Xcloud.id

Tag: Sri Untari Bisowarno

  • Komisi E DPRD Jatim usul program MBG libatkan sekolah

    Komisi E DPRD Jatim usul program MBG libatkan sekolah

    Surabaya (ANTARA) – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) bisa diserahkan pihak sekolah untuk memasak makanannya.

    “Menurut saya kenapa anggarannya tidak diserahkan ke sekolah saja, kemudian biar mereka masak, tetapi dikasih standarnya,” ujar Sri Untari di Surabaya, Rabu.

    Menurutnya, langkah ini bisa menghidupkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan ibu-ibu yang memiliki keahlian memasak.

    “Ini bisa menghidupkan (ekonomi) ibu-ibu yang punya keahlian masak. Pemerataan rejekilah,” ujarnya.

    Meski begitu, pihaknya belum mengetahui teknis pelaksanaan program MBG ini ke depannya.

    “Kami belum menerima juknisnya (petunjuk teknis), tetapi Pemprov Jatim telah menyiapkan anggarannya. Sampai sekarang juga belum tahu siapa saja yang dilibatkan,” katanya.

    Untari sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengaku hingga saat ini belum dilibatkan atau diajak bicara terkait masalah program pemerintah ini.

    “Saya sebagai ketua koperasi juga belum dilibatkan. Nunggu pemprov koordinasi dengan pusat dulu, baru tahu seperti apa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemprov Jatim menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, dana ini sementara disimpan sebagai dana cadangan sambil menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat.

    “Karena belum ada regulasi dan petunjuk teknis yang jelas, anggaran tersebut masih dalam bentuk dana cadangan. Kami juga belum mengetahui secara rinci penempatannya. Saat ini, untuk tahap awal (kick-off), semua anggaran berasal dari pusat,” kata Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada kesempatan sebelumnya.

    Walau demikian, Adhy mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan siang gratis berjalan lancar di Jawa Timur.

    Ia menyebut bahwa pemprov telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional, meskipun peran pemerintah daerah dalam program ini masih menunggu kejelasan dari regulasi pusat.

    “Saya belum mendapat informasi lengkap terkait posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, karena pedoman yang diterima masih terbatas,” ujarnya.

    Sambil menunggu arahan lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur telah mengambil sejumlah langkah, termasuk bekerja sama dengan Pramuka untuk menyelenggarakan kegiatan memasak gratis yang akan mendistribusikan makanan kepada 10 ribu orang di berbagai sekolah.

    Adhy menjelaskan langkah ini juga merupakan upaya untuk menyosialisasikan program makan bergizi gratis kepada masyarakat sebelum implementasi berskala besar dilakukan.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Munas Rekonsiliasi Dewan Koperasi Indonesia, Begini Respon Nurdin Halid – Halaman all

    Soal Munas Rekonsiliasi Dewan Koperasi Indonesia, Begini Respon Nurdin Halid – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, buka suara soal Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

    Nurdin mengimbau para anggota Dekopin peserta Ancol, Jakarta Utara, 18-21 Desember 2024, tidak melakukan gerakan atau langkah apa pun, kecuali berpegang teguh pada hasil keputusan Munas di Ancol.

    “Saat ini saya masih Umroh di Tanah Suci. Namun saya juga terus ikuti pemberitaan yang ramai terkait Munas Rekonsiliasi 2024 yang digelar kemarin. Terkait hal tersebut, saya meminta para sahabat penggiat koperasi untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan atau langkah apa pun, kecuali berpegang teguh pada Keputusan Munas kita di Ancol,” ujar Nurdin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Nurdin mengaku mengetahui bahwa bakal adanya Munas Rekonsiliasi, karena Prishkianto baru saja terpilih sebagai Ketum Dekopin yang baru menggantikan Sri Untari Bisowarno dalam Munas Dekopin yang berlangsung pada 1-3 Desember 2024 di Asrama Pondok Haji Jakarta Timur. 

    Sehingga, diyakini tidak ada lagi munas tandingan, apalagi Menkop Budi Arie saat menerima Nurdin Halid pada 21 Desember 2024 menegaskan Munas Dekopin Ancol sah dan selanjutnya akan dilakukan tahapan rekonsiliasi.

