti ulang tahun. 

    “Hal ini bisa menciptakan perubahan perilaku yang lebih sadar kesehatan, dengan dampak positif berupa penurunan risiko kesehatan jangka panjang yang akan memperbaiki profil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonominya terlihat dalam bentuk efisiensi anggaran kesehatan, mengingat biaya pencegahan biasanya jauh lebih rendah dibandingkan pengobatan penyakit lanjutan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Josua mengungkapkan dengan pola konsumsi kesehatan preventif yang terbentuk akan sangat membantu pengelolaan anggaran kesehatan nasional dan mendorong efisiensi pembelanjaan publik. 

    Pendanaan program ini mengacu pada prioritas belanja negara dalam APBN 2025. Hingga April 2025, total anggaran kesehatan yang telah digunakan mencapai Rp 47,6 triliun, atau sekitar 21,8% dari keseluruhan pagu anggaran sektor ini. Realisasi tersebut mencakup Rp32,7 triliun melalui pengeluaran pemerintah pusat dan Rp 14,9 triliun melalui mekanisme transfer ke pemerintah daerah.

    Menanggapi hal ini, Josua menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat melalui integrasi data yang terpusat dan pengawasan lintas instansi. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan serupa dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial. 

    “Dengan melakukan integrasi data kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional, pemerintah bisa lebih mudah melacak realisasi belanja dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Selain itu, audit berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta verifikasi lapangan secara rutin oleh lembaga independen menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan merata hingga ke level daerah terpencil,” jelasnya.

    Lebih jauh, Josua memandang program ini sangat relevan dalam kerangka besar pembangunan SDM Indonesia. Fokus program CKG pada pencegahan penyakit dan peningkatan akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis memperkuat fondasi menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. 

    “Program ini sangat relevan dan mampu menopang agenda besar peningkatan kualitas SDM Indonesia yang menjadi fondasi dalam mengejar target Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

  • Kata Ekonom Soal Program Cek Kesehatan Gratis: Bisa Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja – Page 3

    Kata Ekonom Soal Program Cek Kesehatan Gratis: Bisa Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah diakses lebih dari 4,4 juta pendaftar.

    Suahasil pun menyebut, program CKG menunjukkan tren peningkatan jumlah peserta setiap bulannya. 

    “Kita lihat terjadi peningkatan terus sejak bulan Februari, Maret, April dan tentu kita harapkan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” sebutnya.

    Lebih dari 4 juta pendaftar program CKG, dimanfaatkan paling banyak oleh mereka yang berada di kelompok usia 25 hingga 59 tahun, yaitu kelompok usia produktif yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Selain itu, pemeriksaan CKG juga dilakukan di 9.346 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan layanan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi hidup sehat.

     

    (*)

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Lebih Besar Tahun Depan, Target 82,9 Juta Penerima – Page 3

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Lebih Besar Tahun Depan, Target 82,9 Juta Penerima – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah terus memantau realisasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh gizi yang cukup. Hingga 21 Mei 2025, program ini telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp3 triliun dan telah menjangkau 3.977.514 orang penerima manfaat, serta dilayani oleh 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi.

    “Kalau kita lihat sampai dengan 21 Mei ini yang telah dijangkau mendapatkan MBG ini ada 3.977.514 orang penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah berbagai level SD, SMP, SLTA dan sederajat juga ibu hamil,” ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (23/05).

    Target awal penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025 adalah 17,9 juta orang. Namun, target ini telah dinaikkan menjadi 82,9 juta penerima pada kuartal keempat (Q4) tahun 2025.

     

  • Belanja pegawai tumbuh 6 persen, capai Rp102 triliun

    Belanja pegawai tumbuh 6 persen, capai Rp102 triliun

    Ini artinya ‘on track’. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp102 triliun pada April 2025, tumbuh 6 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp96,2 triliun.

