Xcloud.id

Tag: Suahasil Nazara

  • Bos DJP Ungkap Aturan Baru Insentif Pajak UMKM Sudah Sampai di Meja Prabowo

    Bos DJP Ungkap Aturan Baru Insentif Pajak UMKM Sudah Sampai di Meja Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima rancangan revisi aturan mengenai insentif pajak 0,5% untuk UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar. 

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026). “Saat ini menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden,” terang Bimo, dikutip Minggu (11/1/2026). 

    Untuk diketahui, salah satu pokok perubahan aturan pemberian insentif pajak bagi UMKM adalah pemberlakuan secara permanen bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseorangan perorangan yang didirikan satu orang atau PT OP. 

    Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang periode pemberian insentif itu bagi WP OP dan PT OP pemilik UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar. Sementara itu, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta dibebaskan dari pungutan pajak. 

    Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) itu akan mencantumkan anti avoidance rule agar memastikan pengusaha UMKM tidak bisa lagi memecah usahanya guna mengakali insentif tersebut.

    “Tujuan utama revisi perubahan PP No.55/2022 ini untuk mencegah praktik-praktik tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching,” terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

    Insentif Pajak

    Adapun pada konferensi pers yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa pemerintah mengestimasi belanja perpajakan pada 2025 mencapai total Rp530,3 triliun atau  naik 2,23% YoY dari 2024. Mayoritas berupa insentif PPh maupun PPN. 

    “Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan,” terang Suahasil.

    Insentif itu salah satunya menyasar kepada sektor UMKM yakni Rp96,4 triliun untuk tahun ini. Kemudian, pembebasan PPN untuk bahan makanan Rp77,3 triliun, insentif untuk sektor pendidikan Rp25,3 triliun, insentif sektor transportasi Rp39,7 triliun, insentif untuk sektor kesehatan Rp15,1 triliun serta tax holiday maupun tax allowance guna mendukung investasi Rp7,1 triliun. 

    Berdasarkan penerima manfaatnya, belanja perpajakan dengan total nilai estimasi Rp530,3 triliun itu meliputi rumah tangga Rp292,7 triliun, UMKM Rp96,4 triliun, iklim investasi Rp84,3 triliun dan dunia bisnis Rp56,9 triliun. 

    Sementara itu, total insentif untuk kepabeanan pada 2025 mencapai estimasi Rp40,4 triliun atau naik 10% YoY dari 2024 yaitu Rp36,7 triliun. 

    Perinciannya yaitu penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat Rp27,5 triliun; pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan Rp6,78 triliun; penangguhan pembebasan bea masuk pada kawasan ekonomi khusus (KEK) Rp3,8 triliun; pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) Rp336,3 miliar; serta pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu migas dan panas bumi Rp271,7 miliar. 

  • Dividen BUMN Rp 80 T Lari ke Danantara, Tak Lagi Tercatat di APBN

    Dividen BUMN Rp 80 T Lari ke Danantara, Tak Lagi Tercatat di APBN

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tahunan. Sepanjang 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 534,1 triliun dari Rp 584,4 triliun di tahun sebelumnya.

    Meski begitu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penurunan realisasi PNBP karena pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, Suahasil menyebut, realisasi PNBP tahun ini berhasil menembus 104% dari target tahun 2025, yakni sebesar Rp 513,6 triliun.

    “Kalau kita bandingkan dengan 2024, perbandingannya itu di bawah. Di bawah itu, selama tahun 2024 PNBP itu Rp 584,4 triliun. Selama tahun 2025 PNBP itu Rp 534,1 triliun. Namun, jangan lupa di dalam kategori PNBP ini ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN tetapi dengan adanya Undang-Undang 1/2025 maka dikelola oleh Danantara, nilainya Rp 80 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Suahasil merinci, realisasi PNBP mengalami tekanan dari pengelola Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas (migas) yakni Rp 105 triliun dari Rp 125,5 triliun. Hal ini terjadi karena harga komoditas selalu lebih rendah.

    Sementara, PNBP dari SDA non-migas tercatat naik tipis menjadi Rp 140,3 triliun dari Rp 134,2 triliun. Kemudian untuk PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp 12,7 triliun dari Rp 90 triliun.

