Xcloud.id

Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

  • Pembongkaran Taman Parkir ABA Jangan Telantarkan Warga

    Pembongkaran Taman Parkir ABA Jangan Telantarkan Warga

    JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta proses pembongkaran kawasan Parkir Abu Bakar Ali (ABA) Kota Yogyakarta menjadi ruang terbuka hijau (RTH) tidak menelantarkan nasib warga, khususnya para juru parkir.

    “Yang penting itu mereka tidak ditelantarkan sehingga bisa beralih di parkir Mandala Krida, Terminal Giwangan dan sebagainya,” ujar Sultan di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, 15 April dilansir ANTARA.

    Sultan menekankan pentingnya penyediaan solusi relokasi yang manusiawi sebelum pembongkaran dilakukan.

    Menurut Sultan, beberapa lokasi sudah disiapkan untuk relokasi, baik bersifat permanen maupun sementara.

    Lokasi relokasi permanen di antaranya Terminal Giwangan dan tempat parkir Ketandan, sedangkan untuk penampungan sementara disiapkan di Stadion Mandala Krida.

    Terkait keberadaan pedagang di kawasan ABA, Sultan mengaku tak mengetahui secara pasti siapa yang memberikan izin karena sejak awal area tersebut diperuntukkan untuk parkir.

    Ia justru mempertanyakan mengapa kawasan parkir bisa ditempati pedagang.

    “Yang suruh (menempati) siapa ? Ya saya nggak tahu, karena itu dikelola sama Pemkot. Ya nanti kita cari pemecahan, tapi kita harus bicara sama Pemkot. Jika modelnya seperti ini tidak akan pernah selesai semua. Tempat parkir tapi dimasuki pedagang,” kata dia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DIY Wiyos Santoso menyatakan kontrak sewa pengelolaan aset ABA diperpanjang hingga 28 April 2025 dan setelah itu bangunan akan dibongkar dan difungsikan sebagai RTH.

    Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta kini tengah mematangkan rencana relokasi para jukir dan pedagang.

    Untuk pedagang, Pemkot menyiapkan lokasi relokasi di kawasan Babadan/Batikan dengan daya tampung 168 kios. Saat ini proses kurasi sedang berlangsung oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta agar penempatan sesuai jenis dagangan masing-masing.

    “Kurasi ini akan lebih memudahkan dalam menempatkan lokasi pedagang sesuai jenis dagangan,” kata Wiyos.

    Sementara untuk juru parkir, Dishub Kota Yogyakarta tengah memetakan lokasi parkir alternatif di badan jalan dan kantong parkir khusus.

    Jika kurasi pedagang maupun jukir selesai dilakukan maka ada lokasi alternatif relokasi. Diharapkan bangunan ABA dapat dibongkar dan dipindahkan ke lokasi permanen di Parkir Ketandan pada 29 April 2025.

     

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Pemkot telah menyiapkan empat titik kantong parkir sementara dan melihat potensi lahan-lahan tidak produktif seperti ruko kosong di Terminal Giwangan dan lahan di sekitar Pasar Satwa dan Tanaman Hias (PASTY).

    “Kami memulai menyiapkan tempat-tempat yang sebelumnya mungkin tidak produktif, akan kami ubah menjadi produktif. Contohnya Terminal Giwangan, itu kan selama ini lahan tidur,” kata dia.

     

