Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

  • Keraton Yogyakarta Gelar Ritual Labuhan Merapi untuk Peringati Kenaikan Takhta Sultan HB X

    Keraton Yogyakarta Gelar Ritual Labuhan Merapi untuk Peringati Kenaikan Takhta Sultan HB X

    Sleman, Beritasatu.com – Keraton Yogyakarta kembali menggelar ritual adat Labuhan Gunung Merapi pada Jumat sebagai ungkapan syukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara sakral ini juga menjadi bagian dari Tingalan Dalem, peringatan naik takhta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    Ritual berlangsung khidmat dipimpin oleh Mas Wedana Suraksohargo Asihono, juru kunci Gunung Merapi yang merupakan putra mendiang Mbah Maridjan. Prosesi Labuhan tidak hanya diikuti oleh abdi dalem Keraton Yogyakarta, tetapi juga ratusan warga dan wisatawan yang rela menempuh medan terjal demi menyaksikan tradisi budaya ini.

    Sebelum dilabuh, ubarampe (perlengkapan sesaji) yang dibawa oleh para abdi dalem terlebih dahulu didoakan oleh juru kunci. Perlengkapan sesaji ini terdiri dari delapan jenis ubarampe, di antaranya, Nyamping Cangkring, Semekan Gadhung Mlati, Banguntulak, Kampuh Poleng Ciut, Destar Daramulka, dan Paningset Udaraga.

    Prosesi Labuhan Merapi yang merupakan tradisi adat Keraton Yogyakarta dimulai dari bekas reruntuhan rumah Mbah Maridjan di Dusun Kinahrejo. Rombongan kemudian berjalan menuju Alas Bedengan, lokasi utama ritual yang berjarak sekitar tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi. Kawasan ini berada di bawah Pos Dua atau Srimanganti, yang dikenal sebagai pintu masuk menuju Gunung Merapi.

    Dalam upacara ini, Mas Wedana Suraksohargo menyampaikan harapan agar ritual Labuhan Merapi membawa berkah, keselamatan, dan perlindungan bagi warga sekitar, terutama mengingat aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang masih sering terjadi.

    “Tujuannya untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Jika Gunung Merapi mengalami erupsi, semoga masyarakat tetap aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi Keraton Yogyakarta, Labuhan Merapi juga menjadi daya tarik wisata budaya. Setiap tahun, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang untuk menyaksikan ritual sakral ini.

    Dengan adanya Labuhan Merapi, masyarakat tidak hanya mempererat hubungan dengan alam dan leluhur, tetapi juga ikut menjaga kelestarian budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi salah satu cara mengenalkan warisan budaya adat Keraton Yogyakarta kepada generasi muda dan wisatawan.

  • Serba-serbi Retret Kepala Daerah di Magelang, Apa yang Dibahas Selama Sepekan?

    Serba-serbi Retret Kepala Daerah di Magelang, Apa yang Dibahas Selama Sepekan?

    PIKIRAN RAKYAT – Retret Kepala Daerah direncanakan akan digelar pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Sebanyak 505 orang kepala daerah akan mengikuti kegiatan tersebut usai dilantik.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa retret yang digelar dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 tersebut telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih,” ujarnya di Yogyakarta pada Minggu, 9 Februari 2025.

    Mekanisme Keberangkatan

    Menurut Wamendagri, ada beberapa opsi metode keberangkatan retret kepala daerah ke Magelang yang masih dalam kajian.

    Skenario tersebut termasuk kepala daerah yang berkumpul di Gedung Agung Yogyakarta sebelum kemudian berangkat bersama-sama naik bus.

    Jika opsi tersebut, dilakukan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan turut membersamai keberangkatan para kepala daerah.

    “Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang,” jelasnya.

    Apa yang Dibahas dalam Retret?

    Selama retret di Magelang, para kepala daerah akan dibekali beberapa materi. Tiga materi utama, ungkap Bima, termasuk pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Saat ini, Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas menyusun rangkaian acara tersebut.

    Pemahaman tugas pokok kepala daerah termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pembekalan juga mencakup materi tentang program-program strategis yang perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing.

    Siapa Pembicaranya?