    Berikutnya, realisasi PNBP dari kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 172,5 triliun dari sebelumnya Rp 86 triliun. Terakhir, realisasi PNBP dari BLU sebesar Rp 103,7 triliun dari Rp 77,9 triliun.

    “Setiap kuartal selalu lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena harga komoditasnya lebih rendah,” jelasnya.

    (ahi/ara)

  • Belanja Kementerian/Lembaga 129,3% dari APBN hingga Akhir 2025, Ini Penyebabnya

    Belanja Kementerian/Lembaga 129,3% dari APBN hingga Akhir 2025, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan ekspansi fiskal sebagaimana terlihat dari belanja negara khususnya untuk kementerian/lembaga (K/L) pada akhir 2025. Realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 129,3% terhadap APBN. 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa belanja negara secara umum terealisasi sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari yang ditetapkan pada UU APBN yakni Rp3.621,3 triliun. Pemerintah pusat membelanjakan anggarannya Rp2.602,3 triliun atau 96,3% serta transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp849 triliun atau 92,3%. 

    Pada belanja pemerintah pusat, belanja K/L terealisasi Rp1.500,4 triliun atau melampaui yang ditetapkan APBN yaitu Rp1.160,1 triliun. Realisasinya mencapai 129,3%. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.102 triliun atau hanya 71,5% dari UU APBN. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada belanja pada akhir tahun. Sebab, apabila dibandingkan dengan belanja K/L sampai dengan akhir November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.110,7 triliun. Artinya, ada peningkatan belanja sekitar Rp389 triliun lebih di K/L pada akhir tahun. 

    “Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan prioritas, termasuk belanja non K/L menjadi K/L, kalau belanja non K/L bergeser menjadi belanja K/L karena biasanya ada cadangan-cadangan. Seperti bencana itu cadangan, kalau terjadi bencana dia berpindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

    Menurut Suahasil, dinamika belanja pemerintah, termasuk penerimaan, tahun lalu dipengaruhi berbagai hal. Mulai dari efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 senilai Rp306 triliun pada Januari, pengalihan PNBP asal dividen BUMN ke Danantara pada Februari, penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) dan lain-lain. 

    Atas berbagai tantangan dimaksud, pemerintah pun menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartalnya. Dari APBN, stimulus kuartal I yang digelontorkan senilai Rp33 triliun, kemudian berlanjut Rp24,4 triliun (kuartal II), Rp15,6 triliun (kuartal III) dan Rp37,4 triliun (kuartal IV). Pada akhir tahun pula terjadi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sehingga pemerintah menambah belanja K/L terkait. 

    Adapun belanja negara kumulatif sampai dengan akhir tahun itu Rp3.451,4 triliun, terang Suahasil, diyakini bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. 

    “Kami pahami bahwa nanti efek belanja ini nanti akan memiliki efek ke pertumbuhan ekonomi  kuartal IV,” terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.

    Pertumbuhan Ekonomi

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun sebesar 5,2% dipastikan tidak tercapai.

    Purbaya merinci bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

    “Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ‘hanya’ mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

    Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya, menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

    Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid. “Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,” katanya.

  • Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.602 T di 2025

    Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.602 T di 2025

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (pempus) hingga akhir 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun. Angka ini mencapai sekitar 96,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, belanja kementerian dan lembaga (K/L) meningkat signifikan menjadi Rp 1.500,4 triliun dari Rp 1.160,1 triliun di APBN. Hal ini terjadi karena belanja tambahan dan pergeseran anggaran di K/L.

    “Belanja pemerintah pusatnya, awal APBN-nya adalah Rp 2.701,4 triliun dan realisasi sementara 30 Desember adalah Rp 2.602,3 triliun. Kalau kita lihat belanja kementerian/lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Suahasil menjelaskan, pergeseran anggaran terjadi akibat penyesuaian agenda prioritas K/L. Hal ini termasuk anggaran belanja di luar K/L masuk belanja lembaga terkait.

    “Kalau belanja non K/L itu bergeser menjadi belanja K/L karena di belanja non K/L biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah kalau terjadi bencana maka dia pindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” ungkapnya.