  • 3 Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo? Yogyakarta

    3 Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo? Yogyakarta

    Soal Pedagang di Parkir ABA Yogyakarta, Sultan: Yang Suruh Masuk Sopo?
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
    Sri Sultan Hamengku Buwono
    X menegaskan bahwa kawasan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) diperuntukkan hanya untuk parkir dan bukan untuk pedagang.
    “Pedagangnya, kenapa masuk? Yang suruh masuk
    sopo
    (siapa)? Itu kan hanya untuk parkir, bukan untuk pedagang,” ucap Sultan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).
    Ia mempertanyakan siapa yang memberikan izin kepada pedagang untuk menempati TKP ABA, mengingat kawasan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk parkir.
    “Yang suruh siapa? Ya, saya
    ga tau
    , karena itu di-
    maintenance
    sama kota. Ya nanti kita cari pemecahan, tapi kita harus bicara sama kota (Pemkot Yogyakarta),” tambahnya.
    Sultan juga menyoroti bahwa masalah seperti ini tidak akan pernah teratasi jika terjadi alih fungsi kawasan yang awalnya direncanakan untuk parkir namun ditambah dengan fasilitas bagi pedagang.
    ”
    Lha nek modele ngene
    (kalau modelnya seperti ini), tidak akan pernah selesai semua.
    Wong dinggo
    parkir tapi
    dileboni
    orang lain (harusnya untuk parkir tapi dimasuki orang lain). Kan akhirnya kan tidak bertanggung jawab,” jelas Sultan.
    “Tapi saya yang disuruh tanggung jawab
    kon golekne gawean
    (disuruh mencarikan pekerjaan).
    Nyarikan
    tempat,” imbuhnya.
    Tribun Jogja/ Septiandri Mandariana TKP Abu Bakar Ali, salah satu tempat parkir terdekat dari kawasan Malioboro.
    Ke depannya, Sultan menyatakan akan mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berkomunikasi dengan Pemkot Yogyakarta mengenai hal ini.
    ”
    Lha
    dulu yang masukkan siapa? Saya belum tahu, biar nanti Pak Sekda yang
    rembugan
    (diskusi) sama kota,” kata dia.
    Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menambahkan bahwa penanganan pedagang memerlukan pendekatan yang berbeda dan harus melalui pembahasan lintas sektor.
    “Tentu beda karena ada perencanaan dari sekda provinsi untuk menata pedagang,” ujarnya.
    Hasto menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah DIY dalam penataan pedagang di TKP ABA.
    “Mungkin kami
    support
    apa pun yang dikehendaki
    Ngarsa Dalem
    ,” katanya.
    Sementara itu, Pengelola TKP ABA, Doni Rulianto, menjelaskan bahwa sejak awal, TKP ABA memang ditujukan untuk parkir.
    Namun, terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pedagang dan toilet umum.
    “Setahu saya, peruntukannya TKP ABA memang untuk parkir. Pedagang ini kan fasilitas pendukung dulu kalau tidak salah,” ucap Doni.
    Doni juga mengungkapkan bahwa informasi terakhir yang ia terima menyebutkan bahwa pedagang akan direlokasi sementara ke Pasar Batikan, namun rencana tersebut ditolak oleh para pedagang.
    “Mereka sepakat menolak solusi sementara dari Dishub untuk dipindah ke Batikan. Alasannya karena tempatnya belum ada kejelasan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Sultan HB X Minta Mangkubumi Panggil KAI dan Warga Lempuyangan Regional