    “Sampai dengan akhir April telah dibelanjakan Rp102 triliun atau 33,3 persen dari APBN. Ini artinya on track. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Peningkatan itu didorong oleh penerimaan pegawai pada K/L transisi, yang memiliki porsi Rp39,2 triliun dari belanja pegawai.

    Kenaikan besaran tunjangan dan jumlah tenaga pendidik non-PNS juga mendorong pertumbuhan belanja pegawai, di mana serapannya mencapai 301.968 guru per akhir April 2025.

    Adapun secara keseluruhan, belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp66,4 triliun, tumbuh 5,7 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu Rp62,8 triliun.

    Sedangkan belanja tunjangan kinerja, lembur dan sebagainya mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 6,5 persen (yoy) dari Rp33,4 triliun.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target.

    Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah belanjakan Rp47,6 triliun untuk program kesehatan per April

    Pemerintah belanjakan Rp47,6 triliun untuk program kesehatan per April

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp47,6 triliun dari APBN untuk program kesehatan per 30 April 2025.

    “Untuk anggaran prioritas di bidang kesehatan, sudah cair sebesar Rp47,6 triliun, sekitar 21,8 persen dari APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp32,7 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,9 triliun.

    Belanja kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta penerima serta pemberian vaksin imunisasi Rp861,6 miliar.

    Kemudian, pemberian makanan tambahan bagi 12,7 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 27,6 ribu balita kurus; pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 3.536 ibu hamil, 5.104 ibu menyusui, dan 12.380 balita; jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran senilai Rp4,1 triliun; serta dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan dan bantuan operasional kesehatan (BOK) senilai Rp9,9 triliun.

    Suahasil juga menjelaskan tentang program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah dimanfaatkan oleh 4,27 juta orang. Program yang dimulai sejak 10 Februari 2025 ini terus mencatatkan peningkatan penerima manfaat tiap bulannya, dari 145 ribu orang, 1.236 ribu orang, hingga 2.263 ribu orang.

    Sementara pada Mei, hanya data minggu pertama yang sudah tercatat, dengan jumlah penerima mencapai 622 ribu orang.

    Program ini dilaksanakan pada 9.346 puskesmas di seluruh Indonesia, di mana kelompok penerima manfaat terbanyak berasal dari usia dewasa di atas 25 tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menggelontorkan Rp 15,15 triliun untuk menyerap gabah hasil panen petani. Jumlah tersebut setara 91% dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp 16,58 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Perum Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 2025 dan mendapatkan alokasi anggaran Rp 16,58 triliun untuk pengadaan beras.

    Bulog ditugaskan menyerap hasil panen petani 3 juta ton setara beras. Dari dana tersebut, hingga 15 Mei 2025, Bulog telah membelanjakan Rp 15,15 triliun.

    “Jadi ini adalah 91%. Untuk gabah telah Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai Rp 9,5 triliun dan 0,4 juta ton beras setara Rp 5,65 triliun. Ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Dengan demikian, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 3,7 juta ton. Suahasil menilai stok beras tersebut merupakan yang tertinggi selama 57 tahun terakhir.

    Sementara itu, produksi beras dari Januari sampai April meningkat sekitar 25,7% dibandingkan tahun lalu. Sebab itu, Suahasil menilai pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tumbuh sangat impresif di angka 10%.

    “Maka itu di pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10%,” terang Suahasil.

    Capaian ini, lanjut Suahasil, tak lepas dari penyaluran pupuk subsidi yang langsung menyentuh ke petani. Hal ini disebabkan pemerintah telah memangkas 145 regulasi berkaitan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Penyaluran pupuk telah dilakukan proses lebih efisien reformasi di penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia sehingga berkontribusi peningkatan produktivitas petani dan kesejahteraan petani kita,” imbuh Suahasil.

    (rea/ara)

  • Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 mencapai Rp 3 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada 3,97 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi anggaran program MBG hingga 30 April mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan hingga 21 Mei, realisasinya tembus Rp 3 triliun.

