Xcloud.id

Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

  • 5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menanggapi hasil
    survei kinerja
    100 hari gubernur se-Jawa yang dirilis
    Indikator Politik
    Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
    Hasil survei tersebut, Andra Soni menempati posisi paling buncit kepala daerah yang mendapat apresiasi publik.
    “Bagi saya hasilnya itu perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, dan rasanya juga tidak elok juga antar kepala daerah dibanding-bandingkan,” kata Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
    Menurut Andra, permasalahan yang ada disetiap daerah di Pulau Jawa tentu berbeda beda.
    Sehingga, penanganannya pun membutuhkan formulasi yang juga berbeda.
    “Namun terkait dengan hasil pembangunan terlalu cepat kalau kita nilai dalam 100 hari. Tapi bahwa kita mengukur optimisme masyarakat, insyaallah itu sudah benar,” ujar dia.
    Andra menyebutkan, Pemprov Banten telah menjalankan instruksi presiden Nomor 1 terkait efisiensi, telah mempercepat pengoperasian 2 rumah sakit di Banten Selatan.
    Kemudian, akan memulai program-program yang dijanjikan pada saat kampanye seperti sekolah gratis di tahun ajaran 2025/2026.
    Andra menyebut program Bang Andra atau bangun jalan desa sejahtera juga baru akan dilaksanakan.
    “Pembangunan jalan desa belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena kan harus menempuh berapa tahapan-tahapan. Salah satunya penganggaran dan sebagainya. Tapi dalam suatu kebijakan sudah kita buat,” kata Andra.
    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
    Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
    Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
    “Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
    2. DIY
    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
    Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
    3. Jawa Timur
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
    4. Jawa Tengah
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
    5. Jakarta
    Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
    6. Banten
    Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka layak dinobatkan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Hal itu ia sampaikan dalam siniar Gaspol Kompas pada Rabu (21/5/2025).

    Ade Armando menegaskan, melenggangnya Gibran sebagai wakil presiden jangan melulu dilihat dari perspektif bahwa ia adalah putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melainkan, karena keberadaan dan performa Gibran yang membantu Prabowo menaikkan suaranya di Pemilihan Presiden 2024 lalu.

    “Diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai (politik) dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievements (pencapaian) dia selama ini. Performance dia, menurut saya, mungkin the best wakil presiden dalam sejarah kita,” papar Ade Armando dilansir pada Sabtu (24/5/2025).

    Pernyataan Ade ini kemudian menuai respons beragam di media sosial. Tak sedikit yang sinis hingga menghujatnya kemudian membandingkan Gibran dengan para wapres terdahulu.

    “Berarti Ade Armando mengatakan Gibran lebih baik dari Bung Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Megawati s.d Jusuf Kalla dan KH. Ma’ruf Amin,” celetuk netizen di X.

    “Ternyata wapres-wapres terdahulu seperti Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan BJ.Habibie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan GIBRAN RAKABUMING RAKA, semua lewat. Menurut Ade Armando pokoknya Gibran is the best,” sahut yang lainnya.

  • Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di hadapan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. 

    Dalam acara halal bihalal keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah lama menjadi korban strategi pecah belah yang melemahkan kekuatan bangsa.

    “Kita ini dari ratusan tahun devide et impera, kita selalu dipecah belah, dan karena kita dipecah belah tidak ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan penuh semangat.

    Prabowo juga menyinggung kondisi para purnawirawan TNI yang menurutnya masih banyak hidup dalam kesulitan, termasuk para jenderal dan panglima yang berjasa besar bagi negara.

    “Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya. There’s something wrong,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kondisi ini merupakan dampak dari kelengahan para elite dalam menjaga warisan dan visi para pendiri bangsa.

    Prabowo menyayangkan bahwa sebagian elite nasional lupa atau bahkan abai terhadap rancang bangun negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

    “Maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, seharusnya menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angka panglima Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan UUD 1945, dan itu selalu menjadi pegangan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga mengkritisi sikap elite yang tidak memahami—atau berpura-pura tidak memahami—substansi konstitusi, sehingga kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun.

    “Karena itulah bahwa kekayaan kita mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun ini sumber masalah,” jelas Prabowo.

