Xcloud.id

Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

  • Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri

    Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri

    Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Ordinariat Militer Indonesia, Kardinal Prof. Dr. Ignatius Suharyo di Kapel Santa Maria Fatima, Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada pada Rabu (23/7/2025) (ANTARA/Ho-Humas Kemhan)

    Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Keuskupan Militer Indonesia atau Ordinariat Castrense Indonesia (OCI) memperingati 75 tahun pelayanan sebagai Keuskupan bagi umat Katolik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, Kementerian Pertahanan melaporkan upacara peringatan diawali dengan Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Ordinariat Militer Indonesia, Kardinal Prof. Dr. Ignatius Suharyo di Kapel Santa Maria Fatima, Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (23/7).

    Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyampaikan peringatan ini merupakan momentum spiritual dan historis untuk merefleksikan kiprah OCI yang telah hadir sejak 25 Juli 1949, sebagai hasil inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam membentuk unit pelayanan rohani bagi angkatan perang.

    Seiring berjalannya waktu, kini, OCI merupakan satu dari hanya tiga keuskupan militer di Asia, dengan mandat mendampingi kebutuhan rohani umat Katolik di lingkungan pertahanan dan keamanan. Frega melanjutkan, dalam homili Misa Syukur, Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan bahwa sejarah keuskupan ini hidup dalam diri para prajurit dan anggota Polri yang mengabdi dengan iman dan cinta tanah air.

    Terkhusus, pengabdian dalam dunia militer dan kepolisian merupakan bagian dari karya agung Tuhan, serta pentingnya membentuk hati yang digerakkan oleh kasih. Tak hanya itu, peringatan ini sekaligus menjadi refleksi atas kepemimpinan Kardinal Ignatius Suharyo selama hampir dua dekade sebagai Uskup Ordinariat Militer.

    Dengan semangat Serviens Domino cum omni humilitate (Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati), kehadiran Uskup Ordinariat Militer Indonesia telah membimbing umat di barak, pos jaga, dan wilayah-wilayah terpencil dengan keteguhan dan kasih Injil.

    Frega menjelaskan, momentum 75 tahun OCI ini tidak hanya menjadi perayaan institusional, tetapi juga peneguhan semangat pelayanan lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa pertahanan negara tidak hanya dibangun oleh senjata dan strategi, melainkan juga oleh iman yang hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang kokoh.

    Suasana peringatan ini semakin hangat dengan peluncuran buku “75 Tahun Ordinariat Militer Indonesia”, yang ditandai dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan umat dan pimpinan TNI-Polri Katolik. Buku ini diprakarsai oleh Wakil Uskup Militer Indonesia, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr dari TNI Angkatan Udara (AU) sebagai dokumentasi naratif dan reflektif atas perjalanan panjang OCI.

    “Buku ini menyimpan jejak bagaimana Gereja Katolik tidak hanya hadir secara spiritual, tetapi menjadi bagian nyata dari perjuangan dan pembangunan nasional. Ini adalah warisan iman dan pengabdian,” ujar Romo Yos dalam siaran pers yang sama.

    Dimana, buku tersebut memuat arsip sejarah, foto-foto eksklusif, kutipan tokoh-tokoh militer dan gereja, serta kisah inspiratif umat Katolik dari berbagai generasi. Masih dalam buku yang sama, juga diceritakan peran OCI di krisis nasional maupun tugas negara di perbatasan yang selalu memainkan peran dalam membina mental rohani prajurit dan aparat negara.

    Romo Yos berharap kehadiran buku ini dapat menjadi momentum semangat OCI dalam memberikan pelayanan kerohaniawan kepada prajurit.

    Sumber : Antara

  • Kado Raja Jogja buat Proyek Tol

    Kado Raja Jogja buat Proyek Tol

    Jakarta –

    Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan Serat Kekancingan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dokumen tersebut tanda kerja sama untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

    Pemberian Serat Kekancingan menjadi bentuk kerja sama antara Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Dokumen tersebut berisi izin penggunaan objek tanah Kasultanan Ngayogyakarta seluas 320.000 meter persegi untuk pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar menyampaikan, penyerahan Serat Kekancingan ini merupakan simbol kehormatan, amanah budaya, dan bentuk kolaborasi luhur antara negara dan Kasultanan sebagai institusi adat.