    Kemudian transfer daerah sebanyak Rp 849 triliun hingga 30 Desember 2025. Angka ini mencakup 92,3% dari target awal APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.

    “Transfer ke daerah di realisasi sementara itu adalah Rp 849 triliun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Tok! Paripurna DPR Setujui RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T

    (ahi/ara)

  • Target Meleset Jauh, Setoran Pajak 2025 Kurang Rp 271 Triliun

    Target Meleset Jauh, Setoran Pajak 2025 Kurang Rp 271 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 terkumpul Rp 1.917,6 triliun. Jumlah itu bahkan tak mencapai 90% dari target, hanya 87,6% dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, terdapat shortfall Rp 271,7 triliun.

    “Penerimaan pajak hanya Rp 1.917,6 triliun, ini hanya 87,6% dari APBN,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Tidak tercapainya target penerimaan pajak membuat defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu dikarenakan belanja negara lebih besar mencapai Rp 3.451,4 triliun, sedangkan pendapatan negaranya hanya Rp 2.756,3 triliun.

    “Defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun, tapi kita tetap menjaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%” ucap Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerimaan pajak yang tidak terkumpul dikarenakan berbagai dinamika perekonomian yang terjadi di 2025. Perekonomian yang sempat melemah di awal tahun membuat penerimaan negara lesu di semester I, meski mengalami perbaikan di semester II.

    “Kalau kita bagi antara semester I dan II, PPh Badan itu Q1 minus 10% dibandingkan 2024, Q2 membaik 2,3%. PPh Orang Pribadi dan PPh 21 juga seperti itu, semester I minus 19,4% namun semester II membaik 17,5%. PPh Final, PPh 22, PPh 26, PPN dan PPnBM juga seperti itu, semester I tekanannya cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester II. Ini dinamika perekonomian yang tercermin dalam penerimaan pajak kita,” beber Suahasil.

    Menurut Suahasil, membaiknya penerimaan pajak di semester II-2025 menjadi modal pemerintah untuk masuk ke 2026. Ia optimis kinerja penerimaan pajak tahun ini akan lebih baik dibandingkan sepanjang tahun lalu.

    “Beberapa sektor yang besar yang utama industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, pertambangan, kita lihat di Q3 dan Q4 mengalami perbaikan dalam kinerja pengumpulan pajak. Ini adalah pijakan yang baik untuk kita masuk 2026,” tutur Suahasil.

    Tonton juga video “Resmi Berlaku! Ini Syarat Beli Rumah Bebas Pajak di 2026”

    (aid/fdl)

  • Bertambah, Pengembalian Anggaran K/L jelang Akhir Tahun Lebih dari Rp10 Triliun

    Bertambah, Pengembalian Anggaran K/L jelang Akhir Tahun Lebih dari Rp10 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengembalian anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) jelang tutup buku APBN 2025 masih berlangsung. Dia menyebut nilainya mencapai lebih dari Rp10 triliun. 

    Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Purbaya menyebut total nilai pengembalian anggaran K/L tercatat sebesar Rp4,5 triliun. Nilai ini bertambah dari keterangannya pada November 2025 ketika pengembalian anggaran tercatat senilai Rp3,5 triliun. 

    Salah satu kementerian yang disebut olehnya mengembalikan anggaran yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut berapa nilai anggaran yang dikembalikan ke kas negara. 

    “Ada yang besar masuk ke kami juga. KUR juga enggak seluruhnya terserap,” terangnya saat ditemui wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Purbaya mengaku tidak ingat secara terperinci berapa total nilai pengembalian anggaran yang sudah tercatat oleh kementeriannya. Namun, dia menyebut total nilai anggaran yang dikembalikan melebihi angka Rp10 triliun. 

    “Saya lupa ada yang besar juga. Ada [Rp10 triliun], lebih,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu secara singkat. 

    Adapun sampai dengan 30 November lalu, APBN 2025 membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun. Realisasi itu mencapai 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun. 

    Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.662,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat bahwa realisasi belanja K/L sampai dengan 30 November 2025 itu sudah lebih tinggi dari realisasi sampai dengan 30 November 2024, yakni Rp1.049,7 triliun. Kenaikan belanjanya mencapai Rp61 triliun lebih tinggi. 