    Beberapa pemateri dan pembicara yang diketahui termasuk Menteri Keuangan. Ia dijadwalkan untuk menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Selain itu, Lemhannas dijadwalkan memberikan materi tentang penguatan nilai kebangsaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Ada pula KPK yang diyakini akan menjadi pemateri tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri: 505 Kepala daerah retret di Magelang selama sepekan

    Wamendagri: 505 Kepala daerah retret di Magelang selama sepekan

    Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan sebanyak 505 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan setelah dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, Minggu, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.

    “Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih,” ujar dia.

    Bima memastikan retret kepemimpinan di Akmil, Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

    “Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri,” ucap dia.

    Terkait mekanisme keberangkatan para kepala daerah ke Magelang, Wamendagri menyebutkan ada beberapa opsi yang masih dalam tahap kajian.

    Salah satu skenarionya, kata Bima, kepala daerah berkumpul terlebih dahulu di Gedung Agung Yogyakarta sebelum bertolak ke Magelang bersama-sama menggunakan bus.

    Jika skenario ini diterapkan, dia berharap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut membersamai pelepasan para kepala daerah menuju lokasi pembekalan.

    “Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang,” tutur Bima.

    Bima menjelaskan retret bakal diisi tiga materi utama yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Menurut Bima, Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas tengah menyusun rangkaian acara tersebut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekda DIY sebut pelantikan kepala daerah tidak terlalu bebani anggaran

    Sekda DIY sebut pelantikan kepala daerah tidak terlalu bebani anggaran

    Untuk akomodasi seperti penginapan selama di Jakarta, pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024 harus menanggung biaya sendiri.

    Yogyakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono memastikan pelantikan bupati/wali kota terpilih hasil Pilkada 2024 tidak terlalu membebani anggaran daerah.

    Beny di Yogyakarta, Jumat, menyebut perubahan lokasi pelantikan dari ibu kota provinsi ke Jakarta hanya berdampak pada penambahan biaya perjalanan dinas sehingga tidak memerlukan refocusing anggaran.

    “Pergeserannya hanya itu. Jadi, tidak akan memakan biaya sampai lalu harus melakukan refocusing. ‘Kan berarti menambahkan (biaya) perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta saja,” ujar Beny.

    Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, kata dia, pelantikan bupati dan wali kota semula direncanakan berlangsung di ibu kota provinsi.

    Namun, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan kepala daerah rencananya secara serentak di ibu kota negara, Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2025.

    “Kebijakan itu belum tertulis ya. Akan tetapi, hasil rapat kami dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan seluruh Indonesia diundang untuk zoom, persiapan terakhir itu akan diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2025 di ibu kota negara,” ujar Beny.

    Sekda DIY memastikan untuk seragam pelantikan bagi kepala daerah terpilih sudah dipersiapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, termasuk perlengkapan seperti sepatu hingga atribut lainnya.

    Untuk akomodasi seperti penginapan selama di Jakarta, lanjut dia, pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024 harus menanggung biaya sendiri.

    “Pelaksanaan pelantikan memang difasilitasi provinsi. Akan tetapi, kalau untuk menginap, itu masih pribadi karena mereka belum bisa menggunakan APBD, wong belum dilantik,” ujarnya.

    Menurut Beny, jika pelantikan pasangan calon bupati/wali kota terpilih digelar di ibu kota provinsi, sedianya fasilitas yang diberikan hanya berupa acara seremonial tanpa ada jamuan khusus.

    “Tidak ada makan-makan dan sebagainya. Seperti biasanya, selesai pelantikan, ya selesai,” ujar dia.

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, kata Beny, dimungkinkan ikut mengantarkan bupati dan wali kota terpilih ke Jakarta, menyesuaikan undangan resmi dari pemerintah pusat.

    “Kemarin seluruh gubernur yang tidak bersengketa akan dilantik pada tanggal 20. Nah, nanti kita lihat apakah Pak Gubernur DIY dan Aceh itu diundang. Saya kira diundanglah,” ucapnya.

    Sebagai antisipasi, Pemprov DIY telah mengimbau pasangan calon bupati/wali kota terpilih di lima kabupaten/kota beserta wakilnya untuk tidak bepergian jauh menjelang tanggal pelantikan guna mempermudah mobilisasi.