    “Jalan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo adalah bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk mempercepat konektivitas antardaerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat integrasi wilayah Yogyakarta dengan Jawa Tengah dan sekitarnya,” Ujar Roy, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut, Roy menjabarkan, pembangunan kedua jalan tol ini memanfaatkan lebih dari 320.000 meter persegi lahan Sultan Ground. Saat ini, pekerjaan konstruksi jalan tol tersebut juga telah dilaksanakan.

    Secara rinci, objek tanah Kasultanan Ngayogyakarta seluas 320.000 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen seluas 75.440,75 meter persegi. Tanah tersebut terdiri dari 90 bidang tanah desa dan 8 bidang tanah Sultan Ground.

    Sedangkan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, objek tanah yang digunakan seluas 245. 302 meter persegi. Tanah tersebut terdiri dari 177 bidang tanah desa dan 17 bidang tanah Sultan Ground.

    “Atas nama Kementerian PU dan secara khusus Ditjen Bina Marga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta seluruh Penghageng Karaton atas restu, dukungan, dan kelapangan hati dalam menyediakan tanah Kasultanan demi kemaslahatan rakyat,” tutur Roy.

    Progres Pembangunan Tol

    Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen memiliki panjang 75,12 kilometer (km). Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi.

    Pembagian tersebut antara lain, Seksi 1 Yogyakarta-SS Banyurejo dengan panjang 8,8 km, Seksi 2 SS Banyurejo-Borobudur dengan panjang 15,2 km, dan Seksi 3 Borobudur-SS Magelang dengan panjang 8,1 km.

    Selanjutnya, ada Seksi 4 SS Magelang-SS Temanggung dengan panjang 16,65 km, untuk Seksi 5 SS Temanggung-SS Ambarawa 21,39 km dan terakhir seksi 6 SS Ambarawa-JC Bawen total panjang 4,98 km.

    Sedangkan terkait Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, pembangunannya terbagi menjadi 3 tahap. Adapun Tahap 1 yang telah beroperasi berada diruas tol Kartasura-Klaten, sementara ruas Klaten-Prambanan saat ini sudah beroperasi namun belum bertarif.

    Wilan menambahkan, untuk ruas Prambanan-Purwomartani sudah mencapai progres fisik konstruksi 78,93%. Lalu ruas Purwomartani-Maguwo dan JC. Sleman-Trihanggo masih dalam proses pembangunan.

    “Untuk tahap 2 dan 3, masih dalam proses pembebasan lahan, ruas tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo direncanakan operasi pada tahun 2028,” kata Wilan.

    (shc/rrd)

  • Sultan HB X minta efisiensi anggaran tak hambat pembangunan

    Sultan HB X minta efisiensi anggaran tak hambat pembangunan

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta efisiensi pengelolaan anggaran daerah tidak sampai menghambat jalannya pembangunan di provinsi ini.

    “Efisiensi harus dilakukan, tapi pembangunan tetap harus berjalan,” ujar Sultan saat menyampaikan penjelasan resmi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis.

    Menurut Sultan, perubahan APBD perlu dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal serta kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi.

    Penyesuaian itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah serta disusun mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

    Sultan menuturkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus responsif terhadap kondisi faktual dan proyeksi fiskal.

    “Keuangan daerah adalah instrumen penting untuk pembangunan, sehingga harus dikelola secara tertib, efisien, dan akuntabel,” kata dia.

    Dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah DIY diproyeksikan sebesar Rp4,75 triliun, turun dari sebelumnya Rp5,02 triliun. Penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang sekitar Rp290 miliar atau 8,78 persen.

    Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan tipis dari Rp1,70 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah tetap sebesar Rp7,60 miliar.

    “Ini menunjukkan semangat kemandirian fiskal yang tetap dijaga,” ujar Sultan.