    Namun, Nurdin mengaku tidak terkejut. Bahkan di sela ibadah Umroh,  Nurdin juga terus mengikuti pemberitaan yang ramai terkait Munas Rekonsiliasi Hotel Sultan.

    Nurdin menegaskan, salah satu keputusan Munas Ancol, yakni memberi kewenangan penuh kepada ketua umum terpilih untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait kepemimpinan Dekopin 2024-2029 setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. 

    “Karena itu, setelah tiba di Tanah Air, saya akan segera bertemu dan berkonsultasi dengan Menteri Koperasi Bapak Budi Arie,” ujar Nurdin.

    Nurdin menegaskan kepada para peserta bahwa pihaknya akan memutuskan yang terbaik untuk masa depan gerakan Koperasi dan Dekopin sebagai wadah tunggalnya. 

    Dalam konsultasi dengan Pemerintah nanti, pihaknya akan berpegang teguh pada jatidiri Koperasi yaitu semangat kekeluargaan.

    “Hal itu sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang disampaikan Pak Budi Arie kemarin di media massa,” tambahnya.

    Nurdin meminta para pengurus dan anggota Dekopin hasil Munas Ancol untuk terus menjaga semangat kebersamaan demi persatuan dan masa depan Koperasi Indonesia.

  • Rencana Munas Tandingan Dekopin, Nurdin Halid Keluarkan Instruksi

    Rencana Munas Tandingan Dekopin, Nurdin Halid Keluarkan Instruksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, meminta seluruh anggota Dekopin hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta Utara, untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah apa pun selain berpegang teguh pada keputusan Munas tersebut. 

    Seruan ini disampaikan Nurdin di sela-sela perjalanan ibadah Umrah di Tanah Suci, Minggu (23/12).  

    “Saya tidak mengetahui adanya rencana Munas Rekonsiliasi, karena Munas Dekopin di Asrama Pondok Haji Jakarta Timur pada 1-3 Desember 2024 telah menetapkan Prishkianto sebagai Ketua Umum yang baru menggantikan Sri Untari Bisowarno,” ujar Nurdin.  

    Ia menambahkan, Menkop Budi Arie telah menegaskan bahwa Munas Dekopin Ancol sah dan menjadi dasar untuk proses rekonsiliasi. 

    “Logikanya, tidak ada lagi munas tandingan. Tahapan rekonsiliasi sudah disepakati bersama,” jelasnya.  

    Meski mengaku sedikit heran dengan rencana Munas susulan di Hotel Sultan pada 27 Desember 2024, Nurdin menegaskan bahwa keputusan Munas Ancol memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk menentukan langkah strategis, tentunya dengan konsultasi bersama Pemerintah.  

    “Setelah kembali ke Tanah Air, saya akan segera bertemu dan berkonsultasi dengan Menteri Koperasi, Bapak Budi Arie,” kata Nurdin.  

    Dalam pidato penutupan Munas di Ancol, Nurdin sebelumnya menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus terbaik untuk masa depan gerakan Koperasi dan Dekopin sebagai wadah tunggalnya. 

  • Eks Danjen Kopassus Beri Pembekalan di Munas Dekopin – Halaman all

    Eks Danjen Kopassus Beri Pembekalan di Munas Dekopin – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (purn) AM Muchdi PR, memberikan pembekalan pada Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada 1-3 Desember 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 

    Muchdi menyoroti soal pembaharuan SDM di Dekopin.

    “Masa sudah lima periode tidak diganti-ganti. Presiden saja dua periode sudah harus diganti, “ kata Muchdi PR, melalui siaran pers Dekopin secara tertulis, Sabtu (7/12/2024).

    Dalam Munas Dekopin itu, Priskhianto terpilih menjadi Ketua Umum baru secara aklamasi.

    Sementara Sri Untari Bisowarno, terpilih jadi Ketua Dewan Pengawas Dekopin.

    Hadir sejumlah tokoh nasional seperti Ridwan Hisjam, Arief Puyono dan Ketua Komisi XI Muhamad Misbakhun juga memberikan pengarahan pada peserta Munas. 

    Misbhakun membahas soal UU No P2SK sebagai UU Sektor Keuangan yang juga mengatur soal koperasi.