    3 Sultan HB X Minta Mangkubumi Panggil KAI dan Warga Lempuyangan Regional

    Sultan HB X Minta Mangkubumi Panggil KAI dan Warga Lempuyangan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X berencana mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh warga RW 1 Kampung
    Tegal Lempuyangan
    , Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta, terkait polemik dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
    Sultan menegaskan pentingnya mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.
    “Saya tidak ada pernyataan nanti akan menimbulkan masalah baru, nanti saja saya dengar dulu dari kedua belah pihak,” ungkap Sultan pada Kamis (10/3/2025).
    Sultan juga meminta kepada putrinya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, untuk mengundang kedua pihak yang bersangkutan.
    “Yang ngundang biar lewat Mangkubumi, itu wewenang dia kok,” tambahnya.
    GKR Mangkubumi, yang menjabat sebagai Penghageng Datu Dana Suyasa, bertugas sebagai pengelola aset Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
    Dalam pernyataannya, Sultan mengaku belum mengetahui secara detail permasalahan yang dialami oleh warga tersebut.
    “Ya coba nanti kita selesaikan, bagaimanapun harus selesai itu kalau ada masalah. Tapi saya belum tahu kepastiannya,” ujarnya.
    Sebelumnya,
    PT KAI
    Daop 6 Yogyakarta telah memberikan penjelasan mengenai penolakan warga RW 1 Kampung Tegal Lempuyangan terkait pemindahan mereka yang terdampak proyek penataan Stasiun Lempuyangan.
    Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menjelaskan bahwa lahan yang digunakan oleh warga dan pedagang merupakan bagian dari proyek penataan Stasiun Lempuyangan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang kereta api.
    “13 Rumah Dinas yang berada dalam Kawasan Emplasemen Stasiun Lempuyangan masih tercatat sebagai aset bangunan PT KAI yang dapat dipergunakan untuk menunjang operasional kereta api,” ujar Feni dalam keterangannya pada Rabu (9/4/2025).
    Feni menambahkan bahwa tingginya volume penumpang kereta api jarak jauh (KAJ) dan KRL di Stasiun Lempuyangan memerlukan peningkatan kapasitas serta pengembangan area stasiun untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda DIY Prediksi Libur Idulfitri di Yogyakarta Tidak Akan Seramai Tahun Baru

    Polda DIY Prediksi Libur Idulfitri di Yogyakarta Tidak Akan Seramai Tahun Baru

    Liputan6.com, Yogyakarta – Wakapolda DIY, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, Polda DIY sudah siap melakukan operasi pengamanan Idulfitri dengan Operasi Ketupat Progo 2025. Ia mengatakan libur Idulfitri tahun ini di DIY tidak seramai saat libur tahun baru 2025 lalu karena banyak pergerakan keluar DIY.

    “Prediksi jumlah penduduk yang akan hadir ke Jogja pada perayaan Idulfitri kali ini hanya 6juta jiwa. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan prediksi Tahun Baru kemarin yakni 9juta jiwa, karena masyarakat Jogja tentu juga ada yang keluar. Dan pengalaman kami mudik Lebaran memang tidak sepadat Tahun Baru,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Forkopimda Cipta Kondisi DIY Hadapi Hari Raya Idulfitri bersama Gubernur DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Senin (17/3/2025).

    Adi Vivid mengatakan, Polda DIY memprediksi jumlah kendaraan yang masuk ke DIY selama perayaan dan liburan Idulfitri 1446 H mencapai 1,5 juta. Guna mengamankan lalu lintas Polda DIY memiliki tiga titik pemantauan untuk kendaraan yang masuk dan satu titik pemantauan keluar. “Untuk lama pelaksanaan Operasi Ketupat Progo 2025 pun tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya masa operasi sekitar 13-14 hari, untuk tahun ini akan berlangsung selama 17 hari, yakni mulai 23 Maret sampai 8 April 2025. Dan personel yang kami turunkan berjumlah 1.923 anggota,” paparnya.

     

    Adi Vivid menyebut bukti kesiapan Polda DIY dalam pengamanan libur Idulfitri tahun ini dengan mendirikan 22 pos, terdiri dari 17 pos pengamanan, tiga pos pelayanan, dan dua pos terpadu. Gelar pasukan Operasi Ketupat Progo 2025 akan digelar pada 20 Maret 2025 di Mapolda DIY.

    Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin langsung rapat koordinasi kali ini. Menurut Beny, Sri Sultan berpesan agar di ujung-ujung jalur sebelum memasuki Kota Yogyakarta perlu diberi rambu-rambu pengalihan jalur.

    “Jadi nanti akan dipasang imbauan dan info jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan di Kota Yogyakarta, untuk bisa mengambil arah lewat utara atau selatan. Bentuknya nanti bisa rambu-rambu yang akan dipasang oleh Polda atau aparat yang lain. Ini untuk mengurangi kepadatan di Kota Yogyakarta,” paparnya.

    Beny mengatakan, rakor ini untuk memastikan pengaturan ketertiban dan keamanan secara umum untuk menyikapi libur Idulfitri. Ketertiban ini termasuk memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di DIY selama libur Lebaran aman bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melakukan pemantauan ke kabupaten/kota se-DIY.