    Dari sisi belanja, anggaran daerah dalam perubahan APBD dirancang sebesar Rp5,03 triliun, menurun dari sebelumnya Rp5,23 triliun.

    Sementara itu, belanja operasi turun dari Rp3,61 triliun menjadi Rp3,43 triliun. Sebaliknya, belanja modal naik 2,54 persen menjadi Rp726,57 miliar, yang diarahkan untuk kebutuhan pembangunan fisik dan pengadaan strategis.

    Selain itu, belanja tidak terduga juga dikurangi menjadi Rp23,13 miliar dan belanja transfer turun menjadi Rp852,15 miliar.

    Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pembiayaan daerah dinaikkan dari Rp211,83 miliar menjadi Rp277,5 miliar.

    “Kita tidak bisa menunda program penting hanya karena penyesuaian. Solusinya adalah pembiayaan yang terukur dan bertanggung jawab,” ucap Sultan.

    Sultan pun mengajak DPRD DIY segera membahas dan menyepakati rancangan perubahan itu secara konstruktif, mengingat waktu pelaksanaan program 2025 yang semakin terbatas.

    “Semoga apa yang kita upayakan bersama dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat DIY,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sultan HB X: Fraud adalah pengkhianatan amanah publik

    Sultan HB X: Fraud adalah pengkhianatan amanah publik

    “Fraud bukanlah sekadar kesalahan administratif, pelakunya dapat digolongkan sebagai bromocorah, aktor perusak struktur kepercayaan. Dan dalam konteks birokrasi, fraud adalah pengkhianatan terhadap amanah publik,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa praktik kecurangan atau penipuan (fraud) bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

    “Fraud bukanlah sekadar kesalahan administratif, pelakunya dapat digolongkan sebagai bromocorah, aktor perusak struktur kepercayaan. Dan dalam konteks birokrasi, fraud adalah pengkhianatan terhadap amanah publik,” ujar Sri Sultan saat membuka National Anti-Fraud Conference (NAFC) 2025 di Yogyakarta, Rabu.

    Dengan mengusung tema “Becik Ketitik, Ala Ketara”, menurut Sri Sultan, falsafah Jawa tersebut bukan sekadar pepatah, melainkan prinsip etik sekaligus keniscayaan bahwa kebenaran akan tampak pada waktunya dan keburukan niscaya tersingkap.

    “Dalam konteks inilah, ‘corah’ atau korupsi dan fraud dalam terminologi Jawa, merupakan wujud angkara yang harus dilenyapkan. Tujuannya untuk mewujudkan tatanan Hamemayu Hayuning Bawana, yang bermakna kesejahteraan, keindahan, dan keharmonisan dunia,” ujarnya.

    Karena itu, Sultan HB X mengajak seluruh pihak membangun ekosistem anti-fraud yang dilandasi nilai-nilai kejujuran (“satya”), pengayoman (“pamong”), dan rasa memiliki terhadap amanah publik (“rumangsa melu handarbeni”).

    “Perjuangan melawan fraud bukan hanya tugas lembaga, bukan semata kerja algoritma, melainkan panggilan moral setiap insan, yang ingin dunia ini tetap elok dan adil,” kata Sri Sultan.

    Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Budi Prijono menyatakan pengawasan dan pemberantasan fraud harus menjadi gerakan kolektif yang berakar pada budaya integritas, bukan sekadar kewajiban administratif.

    “Fraud atau kecurangan adalah tantangan multidimensi yang dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat institusi,” ujar Budi.

    Dia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan yurisdiksi dalam menghadapi dinamika fraud modern, termasuk mengantisipasi risiko-risiko strategis secara adaptif.

    “Lembaga pengawasan seperti BPK, APIP, dan OJK tidak hanya dituntut akurasi, tetapi juga kemampuan membaca risiko secara strategis dan bertindak lintas sektoral secara adaptif,” katanya.

    Presiden ACFE Indonesia Chapter Hery Subowo menjelaskan pemilihan DIY sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi dilandasi nilai simbolik Yogyakarta sebagai ruang keteladanan moral.