    Koperasi Simpan Pinjam yang melayani jasa keuangan non anggota harus dilakukan pengawasan OJK. Karena ini merupakan dana publik.

    Sehingga pengawasan harus dilakukan oleh otoritas keuangan.

    Sementara Koperasi Simpan Pinjam yang melayani anggota saja, maka fungsi pengawasan anggotalah yang menjadi kontrol koperasinya sendiri. 

    Arief Puyono juga menyoal dan memberikan contoh cerita negara-negara tetangga yang maju koperasinya seperti Singapura dan Thailand. Padahal, kata Arief, Thailand mengakui menjalankan roda koperasi pertaniannya mencontoh dari Indonesia.

    Priskhianto menyatakan pasca terpilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin dirinya langsung melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan rekomendasi munas, yaitu terciptanya rekonsiliasi.

    “Dalam waktu dekat saya akan road show ke beberapa daerah menemui dan berdiskusi dengan para anggota Dekopin di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkasnya.

     

     

     

  • Menang Pilkada di 21 Daerah se-Jatim, PDIP: Terima Kasih Kepercayaan Rakyat

    Menang Pilkada di 21 Daerah se-Jatim, PDIP: Terima Kasih Kepercayaan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 kembali menjadi ajang pembuktian, bahwa PDI Perjuangan masih menjadi kekuatan politik utama di Jawa Timur.

    Hasil sementara pilkada di 38 kabupaten/kota di Jatim, partai berlambang banteng moncong putih tersebut berhasil meraih kemenangan besar.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan bahwa partainya memenangkan 21 pilkada kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Dari total kemenangan tersebut, beber Untari, 16 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara lima daerah lainnya adalah pasangan calon yang diusung partainya.

    Keberhasilan ini, menurut Sri Untari, tidak lepas dari kepercayaan rakyat yang tetap tinggi terhadap PDI Perjuangan.

    “Kami sangat berterima kasih kepada rakyat Jawa Timur atas kepercayaan yang luar biasa ini. Kemenangan di 21 daerah adalah amanah besar yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini membuktikan bahwa kerja keras kader dan relawan kami diterima oleh masyarakat,” ucap Untari kepada media di Surabaya, Jumat (29/11/2024).

    Politisi yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu pun menyoroti beberapa tantangan di sejumlah daerah, termasuk Pilkada Kota Blitar. PDI Perjuangan mendukung pasangan Bambang-Bayu di daerah tersebut, namun menemukan indikasi pelanggaran serius selama proses pemilu.

    Dia menegaskan bahwa PDI Perjuangan mendorong pemilu ulang di daerah tersebut sebagai langkah menjaga integritas demokrasi.

    “Kami tidak bisa tinggal diam karena ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemilu yang jujur, bersih, dan bermartabat. Kami juga ingin menghormati dukungan rakyat Kota Blitar terhadap pasangan calon yang kami usung,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sri Untari juga menyampaikan pandangannya terkait hasil sementara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.

    Meski pasangan Tri Rismaharini dan Gus Hans belum mencapai target kemenangan, ia mengapresiasi perjuangan keduanya yang luar biasa, terutama mengingat waktu persiapan kampanye yang relatif singkat.

    “Berdasarkan hitung cepat KPU dan laporan manual yang masuk ke kami, hasilnya sangat menggembirakan. Dalam waktu hanya 2,5 bulan, Bu Risma dan Gus Hans telah menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Memang belum sesuai target, tetapi ini adalah fondasi yang baik untuk ke depan,” jelas Untari.

    Sedangkan, keberhasilan Khofifah Indar Parawansa mempertahankan kursi gubernur, sebutnya, tidak terlepas dari persiapan panjang sebagai petahana.

    “Bu Khofifah memiliki keunggulan sebagai incumbent dan sudah mempersiapkan diri selama 15 tahun. Namun, capaian Bu Risma dan Gus Hans dengan waktu yang terbatas tetap sangat membanggakan,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sri Untari juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader, relawan, dan jaringan pendukung yang telah bekerja keras.

    Menurutnya, keberhasilan PDI Perjuangan di Pilkada 2024 adalah hasil kolaborasi semua elemen yang solid dan terorganisir dengan baik.