    “Jauh-jauh hari kami sudah sampaikan kepada calon bupati/wali kota terpilih dan wakilnya untuk tidak pergi jauh-jauh mendekati tanggal 20 Februari,” kata dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keraton Yogyakarta Gelar Tradisi Labuhan di Gunung Lawu untuk HUT Sultan HB X

    Keraton Yogyakarta Gelar Tradisi Labuhan di Gunung Lawu untuk HUT Sultan HB X

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Keraton Yogyakarta akan menggelar tradisi labuhan di Gunung Lawu pada Kamis (30/1/2025) malam.

    Sebelum pendakian menuju puncak gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, utusan keraton terlebih dahulu melakukan prosesi serah terima uborampe atau kelengkapan labuhan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

    Rombongan dari Keraton Yogyakarta diterima langsung oleh Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi.

    Pengageng II Keraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Rintaiswara, menyampaikan bahwa tradisi labuhan juga digelar di Pantai Parangkusumo dan Gunung Merapi.

    “Labuhan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kenaikan Tahta Sri Sultan Hamengkubuwana X,” katanya usai prosesi serah terima di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis siang.

    Sebanyak 11 orang akan melakukan pendakian hingga puncak Gunung Lawu untuk membawa uborampe sebagai bagian dari ritual.

    KRT Rintaiswara menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan bentuk syukur dan permohonan kepada Sang Pencipta, sekaligus napak tilas sejarah.

    Meskipun cuaca sedang memasuki musim penghujan, hal itu tidak menjadi penghalang bagi rombongan untuk tetap menjalankan ritual.

    Sementara itu, Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, menilai kegiatan ini sebagai bentuk kerja sama berkelanjutan antara Pemkab Karanganyar dan Keraton Yogyakarta.

    Selain memiliki hubungan sejarah dengan Perjanjian Giyanti, Kabupaten Karanganyar juga memiliki keterkaitan erat dengan Keraton Yogyakarta.

    “Labuhan ini merupakan bagian dari upaya memayu hayuning bawana, menjaga keseimbangan dan kelestarian budaya. Kita ingin generasi penerus tetap membumi, menghargai, dan memahami sejarah yang ada,” tuturnya. (*)

  • 4
                    
                        Gugatan Keraton Terkait Lahan Stasiun Jogja Berakhir Damai, PT KAI Tak Usah Bayar Rp 1.000
                        Yogyakarta

    4 Gugatan Keraton Terkait Lahan Stasiun Jogja Berakhir Damai, PT KAI Tak Usah Bayar Rp 1.000 Yogyakarta

    Gugatan Keraton Terkait Lahan Stasiun Jogja Berakhir Damai, PT KAI Tak Usah Bayar Rp 1.000
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus perkara gugatan
    Keraton Yogyakarta
    ke
    PT KAI
    terkait kepemilikan tanah Stasiun Tugu, Yogyakarta, berakhir damai.
    Sidang gugatan yang digelar pada Kamis (23/1/2025) berakhir diputus dengan akta perdamaian.
    “Sudah diputus dengan akta perdamaian jadi putusannya untuk mengakhiri perkara tersebut dengan damai,” kata Humas PN Yogyakarta Heri Kurniawan saat dihubungi, Sabtu (25/1/2024).
    “Perkara tidak dilanjutkan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kuasa Hukum Keraton Yogyakarta Markus Hadi Tanoto mengatakan pada 23 Januari lalu sidang pembacaan putusan perdamaian telah dilakukan.
    “Kasultanan dan KAI dan kawan-kawan sepakat berdamai,” ujarnya saat dihubungi.
    “Para pihak sepakat aset yang menjadi obyek gugatan statusnya dikembalikan kepada Kasultanan,” imbuhnya.
    Lalu saat disinggung soal gugatan Keraton Yogyakarta sebesar Rp 1.000 Markus mengatakan KAI tidak harus membayar, karena sudah sepakat damai.
    “Tidak (membayar) karena sudah sepakat damai,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X turut berkomentar atas gugatan Keraton Yogyakarta ke PT KAI sebesar Rp 1.000.
    Sultan mengatakan bahwa tanah Stasiun Tugu yang berstatus sultan ground (SG) atau tanah kesultanan Yogyakarta itu dicatat sebagai milik BUMN yakni PT KAI.
    Dia juga menyebut bahwa Keraton dan BUMN dalam hal ini PT KAI telah bersepakat untuk mengembalikan status kepemilikan tanah, yang mulanya tercatat sebagai milik PT KAI menjadi milik Keraton Yogyakarta.
    Namun, dalam melakukan pembatalan tidak serta merta bisa dilakukan dan harus melalui jalur meja hijau.
    “Kami sepakat, mereka tidak bisa mengeluarkan itu. Harus dibatalkan lewat pengadilan. Makanya hanya Rp 1.000 rupiah. Jadi nanti yang terjadi itu kira-kira PT KAI punya aset, HGB di atas Sultan Ground. Sudah itu saja,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (15/11/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Krisis Air, Sultan HB X Tanam Pohon di Lereng Merapi