    “Angka paling terbaru telah dicairkan realisasi anggaran yang telah cair adalah Rp 3 triliun. Sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau, mendapatkan MBG ada 3.977.519 orang penerima manfaat yang berdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SMA dan juga ibu hamil,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Suahasil mengatakan, para penerima manfaat tersebut dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Sejak Januari sampai Mei 2025 terjadi peningkatan penerima manfaat dari yang semula 750 ribu pada Januari, kini tembus 3,9 juta. Meski begitu, angka ini masih cukup jauh dari target awal 17,9 juta penerima manfaat.

    Pemerintah juga telah menaikkan target penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV-2025. Jumlah SPPG juga akan bertambah jadi 32.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin menerima pada Q4, tapi tetangga Q4-nya akan diberikan pada Q4. Dan kita mensiapkan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga siap untuk menggelontorkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun apabila dibutuhkan untuk mengejar kebutuhan target 82,9 juta penerima di kuartal IV-2025.

    “Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu kepala BGn telah menyebutkan di DPR kebutuhan tambahan anggaran, di APBN kami tetap menyiapkan untuk kebutuhan tambahan anggaran. Seperti yang telah disampaikan, bisa Rp 100 triliun jika memang akan 82,9 juta penerima selama Q4 2025,” kata dia.

    Tonton juga “BGN Bantah Isu Raffi Ahmad Dapat Proyek 300 Dapur MBG di Banten” di sini:

    (shc/ara)

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 806,2 triliun. Realisasi ini merupakan 22,3% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 22,3% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Di sisi belanja hingga akhir April kita telah membelanjakan Rp 806,2 triliun. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun sudah direalisir hingga akhir April,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2025).

    Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    “Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya.

    Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.

    “Kalau dibandingkan dengan penerimaan di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan penerimaan bea cukai 33,1%. Total pendapatan negara 27%, maka kita lihat kecepatan pendapatan negara sudah mendahului dari kecepatan belanja negara yang baru 20%,” ujarnya.

    Belanja Pemerintah Lebih Rendah

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.

    Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.

    “Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

    Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.

    Realisasi Bansos Turun

    Berikutnya untuk belanja bantuan sosial (bansos), telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Namun Suahasil menjelaskan, penurunan ini disebabkan karena beberapa sedang dilakukan pemadanan dan validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tahun lalu sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.

    Suahasil mengatakan, jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni 2025. Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data.

    Pada 2024, sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.

    “Namun kalau kita lihat kartu sembako, ini sekarang pada 2025 adalah Rp 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.

    Lalu dari sisi belanja modal, sampai April sudah dibelanjakan Rp 36,6 triliun. Suahasil mengatakan, bila ibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau dibandingkan bulan Maret, melonjak signifikan. Adapun bulan lalu realisasinya di Rp 25,9 triliun, selama bulan April saja sudah dibelanjakan Rp 10,7 triliun, sehingga secara akumulasi mencapai Rp36,6 triliun.

    “Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin, termasuk juga alutsista,” terangnya.

    Berikutnya, belanja non-KL yang telah dibelanjakan Rp 293,1 triliun, manfaat pensiun telah dibayarkan sekitar Rp 70,8 triliun dan dibayarkan sesuai dengan jadwal. Suahasil mengatakan, ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu.

    “Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024. Untuk belanja subsidi realisasi yang sudah cair dari anggaran yaitu Rp 47,4 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan bakal menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila target penerima tercapai.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran tambahan untuk Program MBG, namun penyalurannya bergantung pada progres pelaksanaan program tersebut.

    “Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Per 21 Mei 2025, Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun.

    Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

    Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

    Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

    “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5).

    Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

    “Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” ucap Dadan Hindayana.

    Dalam kesempatan terpisah, Dadan menjelaskan terkait serapan program, di mana penerima manfaat direncanakan sebanyak 3 juta pada tiga bulan pertama, kemudian meningkat mulai Mei, Juni, Juli menjadi 6 juta.

    “Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

    “Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

    Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

    Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

    Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

    Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025