    “Kami sudah belanja Rp61 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, belanja K/L seperti ini yang kami telah sampaikan meningkat per akhir November,” terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025). 

    Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun. 

    Adapun di dalam belanja negara, terdapat anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat senilai Rp927,2 triliun. Sampai dengan 30 November 2025, anggaran yang sudah dibelanjakan mencapai 81,2% dari pagu atau Rp752,7 triliun. 

    Salah satu program prioritas dimaksud adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sudah menyerap anggaran senilai Rp52,9 triliun. Akan tetapi, angka realisasi penyerapan anggaran program itu dihitung sampai dengan 15 Desember 2025. Penyerapan anggaran MBG sudah 74,6% dari pagu anggaran yakni Rp71 triliun.

  • Kuota Program Magang 2025 Hampir Penuh, Serap Anggaran Rp64,5 Miliar

    Kuota Program Magang 2025 Hampir Penuh, Serap Anggaran Rp64,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Program magang untuk lulusan baru atau fresh graduates sampai dengan gelombang (batch) 3 mencapai 97.972 orang. Jumlah itu hampir mendekati batas kuota yang disediakan pemerintah tahun ini yaitu sebanyak 100.000 orang. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025). 

    Suahasil memaparkan bahwa pada batch 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang. Kemudian, sebanyak 59.512 orang terdaftar sebagai peserta magang batch 2 dan 24.908 orang sebagai peserta magang batch 3. Dengan demikian, total pendaftar mencapai 97.972 orang. 

    “Berarti untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan,” terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025). 

    Adapun pendaftaran peserta magang dibuka melalui situs resmi https://maganghub.kemnaker.go.id/. Program tersebut diluncurkan pemerintah sebagai salah satu program stimulus ekonomi akhir tahun. 

    Pemerintah menyiapkan pagu anggaran senilai Rp455,6 miliar untuk program tersebut. Sampai dengan 16 Desember 2025, realisasinya baru mencapai Rp64,5 miliar. Realisasi anggaran yang rendah itu, terang Suahasil, karena tinggal menunggu proses administrasi saja. 

    Peserta magang yang merupakan lulusan baru atau fresh graduates perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan itu mendapatkan sejumlah keuntungan. Salah satunya yakni uang saku setara UMP/UMK daerah masing-masing. 

    Kemudian, peserta magang juga mendapatkan pelatihan kerja dan sertifikat, didaftarkan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta durasi kerja maksimal enam bulan. 

  • Purbaya Sudah Bayar Subsidi Pupuk hingga dan Kompensasi ke Pertamina Cs Rp345,1 Triliun

    Purbaya Sudah Bayar Subsidi Pupuk hingga dan Kompensasi ke Pertamina Cs Rp345,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayar subsidi dan pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senilai Rp345,1 triliun sampai dengan 30 November 2025. 

    Realisasi pemberian subsidi dan kompensasi sampai dengan akhir November 2025 itu setara dengan 72,6% dari target APBN tahun ini. Anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu dibelanjakan untuk barang-barang bersubsidi seperti BBM, LPG 3 kilogram (kg)), listrik serta pupuk. 

    Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), pertumbuhan penyaluran barang-barang bersubsidi selalu meningkat lebih tinggi dari kurun waktu 2023-2025. 

    Pertama, penyaluran subsidi BBM sudah mencapai 15,6 juta kiloliter atau 80,4% dari target Rp19,4 juta kiloliter. Realisasinya pada 2024 tercatat sebesar 15,1 juta kiloliter.

    “Dari tahun 2023, 2024, 2025 terjadi peningkatan dari volume barang bersubsidi BBM ini,” terang Suahasil, dikutip Minggu (21/12/2025). 

    Kedua, penyaluran LPG 3 kilogram atau gas melon sudah mencapai 7,09 juta kilogram atau 86,8% dari target APBN yakni 8,17 juta kilogram. Realisasinya pada 2024 lalu mencapai 6,8 juta kilogram. 