    Cegah Krisis Air, Sultan HB X Tanam Pohon di Lereng Merapi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan beberapa elemen masyarakat menanam pohon di lereng Merapi untuk mengurangi kelangkaan air bersih usai erupsi Merapi Tahun 2010 lalu yang membakar lahan seluas 200 ha hingga menigkatnya deforestasi, betonisasi, polusi hingga global warming. Sultan HB X menanam 3 jenis pohon langka, yaitu sawo kecik, kepel, dan pronojiwo.

    Kelangkaan air bersih menurut Sultan karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan pasokan air di DIY sebesar 800 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 27.000 liter per detik. Sementara ditambah lonjakan jumlah penduduk DIY yang diproyeksikan mencapai 4 juta jiwa pada tahun 2025-2030.

    “Lereng Merapi tidak akan mencukupi seperti dulu. Sebelah barat telah terbakar beberapa tahun lalu seluas 200 hektare. Itu memang kembali, tapi tidak mungkin punya kecukupan. Oleh karena itu, penting pelestarian lingkungan di kawasan lereng Merapi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air,” papar Sri Sultan di Nawang Jagad, Kaliurang, Sleman, Senin (20/1/2025). 

     

    Melalui gerakan menanam pohon dan menjaga lingkungan di kawasan Merapi ini Sri Sultan berharap menjadi gerakan masif di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Khususnya untuk lebih mencintai lingkungan dan alam sekitarnya. “Dengan gerakan ini saya berharap, lingkungan itu tidak rusak tapi makin bagus, sehingga di lereng Merapi akan banyak tanaman. Dengan banyak tanaman tumbuh, mata air baru yang memungkinkan masyarakat itu juga di Sleman bisa menikmati dengan baik,” ungkap Sri Sultan.

    Sri Sultan mengapresiasi keterlibatan ormas lintas agama dalam kegiatan ini. Hal ini menjadi simbol dari persatuan dan tujuan yang sama, dalam upaya menjaga alam yang ditempati sekarang. “Itu simbol daripada kemauan yang sama, saya kira kesadaran itu juga harus tumbuh ke anak-anak muda,” tutup Gubernur DIY tersebut.

    Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi mengatakan, pasca erupsi Gunung Merapi 2010, banyak sungai-sungai yang tertutup lahar ditambah aktivitas manusia yang merusak salah satunya pertambangan pasir. Menurut GKR Mangkubumi, jika alam rusak, maka akan mempengaruhi elemen-elemen yang lain, misalnya saja gumuk pasir hingga air di sekitarnya.

    “Kami ingin lebih banyak lagi pohon-pohon yang ditanam. Karena sejujurnya, sejak erupsi Merapi tahun 2010 yang agak besar itu banyak sekali sungai-sungai, dan aliran sungai yang tertutup. Nah, dengan penanaman yang semakin banyak ini, yang kemudian akan menimbulkan kembalinya sampai mengalir ke selatan. Mudah-mudahan dari teman-teman dari lintas agama bisa mengajak teman-teman lainnya untuk bersama-sama menanam yang lebih luas lagi,” jelas GKR Mangkubumi.

     Sementara itu, Kepala Bebadan Pangreksa Loka, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo yang menginisiasi acara ini mengatakan, ada cara antisipasi permasalahan lingkungan seperti menangani kemungkinan krisis air. Kegiatan ini melibatkan pemuda agama lintas agama, dan bergerak di bawah Bebadan Pangersaloka untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, di tengah tantangan dan perkembangan zaman.