    “Dari hasil pantauan, stok bahan pangan aman. Memang terjadi kenaikan harga yang fluktuasi, tetapi memang tidak ekstrim, utamanya cabe rawit merah. Selain itu, kami juga sudah memastikan ketersediaan LPG 3kg cukup. Karena kami memang diarahkan Bapak Gubernur untuk memastikan ketersediaan komoditas harus tetap terjaga, mengantisipasi libur panjang ini,” paparnya.

  • 270 Tahun DIY, Masih Hadapi Tantangan Kemiskinan dan Kesejahteraan

    270 Tahun DIY, Masih Hadapi Tantangan Kemiskinan dan Kesejahteraan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Memasuki usia ke-270 tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menghadapi berbagai tantangan besar yang perlu diselesaikan, terutama terkait upaya menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan peringatan Hari Jadi DIY ini harus menjadi momentum untuk merawat dan mengembangkan Yogyakarta dalam harmoni antara tradisi, demokrasi, dan inovasi. Hal ini penting agar keistimewaan DIY tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman.

    Menurut Sultan, ajakan untuk “mangayubagya” bukan sekadar euforia selebrasi, melainkan seruan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun tata pemerintahan yang semakin baik. 

    Pemerintahan tersebut harus berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, sejalan dengan prinsip tata kelola yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya soal sejarah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warga DIY merasakan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Yogyakarta, Kamis (13/3/2025).

    Di sisi lain, Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terkait kesejahteraan masyarakat DIY.

    “Hari Jadi ini ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2024. Berdasarkan perjanjian Giyanti, Yogyakarta telah berusia 270 tahun. Meskipun sudah lama, masih banyak permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan,” katanya kepada Beritasatu.com.

    Meski dana keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya telah dialokasikan, berbagai persoalan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY belum juga tuntas.

    “Kita sudah berjuang agar DIY menjadi istimewa. Konsekuensi logis dari tambahan dana keistimewaan dari pemerintah pusat belum mampu menyelesaikan masalah yang ada di sini,” ungkap Nuryadi.

    Lebih lanjut, kata Nuryadi, pihaknya terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

    Di tengah efisiensi anggaran, salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD DIY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan merefokuskan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, serta mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

    “Meskipun ada penurunan anggaran, kami berusaha mengefisiensi anggaran reguler. Salah satunya, kami menghilangkan kunjungan luar negeri yang direncanakan dalam enam bulan ini, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan yang lebih relevan dengan masyarakat DIY,” terangnya.

    Dengan cara tersebut, ia mengeklaim dapat mendengarkan dan melihat kondisi riil yang sebenarnya di Yogyakarta. Selain itu, ia juga menilai bahwa lebih penting untuk turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat.

    “Jika memungkinkan, dalam enam bulan ke depan, kami juga akan fokus pada kegiatan yang lebih berdampak langsung kepada mereka,” jelas Nuryadi yang ingin menuntaskan masalah kemiskinan di DIY.

  • Tiga Gerbong Kereta Terbakar di Stasiun Tugu Yogyakarta, Menhub Dudy: Tunggu Penyelidikan KNKT – Halaman all

    Tiga Gerbong Kereta Terbakar di Stasiun Tugu Yogyakarta, Menhub Dudy: Tunggu Penyelidikan KNKT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga gerbong kereta terjadi di Stasiun Tugu, Yogyakarta pada Rabu (12/3/2025) pagi.

    Saat terjadi kebakaran, ketiga gerbong kereta itu sedang berada di jalur simpan Stasiun Tugu.

    Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

    “Pukul 06.44, petugas menerima informasi adanya kebakaran di Stasiun Tugu,” kata Feni kepada wartawan TribunJogja.com pada Rabu (12/3/2025).

    “Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 07.30 WIB,” sambungnya.

    Kendati demikian, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

    Menhub Beri Penjelasan

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut angkat bicara terkait insiden ini.

    Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan operasional transportasi merupakan prioritas utama.