    Dalam penutup pidatonya, Presiden mengungkap alasan utamanya masuk ke dunia politik: menyelamatkan bangsa dan rakyat dari keterpurukan.

    “Karena inilah saya terjun ke medan politik, bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” tandasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri para tokoh penting nasional, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

     

  • Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda Yogyakarta 4 Mei 2025

    Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda Yogyakarta 4 Mei 2025

    Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Keraton Yogyakarta
    memberikan
    palilah
    kepada
    Polda DIY
    . Pemberian palilah ini menunjukkan Polda DIY telah diizinkan untuk menggunakan
    tanah Sultan Ground
    (SG).
    Sultan Ground nantinya bakal digunakan sebagai
    markas baru
    Polda DIY.
    Surat
    Palilah
    bernomor 02.0335/DDS/10/2024 itu diserahkan langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, Jumat (2/5) pukul 19.00 WIB, di Pendapa Ndalem Kilen, Keraton Yogyakarta, serta disaksikan oleh Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Suwondo Nainggolan.
    Wakil Penghageng Kawedanan Hageng Datu Dana Suyasa GKR Hayu menyampaikan, luas Tanah Kasultanan yang nantinya digunakan sebagai Mapolda DIY sebesar 75.000 meter persegi atau 7,5 hektar.
    “Letaknya ada di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2025).
    Lanjut GKR Hayu, penyediaan tanah Kasultanan ini merupakan wujud peran Kasultanan dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya di wilayah DIY, sekaligus mewujudkan amanat Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
    Berdasarkan aturan tersebut, Tanah Kasultanan sejatinya mempunyai fungsi untuk Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.
    “Kasultanan berharap dengan semakin meningkatnya sarana prasarana, yakni setelah terbangunnya gedung baru Mapolda DIY, jajaran Polda DIY lebih maksimal dalam menjalankan tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat,” imbuh GKR Hayu.
    Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kasultanan Yogyakarta atas Serat Palilah yang diberikan.
    “Hari ini kami telah menerima Serat Palilah untuk pendirian gedung baru Mapolda DIY. Adanya pembangunan gedung baru ini dilakukan karena situasi dan kondisi gedung yang sekarang belum cukup maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
    Kapolda DIY menambahkan bahwa untuk proses pembangunannya sepenuhnya akan menunggu instruksi dari pusat (Polri).
    “Yang jelas kami akan ajukan terlebih dahulu untuk proses
    ground breaking
    dan pembangunannya, tetapi keputusannya tetap menunggu arahan dari Kapolri,” ungkapnya.
    Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya, yang juga menghadiri agenda tersebut, menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk memberikan dukungan pada proses pembangunan gedung baru Mapolda DIY.
    “Tentunya kami senang dan bangga sehingga kami akan membantu Polda DIY memulai proses izinnya dari sekarang,” katanya.
    “Pada saatnya nanti, semua sudah siap dan pembangunan sudah bisa dilakukan. Ini juga (bangunan) Polda DIY bisa jadi contoh, bahwa dalam membangun tentunya harus melalui proses perizinan,” tutur Harda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur DIY: Kesiapsiagaan Bencana Harus Jadi Budaya Hidup Masyarakat Yogyakarta – Halaman all

    Gubernur DIY: Kesiapsiagaan Bencana Harus Jadi Budaya Hidup Masyarakat Yogyakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar puncak acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 di wilayah Provinsi DIY dengan tema ‘Digdaya Ngadhepi Bencana’.

    Acara ini digelar di Gedung Amphitarium Kampus IV Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Rabu (30/4/2025).

    Berbagai kegiatan digelar, diantaranya pembukaan stan pameran kebencanaan dan donor darah yang diselenggarakan di hall lantai 1.  

    Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan sharing session yang dibagi menjadi empat kelas: Kelas Tanggap, Kelas Tangkas, Kelas Tangguh, dan Kelas Berdaya, yang bertempat di lantai 9 dan 10. 

    Selain itu, diadakan pula seminar nasional dan penganugerahan penghargaan kepada lembaga-lembaga mitra di wilayah DIY yang berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.  

    Rangkaian puncak acara HKB DIY ini diselenggarakan oleh FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) DIY, berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Human Initiative DIY, dan berbagai lembaga serta komunitas relawan yang ada di DIY. 

