Xcloud.id

Tag: Sri Wulan

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]

  • Kota Mojokerto Resmi Miliki BPBD, Momentum Bersejarah di Bulan PRB 2025

    Kota Mojokerto Resmi Miliki BPBD, Momentum Bersejarah di Bulan PRB 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diresmikan bersamaan dengan pembukaan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Rabu (1/10/2025).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menunjuk Mojokerto Raya sebagai tuan rumah agenda berskala nasional tersebut.

    “Alhamdulillah, di tahun pertama periode kedua saya menjabat, Kota Mojokerto dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan nasional yang sangat strategis. Ini juga menjadi momentum bersejarah karena BPBD Kota Mojokerto resmi dibentuk pada tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski hanya memiliki tiga kecamatan dan 18 kelurahan, Ning Ita menegaskan bahwa Kota Mojokerto dialiri tujuh sungai besar yang berpotensi menimbulkan risiko bencana, terutama banjir. Untuk itu, pemerintah daerah telah membekali setiap kelurahan agar menjadi kelurahan tangguh bencana.

    “Pembentukan BPBD ini adalah bentuk komitmen kami agar penanggulangan bencana lebih responsif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Ketangguhan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga karakter, kedisiplinan, dan solidaritas sosial. Sinergi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi adalah kunci dalam menghadapi bencana,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, relawan, dan seluruh mitra yang selama ini bersinergi dalam edukasi serta pendampingan masyarakat. Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur “Tangguh Rek”, yang mencerminkan semangat kebersamaan membangun ketangguhan bangsa.

    “Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, Mojokerto siap menjadi kota yang tangguh menghadapi risiko bencana. Mari kita sukseskan Bulan PRB 2025 sebagai bukti ketangguhan Mojokerto, Bumi Majapahit,” ujarnya.

    Agenda Bulan PRB 2025 akan berlangsung selama tiga hari dengan beragam kegiatan, mulai dari Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, hingga Permainan Edukasi. Hadir dalam peresmian tersebut antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, serta Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andhika Nurrahmad Sudigda. [tin/beq]

  • Biaya Haji Kemahalan, DPR Minta Jemaah Tak Perlu Pesawat Kelas Bisnis

    Biaya Haji Kemahalan, DPR Minta Jemaah Tak Perlu Pesawat Kelas Bisnis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Husni mengusulkan agar penerbangan untuk jemaah haji tak perlu ada kelas bisnis. Usul itu disampaikan merespons biaya mahal untuk naik haji tahun ini.

    Husni mengaku sudah bicara dengan pihak maskapai. Menurutnya, biaya bisa ditekan bila penerbangan haji menggunakan pesawat yang seluruhnya kursi kelas ekonomi.

    “Enggak perlu tempat duduk bisnis, Pak. Enggak perlu. Semua diekonomikan saja. Makin banyak seat yang bisa diisi, tentunya beban para calon jemaah haji sudah pasti makin turun,” kata Husni dalam rapat bersama Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1).

    Dia mempertanyakan apa fungsi kursi kelas bisnis dalam penerbangan haji selama ini. Husni berpendapat kursi-kursi itu hanya mengurangi jumlah jemaah yang bisa diangkut dalam satu pesawat.

    Husni juga mengkritik Kementerian Agama soal biaya penyediaan aksesoris haji, seperti gelang hingga stiker. Dia heran kenapa barang-barang itu dibeli di Arab Saudi.

    “Saya pikir di kampung Pak Wahid, tukang stiker banyak Pak kan? Tukang gelang juga banyak pak. Jadi untuk apa kita buang-buang uang, membuang-buang devisa, tapi ujung-ujungnya ini memberatkan para calon jemaah haji?” ucap Husni.

    Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Sri Wulan menyoroti penganggaran makanan jemaah haji. Dia bertanya-tanya kenapa Kemenag bisa menurunkan biaya makan dari SAR16,5 ke SAR15.

    “SAR16,5 kemarin saja banyak komplainnya setengah mati. Yang disampaikan Pak Dirjen yang begitu menarik gambarnya, tidak menarik aslinya. Karena di situ ada ayam, paha, dan apa, munculnya teri-teri saja. Nah rasanya itu ora karuan,” ujar Wulan.

    Dia menambahkan, “Bukan karena kita ingin turunkan harga, tapi nanti layanan dan fasilitas jemaah berkurang jauh.”

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Rp93,4 juta. Dari jumlah itu, Rp65,4 juta dibebankan ke jemaah haji.

    Biaya penerbangan menjadi komponen terbesar dalam BPIH tahun ini. Kemenag merumuskan biaya penerbangan haji tahun ini Rp34,4 juta. Jumlah itu naik dari biaya tahun lalu Rp33,4 juta.

    (dhf/agt)