    “Yogyakarta kami pilih bukan semata karena keindahan dan keramahan budayanya, tapi karena ia adalah simbol nilai, pengetahuan, dan keteladanan moral,” ucap dia.

    Konferensi yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan enam sesi panel dan satu monolog reflektif, membahas isu mulai dari pengawasan pasar modal hingga fraud digital dan teknologi “deepfake”.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop Budi Arie Resmikan Percontohan Kopdes Merah Putih di Yogyakarta

    Menkop Budi Arie Resmikan Percontohan Kopdes Merah Putih di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Arie Setiadi meresmikan mock up atau percontohan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Jadi, dari tadi pagi, kami ke Kabupaten Sleman, ke Koperasi di Desa Tamanmartani, Kabupaten Sleman, dan sekarang saya ada di Koperasi Desa Merah Putih Srimulyo, Kabupaten Bantul,” kata Menteri Budi Arie disela peresmian ‘mock up’ Koperasi Desa Merah Putih Srimulyo Bantul, Minggu.

    Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa DIY memang istimewa dan harus menjadi percontohan bagi kopdes (koperasi desa) Merah Putih yang lain di seluruh Indonesia.

    “Makanya ini soft launching. Karena nanti dirapikan lagi, paling tidak sudah ada fisiknya, gitu loh. Karena, dari seluruh target 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, saat ini sudah 79.882 kopdes kelurahan yang terbentuk di seluruh Indonesia, katanya.

    Dengan demikian, kata dia, dari target pembentukan kopdes Merah Putih se Indonesia, tinggal tiga provinsi yang belum selesai 100 persen pembentukan kopdes, yaitu yang berada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

    Menurut Menteri Budi, kopdes Merah Putih minimal harus terdapat tujuh unit usaha, seperti yang ada di kopdes Merah Putih Srimulyo tersebut, dan sisanya dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi yang ada di desa tersebut.

    “Konsepnya memang ada tujuh layanan, ada gerai sembako, apotek desa, klinik desa, unit simpan pinjam, gudang, sarana transportasi, sama kantor koperasi. Memang itu yang diperintahkan melalui Inpres untuk pembentukan Kopdes,” katanya.

    Lebih lanjut Menteri Koperasi juga optimis ribuan koperasi desa Merah Putih yang terbentuk di seluruh Tanah Air akan berjalan dan tidak ‘mati suri’ atau hanya tinggal papan nama.

    “Tidak ada mati suri, makanya kita harus optimistis. Jangan pesimis, 9 musuhnya kopdes itu cuma satu, ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Optimis, kopdes pasti berhasil, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

    Terkait perputaran uang dalam kopdes tersebut, Menteri Budi mengatakan, masih perlu melihat dulu, namun dia memastikan, kalau kopdes Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi atau pusat distribusi dan produksi ekonomi desa, maka akan menggerakkan ekonomi rakyat.

    “Jumlahnya sangat besar. Tapi kami optimistis, karena apa? ekonomi rakyat yang bergerak, gitu loh. Karena tujuan kita bernegara ini sesuai amanat pembukaan UUD 1945 itu adil dan makmur, bukan makmur dan adil. Jadi keadilan dulu baru kemakmuran, tidak mungkin kemakmuran bisa diwujudkan tanpa keadilan,” katanya.

  • Sleman Gelar Festival Kopi Merapi, Bagikan 5.000 Cangkir Gratis

    Sleman Gelar Festival Kopi Merapi, Bagikan 5.000 Cangkir Gratis

    Sleman, Beritasatu.com – Untuk mempromosikan kekayaan kopi lokal, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Festival Kopi Merapi pada 13-14 Juni 2025. Bertempat di area parkir Lapangan Denggung, acara ini menjadi wadah untuk memperkenalkan Kopi Merapi, kopi khas dari lereng Gunung Merapi kepada masyarakat luas.