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah DIY, Benny Suharsono, menegaskan pentingnya menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai budaya hidup masyarakat Yogyakarta.  

    “Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong bersama pemerintah dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Kekuatan kita terletak pada gotong royong,” ujar Benny membacakan amanat Gubernur. 

    Gubernur juga menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan harus menjadi sikap dan tindakan sehari-hari di seluruh lapisan masyarakat. 

    Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah DIY memberikan penghargaan kepada sejumlah lembaga mitra, termasuk Human Initiative DIY, atas kontribusi nyata dan konsistennya selama lebih dari dua dekade dalam pengurangan risiko bencana di wilayah Yogyakarta. 

    Acara ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari kalangan mahasiswa, relawan, komunitas, hingga tokoh masyarakat. 

    Forum PRB DIY, BPBD DIY, Human Initiative DIY, serta berbagai komunitas relawan menjadi penyelenggara utama kegiatan ini.  

    Ketua Forum PRB DIY, M. Taufik AR, dalam sambutannya mengajak peserta menghidupkan kembali semangat pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan melalui nilai-nilai Jawa: srawung (berinteraksi), tepung (menyatu), dan dunung (memahami posisi). 

    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs Noviar Rahmad, menyampaikan bahwa simulasi penanggulangan bencana telah dilaksanakan sebelumnya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.  

    Dirinya juga memberikan apresiasi atas sinergi yang ditunjukkan UAD sebagai tuan rumah kegiatan tahun ini. 

    Rektor UAD, Prof Dr Muchlas, MT., menyatakan bahwa keterlibatan kampus dalam kesiapsiagaan bencana adalah bentuk kontribusi nyata dunia akademik terhadap persoalan kemanusiaan dan kebencanaan. 

    Sementara Kepala Cabang Human Initiative DIY Muthori, melaporkan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. 

    Kegiatan ini juga menjadi sarana edukatif yang memberikan informasi mitigasi bencana, memperkenalkan inovasi peralatan kebencanaan, membangun sinergi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. 

    Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah DIY Benny Suharsono; Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs Noviar Rahmad, MSi, Rektor UAD, Prof Dr Muchlas, MT.  

    Ketua Forum PRB DIY M. Taufik AR, SIP, MPA. serta Kepala Cabang Human Initiative DIY Muthori.  

    Sekda juga menyerahkan penghargaan kepada lembaga-lembaga mitra pemerintah yang aktif berperan dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah DIY. 

    Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta (HI DIY).  

    “Setelah melalui proses seleksi yang ketat, HI DIY dinyatakan layak mendapatkan penghargaan karena kontribusinya yang nyata dan berkelanjutan dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah DIY,” kata Benny. 

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekda DIY Benny Suharsono, dan diterima oleh Kepala Cabang Human Initiative DIY,  Muthori. 

    Perlu diketahui bahwa sejak dibukanya cabang di DIY sekitar tahun 2002, Human Initiative DIY telah aktif berperan dalam penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana melalui edukasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan. 

    Saat tanggap darurat, misalnya saat tanah longsor di Kokap Kulon Progo tahun 2002, erupsi Merapi 2004 dan 2010, gempa besar Yogyakarta 27 Mei 2006, krisis kekeringan di Gunungkidul hampir setiap tahun. 

    Demikian juga bencana  banjir akibat Badai Cempaka 2020, maupun pasca bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti pembangunan kembali sekolah dan rumah warga, serta pemulihan ekonomi pasca erupsi Merapi 2010 dan lainnya. 

     

     

  • Di Hadapan DPR, Sri Sultan HB X Ngaku DIY Masih Kekurangan ASN

    Di Hadapan DPR, Sri Sultan HB X Ngaku DIY Masih Kekurangan ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui bahwa wilayahnya masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencukupi kebutuhan pelayanan publik.

    Hal ini dia sampaikan langsung kala rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    “Jumlah total ASN Pemerintah Daerah DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu tahun 2024 DIY mengajukan kebutuhan PNS dan PPPK,” ungkapnya.

    Dia melanjutkan saat ini pemerintah daerah (Pemda) DIY mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 378 orang, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.617 orang.

    “Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318 orang ditetapkan pada 30 April 2025 dan telah disetujui oleh Menpan-RB. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN dan PPPK,” bebernya.