    “Permasalahan yang paling krusial adalah bagaimana mengembalikan gunung sebagaimana fungsinya. Sesuai arahan Ngarso Dalem, gunung bali gunung, atau gunung kembali menjadi gunung. Artinya, melestarikan lingkungan supaya kembali seperti peruntukannya. Air dan lingkungan ini adalah sumber kehidupan bersama. Permasalahan lingkungan ini biasanya tidak terlihat, sampai sudah terjadi. Ketika sudah muncul dan sudah terjadi, itu artinya sudah terlambat,” ungkap Marrel.

    Pemilihan lokasi Nawang Jagad untuk penanaman pohon selain karena sebagai destinasi wisata di lereng Gunung Merapi juga daerah ini mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gubernur DIY tahun 2020-2021. Bantuan tersebut diharapkan agar destinasi di lereng Merapi tersebut dikembangkan menjadi wisata berbasis alam melalui konsep eco tourism dan green tourism. “Sekarang bisa memberikan hasil tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Wisata tidak harus membangun bangunan permanen, wisata tidak harus merusak bentang alam. Wisata bisa bersahabat dengan alam,” tutup Marrel.

  • Ekonomi Global Suram di Awal 2025, KSSK Tambah Waspada

    Ekonomi Global Suram di Awal 2025, KSSK Tambah Waspada

    Jakarta

    Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah melakukan pertemuan reguler untuk membahas perekonomian terkini. Hasilnya, stabilitas sistem keuangan di Indonesia dipastikan tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia.

    Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK. Divergensi yang dimaksud yakni pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara hingga menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan meningkat.

    “Stabilitas sistem keuangan untuk triwulan IV-2024 menurut kami Komite KSSK tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia. Ini karena berbagai negara maju ada yang ekonominya masih kuat seperti AS, sementara Eropa dan Tiongkok masih struggle untuk recover pertumbuhannya dan juga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Sri Mulyani, Jumat (24/1/2025).

    Sebagai informasi, KSSK terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih meningkat, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan terus memantau kondisi di triwulan I-2025.

    Komite KSSK berkomitmen untuk memperkuat kewaspadaan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga guna memitigasi potensi dampak dari risiko global yang bisa mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

    “Memasuki triwulan I-2025 ini, perkembangan perekonomian dan pasar keuangan terus dipantau dan diantisipasi seiring masih berlangsungnya downside risk dan dinamika yang sangat muncul dari sisi eksternal,” ucap Sri Mulyani.

    “Kami berempat menyepakati dalam rapat berkala KSSK pertama di 2025 yang dilaksanakan 21 Januari 2025, akan terus memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan koordinasi, sinergi antar lembaga agar kita mampu memitigasi potensi dampak dari rambatan faktor risiko yang berasal dari eksternal atau global terhadap perekonomian Indonesia maupun terhadap stabilitas sistem keuangan dalam negeri,” tambahnya.

    Tonton juga Video Jokowi Sebut Bahas Geopolitik-Ekonomi Global saat Bertemu Sultan HB X

    (aid/fdl)

  • 3
                    
                        GOR Kridosono Dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, Bakal Dijadikan Area Hijau
                        Yogyakarta

    3 GOR Kridosono Dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, Bakal Dijadikan Area Hijau Yogyakarta

    GOR Kridosono Dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, Bakal Dijadikan Area Hijau
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Perumda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirtamarta menyerahkan kembali aset berupa GOR Kridosono kepada Keraton Yogyakarta.
    Penghageng Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi, mengatakan, setelah GOR Amongrogo dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, pihaknya akan melakukan penataan kawasan itu.
    Putri pertama Sri Sultan Hamengku Buwono X ini menuturkan, kawasan Kridosono akan diubah menjadi
    green area
    atau kawasan hijau.
    “Kami akan menjadikan kawasan Kridosono sebagai kawasan hijau yang diharapkan akan mengurai kepadatan wisatawan di kawasan Malioboro,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).