    Ke depan, PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Sri Untari menegaskan bahwa partainya akan memberikan instruksi tegas kepada para kepala daerah yang terpilih untuk segera menuntaskan program-program strategis, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami akan memastikan bahwa kepala daerah di bawah PDI Perjuangan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah prioritas kami yang tidak bisa ditawar,” jelas Untari.

    Dia juga menegaskan, bahwa PDI Perjuangan akan terus menjaga integritas politik dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan etika dalam setiap langkahnya.

    Untari pun menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan transparan.

    “Kami siap bekerja sama dengan siapa pun untuk hal-hal yang positif. Jika ada kritik atau pandangan miring, kami akan luruskan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat. PDI Perjuangan akan terus berada di garda depan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Pihaknya memiliki optimisme tinggi bahwa PDI Perjuangan akan terus menjadi motor penggerak perubahan di Jawa Timur. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu dan membangun Jawa Timur yang lebih sejahtera.

    “Kami tidak akan berhenti berjuang. Dengan dukungan rakyat, kami yakin PDI Perjuangan akan terus menjadi partai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami siap bekerja lebih keras untuk masa depan Jawa Timur yang lebih baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah meminta semua pihak agar menunggu dengan sabar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Capres terpilih Prabowo Subianto yang rencananya direalisasikan, setelah sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Kita bersabar karena kita menunggu proses MK seperti apa. Jangan buru-buru,” tegasnya kepada wartawan di kantor DPD PDIP Jatim, Minggu (31/3/2024).

    Said menerangkan, hubungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra tidak ada masalah. Sehingga, pertemuan antara kedua ketua umum partai politik ini sangat cair.

    “Ibu Mega sebagai pemenang pileg, Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres. Insya Allah jauh sebelum pertemuan itu nantinya akan didahului pertemuan oleh Mbak Puan Maharani nanti setelah keputusan MK,” pungkasnya didampingi Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDIP Jatim. [tok/aje]

  • Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jatim saat ini sedang fokus menggodok rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur yang diproyeksikan untuk tahun 2025-2045.

    RPJPD Jatim ini sebagai upaya untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada Instruksi No. 1/2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD Tahun 2024-2045.

    Untuk itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJPD Jatim 2025-2045, Dr Sri Untari Bisowarno,M.AP., menjelaskan, bahwa visi RPJPD tersebut akan diselaraskan dengan visi pemerintah pusat perihal Indonesia Emas 2045, yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.

    “Visi RPJPD Jatim akan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yakni sama-sama memuat konsep maju dan berkelanjutan, hal ini dimaksudkan agar visi nasional dan visi daerah soal Indonesia Emas 2045 tidak berseberangan,” ujar Sri Untari kepada media usai kunjungan di Kantor Bappenas.

    Perempuan yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini menambahkan, bahwa RPJPD Jatim mengandung 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.

    “Semua RPJPD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota harus mengandung angka 5, 8, 17, dan 45 sebagai perwujudan dari simbol pancasila, yang lahir pada 17 Agustus 1945. Selain itu konteks kata maju dan berkelanjutan itu juga harus ada dalam setiap elemen RPJPD,” tambahnya.

    Sementara itu, rancangan awal RPJPD Jatim turut memuat arah pembangunan Provinsi Jawa Timur yang telah dielaborasi dengan arah kebijakan per tahapan pembangunan 2025-2045.

    “Arah pembangunan Jatim akan berfokus terhadap aspek transformasi sosial, transformasi ekonomi, tata kelola, stabilitas, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah pembangunan ini demi membentuk lingkungan dan SDM Jatim yang lebih berkualitas untuk generasi masa depan,” jelasnya.

    Karenanya, agar proses pembahasan dan proyeksi penyusunan RPJPD ini lancar dan sesuai target, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan konsultasi dan sharing.

    “Kita bekerjasama dengan Bappenas untuk membentuk RPJPD ini, mengingat RPJPD harus ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan persamaan pandangan dengan pusat untuk bisa dikombinasikan, sehingga kita memutuskan konsultasi langsung dengan Bappenas,” pungkas Untari. [tok/suf]