    Sri Sultan turut menyebut pada 30 April 2025, sebanyak 60 formasi CPNS dilaporkan kosong, karena terdapat formasi yang tidak dilamar sehingga tak memenuhi passing grade dan para peserta mengundurkan diri saat pemberkasan.

    Di lain sisi, dia menuturkan penyerahan keputusan pengangkatan PPPK tahap satu pada 2 Mei 2025 sebanyak 2.361 orang. Kemudian, untuk PPPK tahap dua saat ini masih dalam proses seleksi kompetensi.

    “Diikuti sebanyak 176 peserta dan empat peserta optimalisasi dan akan selesai pada September [20250],” pungkasnya.

  • 10 Sultan Hamengku Buwono X Mengeluh ke DPR karena ASN di Pemda DIY Kurang, Tak Ada Pelamar Nasional

    10 Sultan Hamengku Buwono X Mengeluh ke DPR karena ASN di Pemda DIY Kurang, Tak Ada Pelamar Nasional

    Sultan Hamengku Buwono X Mengeluh ke DPR karena ASN di Pemda DIY Kurang, Tak Ada Pelamar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluhkan jumlah ASN di Pemda DIY yang masih kurang.
    Hal tersebut disampaikan Sultan saat rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    “Jumlah total ASN Pemda DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu, tahun 2024 DIY mengajukan kebutuhan PNS dan PPPK,” ujar Sultan.
    Sultan mengungkapkan, Pemda DIY mengajukan formasi CPNS sebanyak 378 orang, sedangkan PPPK 2.617 orang.
    Dia mengatakan, semua tenaga honorer yang tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah disetujui 100 persen.
    “Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318 orang ditetapkan pada 30 April 2025, dan telah disetujui oleh MenPAN-RB. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN CPNS dan PPPK,” ujar dia.
    Hanya saja, kata Sultan, sebanyak 60 formasi CPNS dinyatakan kosong karena tidak ada pelamar.
    Selain itu, formasi tersebut juga kosong karena pelamar tidak memenuhi
    passing grade
    atau mengundurkan diri saat pemberkasan.
    “Sebanyak 60 formasi CPNS kosong. Karena terdapat formasi yang tidak dilamar, tidak memenuhi
    passing grade
    , atau mengundurkan diri saat pemberkasan,” imbuh Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DIY berpeluang jadi pionir birokrasi masa depan RI

    DIY berpeluang jadi pionir birokrasi masa depan RI

    Menteri PANRB Rini Widyantini. ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    MenPANRB: DIY berpeluang jadi pionir birokrasi masa depan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 06:37 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki capaian reformasi birokrasi yang sangat baik sehingga berpeluang menjadi pionir birokrasi masa depan di Indonesia.

    “DIY punya peluang baru, yaitu menjadi pionir birokrasi di masa depan,” ujar Rini Widyantini saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW I 2025 Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Senin malam.

    Rini mengatakan Pemda DIY selama ini telah mencatatkan prestasi rata-rata nilai reformasi birokrasi yang sangat baik dengan predikat A.

    Selain itu, indeks ber-AKHLAK ASN DIY juga dinilai cukup sehat meski menurutnya masih terdapat ruang untuk perbaikan.

    Karena itu, dia menekankan perlunya strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat keunggulan DIY di masa depan.

    Menurut Rini, ada tujuh sektor prioritas pengembangan SDM yang dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yakni kompetensi digital dan inovasi, sosial dan budaya, adaptasi perubahan serta kolaborasi, dan pemahaman ekonomi hijau untuk mendukung keberlanjutan wilayah.

    “Strategi pengembangan kompetensi untuk ASN, tentunya, dan ini perlu kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang transformasional yaitu pemimpin yang mampu menggerakkan, menginspirasi, serta mempercepat perubahan,” jelasnya.

    Ia juga mendorong percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik DIY yang meskipun sudah menunjukkan capaian positif melalui nilai baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih perlu peningkatan pada aspek mindset, proses bisnis, dan integrasi layanan.

    “Mari kita wujudkan ASN yang kompeten, yang berdaya saing, kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani, serta pelayanan publik yang terhubung dengan cepat dan berakar kepada kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan DIY sebagai lentera reformasi birokrasi,” kata dia.