    Ketiga, listrik bersubsidi atau yang berkapasitas 450 VA sampai dengan 900 VA hingga akhir November ini sudah tersalurkan kepada 42,6 juta pelanggan. Subsidi listrik menjadi satu-satunya yang sudah melampaui target APBN tahun ini yaitu 42,1 juta pelanggan atau 101,1% 

    “Ini juga meningkat terus setiap tahun, 2023 tumbuh 2,5%, 2024 tumbuh 4,3%, dan di 2025 ini juga masih tumbuh lagi 2,6 %,” papar Suahasil. 

    Keempat, pupuk bersubsidi sudah disalurkan 7,5 juta ton sampai dengan akhir November atau 84,3% dari target APBN yaitu 8,9 juta ton. 

    Secara umum, APBN 2025 sampai dengan akhir November membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun. 

    Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun. 

    Sementara itu, belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. 

    Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun. 

  • Setoran Pajak Loyo, Utang Bengkak, Pengelolaan APBN Kian Suram

    Setoran Pajak Loyo, Utang Bengkak, Pengelolaan APBN Kian Suram

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengelolaan anggaran tahun ini mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Tidak hanya kredibilitas pemerintah yang terancam tercoreng jika defisit anggaran menembus 3%, keberlanjutan pengelolaan fiskal ke depan pun bisa terancam.

    Pangkal dari persoalan ini adalah setoran pajak yang sampai November 2025 lalu masih berada di level 78,7%. Shortfall atau selisih penerimaan dengan target pajak pun sudah dipastikan akan melebar. Skenario otoritas pajak, untuk menjaga defisit anggaran tetap terjadi di angka 3%, maka dibutuhkan minimal penerimaan pajak senilai Rp2.005 triliun.

    Di sisi lain, tren buruk kinerja penerimaan pajak tersebut telah memicu beban dalam APBN 2025. Pemerintah pada pertengahan tahun lalu, telah memperlebar ruang fiskal dengan menaikan target defisit anggaran dari 2,35% ke 2,78% dari produk domestik bruto alias PDB. Pelebaran ruang fiskal itu memungkinan, pemerintah untuk menambah pundi-pundi anggaran dari pembiayaan utang.

    Sampai dengan November 2025 lalu, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp614,9 triliun atau 84,06% dari outlook APBN yang tercatat sebesar Rp731,5 triliun. Alhasil, total outstanding utang pemerintah hingga November 2025 telah menembus Rp9.428,06 triliun.

    Jika mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,2% atau di kisaran sebesar Rp23.290,23 triliun, rasio utang pemerintah telah membengkak di angka mendekati 40,5%.

    Namun apabila menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5% atau nominalnya di angka Rp23.245,95 triliun, rasio utang pemerintah pusat, jika dibandingkan dengan realisasi November 2025,  bisa menembus angka 40,55% dari produk domestik bruto.

    Angka rasio utang akan jauh lebih tinggi lagi jika menghitungnya dengan outlook penarikan utang APBN yakni di angka Rp731,5 triliun. Rasio utang pemerintah bisa tembus berada di kisaran 40,9% – 41,05%.

    Kalau itu terjadi, rasio utang 2025 tercatat tertinggi selama 3 tahun terakhir. Rasio utang 2025 bahkan telah melampaui capaian tahun pertama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, rasio utang hanya tercatat sebesar 39,4%.

    Rasio Pajak Nyungsep

    Seolah berbanding terbalik dengan peningkatan rasio utang, rasio pajak pun terancam terjun bebas. Simulasi pertama, jika penerimaan pajak tahun 2025 sesuai outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun, rasio pajak (hanya penerimaan Ditjen Pajak berbanding PDB) berada di kisaran 8,9%.

    Namun, kalau simulasinya menggunakan batas minimal dari Ditjen Pajak di angka Rp2.005 triliun, rasio pajaknya akan turun dari simulasi awal ke angka 8,6%. Angka ini kemungkinan bisa lebih jeblok lagi, karena komitmen para pejabat vertikal di otoritas pajak hanya berada di angka Rp1.947,2 triliun. Rasio pajak tahun 2025 bisa berada di angka 8,3%.

    Hasil tidak berbeda meski menggunakan skema simulasi pertumbuhan ekonomi hanya 5%, rasio pajaknya tetap di kisaran 8,3% – 8,9%.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.

    Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun.

    Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun. “Dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama,” terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

    Ditambal Pakai SAL 

    Lonjakan rasio utang dan kemungkinan merosotnya rasio pajak, memicu pemerintah menempuh langkah pragmatis dengan menarik dana cadangan yang berasal dari saldo anggaran lebih alias SAL untuk menambal defisit anggaran.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran.

    Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78% terhadap PDB.

    “Itu on track. Biasanya suka disebut ‘tekor’, [padahal] ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Untuk menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund), Suahasil mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan saat pandemi Covid-19. SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada kurun waktu 2025, 2026, 2027, hingga 2028.

    Pemerintah, sambungnya, secara aktif melakukan debt switching atau penukaran utang dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, maupun dengan lembaga multilateral.

    “Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto [Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko] aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral,” jelas Suahasil.

    Selain rekayasa tenor utang, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.

    Dari sisi manajemen kas (cash management), Kementerian Keuangan menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga (buffer) kas negara.

    “Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien,” tutupnya.

  • Defisit APBN Dijaga Pakai ‘Tabungan’ SAL, Indef Wanti-Wanti Risiko Ilusi Fiskal

    Defisit APBN Dijaga Pakai ‘Tabungan’ SAL, Indef Wanti-Wanti Risiko Ilusi Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti pemerintah agar penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup celah defisit tidak menjadi kebiasaan yang menggerus disiplin fiskal.

    Adapun, Kementerian Keuangan menggunakan SAL sebesar Rp85,6 triliun sebagai bantalan pembiayaan APBN 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga defisit anggaran tetap sesuai outlook di level 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan langkah tersebut merupakan langkah sah pragmatis untuk menahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru di tengah ketidakpastian global. Hanya saja, dia mengingatkan adanya risiko “ilusi ruang fiskal” apabila strategi ini terus dijadikan sandaran.

    “Defisit yang tampak terkendali secara angka bisa menyembunyikan masalah struktural jika ditopang oleh pengurasan cadangan,” kata Rizal kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

    Rizal mengingatkan bahwa penggunaan SAL dalam jumlah signifikan mencerminkan tekanan nyata pada sisi penerimaan negara, sementara belanja pemerintah bersifat kaku (rigid).

    Jika ‘tabungan’ negara itu terlalu sering dipakai untuk menutup celah pembiayaan rutin maka fungsi utama SAL sebagai peredam kejut (shock absorber) akan hilang. Akibatnya, ruang gerak pemerintah akan menyempit ketika terjadi guncangan ekonomi eksternal yang lebih besar.

    “Risiko lainnya adalah munculnya preseden fiskal yang keliru, di mana stabilitas defisit dijaga lebih melalui optimalisasi kas daripada melalui penguatan kualitas APBN itu sendiri,” lanjutnya.

    Menurut Rizal, ketergantungan pada SAL berpotensi melemahkan disiplin fiskal jangka menengah karena pemerintah bisa saja menunda reformasi fundamental, seperti perbaikan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) dan efisiensi belanja.

    Oleh karena itu, Indef mendesak pemerintah untuk menetapkan ‘aturan main’ yang jelas terkait penggunaan sisa anggaran tersebut. Idealnya, menurut Rizal, SAL hanya boleh ditarik untuk menutup guncangan penerimaan yang bersifat sementara (temporary shock), bukan untuk membiayai belanja rutin.

    “Pemerintah perlu memastikan penggunaan SAL bersifat selektif. Harus ada batas minimum SAL yang dijaga agar tidak menciptakan ilusi ruang fiskal yang semu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa optimalisasi SAL sebesar Rp85,6 triliun menjadi salah satu strategi utama pembiayaan APBN 2025 guna menjaga defisit tetap terkendali tanpa tambah kewajiban utang.

    Adapun, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp614,9 triliun hingga 30 November 2025. Angka ini setara dengan 84,06% dari outlook Laporan Semester (Lapsem) I/2025 yang dipatok sebesar Rp731,5 triliun.

    Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78% terhadap PDB.

    Suahasil menjelaskan penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran.

    “Itu on track. Biasanya suka disebut ‘tekor’, [padahal] ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (18/12/2025).