    Dalam rangka menyemarakkan acara, sebanyak 5.000 cangkir Kopi Merapi dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Mengangkat tema “Merapi Coffee Culture, Teko Puyeng Bali Seneng Tur Ngganteng”, festival ini dirancang tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri kopi lokal.

    Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Pemkab Sleman kepada para petani dan pelaku usaha kopi di daerah tersebut.

    “Kalau bicara kopi, itu menyangkut petani, pedagang, barista, coffee shop, hingga para penikmatnya. Jika ekosistem ini dikelola dengan baik, pasti akan memberi manfaat ekonomi,” ujar Danang.

    Acara ini diikuti oleh 40 tenant pengusaha kopi lokal dari berbagai wilayah di Sleman.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Sleman Tina Hastani menjelaskan, festival ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju panen raya perdana Kopi Merapi yang dijadwalkan pada Minggu (15/6/2025).

    Dalam acara panen yang akan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga akan diumumkan penetapan resmi nama Kopi Merapi.

    Selain bazar kopi, pengunjung juga dapat mengikuti talkshow inspiratif bertema “Kopi, Kultur, dan Kolaborasi: Ekosistem yang Tak Sekadar Komunitas”, yang menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Danang Maharsa, petani kopi Ismu Jayono, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia DIY-Jateng Rendy Mahardika, serta peneliti kopi dan CEO Personal Roastery Tengku Ferly.

    Rangkaian acara festival juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan menarik, antara lain, seperti manual coffee competition, workshop barista, galeri kopi art, free fresh hair cut, PES atau e-football booth activation, community performance, live music, dan festival jajanan UMKM.

    Melalui festival ini, diharapkan Kopi Merapi semakin dikenal luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi melalui penguatan ekosistem kopi lokal.

  • Garebek Besar Keraton Yogyakarta 2025 Digelar Hari Ini

    Garebek Besar Keraton Yogyakarta 2025 Digelar Hari Ini

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Tradisi budaya tahunan Garebek Besar Keraton Yogyakarta 2025 kembali digelar pada Sabtu (7/6/2025). Acara ini diadakan dalam rangka merayakan Iduladha 2025 / Je 1958 dan selalu menjadi daya tarik bagi ribuan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

    Untuk menyaksikan langsung prosesi Garebek Besar, masyarakat bisa membeli tiket dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dijual di loket kedatangan Kagungan Dalem Museum Wahanarata sebelum acara dimulai.

    Harga tiket masuk Garebek Besar 2025:

       Pengunjung domestik dewasa: Rp 20.000   Pengunjung domestik anak-anak: Rp 15.000   Wisatawan mancanegara dewasa: Rp 30.000   Wisatawan mancanegara anak-anak: Rp 25.000

    Tiket ini sudah termasuk akses ke area Kagungan Dalem Pagelaran, lokasi utama prosesi, serta kunjungan ke Museum Wahanarata setelah acara. Tak hanya itu, setiap tiket dilengkapi dengan voucher gratis untuk bazar kuliner tradisional wahanarasa 2025.

    Garebek Besar merupakan acara puncak Iduladha di Keraton Yogyakarta. Dalam prosesi ini, Sultan HB X akan mengeluarkan gunungan berisi hasil bumi dan makanan tradisional sebagai simbol sedekah untuk rakyat. Gunungan tersebut dikawal oleh prajurit bregada Keraton dan nantinya dibagikan kepada masyarakat.

    Sebelum puncak acara, tradisi Numplak Wajik telah dilaksanakan pada Rabu (4/6/2025) pukul 15.00 WIB di Panti Pareden, Kompleks Magangan. Tradisi ini menandai awal pembuatan gunungan dan terbuka untuk umum.

    Selama prosesi Garebek Besar berlangsung, wisata Keraton akan ditutup sementara pada Sabtu mulai pukul 08.30–14.30 WIB.

    Untuk menjaga ketertiban dan kekhidmatan acara, pihak Keraton mengimbau masyarakat agar tidak menerbangkan drone selama prosesi berlangsung.