    “Keselamatan adalah prioritas utama kami untuk semua moda transportasi, tidak hanya kereta api. Terkait kejadian ini, kami menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).”

    “Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi penyebab dan langkah pencegahan ke depannya,” ujar Dudy.

    Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X juga memberikan tanggapan atas kejadian tersebut.

    Ia menyatakan bahwa lokasi kebakaran berada di sebelah utara stasiun dan, sejauh yang ia ketahui, tidak ada bangunan yang berpotensi memicu api sebesar itu.

    “Saya kira Pak Menteri sudah menyampaikan, tapi kebakaran itu terjadi di sebelah utara. Sejauh yang saya tahu, tidak ada bangunan yang bisa memicu api sebesar itu. Saya juga belum tahu pasti penyebab kebakaran tersebut. Semoga tidak ada hal yang perlu digelisahkan, ya normal saja,” ucap Gubernur DIY tersebut.

    Perjalanan KA Tak Alami Gangguan

    Kebakaran yang menghanguskan tiga gerbong kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

    Feni mengatakan, kereta api yang melalui Stasiun Tugu, Yogyakarta tetap beroperasi secara normal.

    “Selama pemadaman api, penumpang untuk sementara dialihkan melalui pintu selatan dan barat Stasiun Tugu,” ucapnya.

    Pihaknya saat ini belum bisa memastikan berapa kerugian atas kejadian tersebut.

    Sebagaian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Insiden Kebakaran Gerbong Kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta, Kemenhub dan KNKT Selidiki Penyebabnya

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunJogja.com/Hanif Suryo Nugroho)

  • Tentang Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Setiap 1 Maret

    Tentang Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Setiap 1 Maret

    Jakarta –

    Tanggal 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hari ini ditetapkan sejak tahun 2022 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka memperingati peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

    Keppres Nomor 2 Tahun 2022 menetapkan bahwa tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kemudian disebutkan bahwa Hari Penegakan Kedaulatan Negara tanggal 1 Maret bukan merupakan hari libur nasional.

    Keputusan tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tersebut mulai berlaku sejak tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2022 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dan berlaku sampai sekarang.

    Tujuan dan Latar Belakang Peringatan

    Dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022, dijelaskan bahwa peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilatarbelakangi dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Ini merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

    Adapun tujuan diperingatinya peristiwa tersebut sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Hal ini guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang panjang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

    Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949

    Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.

    Mengutip dari Kementerian Pendidikan, Serangan Umum 1 Maret 1949 dilancarkan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Subwehrkreise Yogyakarta dan sekitarnya terhadap tentara Belanda yang menduduki Yogyakarta. Serangan ini bentuk perlawanan terhadap Belanda yang melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 9 Desember 1948 di Yogyakarta hingga menangkap sejumlah pemimpin negara Indonesia.

    Pada 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi, TNI melancarkan serangan serentak ke Yogyakarta, membuat Belanda yang tidak siap kehilangan kendali atas kota tersebut. Untuk merebutnya kembali, Belanda mengirim pasukan bantuan dari Magelang dan Surakarta. Meski sempat dihadang gerilyawan republik, pasukan Belanda berhasil menembus pertahanan dan merebut Yogyakarta pada pukul 15.00, memaksa TNI mundur.

    Serangan ini membuktikan kepada dunia bahwa tentara dan negara Republik Indonesia masih ada, bertentangan dengan klaim Belanda. Kabar peristiwa ini cepat menyebar berkat kehadiran tiga pengawas UNCI di Yogyakarta serta siaran radio AURI di Playen, RRI di Balong, dan PDRI di Bukittinggi, yang diteruskan hingga ke India dan dunia internasional.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

    Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Peringatan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta pada 1949.

    Mengutip dari kemdikbud.go.id, peristiwa ini terjadi sebagai wujud respons atas Agresi Militer Belanda ke-II. Saat itu, Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia menjadi sasaran utama.

    Suasana negara yang saat itu sangat tidak kondusif diperparah dengan adanya propaganda Belanda di dunia luar. Belanda menyebarkan informasi bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada.