    GKR Mangkubumi menjelaskan, perencanaan ini juga untuk mendukung pedestrian di kawasan Malioboro dan Kotabaru.
    “Jadi di tengah kota tidak terlalu banyak bangunan. Namun, saya belum tahu bentuknya seperti apa, tapi yang jelas akan menjadi kawasan hijau,” ungkap dia.
    Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Keraton Yogyakarta karena selama ini telah memercayakan pengelolaan GOR Kridosono kepada PDAM Tirtamarta.
    “Dengan pengembalian aset ini, pengelolaan GOR Kridosono sepenuhnya akan dilakukan oleh Keraton Yogya,” katanya.
    Pihaknya berharap, dengan pengembalian aset milik Keraton Yogya ini, pengelolaan GOR Kridosono akan lebih berdaya guna ke depannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertama dalam 80 Tahun, Sultan Hamengku Buwono Kembali Bertemu Pemuda Lintas Agama di Lereng Merapi

    Pertama dalam 80 Tahun, Sultan Hamengku Buwono Kembali Bertemu Pemuda Lintas Agama di Lereng Merapi

    Sleman, Beritasatu.com – Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama para ketua umum organisasi pemuda lintas agama ke lereng Gunung Merapi tepatnya di Nawang Jagad, Kaliurang, Pakembinangun, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (20/1/2025).

    Para pimpinan pusat organisasi pemuda ini hadir di Merapi atas undangan keraton. Ini merupakan pertemuan bersejarah setelah 80 tahun. Pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga memanggil dan bertemu para pemuda di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta untuk membahas kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan.

    Saat di Nawang Jagad, Sultan Hamengku Buwono X didampingi GKR Mangkubumi, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo, dan RM Drasthya Wironegoro.

    Sementara itu, dari organisasi pemuda hadir, Ketum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketum Gamki (Pemuda Kristen) Sahat MP Sinurat, Waketum Gemabudhi (Pemuda Buddha) Wiryawan, dan Wakil Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta Eko Priyo Agus.  

    Hadir juga Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI AM Putut Prabantoro beserta Herman Handoko, Ichwan Peryana, dan Muhammad Fauzi Purnama yang merupakan mitra GP Ansor.

    Pertemuan Sri Sultan HB X dan organisasi pemuda itu bertajuk “Air untuk Masa Depan Peradaban” yang diwujudkan penanaman pohon langka seperti sawo kecik, pronojiwo dan kepel.  

    Ada 100 bibit pohon langka yang ditanam. Kegiatan ini diselenggarakan KHP Datu Dana Suyasa bersama Bebadan Pangreksa Loka lembaga internal kraton.

    Setelah menanam bersama, Sultan Hamengku Buwono X mengajak para pemuda untuk mengobrol secara kekeluargaaan di tempat yang sangat romantis. Tempat ini langsung berhadapan dengan Gunung Merapi. Cuaca cerah di sekitar Gunung Merapi memengaruhi obrolan intim itu.

    Sebelum menanam, acara dibuka dengan doa agama Buddha yang dipimpin oleh Wiryawan. Sri Sultan sangat memuji bagaimana panitia telah memersiapkan dengan baik.

    Biasanya, menurut Sultan Hamengku Buwono X, yang digunakan adalah doa kelompok mayoritas. Namun, pada saat acara itu, Sultan HB X menyatakan surprise dengan cara yang baru tersebut.

    “Memayu hayuning bawana memiliki filosofi. Pertama, keselamatan alam semesta itu hanya dimungkinkan oleh karena kebijakan manusia itu sendiri. Kalau kebijakannya rusak ya hancur pula alam semesta ciptaan-Nya. Alam harus kita selamatkan. Dalam arti kalau kita mengambil manfaatnya jangan sampai kita merusaknya. Harus menjaga. Kedua, darma sifat-sifat keutamaan itu yang memungkinkan bangsa dan negara tetap lestari. Dan, yang ketiga, keselamatan manusia hanya dimungkinkan karena rasa kemanusiaan,” tutur Sri Sultan HB X dalam sambutannya.

    Memayu hayuning bawana, masih menurut Sultan HB X, oleh UNESCO digunakan istilah sustainable development – pertumbuhanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, air, pohon dan lingkungan harus dijaga bersama demi peradaban manusia.

    Ketua Pelaksana, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo dalam sambutannya mengungkapkan ide kegiatan penanaman pohon ini.

    Mas Marrel, demikian ia akrab disapa, mengatakan bahwa inisiatif kegiatan tercetus pada pertemuan dirinya dengan tujuh pimpinan organisasi pemuda lintas iman pada Desember 2024 lalu di Minomartani, Sleman, Yogyakarta.

    Pertemuan itu terjadi saat organisasi pemuda lintas agama mengadakan kunjungan silaturahmi menjelang Natal ke Gereja Kristen Jawa, Minomartani.