  • Masjid Agung Yogyakarta Dipadati Ribuan Umat Muslim

    Masjid Agung Yogyakarta Dipadati Ribuan Umat Muslim

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ribuan umat Muslim memadati kompleks Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, Jumat pagi (6/6/2025), untuk melaksanakan salat Iduladha 1446 Hijriah. Salat berlangsung khusyuk sejak pukul 06.30 WIB.

    Bertindak sebagai imam dan khatib, ustaz Drs. H. Sukirman, M.A. menyampaikan khotbah dengan tema Implementasi Ibadah Salat dan Kurban dalam Kehidupan Masyarakat.

    Pelaksanaan salat Iduladha di Masjid Gedhe Kauman tahun ini berlangsung tertib dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas oleh pihak kepolisian dan relawan. Masjid yang berada di kompleks Keraton Yogyakarta ini memotong puluhan hewan kurban yang kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk luar kota.

    Penyembelihan hewan kurban di kawasan Kampung Kauman dilakukan di tiga titik, salah satunya di halaman Masjid Gedhe Kauman sebagai Masjid Agung Daerah Istimewa Yogyakarta, di barat Alun-Alun Utara.

    Di Masjid Gedhe Kauman sendiri, tercatat sebanyak 11 ekor sapi dan 16 ekor kambing yang akan dipotong. Jumlah tersebut masih dapat bertambah menjelang sore atau malam hari.

    Beberapa hewan kurban yang dipotong di lokasi ini berasal dari sejumlah tokoh, seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan anggota DPR RI Titiek Soeharto.

    Dua titik pemotongan lainnya berada di sekitar makam pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, yang memotong 6 sapi dan 29 kambing, serta titik di sebelah timur Kauman yang menyembelih 4 sapi dan 4 kambing.

    Pembagian lokasi penyembelihan dilakukan untuk mempercepat proses dan mengatasi keterbatasan tempat. Panitia pun menyiapkan empat jagal yang dibantu oleh puluhan anggota Pemuda Muhammadiyah.

    Daging kurban tahun ini tidak hanya dibagikan kepada warga Kauman dan Kota Yogyakarta, tetapi juga disalurkan hingga ke luar kota bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • 5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menanggapi hasil
    survei kinerja
    100 hari gubernur se-Jawa yang dirilis
    Indikator Politik
    Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
    Hasil survei tersebut, Andra Soni menempati posisi paling buncit kepala daerah yang mendapat apresiasi publik.
    “Bagi saya hasilnya itu perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, dan rasanya juga tidak elok juga antar kepala daerah dibanding-bandingkan,” kata Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
    Menurut Andra, permasalahan yang ada disetiap daerah di Pulau Jawa tentu berbeda beda.
    Sehingga, penanganannya pun membutuhkan formulasi yang juga berbeda.
    “Namun terkait dengan hasil pembangunan terlalu cepat kalau kita nilai dalam 100 hari. Tapi bahwa kita mengukur optimisme masyarakat, insyaallah itu sudah benar,” ujar dia.
    Andra menyebutkan, Pemprov Banten telah menjalankan instruksi presiden Nomor 1 terkait efisiensi, telah mempercepat pengoperasian 2 rumah sakit di Banten Selatan.
    Kemudian, akan memulai program-program yang dijanjikan pada saat kampanye seperti sekolah gratis di tahun ajaran 2025/2026.
    Andra menyebut program Bang Andra atau bangun jalan desa sejahtera juga baru akan dilaksanakan.
    “Pembangunan jalan desa belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena kan harus menempuh berapa tahapan-tahapan. Salah satunya penganggaran dan sebagainya. Tapi dalam suatu kebijakan sudah kita buat,” kata Andra.
    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
    Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
    Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
    “Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
    2. DIY
    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
    Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
    3. Jawa Timur
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
    4. Jawa Tengah
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
    5. Jakarta
    Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
    6. Banten
    Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Tanggapan Stafsus Gubernur terkait survei kepuasan kinerja Pram–Rano

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung – Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

    Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

    “Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas,” katanya melalui pesan singkat.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

    Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

    Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

    Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

    “Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

    “Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.