    Demi menjaga kedaulatan negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Soedirman. Surat tersebut dimaksudkan sebagai izin untuk meluncurkan serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujui hal tersebut dan meminta Sri Sultan HB IX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III.

    Pada 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00, serangan besar-besaran dilakukan serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan sesaat setelah sirene dibunyikan.

    Dalam penyerangan tersebut, Letkol Soeharto memimpin pasukan dari sektor barat hingga ke batas Malioboro. Sementara itu, Ventje Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sardjono memimpin sektor selatan dan timur, sedangkan Mayor Kusno memimpin sektor utara.

    Khusus sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Dalam serangan ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam.

    Tepat pukul 12.00, seluruh pasukan TNI mundur. Hal ini sesuai dengan yang telah ditentukan.

    Melalui serangan ini, bangsa Indonesia membuktikan bahwa eksistensi tentara Indonesia masih ada. Hal itu pun memberikan dampak sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang mengikuti sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serangan ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB.

    Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret di sekitar area Museum Benteng Vredeburg. Bukan itu saja, Serangan Umum 1 Maret 1949 juga divisialisasikan melalui minirama di diorama III Museum Vredeburg Yogyakarta. Pengunjung dapat melihat detail terkait gambaran peristiwa tersebut.

    Sementara itu, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tujuan peringatan ini untuk menanamkan nilai-nilai sejarah, termasuk sejarah penting peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    Penulis: Resla

  • Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah telah berakhir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). 

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari akan kembali ke daerahnya masing-masing setelah digembleng di Magelang selama sepekan.

    Namun ada hal yang menarik di tengah hiruk pikuk retret, sosok Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X justru ramai menjadi buah bibir di media sosial. Sultan HB X disebut menjadi salah satu kepala daerah yang tidak masuk daftar peserta retret di Magelang.

    Hal itu dikarenakan oleh eksistensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

    Menilik Pasal 18 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa syarat mengemban jabatan Gubernur DIY adalah orang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

    “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur,” tulis beleid tersebut dan dikutip Jumat (28/2/2025).

    Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa kedua takhta itu merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun.

    Bunyi pasal 1 ayat (4):

    Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

    Bunyi Pasal 1 ayat (5):

    Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

    Maka demikian, merujuk pada UU 13/2012 tersebut, memberikan kewenangan yakni tidak adanya Pilkada, karena Sri Sultan dan Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

    Selain aturan itu, menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sultan HB X belum lama ini dilantik untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2027. Jadi tidak termasuk dalam rombongan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024.

    Keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari sumbangsihnya dalam sejarah republik. Yogyakarta memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

    Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia termasuk raja yang lebih awal mengintegrasikan Yogya dengan Indonesia.

    Selain itu, Sultan juga merelakan harta kraton untuk membiayai perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara ketika serangan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949.

  • Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang

    Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang

    Presiden Prabowo (kiri) bersalaman dengan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X yang menyambut kedatangan Presiden di apron Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis (27/2/2025). Presiden kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis sore, dan langsung melanjutkan perjalanan via darat menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk memimpin Upacara Parade Senja. Di apron pangkalan udara TNI AU itu, kedatangan Presiden disambut oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono (HB) X dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Presiden kemudian menyalami satu per satu pejabat yang menyambut kedatangannya, diawali dari Sultan HB X, Menhan Sjafrie, kemudian diikuti beberapa pejabat TNI di daerah seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Yogyakarta Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, dan Komandan Lanud (Danlanud) Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Setiawan.

    Presiden terbang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 13.45 WIB didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih di lapangan depan Gedung Graha Utama.

    Upacara itu, menjadi salah satu rangkaian acara retret baik saat retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun retret kepala daerah. Dalam prosesi upacara, Presiden bakal memeriksa pasukan, kemudian upacara biasanya dimeriahkan aksi defile dari taruna-taruna tiga matra TNI, dan aksi marching band Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta.

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sumber : Antara