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan DIY telah memiliki modal kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan lincah.

    Capaian reformasi birokrasi Pemda DIY hingga 2024 mendapat predikat A, SAKIP tingkat nasional dengan predikat AA untuk ketujuh kalinya, serta berbagai penghargaan lain seperti penerapan sistem merit terbaik hingga indeks profesionalitas ASN terbaik secara nasional.

    Namun, Sultan mengingatkan tantangan yang tengah dihadapi, yakni semakin menuanya ASN di lingkungan Pemda DIY dengan 40 persen ASN berada dalam kelompok usia tua dan 21 persen di antaranya akan segera pensiun.

    Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

    “Menyikapi hal itu, saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi ‘smart’ ASN yang pandai menguasai teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah serta responsif dalam melayani masyarakat,” ujar Sultan HB X.

    Sumber : Antara

  • Sultan HB X: Pemindahan Gedung DPRD DIY demi menata wajah Kota Yogya

    Sultan HB X: Pemindahan Gedung DPRD DIY demi menata wajah Kota Yogya

    Suara rakyat kini tidak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan, tetapi berseliweran di ruang maya.

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa pemindahan Gedung DPRD DIY dari kawasan Malioboro ke Jalan Kenari merupakan bagian dari penataan wajah Kota Yogyakarta agar lebih representatif dan fungsional.

    “Bukan semata urusan teknis, melainkan sebuah langkah untuk turut menata wajah kota, memberi ruang yang lebih representatif bagi kerja-kerja legislasi, sekaligus menyelaraskan demokrasi dengan dinamika tata ruang perkotaan,” ujar Sultan saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru DPRD DIY di Yogyakarta, Jumat.

    Sultan menuturkan bahwa gedung lama DPRD DIY yang berlokasi di kawasan Malioboro telah menjadi saksi sejarah perjalanan demokrasi di Yogyakarta. Namun, perkembangan zaman dan kebutuhan kelembagaan menuntut hadirnya ruang baru yang lebih adaptif dan terbuka.

    Gubernur DIY berharap gedung baru lima lantai yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp293,8 miliar itu dapat menjadi “rumah demokrasi kerakyatan” yang tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki jendela lebar terhadap aspirasi publik.

    Sultan juga mendorong DPRD DIY untuk mulai membuka kanal digital seperti data engagement platform dan media analytics yang mampu menangkap dan merespons suara masyarakat dengan cara baru.

    “Suara rakyat kini tidak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan, tetapi berseliweran di ruang maya,” tutur Ngarsa Dalem.

    Menanggapi dampak efisiensi anggaran terhadap pembangunan, Sultan menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan dan pengelolaan daerah masing-masing.

    “Kalau pusat itu ‘kan APBN. Kalau kita ada APBN dan ada APBD. Ya, kalau kita menggunakan APBD, soal efisiensi ‘kan tergantung pada daerah itu sendiri,” ujar Sultan.

    Lebih jauh Sultan menaruh harapan agar gedung DPRD yang baru bisa menjadi “Prabayasa Demokrasi”, yakni ruang mulia penjaga aspirasi, lentera kebijakan, dan simbol nilai keadaban.

    Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merepresentasikan rumah rakyat yang lebih fungsional, inklusif, dan selaras dengan semangat zaman.

    “Gedung ini adalah simbol demokrasi daerah, tempat bertemunya ide, dialog, dan aspirasi yang mewakili beragam kepentingan masyarakat,” ucap Nuryadi.

    Dijelaskan pula bahwa desain Gedung DPRD DIY dirancang dengan pendekatan holistik, memadukan aspek fisik, filosofi keistimewaan Yogyakarta, serta tata ruang yang mendukung transparansi dan partisipasi publik.

    Nuryadi turut mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pembangunan dengan target selesai pada bulan Desember 2026.

    “Insyaallah, gedung ini tidak hanya akan menjadi monumen pembangunan, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan gedung baru sejak 2020 melalui kajian kawasan oleh Dinas PUP-ESDM DIY.

    Pandemi COVID-19 sempat menghambat proses tersebut. Namun, kata dia, kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dengan penyusunan detail engineering design (DED), serta studi analisis dampak lingkungan (amdal) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin) pada tahun 2023.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025